20250326_CBDK_Informasi Transaksi Afiliasi_31871315_lamp1.pdf

                                                                DEFINISI

   BKS                        :    berarti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, yang merupakan pemegang saham mayoritas MAS.

   MAS                        :    berarti PT Mega Andalan Sukses, yang merupakan entitas anak BKS.

   Menkumham                  :   berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

   OJK                        :   berarti Otoritas Jasa Keuangan.

   Perseroan                  :   berarti PT Bangun Kosambi Sukses Tbk.

   POJK 17/2020               :   berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
                                  Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

   POJK 42/2020               :   berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang
                                  Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

   Transaksi                  :   berarti transaksi setoran modal oleh BKS pada MAS dengan penerbitan saham-saham baru
                                  oleh MAS yang seluruhnya diambil bagian oleh BKS, sehingga terjadi peningkatan modal di
                                  MAS dan penyertaan saham oleh BKS pada MAS sebagaimana diuraikan di dalam Uraian
                                  mengenai Transaksi dari Keterbukaan Informasi ini.



                                                      I.         PENDAHULUAN

       Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi dengan total nilai Rp308.000.000.000,-, dengan peningkatan
       modal disetor MAS dan penerbitan saham-saham baru oleh MAS yang seluruhnya diambil bagian oleh BKS, sehingga terjadi
       peningkatan modal di MAS dan penyertaan saham oleh BKS pada MAS dari sebesar 55,89% menjadi sebesar 64,62%

       Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, MAS sudah merupakan entitas anak BKS dengan kepemilikan sebesar
       55,89%, sehingga sesuai ketentuan POJK 42/2020, Transaksi yang dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib
       memenuhi ketentuan dan prosedur berdasarkan POJK 42/2020.


                                           II.             URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

  I.      Tanggal Transaksi

          Tanggal Transaksi yang dimaksud adalah tanggal terbitnya persetujuan dan bukti pemberitahuan kepada Kementerian
          Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham
          MAS No. 02 tanggal 25 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Eriana Djingga, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
          Selatan, berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0021476.AH.01.02.TAHUN 2025, tanggal 25 Maret 2025, dan
          Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0090839, tanggal 25 Maret 2025.

 II.      Objek Transaksi

          Penyetoran Modal BKS pada MAS dengan peningkatan modal disetor MAS dan penerbitan saham-saham baru oleh MAS
          yang seluruhnya diambil bagian oleh BKS.

III.      Nilai Transaksi dan Informasi Perubahan Kepemilikan Saham BKS pada MAS

            Nilai Transaksi                      Nilai Transaksi adalah sebesar Rp308.000.000.000,-,

       Perubahan      Persentase            SUSUNAN PEMEGANG SAHAM AWAL
       Kepemilikan Saham Dalam              - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, sebanyak 126.682 saham, setara dengan
       MAS                                      55,89% dari modal ditempatkan dan disetor;
                                            - PT Agung Sedayu, sebanyak 50.000 saham, setara dengan 22,06% dari
                                                modal ditempatkan dan disetor; dan
                                            - PT Tunas Mekar Jaya, sebanyak 50.000 saham, atau setara dengan 22,06%
                                                dari modal ditempatkan dan disetor.

                                            SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SETELAH PENINGKATAN MODAL
                                            - PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, sebanyak 182.682 saham, setara dengan
                                                65% dari modal ditempatkan dan disetor;
                                            - PT Agung Sedayu, sebanyak 50.000 saham, setara dengan 17,5% dari
                                                modal ditempatkan dan disetor; dan
                                            - PT Tunas Mekar Jaya, sebanyak 50.000 saham, atau setara dengan 17,5%
                                                dari modal ditempatkan dan disetor.

                                           DASAR HUKUM PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM
                                           Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MAS No. 02 tanggal
                                           25 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Eriana Djingga, S.H., Notaris di Kota
                                           Administrasi Jakarta Selatan, dengan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari
                                           Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
                                           Keputusan Menkumham No. AHU-0021476.AH.01.02.TAHUN 2025, dan
                                           penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian
                                           Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
                                           Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-
                                           0090839, tanggal 25 Maret 2025.


IV.   Pihak yang Melakukan Transaksi dan Hubungan dengan Perseroan

      Pihak yang melakukan Transaksi ini terdiri dari:

      a) Pihak Penerbit Saham Baru

         MAS, yang merupakan entitas anak BKS.

      b) Pihak Pengambil Bagian atas Saham Baru

         BKS, yang merupakan pemegang saham mayoritas MAS.

V.    Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang Melakukan Transaksi dengan Perseroan

      Dari Pihak Penerbit Saham Baru

      55,89% saham MAS dimiliki oleh BKS.

      Dari Pihak Pengambil Bagian atas Saham Baru

      BKS pemegang/pemilik 55,89% saham MAS.


VI.   Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan apabila Dilakukan Transaksi Lain yang
      Sejenis dengan Pihak Bukan Afiliasi

      Transaksi dilakukan dengan pihak afiliasi dan bukan dengan pihak ketiga lainnya, dengan pertimbangan untuk
      mempertahankan bahkan meningkatkan kepemilikan saham BKS di MAS, sehingga dapat mengurangi dari dilusi
      kepemilikan saham BKS di MAS.

     Dengan melakukan Transaksi, Perseroan senantiasa mencari peluang bisnis potensial yang dapat memaksimalkan nilai
     investasi Perseroan dan entitas anak Perseroan di masa yang akan datang. Perseroan memandang bahwa industri
     properti memiliki potensi yang dapat berdampak positif bagi pengembangan bisnis Perseroan dan menciptakan sinergi
     bisnis yang optimal khususnya pada pengembangan kawasan PIK 2 sehingga Perseroan dan entitas anak Perseroan
     dapat mengambil sebagain besar potensi keuntungan yang dihasilkan di masa yang akan datang sehingga pada akhirnya
     hal tersebut dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi para
     pemegang saham Perseroan.

     Transaksi merupakan salah satu langkah dan mitigasi Perseroan untuk menambahkan kepemilikan pada MAS yang
     dimana dana Transaksi tersebut akan digunakan untuk membantu dan mendukung MAS dalam kebutuhan modal kerja
     dan/atau belanja kapital yang diharapkan dapat memberikan efisiensi dan efektivitas dalam hal sumber pendanaan
     sehubungan dengan kegiatan operasionalnya.

     Selanjutnya, dengan perolehan saham baru atas Transaksi yang menyebabkan peningkatan dalam struktur kepemilikan
     pada MAS akan semakin memperkuat tingkat kendali Perseroan pada MAS pada masa yang akan datang. Setelah
     Transaksi telah menjadi efektif, Perseroan berharap dapat memberikan potensi imbal balik yang diharapkan dapat
     mendukung peningkatkan likuiditas dan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat
     memberikan nilai tambah bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham pada masa yang akan datang.


                                    RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN PROPERTI

Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (KJPP SRR) sebagai KJPP resmi
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0059 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi
penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PPB-
05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk
memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar properti milik/atas nama PT Mega Andalan Sukses (“MAS”)
sesuai dengan proposal KJPP SRR No. 250303.003/SRR-JK/SPN-A/CBDK/OR tanggal 3 Maret 2025 yang telah disetujui
oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian properti sebagaimana dituangkan dalam Penilaian Properti Milik/Atas Nama PT
Mega Andalan Sukses No. 00118/2.0059-02/PI/03/0242/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025:

A.        Tujuan dan Maksud Penugasan

          Tujuan penugasan penilaian atas Obyek Penilaian adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar, pada
          tanggal penilaian, dari Obyek Penilaian, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Adapun maksud dari penugasan
          di atas adalah untuk memberikan informasi kepada Perseroan mengenai nilai pasar dari Obyek Penilaian yang akan
          digunakan untuk mendukung penilaian saham MAS yang dilakukan oleh KJPP KR.
B.        Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

          Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

          -    Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion;
          -    KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian
               Obyek Penilaian;
          -    Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian bersumber dari dan atau divalidasi oleh
               Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (“MAPPI”);
          -    KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan penilaian Obyek Penilaian;
          -    Laporan penilaian Obyek Penilaian merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi
               yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
          -    KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Obyek Penilaian dan kesimpulan nilai akhir;
          -    KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum dari Obyek Penilaian.

C.   Asumsi-Asumsi Pokok

     Penilaian ini tidak memperhitungkan biaya dan pajak yang terjadi karena adanya jual beli, sesuai dengan yang
     diatur di dalam Peraturan OJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Penilaian dan Penyajian
     Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal (“POJK 28/2021”) dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian
     Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (“KEPI & SPI”).

D.   Obyek Penilaian

     Obyek yang dinilai dalam penilaian ini adalah Obyek Penilaian, yaitu properti milik/atas nama MAS yang berupa
     persediaan tanah seluas 558.030,00 m², tanah dalam pengembangan seluas 3.798.801,00 m², properti investasi
     (tanah [1.405,00 m²] dan bangunan [479,00 m²]), dan aset tetap (bangunan, inventaris, peralatan, kendaraan
     bermotor, dan CIP) yang terletak di Desa Tanjung Burung, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi
     Banten.

E.   Inspeksi Obyek Penilaian

     Peninjauan fisik atas Obyek Penilaian dilakukan pada tanggal 4 Maret 2025.

F.   Tanggal Penilaian

     Tanggal penilaian ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan
     kepentingan dan tujuan penilaian.

G.   Pendekatan Penilaian

     Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah sebagai berikut:

     -   Pendekatan Pasar

         Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi atau penawaran atas
         properti yang sebanding dan sejenis dengan obyek penilaian yang didasarkan pada suatu proses
         perbandingan dan penyesuaian.

         Pendekatan pasar digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa tanah dalam pengembangan,
         tanah properti investasi, dan kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi
         lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis yang dapat digunakan
         dalam proses penilaian.

     -   Pendekatan Pendapatan

         Pendekatan pendapatan adalah pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendapatan dan biaya dari
         Obyek Penilaian per periode tertentu, yang dapat dihasilkan oleh Obyek Penilaian, yang kemudian
         dikapitalisasikan.

         Pendekatan pendapatan digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa persediaan tanah dengan
         mempertimbangkan bahwa Obyek Penilaian merupakan properti yang memiliki kemampuan untuk
         menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang (income producing property).

     -   Pendekatan Biaya

         Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai obyek penilaian berdasarkan
         biaya reproduksi baru (reproduction cost new) atau biaya pengganti baru (BPB) (replacement cost new) pada
         tanggal penilaian (cut off date) setelah dikurangi dengan penyusutan.

         Pendekatan biaya digunakan dalam penilaian Obyek Penilaian yang berupa bangunan, inventaris, dan
         peralatan dengan mempertimbangkan bahwa biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dan penyusutan
         dapat diperkirakan.

H.         Kesimpulan Penilaian

           Berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen KJPP SRR diperoleh nilai pasar properti milik/atas nama MAS
           pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 9.723.910.932.000,00.


                                  III.   RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Kusnanto & Rekan (“KR”) sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah
ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham minoritas MAS sesuai dengan surat
penugasan No. KR/241216-002 tanggal 16 Desember 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100,00% saham minoritas MAS sebagaimana tertuang dalam laporan
No. 00038/2.0162-00/BS/03/0153/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025:

1. Pihak-pihak yang Bertransaksi

     Pihak-pihak yang bertransaksi dalam Transaksi adalah Perseroan dan MAS.

2. Objek Penilaian

     Objek penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham minoritas MAS.

3. Tujuan dan Maksud Penilaian

     Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian
     yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 31 Desember 2024.

     Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan
     digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta
     untuk memenuhi POJK 42/2020.

     Penilaian ini dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta Standar Penilaian
     Indonesia 2018, Edisi Revisi SPI300, SPI310, SPI320, SPI330.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-asumsi Pokok

     Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
     peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

     Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan
     MAS yang disusun oleh manajemen MAS. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi
     dikembangkan berdasarkan kinerja MAS pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa
     yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat
     menggambarkan kondisi operasi dan kinerja MAS yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis
     besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja MAS yang dinilai dan telah
     mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian
     dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis MAS dan informasi manajemen MAS terhadap
     proyeksi laporan keuangan MAS tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian MAS dan kesimpulan
     nilai akhir.

     Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP
     KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak
     terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian.
     KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat KJPP
     KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

   Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan
   kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan
   dan MAS atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan
   KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.
   KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan dan MAS bahwa mereka tidak mengetahui
   fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau
   menyesatkan.

   Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas.
   Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat memengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material.
   KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan,
   kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang
   KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

   Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan
   pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP
   KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa
   perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad
   baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya
   perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar
   untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian.
   Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik
   kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan dan MAS.

   Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam
   bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan.
   Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal,
   kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah
   memperoleh informasi atas status hukum MAS berdasarkan anggaran dasar MAS.

5. Metode Penilaian yang Digunakan

   Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (discounted cash
   flow [DCF] method) dan metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (capitalized excess earning method).

   Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh MAS di masa depan masih
   akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MAS. Dalam melaksanakan penilaian dengan
   metode ini, operasi MAS diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha MAS. Arus kas yang
   dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko.
   Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

   Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian MAS merupakan metode penilaian yang
   berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan
   menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau
   utang bank).

   Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya riset dan pengembangan, karyawan
   yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut
   diperoleh dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai pasar ekuitas (net worth)
   kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan.

   Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang dinilai. Selisih antara arus kas bersih
   dengan pendapatan yang diharapkan merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai
   aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan pendapatan tersebut dengan tingkat
   kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai
   aset berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.

     Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam
     penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan dan MAS. Tidak tertutup kemungkinan untuk
     diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

     Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan

     Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah kami terima dan dengan mempertimbangkan semua
     faktor yang relevan yang memengaruhi penilaian, maka menurut pendapat kami, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal
     31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.339,77 miliar.

                          RINGKASAN LAPORAN PENILAI MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI
…………
KJPP KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal
15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi
Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen
Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/241216-002
tanggal 16 Desember 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana tertuang dalam laporan
No. 00039/2.0162-00/BS/03/0153/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025:

1.    Identitas Pihak dalam Transaksi

      Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan MAS.

2.    Objek Analisis Kewajaran

      Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Transaksi adalah transaksi di mana MAS telah melakukan peningkatan
      modal dasar dari sebelumnya 906.728 saham atau setara dengan Rp 453,36 miliar menjadi 1.130.728 saham atau setara
      dengan Rp 565,36 miliar dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 per saham dan telah melakukan peningkatan modal
      ditempatkan dan disetor yang akan diambil bagian oleh Perseroan sebanyak 56.000 saham dengan nilai nominal sebesar
      Rp 500.000 per saham atau setara dengan 19,81% saham MAS dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 5,50 juta per
      saham atau dengan nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 308,00 miliar.

3.    Tujuan Pendapat kewajaran

      Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran
      kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang
      berlaku, yaitu POJK 42/2020.

      Pendapat kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK 35/2020 serta SPI.

4.    Asumsi dan Kondisi Pembatas

      Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan
      di atas, data dan informasi mana telah kami telaah. Dalam melaksanakan analisis, kami bergantung pada keakuratan,
      kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan
      informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan kami tidak
      bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut
      dapat memengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen
      Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada
      kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan
      kesimpulan atas pendapat kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen
Perseroan. Kami telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan
tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang
signifikan yang perlu kami lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat
atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi
hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
Kami tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat
kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi
bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat
rahasia, yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, kami juga telah memperoleh informasi atas
status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk
apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan
tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau
penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan
tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar
Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap
Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta
peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal pendapat kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi
dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang
telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang
diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi
tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan
pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat
kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya
Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan
dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi,
memutakhirkan pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi
setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan
dengan benar dan kami bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap
Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada
Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan
keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan
pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi
perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

5.    Pendekatan dan Metode Penilaian

      Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KJPP KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan
      prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

      I. Analisis atas Transaksi;
      II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
      III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.

6.    Pendapat kewajaran atas Transaksi

      Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan
      yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana
      diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.




          PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI,
                        BENTURAN KEPENTINGAN, DAN INFORMASI MATERIAL

1. Pernyataan Direksi

     Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi afiliasi ini telah memenuhi prosedur yang memadai sesuai dengan
     kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis
     yang baik dan berlaku umum.

     Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK
     42/2020, namun bukan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

2. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

     Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung
     benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan semua informasi material telah diungkapkan
     serta informasi tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

                                                   INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut terhadap Transaksi dapat menghubungi Perseroan dengan
alamat:

                                              PT Bangun Kosambi Sukses Tbk

                         Kantor Pusat:                                           Kantor Korespondensi:
                       Jl. Inspeksi PIK 2,                               Office Tower Agung Sedayu Group Lt 10,
                 Terusan Jalan Perancis No.5                           Jl. Marina Raya, Kamal Muara, Penjaringan,
                 Tangerang 15211, Indonesia                                        Jakarta Utara, 14470
                   Tel. (+62) 21 - 50282888                                      Tel. (+62) 21 - 39734100
                  Fax. (+62) 21 - 50282888                                       Fax. (+62) 21 - 39734111

                                           E-mail: corporate.secretary@cbdpik2.com
                                                  Website: www.cbdpik2.com