20250319_PAMG_Laporan Informasi dan Fakta Material_31869682_lamp1.pdf

(4)    Jangka waktu perjanjian ini menyesuaikan dengan kesepakatan dari Para Pihak, dan
       dapat diperpanjang menyesuaikan dengan kebutuhan dari Para Pihak.
(5)    Jatuh Tempo adalah 2 (dua) tahun setelah tanggal drawdown.
(6)    Lampiran berupa rekening koran Para Pihak menjadi satu kesatuan yang tidak
       terpisahkan, untuk itu dari segala bentuk pembayaran hutang oleh Pihak Kedua kepada
       Pihak Pertama maupun adanya pemberian pinjaman kembali dari Pihak Pertama kepada
       Pihak Kedua dalam jangka waktu tahun berjalan, diakui secara bersama-sama oleh Para
       Pihak pada pembukuan dari masing-masing Pihak.

                                          Pasal 2
                                   SISTEM PEMBAYARAN

(1) Pihak Pertama berhak memberikan peringatan dan pemberitahuan kepada Pihak Kedua
       bilamana dalam jangka waktu tahun berjalan pinjaman Pihak Kedua akan melampaui
       batas maksimum pinjaman
(2) Para Pihak sepakat bahwa bukti penerimaan maupun bukti pembayaran semra tunai
       maupun transfer ke rekening masing-masing Pihak adalah sah dan diakui oleh Para Pihak.
(3)    Semua pembayaran hutang tersebut, bait( hutang pokok harus dibayarkan Pihak Kedua ke
       rekening Pihak Pertama, maupun dengan tunai ke domisili Pihak Pertama pada alamat
       sebagaimana disebutkan di atas, atau ke pihak lain sesuai dengan instruksi tertulis dari
       Pihak Pertama ke Pihak Kedua

                                           Pasal 3
                                         HAK TAGIH

hlenyimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 di atas Pihak Pertama berhak untuk menagih
hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus, apabila terjadi hal-hal sebagai
berikut:

(1) Jika Pihak Kedua pailit sebelum melunasi hutangnya dan sehelum adanya putusan
       pengadilan untuk penunjukan suatu kurator;
(2) Jika Pihak Kedua kehilangan hak untuk mengurus harta benda/kekayaannya;
(3) Jika harta bendalkekayaan Pihak Kedua baik seluruhnya atau sebagiannya dengan cara
       apapun dikenakan sitaan.
(4) Pihak Kedua berjanji bahwa Pihak Pertama adalah sebagai Kreditur Preferen yang
       memiliki hak istimewa dalam hak tagih kepada Pihak Kedua (Debitur).
(5) Setelah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pengakuan Hutang dengan tanpa
       Pemberian Jaminan ini dipenuhi, maka penarikan-penarikan jumlah uang pinjaman oleh
       Pihak Kedua, dapat dilakukan dengan sekaligus atau secara bertahap dengan
       pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelumnya oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
       mengenai jumlah-jumlah yang akan dipinjamnya.
(6) Sebagai jaminan atas ketertiban dan kelancaran pelunasan pembayaran kembali hutang
       tersebut, maka Pihak Kedua dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Pertama sebagai
       Kreditur dengan Hak lstimewa {Preferen).




                                                                              C)
                                                                                       1d

                                            Pasal 4
                           KEADAAN KAHAR ATAU FORCE MAJEURE

(1) $egala peristiwa keadaan kahar atau farce majeu,"e dalam Perjanjian ini adalah setiap
    peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak dan yang
      mengakibatkan salah satu Pihak atau Para Pihak menjadi tidak dapat memenuhi
      kewajiban sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini yaitu antara lain seperti: gempa burni,
      topan, banjir, kebakaran, tanah longsoq wabah penyakit, atau tindakan Tuhan {acts of
      God) lainnya, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perselisihan perburuhan,
      dan gangguan sipil lainnya, peledakan, sabotase dan kebijakan pemerintah di bidang
      moneteq perubahan undang-undang atau peraturan-peraturan, dan lain hal sebagaimana
      ditentukan dalam Pasat 1244 dan 1245 KUH Perdata.
(2) Didalam hal terjadinya forre majeure tersebut, Para Pihak secara bersama-sama dengan
      dilandasi itikad baik akan melakukan setiap dan seluruh upeya dan usaha semaksimal
      mungkin agar kejadian atau peristiwa tersebut dapat dihindari atau seminimal mungkin
      kejadian tersebut dapat diatasi. Apabila keadaan tersebut menyebabkan salah satu atau
      masing-masing pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dalam jangka waktu g0
      (sembilan puluh) hari kalender sejak teriadinya forre majeure tersebut, pihak kepada siapa
      kewajiban tersebut harus dilaksanakan atau pihak yang mengalami kerugian finansial
      berhak untuk mengakhiri perjanjian^
(3)   Pihak yang mengalami far* majeure akan memberikan surat tertulis kepada Pihak lainnya
      selambat{ambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kejadian farn majeure.

                                            Pasal 5
                                 CIDERA JANJI DAN AKIBATNYA

Peristiwa cidera janji terjadi apabila Pihak Kedua melalaikan kewajibannya dalam Perjanjian ini,
setelah diberikan peringatan secara tertulis oleh Pihak Pertama, tetap tidak memenuhi
kewajibannya tersebut dalam waktu selamballambatnya 12 (dua belas) bulan, maka Pihak
Per{ama berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dengan pembayaran penuh atas
hutang Pihak Kedua ditambah bunga, denda dan biaya lainnya seperti yang dimaksud pada
pasal 4 ayat 3 perjanjian ini.




                                           Pasal 6
                                  BERAKHI RNYI\ PERJANJIAN

(1) Apabila Pihak Pertama mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak karena alasan-alasan
      apapun dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus mengembalikan kepada Pihak
      Pertama seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama dengan
      bunga dan biaya-biaya lainnya.
{2) Apabila perjanjian diakhiri karena terjadinya keadaan force majeure, rnaka pihak yang
    merugi harus memberikan suatu pemheritahuan pengakhiran perjanjian se€ra tertulis
    kepada pihak lainnya, dan Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk mengembalikan setiap
      jumlah pembayaran yang telah diterima dari Pihak Kedua.




                                                                             " *l-'\

(3) Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk tidak memberlakukan
      Pasal 1266 KUH Perdata lndonesia sepanjang suatu keputusan Pengadilan diperlukan
      untuk pengakhiran tersebut.

                                        Pasal 7
                              PENYELESAIAN PERSELISI HAN

(1) Jika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan, sengketa, yang timbul akibat dari perjanjian
      ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2\ Jika dengan musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka
      Para Pihak sepakat untuk rrenyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru

                                           Pasal   I
                                          LAIN.LAIN
(1)     $emua ketentuan-ketentuan/lampiran-lampiran pada Perjanjian ini dan segala
        perubahannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
t9\    Apabila di kemudian hari ada salah satu pasal dalam perjanjian ini yang bertentangan
       dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka yang batal hanyalah salah
       satu pasaltersebut, sedangkan pasal-pasal lain dalam perjanjian initetap berlaku secara
        sah dan mengikat Para Pihak;

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh oleh Para Pihak pada hari dan tanggal
sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang
masing-masing sama bunyi dan isinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang
sama dan mengikat Para Pihak.



Pihak Pertama,                                         Fihat<   Kedua,      [4J
                                                       PT. Bima Sakti PertiwiTbk   --l
                                                                                    f    t
                                                                        SAKTI PERTIU/I TbK




Christopher $umasto Tjia                               Leonardus Sutarman
                                                       Direktur