20250326_JSMR_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31871484_lamp1.pdf

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk
Pendirian Holding Operasional (“PP 15/2025”), BKI ditetapkan sebagai
Holding Operasional yang menerima pengalihan seluruh saham Seri B
dan/atau Seri C dalam BUMN-BUMN yang disebutkan dalam PP 15/2025
(termasuk Perseroan) untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara
pada BKI.

BKI didirikan pada tanggal 01 Juli 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi
Indonesia. BKI berubah status menjadi Perusahaan Perseroan pada tahun
1977 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham BKI Nomor
35 Tanggal 16 Desember 2021, maksud dan tujuan BKI adalah melakukan
usaha di bidang holding jasa survey, jasa klasifikasi dan registrasi kapal,
survei, verifikasi, inspeksi, sertifikasi, konsultasi dan supervisi, pengelolaan
(manajemen) serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya BKI untuk
menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing
kuat, untuk meningkatkan dan/atau mengejar keuntungan guna
meningkatkan nilai BKI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan
Terbatas.

Susunan pengurus dan pengawas BKI berdasarkan laman situs web BKI
pada tanggal Surat Tanggapan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama                                :          Arisudono Soerono
Direktur Operasi                              :          R Benny Susanto
Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen :          Sinung Triwulandari
Risiko
Direktur Pengembangan Sumber Daya             :          Rozainbahri Noor
Direktur Hubungan Kelembagaan                 :          Andry Tanudjaja

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen                           :   Susyanto
Komisaris                                            :   Virgo Eresta Jaya
Komisaris                                            :   Subagjyo
Komisaris                                            :   Rainoc




                                     2

3. Dampak transaksi inbreng terhadap strategi bisnis, kondisi keuangan dan
   operasional Perseroan.

   Sejauh ini, Perseroan meyakini Transaksi Inbreng ini tidak berdampak
   material terhadap strategi bisnis, kondisi keuangan, maupun operasional
   Perseroan.


4. Dampak transaksi inbreng secara hukum terhadap Perseroan khususnya
   terkait pemenuhan covenant atas perjanjian-perjanjian Perseroan, baik
   perjanjian kredit maupun perjanjian lainnya.

   Sehubungan dengan pengalihan saham Seri B milik Negara pada Perseroan,
   terdapat beberapa ketentuan pembatasan (covenant) dalam perjanjian-
   perjanjian kredit yang mengikat Perseroan, termasuk kewajiban untuk
   memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur dalam hal memenuhi kondisi
   tertentu.

   Perseroan saat ini tengah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
   memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam perjanjian kredit, termasuk
   berkoordinasi dengan para kreditur terkait guna memastikan bahwa
   pelaksanaan Transaksi Inbreng ini tidak akan mengakibatkan pelanggaran
   terhadap ketentuan perjanjian yang berlaku.


5. Dukungan yang akan diberikan oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia terhadap
   pendanaan, operasional, penyelesaian kondisi restrukturisasi serta
   pembayaran Obligasi Perseroan.

   Berdasarkan Pasal 3AL huruf c UU 1/2025 diketahui bahwa salah satu
   kewenangan BKI selaku Holding Operasional adalah terkait dengan
   pengaturan pendanaan, operasional dan strategi operasional lainnya dari
   suatu BUMN.


6. Potensi perubahan kebijakan Perseroan setelah adanya perubahan
   kepemilikan saham melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia.

   Sampai dengan tanggal Tanggapan Perseroan ini, belum terdapat perubahan
   kebijakan Perseroan setelah dilaksanakannya Transaksi Inbreng.
   Perseroan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Danantara, Kementerian
   BUMN, dan/atau BKI. Apabila terdapat Informasi atau Fakta Material yang
   perlu disampaikan sehubungan dengan perubahan kebijakan Perseroan,
   Perseroan akan mengungkapkannya kepada Bursa sesuai dengan ketentuan
   yang berlaku.




                                     3

7. Rencana jangka panjang Perseroan setelah adanya transaksi inbreng.

   Perseroan akan tetap menjalankan strategi dan kegiatan usahanya sesuai
   dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termuat dalam anggaran
   dasar Perseroan dan untuk kepentingan terbaik Perseroan. Apabila di
   kemudian hari terdapat perubahan material yang ditetapkan oleh BKI selaku
   Holding Operasional berdasarkan kewenangannya dalam UU 1/2025,
   Perseroan akan mengungkapkannya kembali kepada Bursa sesuai dengan
   ketentuan yang berlaku.


8. Apakah terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan
   dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup
   Perseroan? Jika ada, mohon penjelasan lebih lanjut.

   Selain sebagaimana diuraikan dalam Laporan Fakta atau Informasi Material
   Perseroan dan Surat Tanggapan ini, sepanjang pengetahuan Perseroan
   sampai      dengan      tanggal   Tanggapan     ini,   tidak    terdapat
   informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat
   mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan
   yang belum tersedia dan/atau belum diungkapkan kepada publik.


Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.




                                                       Ari Wibowo
                                                 Corporate Secretary and
                                                Chief Administration Officer

Tembusan Yth.:
Direksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk
SWW




                                       4