20260630_ENRG_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32106765_lamp1.pdf

       PT Energi Nusantara Infrastruktur.
   b. Urgensi peningkatan modal Perseroan di Perusahaan Anak adalah sehubungan dengan
      kebutuhan belanja modal dan modal kerja di Perusahaan Anak sesuai dengan kontrak
      Production Sharing Contract (“PSC”) dengan SKK Migas serta rencana pengembangan
      di Perusahaan Anak.
   c. Rencana penggunaan dana oleh Perusahaan Anak yang dimaksud adalah untuk
      kebutuhan belanja modal dan modal kerja sehubungan dengan kontrak PSC serta
      rencana pengembangan di Perusahaan Anak.
   d. Rincian modal kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kegiatan usaha
      Perseroan, meliputi antara lain pembayaran biaya-biaya produksi dan biaya-biaya
      penunjang lainnya, termasuk antara lain biaya sewa fasilitas produksi dan penyimpanan
      hasil produksi, biaya bahan bakar produksi, biaya gaji, serta pembayaran kewajiban
      usaha kepada pemasok maupun pihak ketiga.

3. Terkait dengan skenario 2 proforma struktur permodalan saham Perseroan setelah
   PMHMETD IV, sebagai berikut:
   (i) BKI melaksanakan:
         (a) HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD IV, dan
         (b) HMETD yang Dialihkan dari Shima;
   (ii) seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam
         PMHMETD IV ini; serta
   (iii) BKI dan pihak terafiliasi lainnya akan bertindak sebagai Pembeli Siaga untuk mengambil
         atau membeli seluruh sisa saham
   Bursa meminta penjelasan mengenai yang dimaksud sebagai “BKI dan pihak terafiliasi
   lainnya” tersebut.

   Tanggapan:

   Pengungkapan BKI dan pihak terafiliasi lainnya adalah sehubungan dengan rencana BKI
   untuk ikut bertindak sebagai pembeli siaga atas sisa saham dalam PMHMETD IV. Selain dari
   pelaksanaan HMETD milik BKI sendiri, BKI bersama-sama dengan pihak terafiliasi lainnya
   juga akan menjadi pembeli siaga. Dalam hal ini pihak terafiliasi yang dimaksud adalah pihak
   yang memiliki hubungan afiliasi dengan BKI, yang mana informasi detil mengenai pihak
   tersebut akan kami sampaikan lebih lanjut.

4. Sehubungan dengan rencana PMHMETD IV, apakah terdapat negative covenants yang
   dapat mempengaruhi aksi korporasi tersebut dan/atau dapat merugikan pemegang saham
   publik? Jelaskan.

   Tanggapan:

   Sehubungan dengan rencana PMHMETD IV, tidak terdapat pembatasan (negative covenant)
   dari pihak-pihak yang berwenang maupun pihak ketiga baik dalam perjanjian kredit terkait
   dengan fasilitas-fasilitas kredit/pembiayaan yang diterima Perseroan maupun perjanjian
   lainnya yang telah ditandatangani oleh Perseroan yang dapat membatasi/menghalangi hak-
   hak pemegang saham dalam rencana PMHMETD IV.




                                                                                             2

5. Agar Perseroan menyajikan perhitungan saham free float sebelum dan sesudah PMHMETD
   IV atas dua skenario yang disajikan dengan format tabel sebagai berikut:

   Tanggapan:

                Perhitungan Free float                         Sebelum*        Sesudah**
    a. Jumlah saham non-warkat dimiliki oleh seluruh
        pemegang saham kurang dari 5%                         14.850.630.523  22.275.945.784
    b. Jumlah saham non-warkat dimiliki oleh Direksi dan
        Dewan Komisaris kurang dari 5%                                      -               -
    c. Jumlah saham non-warkat dimiliki oleh Pengendali
        kurang dari 5%                                           946.871.014   1.420.306.521
    d. Jumlah saham non-warkat dimiliki oleh Afiliasi dari
        Pengendali kurang dari 5%                              2.397.808.135   3.596.712.202
    e. Jumlah saham tresuri non-warkat kurang dari 5%                       -               -
    f. Jumlah saham non-warkat yang harus dibatasi
        pengalihan kepemilikannya (lock up) baik berdasarkan
        Peraturan maupun bagian tindakan
        korporasi Perusahaan Tercatat kurang dari 5%                        -               -
    g. Jumlah saham non-warkat dimiliki oleh Perusahaan
        Modal Ventura dan Private Equity
        kurang dari 5%                                           571.034.001     856.551.001
    h. Jumlah saham non-warkat yang berada dalam status sita
        atau blokir oleh Aparat Penegak
        Hukum atau Otoritas yang berwenang kurang dari 5%              80.409        120.613
     Jumlah saham free float (a-b-c-d-e+f)                    10.934.836.964  16.402.255.447
     Jumlah saham tercatat di Bursa                           26.564.543.750  39.846.815.625
     Persentase saham free float terhadap saham tercatat di
     Bursa                                                            41,16%          41,16%
   * Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 26 Juni 2026
   ** Dengan asumsi bahwa semua pemegang saham melaksanakan hak yang diterimanya dalam
   PMHMETD IV.

6. Apakah terdapat adanya perubahan pengendalian setelah adanya PMHMETD IV? Jelaskan.

   Tanggapan:

   Tidak terdapat perubahan pengendalian setelah PMHMETD IV.

7. Informasi, fakta material atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat
   mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham
   perusahaan.

   Tanggapan:

   Tidak ada informasi, fakta material atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat
   mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham
   perusahaan selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus.




                                                                                            3

Demikian hal ini kami sampaikan, apabila ada informasi ataupun fakta material lainnya akan
kami sampaikan kepada PT Bursa Efek Indonesia.

Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk




Edoardus Ardianto                                Riri Harahap
Wakil Direktur Utama                             Direktur




Tembusan Yth.:
1. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Kepala Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Direkrotat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Direkrotat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 3, Otoritas Jasa Keuangan.




                                                                                        4