20250408_DEWA_Pemanggilan RUPS_31873308_lamp2.pdf

sebelumnya PMA menjadi PMDN
sesuai dengan ketentuan Pasal 9
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal sebagaimana
diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 49 Tahun 2021 (“Perpres
10/2021”), dimana pembatasan
penanaman modal sebagaimana

diatur dalam Perpres 10/2021 tidak
berlaku terhadap kegiatan
penanaman modal yang dilakukan
secara tidak langsung/portofolio yang
transaksinya dilakukan melalui pasar
modal dalam negeri.

Perubahan status ini sejalan dengan

strategi bisnis Perseroan untuk
memperkuat keberlanjutan
operasional di dalam negeri dan
meningkatkan daya saing industri.
Dengan menjadi PMDN, Perseroan
dapat lebih fleksibel dalam

mengakses peluang bisnis domestik
yang diatur dalam regulasi investasi
nasional.

Agenda RUPSLB ke-2 dilaksanakan
dalam rangka penjaminan aset
Perseroan dengan nilai lebih dari 504
(lima puluh persen) dari kekayaan
bersih Perseroan kepada pihak ketiga
termasuk namun tidak terbatas
kepada perbankan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) dan
Pasal 15 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja jo. Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2

provision of Article 9 of the Presidential
Regulation Number 10 of 2021 on the
Investment Business Fields as
amended by Presidential Regulation
Number 49 of 2021 (“PR 10/2027),
whereby the investment restrictions
under PR 10/2021 do not apply to
investment activities by way of indirect
investment/portfolio conducted
through the domestic capital market.

This change of status aligns with the
Companys business strategy to
strengthen the operational
sustainability within the country and
enhance the industrial
competitiveness. By becoming @
PMDN, the Company will have greater
flexibility in accessing domestic
business  opportunities  regulated
under national investment policies.

The 2”4 agenda of EGMS is held in
connection with the encumbrance of
the Company's assets with a value
more than 504 (fifty percent) of the
Company's net assets to a third party
including but not limited to banks.

In accordance with Article 12
paragraph (5) and Article 15 paragraph
(2) of the Companys Articles of
Association, and Article 102 of Law
Number 40 of 2007 on the Limited
Liability Companies, as amended by
the Government Regulation in Lieu of
Law Number 2 of 2022 on Job Creation
jo. Law Number 6 of 2023 on the
Enactment of Government Regulation
in Lieu of Law Number 20f 2022 on Job
Creation into Law (“Company Law”),

AV,
Y DH

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (“UUPT”),
penjaminan aset dan/atau harta
kekayaan Perseroan yang merupakan
lebih dari 50X (lima puluh persen)
jumlah kekayaan bersih Perseroan
wajib memerlukan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Penjaminan atas aset Perseroan
sebagaimana dimaksud di atas
rencananya akan diberikan Perseroan
kepada sejumlah bank atau lembaga
keuangan yang dilakukan dalam
kaitannya dengan perolehan fasilitas
pinjaman dan/atau pendanaan di
masa yang akan datang.

Sebagai tambahan informasi, selain
untuk kepentingan perolehan fasilitas
pinjaman dan/atau pendanaan di
masa yang akan datang, penjaminan
aset Perseroan juga akan dilakukan
kepada PT Bank Central Asia Tbk
(“BCA”) dalam kapasitasnya sebagai
agen fasilitas sehubungan dengan
fasilitas pinjaman yang diberikan
kepada Perseroan oleh BCA
berdasarkan Perubahan Pertama Atas
Amandemen dan Pernyataan Kembali
Atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor
O1 tanggal & Maret 2025. Transaksi
penjaminan aset ini merupakan suatu
transaksi material yang nilainya lebih
dari 50X (lima puluh persen) ekuitas
Perseroan. Namun, sesuai dengan
Pasal 11 huruf c Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor
17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha, Perseroan tidak wajib untuk
memperoleh pendapat kewajaran dan
persetujuan RUPS karena transaksi
material berupa penjaminan aset ini
diberikan oleh Perseroan kepada bank
atas pinjaman yang diterima secara
langsung oleh Perseroan dan
Perseroan hanya diwajibkan untuk

any encumbrance of the Company's
assets and/or property representing
more than 504 (fifty percent) of the
Company net assets must obtain the
approval of the General Meeting of
Shareholders (“GMS”).

This encumbrance of assets as
referred to the above will be provided
by the Company to several banks or
financial institutions that will be
carried out in relation to the loan
facilities and/or financing received in
the future.

As an additional information, in
addition to the purpose of loan
facilities and/or financing received in
the future, the encumbrance of assets
of the Company will also be carried
out to PT Bank Central Asia Tbk
(“BCA”) in its capacity as the facility
agent in connection with a loan
Facility provided to the Company by
BCA under the Amendment and
Restatement of the Syndicated Loan
Agreement No. 4 dated October 9,
2024. This encumbrance of assets
transaction constitutes ad material
transaction with a value more than
508 (fifty percent) of the Company's
eguity. However, in accordance with
Article 11 letter c of the Financial
Services Authority (“OJK”) Regulation
Number 17/POJK.04/2020 on the
Material Transactions and Change of
Business Activities, the Company is
not reguired to obtain a fairness
opinion or GMS approval because the
material transaction in the form of
asset collateral is provided by the
Company to a bank for a loan directly
received by the Company and the
Company is only reguired to conduct a
disclosure of information no later than

Pama

NYA

DH

melakukan keterbukaan informasi
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
tanggal penjaminan aset kepada BCA
dilakukan. Oleh karena itu, agenda ini
dimintakan  persetujuannya dalam
kaitannya dengan kepatuhan terhadap
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan UUPT.

Catatan:

Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi kepada seluruh
pemegang saham sesuai dengan

ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1)
Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”). Oleh
karena itu, Perseroan tidak
mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52
ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan
untuk RUPS harus dilakukan sekurang-
kurangnya 21 (dua puluh satu) hari
sebelum tanggal RUPS dengan tidak
memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS,
dengan cara mempublikasikan dalam
situs web Bursa Efek (www.idx.co.id),

situs web Perseroan
(https/www.ptdh.co.id/), dan situs
web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEP)

https:/akses.ksei.co.id) (dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling kurang adalah
Bahasa Inggris), maka pemanggilan
RUPS Perseroan diterbitkan pada
tanggal 8 April 2025.

2 (two) business days afterthe date of
the encumbrance of assets to BCA.
Therefore, the approval on this
agenda is proposed in connection
with the compliance to the Company's
Articles of Association and Company
Law.

Notes:

2.

This invitation serves as the official
invitation to all shareholders in
accordance with the provisions of
Article 10 paragraph (8) of the
Company's Articles of Association and
Article 52 paragraph (1) of the OJK
Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
Planning and Organizing General
Meetings of Shareholders by Public
Companies (“POJK 15/2020”).
Therefore, the Company does not send
a separate invitation letter to the
shareholders.

In accordance with the provisions of
Article 10 paragraph (8) of the
Company's Articles of Association and
Article 17 paragraph (1) and Article 52
paragraph (1) of POJK 15/2020, the
GMS invitation must be made at least
21 (twenty-one) days before the date
of the GMS by not taking into account
the date of the invitation and the date
of the GMS, by publishing it on the

Stock Exchange's website
(www.idx.co.id), the Company's

website (https//www.ptdh.co.id/), and

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's

(“KSEI”) website
(https:/akses.ksei.co.id) (in
Indonesian Language and a foreign
language, provided that the foreign
language being used shall be at least
English), therefore the invitation of the
Company's GMS
April 8, 2025.

is published on

D

D
.

&b.

. Pemegang saham yang tidak dapat

DH

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3.
(10) dan (1) dan Pasal 10 ayat (14)
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal
23 POJK 15/2020, yang berhak hadir
atau diwakili dalam RUPSLB hanyalah
pemegang saham atau kuasa yang
sah dari pemegang saham yang
namanya tercatat di dalam Daftar
Pemegang Saham yang ditutup pada 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal iklan
pemanggilan untuk RUPSLB, yaitu
pada tanggal 27 Maret 2025
(recording date) sampai pukul 16.00
WIB.

Pemegang saham dan kuasanya yang 4.
akan menghadiri RUPSLB diminta
untuk membawa dan menyerahkan
salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)
atau tanda pengenal lain yang masih
berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang RUPSLB.

Bagi pemegang saham dalam 5.
Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi
KTP, juga dimohon untuk menyerahkan
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)
yang dapat diperoleh melalui Anggota
Bursa atau Bank Kustodian.

hadir, dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa surat kuasa yang
sah sebagaimana ditentukan oleh
Perseroan, dengan ketentuan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak
selaku pemegang saham Perseroan
dalam RUPSLB, namun suara mereka
tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.

Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa salinan
anggaran dasarnya yang terakhir

6.b.

In accordance with the provisions of
Article 7 paragraphs (10) and (11) and
Article 10 paragraph (14) of the
Company's Articles of Association, and
Article 23 of POJK 15/2020, those
entitled to attend or be represented at
the EGMS are only shareholders or
valid proxies of shareholders whose
names are listed in the Shareholders
Register, which is closed 1 (one)
business day prior to the
announcement date for the EGMS,
specifically on March 27, 2025
(recording date) until 0400 PM
Western Indonesia Time.

Shareholders and their proxies vvho
will attend the EGMS are reguired to
bring and submit a copy of their valid
Identity Card or other valid
identification to the registration officer
before entering the EGMS room.

For shareholders in the Collective
Custody of KSEI, in addition to a copy
of the Identity Card, they are also
reguested to submit @ Written
Confirmation for the Meeting (KTUR),
which can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank.

. Shareholders who are unable to

attend, may be represented by their
proxies with a valid power of attorney
as specified by the Company, provided
that members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company may act as shareholders at
EGMS, but their vote will not be
counted in the voting process.

Shareholders in the form of a legal
entity are reguired to bring a copy of
their latest articles of association, as

RI
.

DH

serta akta pengangkatan anggota
Direksi dan Komisaris atau pengurusan
terakhir disertai salinan KTP dari
pemberi atau penerima kuasa (apabila
dikuasakan).

. Para pemegang saham yang akan

memberikan kuasa dapat mengambil
surat kuasa pada hari dan jam kerja di
kantor pusat Perseroan di Prosperity
Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot.
28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Tel:
(O21) 5025 8888. Surat kuasa tersebut
harus ditandatangani di atas meterai
Rp 10000 dan dapat diserahkan
kepada Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal pelaksanaan RUPSLB.

Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan telah menyediakan
alternatif pemberian kuasa secara
elektronik bagi pemegang saham
melalui sistem Easy KSEI yang dikelola

oleh KSEI (“e-Proxy”) yang dapat
diakses melalui link
https:/easy.ksei.co.id/egken/.

Dalam pemberian kuasa secara
elektronik, anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan perseroan dilarang

bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan.

Materi RUPSLB dapat dilihat di
website Perseroan
(https:/www.ptdh.co.id/) sejak tanggal
Pemanggilan RUPSLB ini, dan bisa
didapatkan setiap jam kerja di Kantor
Pusat Perseroan dengan alamat
Prosperity Tower Lantai 39, SCBD,
District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman

Z

well as the deed of appointment of the
members of the Board of Directors and
Commissioners or the most recent
management document, along with a
copy of the Identity Card of the
authorizer or proxy (if authorized).

. Shareholders who wish to grant a

power of attorney may obtain the
power of attorney form on business
days and hours at the Company's head
office at Prosperity Tower, 39" Floor,
SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta
12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.
The power of attorney must be signed
on a stamp duty of IDR 10,000 and can
be submitted to the Board of Directors
of the Company no laterthan 3 (three)
business days before the date of the
EGMS.

Electronic Power of Attorney

The Company has provided an
alternative for granting proxy
electronically for shareholders through
the Easy KSEI system managed by KSEI
(“e-Proxy”), which can be accessed
through the following link
https:/easy.ksei.co.id/egken/.

In granting the proxy electronically, the
Board of Directors' members, the Board
of Commissioners' members, and
Company's employees are prohibited
from acting as proxies for the
shareholders of the Company.

The EGMS materials can be viewed on
the Company's website

(https:/www.ptdh.co.id/) from the date
of this EGMS' invitation, and can be
obtained during working hours at the
Company's head office at Prosperity
Tower, 39" Floor, SCBD, District 8, Lot.
28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South

SV DH

Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190,
Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

Untuk mempermudah pengaturan dan
demi tertibnya RUPSLB, pemegang
saham atau kuasanya yang sah
dimohon sudah berada di tempat
RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum
RUPSLB dimulai.

Jakarta, 8 April 2025
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021)
5025 8888.

. To facilitate the arrangement and to

ensure the orderly conduct of the
EGMS, shareholders or their valid
proxies are reguested to be at the EGMS
venue 30 (thirty) minutes before the
EGMS begins.

Jakarta, April 8, 2025
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors