20250307_RATU_Laporan Informasi dan Fakta Material_31867342_lamp1.pdf

RAHARJA

ENERGI cEPU

3. | Uraian Informasi atau fakta Pada tanggal 19 Desember 2024, Perseroan telah
Material mengajukan permohonan atas pengesahaan Peraturan
Perusahaan yang disampaikan melalui Suku Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta
Pusat dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan
surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0309 Tahun
2025 tertanggal 20 Februari 2025.

4. | Dampak kejadian, informasi atau | Dampak dari pelaporan ini yaitu sebagai bentuk
fakta material kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

5. | Keterangan Lain-Lain -

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Raharja Energi Cepu, Tbk.

-

AHARJA

ENERGI cepu
Farah Thifal

Sekretaris Perusahaan

PT RAHARJA ENERGI CEPU &

Office Park Thamrin Residence Blok A 01-05 “8 (62-21) 2357 9812
Jl Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang ng

Jakarta Pusat 10230 - Indonesia (23622) 257 9812

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DKI JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR e-0309 Tahun 2025

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA

| @. bahwa surat permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan dari PT. RAHARJA ENERGI CEPU Tbk: yang disampaikan

melalui Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Surat Nomor:
-0235/KT.03.00 tanggal 19 Desember 2024 :

b. bahwa Peraturan Perusahaan tersebut di atas, setelah diadakan penelitian telah memenuhi syarat untuk disahkan:

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Peraturan Perusahaan PT, RAHARJA ENERGI CEPU Tbk:

: 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan
Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan.

5. Peraturan Daerah Nomor $ Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

7. Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan
serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

? KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN PERUSAHAAN

Nama Perusahaan 2 PT. RAHARJA ENERGI CEPU Tbk,

Alamat Perusahaan 1 Office Park Thamrin Residences Blok.A No.01-05, Jl. Thamrin Boulevard, Kel. Kebon Melati,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Jenis Usaha : Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding

Nomor Pengesahan 1 98/PP/B/II/SP/2025

: Peraturan Perusahaan PT. RAHARJA ENERGI CEPU Tbk: yang tercatat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan

Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta cg. Bidang Hubungan Industrial dan
Kesejahteraan Pekerja dengan Nomor Reg. O5/II dan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Pengusaha wajib memberitahukan atau menjelaskan isi serta memberikan naskah Peraturan Perusahaan kepada
Pekerja/Buruh.

: Apabila dalam masa berlaku Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan perubahan,

dalam hal perubahan tersebut menjadi lebih rendah dari Peraturan Perusahaan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka perubahan tersebut harus disepakati oleh wakil pekerja/buruh atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha sebagaimana ketentuan Pasal 12 Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.
Perubahan tersebut harus mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
Apabila terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal
demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Februari

JAKARTA,