20250304_BBTN_Pemanggilan RUPS_31866124_lamp1.pdf

     (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8, Pasal 19 ayat (9), Pasal 22 ayat (2) huruf b, Anggaran
          Dasar Perseroan;
     Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 untuk ditetapkan
     oleh RUPS.
3.   Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta
     Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024, untuk Direksi dan
     Dewan Komisaris Perseroan.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT;
     (ii) Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan
           Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen Organ BUMN”); dan
     (iii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5, Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar
           Perseroan;
     Perseroan mengusulkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan, serta
     Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
     ditetapkan oleh RUPS.
4.   Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit
     Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan
     Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN;
     (ii) Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
           tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
     (iii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), POJK Nomor 09/POJK.03/2023 tentang Penggunaan
           Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
     (iv) Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3) Permen TJSL;
     (v) Angka II butir 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata
           Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa
           Keuangan; dan
     (vi) Pasal 15 ayat (2) huruf b angka (5), dan Pasal 22 ayat (2) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Anggaran
           Dasar Perseroan;
     bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited)
     diusulkan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit Laporan
     Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
     (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2025.
5.   Persetujuan Usulan Jumlah Plafon (Limit) Hapus Tagih.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i)   Pasal 62D ayat (1) UU BUMN;

     (ii) Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan
           Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
     (iii) Pasal 12 Ayat (2) huruf a angka 8, Anggaran Dasar Perseroan.
     Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan
     dan memberikan wewenang bahwa piutang macet pada badan usaha milik negara dapat dilakukan
     penghapusbukuan dan penghapustagihan yang diharapkan dapat memberikan stimulus dan untuk
     mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan.
     Badan usaha milik negara dapat melakukan penghapustagihan terhadap piutang macet yang telah
     dihapusbukukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena
     itu, Perseroan memandang perlu untuk melakukan penghapustagihan piutang macet baik untuk
     kredit produktif maupun kredit konsumtif.
     Pelaksanaan hapus tagih oleh Perseroan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan
     Persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang ditetapkan RUPS
     yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru.
6.   Persetujuan Rancangan Restrukturisasi dalam Rangka Pemekaran Usaha Bisnis Syariah
     Perseroan.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i)   Pasal 122 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola
           dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
     (ii) Pasal 392 ayat (2), ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf b Peraturan Menteri
           Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan
           Sistem Inti Administrasi Perpajakan (”PMK 81/2024”);
     (iii) Pasal 59 dan Pasal 64 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana
           dicabut sebagian dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah
           Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK 12/2023”);
     Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023, di mana total aset Unit Usaha
     Syariah (“UUS”) Perseroan per Desember 2024 (audited) adalah sebesar Rp60,56 triliun, sehingga
     Perseroan selaku Bank Umum Konvensional (“BUK”) wajib melakukan pemisahan (spin-off) UUS.
     Sehubungan dengan kewajiban spin-off UUS dimaksud, maka Perseroan akan melakukan
     pemekaran usaha bisnis syariah Perseroan dengan menggunakan opsi spin-off UUS, yang terlebih
     dahulu dilakukan dengan cara pengambilalihan atas Bank Umum Syariah (“BUS”) dan selanjutnya
     akan mengalihkan UUS Perseroan untuk diintegrasikan ke dalam BUS hasil pengambilalihan.
     Selain untuk memenuhi Pasal 59 POJK 12/2023 dan meningkatkan nilai Perseroan, restrukturisasi
     melalui pemekaran/transformasi bisnis syariah Perseroan tersebut juga dimaksudkan untuk
     memenuhi kriteria transaksi yang memperoleh fasilitas/insentif pajak berdasarkan PMK 81/2024.
7.   Persetujuan Pengambilalihan Saham PT Bank Victoria Syariah oleh Perseroan.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i) Pasal 125 ayat (4) UUPT;
     (ii) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah
          terakhir dengan UU P2SK;

     (iii) POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah;
     (iv) Pasal 32 POJK Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan
           Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“POJK 41/2019”);
     Perseroan akan mengambilalih PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) sebagai tahap awal pemekaran
     dan transformasi bisnis syariah Perseroan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan
     untuk melakukan pemisahan (spin-off) UUS berdasarkan ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023.
     Setelah pengambilalihan BVIS, Perseroan akan mengalihkan hak dan kewajiban UUS
     (diintegrasikan) ke dalam BVIS (BUS hasil pengambilalihan) dengan tunduk pada ketentuan dan
     persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
     Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menyampaikan Ringkasan Rancangan
     pengambilalihan BVIS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, Kontan,
     Harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Januari
     2025.
8.   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan:
     (i) Pasal 19 ayat (1) UUPT;
     (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c, Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar
          Perseroan;
     Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
     berhak mengusulkan mata acara Rapat. Pemegang Saham A Dwiwarna mengusulkan penambahan
     mata acara Rapat yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar
     Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan
     sesuai kegiatan usaha Perseroan.
9.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
     Penjelasan:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf a, serta Pasal 14 ayat (12), ayat
     (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan
     diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang
     Saham Seri A Dwiwarna.
     Perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan surat keputusan Pemegang Saham Seri A
     Dwiwarna, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN:
1.   Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan
     undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
     laman situs Perseroan (https://www.btn.co.id/) dan aplikasi eASY.KSEI.
2.   Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 3 Maret 2025 sampai
     dengan pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3.   Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dalam Rapat, dapat
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

     a.   hadir dalam Rapat secara fisik; atau
     b.   hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4.   Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
     disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan
     dalam penitipan kolektif KSEI.
5.   Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu
     eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
     (https://akses.ksei.co.id/).
6.   Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca
     ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan
     Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat
     melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan
     Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/).
7.   Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya
     untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima
        kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan
        dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang
        dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
     b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (https://www.btn.co.id/) dan
        apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT
        Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp.
        (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat
        sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
8.   Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir wajib membawa dan
     menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
     memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
9.   Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi
     anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus
     yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian
     Hukum, dianjurkan dalam flashdisk.
10. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi
    Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR
    dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham
    membuka rekening efeknya.
11. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
    eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
    menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik
    (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada
    1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 25 Maret 2025.

13. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan
    Pemegang Sahan Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
14. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
    dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Proses Registrasi
    b. Proses Penyampaian Pertanyaaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    c. Proses Pemungutan Suara/Voting
    d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
15. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan
    diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) atau diperoleh di
    kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara
    BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2003, jika diminta secara
    tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau
    kuasanya yang sah dan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
    selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                                    Jakarta, 4 Maret 2025
                         PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                          DIREKSI

                              INVITATION TO THE
              THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
                   PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Company”), hereby invites the
Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders
Financial Year 2024 (“Meeting”), which will be held on:

Day, Date       : Wednesday, March 26th, 2025
Time            : 02.00 p.m. - finished
Place           : Menara BTN
                  Gajah Mada Street No. 1 Jakarta Pusat – 10130

The Agenda of the Meeting are as follows:
1.   Approval of Annual Report and Ratification of the Company’s Financial Report, Approval for
     the Board of Commissioners’ Supervisory Report and Ratification of the Financial Report of
     the Micro and Small Business Lending Program for the Financial Year 2024, simultaneously
     with Granting Full Release and Discharge of Liability (volledig acquit et de charge) to All
     Members of the Board of Directors for the Management Actions of the Company and to All
     Members of the Board of Commissioners for the Supervisory Actions of the Company Carried
     Out during the Financial Year of 2024.
     Explanation:
     According to the:
     (i)   Article 69 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited
           Liability Companies ("UUPT") as amended by Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023
           concerning Determination of Government Regulations in Lieu of Republic of Indonesia Law
           Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("Job Creation Law");
     (ii) Article 15H paragraph (1) Republic of Indonesia Law Number 19 of 2003 concerning State-
           Owned Enterprises as last amended by Republic of Indonesia Law Number 1 of 2025 ("BUMN
           Law");
     (iii) Article 33 paragraph (3) Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises ("SOE") Number
           PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental
           Responsibility Programs for State-Owned Enterprises ("TJSL Regulation"); and
     (iv) Article 15 paragraph (2) letter b number 10, Article 19 paragraph (9), and Article 22 paragraph
           (2) letter a and paragraph (3) of the Company's Articles of Association;
     the Company delivers the Annual Report and the Board of Commissioners’ Supervisory Report to
     obtain the approval and the Financial Report of the Company including the Micro and Small Business
     Lending Program Financial Report of the Company (“PUMK”) to obtain the ratification from the
     General Meeting of Shareholders (“GMS”) of the Company at the same time to obtain full release
     and discharge of liability (acquit et de charge) for the Board of Directors for the Company’s
     management and the Board of Commissioners for the Company’s supervisory actions which have
     been carried out during the Financial Year of 2024.

2.   Approval on the Appropriation of the Company’s Net Profit for the Financial Year of 2024.
     Explanation:
     According to the:
     (v) Article 71 of UUPT; and
     (vi) Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 8, Article 19 paragraph (9), and Article 22
          paragraph (2) letter b of the Company’s Article of Association;
     The Company proposes the use of the Company’s net profit for Financial Year of 2024 to be
     determined by the GMS.
3.   Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances for the 2025
     Financial Year, as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for
     Performance for the 2024 Financial Year, for the Board of Directors and Board of
     Commissioners of the Company's.
     Explanation:
     According to the:
     (vii) Article 96 and Article 113 of UUPT;
     (viii) Article 76 paragraph (1) the Regulation of Minister of SOE Number PER-3/MBU/03/2023
            concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprise (“Organs of SOE
            Regulation”); and
     (ix) Article 5 paragraph (4) letter c number 1 point 5, Article 11 paragraph (19) and Article 14
            paragraph (30) of the Company’s Article of Association,
     The Company proposes the amount of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances, as
     well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for members of the Board of Directors
     and Board of Commissioners to be determined by the GMS.
4.   Appointment of a Public Accountant and/or the Public Accountant Firm to audit the
     Company’s Financial Report and the Financial Report on the Implementation of the Micro and
     Small Business Lending Program of the Financial Year of 2025.
     Explanation:
     According to the:
     (i) Article 71 paragraph (1) SOE Law;
     (ii) Article 59 paragraph (1) and (3) of the Financial Services Authority Regulation (“POJK”) Number
           15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders
           of the Public Company;
     (iii) Article 3 paragraph (1) and Article 5 paragraph (1) of the POJK Number 09/POJK.03/2023
           concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Office in the Financial
           Service Activities;
     (iv) Article 32 and Article 33 paragraph (3) TJSL Regulation;
     (v) Number II point 1 of Financial Services Authority Circular Letter Number 18/SEOJK.03/2023
           concerning Procedures for Using the Services of Public Accounting Services and Public
           Accounting Office in Financial Services Activities, and
     (vi) Article 15 paragraph (2) letter b number 5 and Article 22 paragraph (2) letter c, paragraph (4)
           and paragraph (5) of the Company’s Article of Association,

     that the Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja ( Ernst & Young Global Limited) that
     is proposed by the Board of Commissioners, and then appointed by the GMS to audit of the
     Company’s Financial Report and the Company’s Micro and Small Business Lending Program
     Financial Report for the Financial Year of 2024.
5.   Approval of Proposed Amount of Plafond (Limit) of Absolute Write-Off.
     Explanation:
     According to the:
     (i) Article 62D paragraph of the BUMN Law;
     (ii) Article 6 paragraph (1), Regulation of Government of The Republic of Indonesia Number 47 of
           2024 concerning Elimination of Bad Debts for Micro, Small and Medium Enterprises; and
     (iii) Article 12 Paragraph (2) letter a number 8 of the Company's Articles of Association;
     In order to increase national economic resilience, the government has established a policy and given
     authority that bad debts at state-owned enterprises can be written off and written off which is
     expected to provide stimulus and to support the smooth provision of access to financing.
     That state-owned Banks financial institutions can write-off billing of non performing loan that have
     been written off by taking into account the provisions of laws and regulations. Therefore, the
     Company considers it necessary to write off bad debts for both productive and consumer credit.
     The implementation of write-offs by the Company is based on policies determined by the Board of
     Directors with the approval of the Board of Commissioners and within the amount of the write-off
     plafond (limit) determined by the GMS which will remain in effect until a new plafond (limit) is
     determined.
6.   Approval of the Restructuring Plan for the Expansion of the Company's Sharia Business.
     Explanation:
     According to the:
     (i) Article 122 Regulation of the Minister of SOE Number PER-2/MBU/03/2023 concerning
           Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
     (ii) Article 392 paragraph (2) paragraph (5) letter b, paragraph (6) letter c and paragraph (7) letter
           c of Ministry of Finance Number 81 of 2024 concerning Tax Provisions in the Context of
           Implementing the Core System of Tax Administration ("PMK 81/2024");
     (iii) Article 59 and Article 64 of POJK Number 12 of 2023 concerning Sharia Business Units as partly
           revoked by POJK Number 2 of 2024 on the Implementation of Sharia Governance for Sharia
           Commercial Banks and Sharia Business Units ("POJK 12/2023");
     The Company has complied with the provisions of Article 59 POJK 12/2023, where the total assets
     of the Company's Sharia Business Units ("SBU") as of December 2024 (audited) are IDR 60.56
     trillion, so that the Company as a Conventional Commercial Bank is obliged to carry out a spin-off of
     UUS.
     In connection with the SBU’s spin-off obligations referred to, the Company is carrying out the
     expansion of the Company's sharia business, namely using the UUS spin-off option, which will first
     be carried out by acquisition the Sharia Commercial Bank and then transferring the Company's SBU
     to be integrated into the Sharia Commercial Bank resulting from the takeover.
     Besides complying with Article 59 POJK 12/2023 and increasing the value of the Company,
     restructuring through sharia business expansion/transformation of the Company is carried out to fulfill
     the requirements for transaction criteria who receive tax facilities/incentives based on PMK 81/2024.

7.   Approval of the Acquisition of PT Bank Victoria Syariah Shares by the Company.
     Explanation:
     According to the:
     (i) Article 125 paragraph (4) Limited Liability Companies Law;
     (ii) Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking as lastly amended by P2SK Law;
     (iii) POJK 12/2023 concerning Sharia Business Units;
     (iv) Article 32 of POJK Number 41 of 2019 concerning Merger, Consolidation, Takeover, Integration
           and Conversion of Commercial Banks (“POJK 41/2019”);
     the Company will acquire PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) as an initial stage in the expansion and
     transformation of the Company's sharia business and in order to fulfill the Company's obligation to
     carry out a UUS spin-off based on the provisions of Article 59 POJK 12/2023.
     After acquiring BVIS, the Company will transfer the rights and obligations of UUS (integrated) into
     BVIS (BUS resulting from the acquisition) subject to the terms and conditions in accordance with
     applicable regulations.
     In connection with this, the Company has submitted a Summary of the BVIS acquisition plan which
     has been announced through the daily newspapers Bisnis Indonesia, Kontan, Harian Terbit, the
     Indonesian Stock Exchange website and the Company's website on January, 20th 2025.
8.   Approval of the Amendments of the Company’s Articles of Association.
     Explanation:
     According to the:
     (i) Article 19 paragraph (1) of UUPT;
     (ii) Article 5 Paragraph (4) letter c, Article 26 paragraph (5) and Article 29 paragraph (1) and
          paragraph (2) of the Company's Articles of Association;
     In accordance with Article 5 paragraph (4) letter c of the Company's Articles of Association, the Series
     A Dwiwarna Shareholder has the right to propose an agenda for the Meeting. The Series A Dwiwarna
     Shareholder proposed the addition of an agenda for the Meeting, namely the Amendment to the
     Company's Articles of Association. The Amendment to the Company's Articles of Association was
     carried out in order to align with laws and regulations in accordance with the Company's business
     activities.
9.   Changes in the Composition of Company’s Management.
     Explanation:
     In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (10) and paragraph (12) letter a, as well as
     Article 14 paragraph (12), paragraph (14) letter a of the Company's Articles of Association, members
     of the Board of Directors and Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS,
     where the GMS must be attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders. Changes
     in the Composition of Company’s Management In accordance with the decision letter of the Series
     A Dwiwarna Shareholders as regulated as regulated in statutory regulations.
NOTES:
1.   This invitation constitutes validly as an official invitation, therefore Company shall not send a separate
     invitation to each of the shareholders of the Company. This invitation can also be seen on the
     Company's website (https://www.btn.co.id/) and the eASY.KSEI application.

2.   The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders whose names are
     recorded in the Company’s Shareholders Register at 04.15 p.m. on Monday, March 3 rd, 2025
     (“Eligible Shareholders”).
3.   The participation of the Eligible Shareholders or their legal proxies in the Meeting can be done by
     the following mechanism:
     a.   physically attend in the Meeting; or
     b.   attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application.
4.   Eligible Shareholders who can attend directly electronically as mentioned in point 3 letter b are local
     individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
5.   In order to use eASY.KSEI application, Eligible Shareholders can access the eASY.KSEI menu,
     eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
6.   Before determining participation in the Meeting, the Eligible Shareholders must read the provisions
     conveyed through this invitation as well as other provisions related to the implementation of the
     Meeting based on the authority determined by the Company. Other provisions can be seen through
     document attachments in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or invitation
     for Meetings found on the Company's website (https://www.btn.co.id/).
7.   Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their legal proxies with
     the following conditions:
     a.   Eligible Shareholders can provide the valid power of attorney to their legal proxies on the
          conditions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s
          employees can act as legal proxies in the Meeting but the votes are not calculated in the voting.
     b.   The power of attorney form can be downloaded on the Company’s website
          (https://www.btn.co.id/) and if it has been completely filled in, it must be submitted to the
          Company’s Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom the address Jl. Hayam
          Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, on
          every working day from the date of the invitation to the Meeting until at the latest at 04.00 p.m.
          on Tuesday, March 25th, 2025.
8.   Eligible Shareholders (or their legal proxies) who will attend are requested to bring and submit a
     photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the Meeting room and must
     fill out the attendance register.
9.   Eligible Shareholders who are in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the
     articles of association and its valid amendments along deed of composition of the current board of
     directors, along with proof of approval or receipt of notification from the Ministry of Law,
     recommended in a flash drive.
10. Eligible Shareholders in KSEI collective custody are required to submit a Written Confirmation for
    the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the Meeting room. KTUR can be
    obtained during working hours at the securities company or custodian bank where the shareholders
    open their securities accounts.
11. Eligible Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can
    inform their presence or appoint their legal proxies, and/or submit their voting choices into the
    eASY.KSEI application.

12. The deadline for submitting a declaration of electronic presence or electronic power of attorney (e-
    proxy) and electronic vote in the eASY.KSEI application is 12.00 p.m. on 1 (one) business day before
    the date of the Meeting, which is March 25th, 2025.
13. For Eligible Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application,
    they can inform their presence or appoint their proxy, and/or submit their voting choice into the
    eASY.KSEI application.
14. Eligible Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting
    through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
     a.   Registration Process
     b.   Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
     c.   Voting Process
     d.   Live Streaming of Meeting Implementation

15. Materials for the Meeting are available from the date of this invitation until the time of the Meeting,
    through the Company's website (https://www.btn.co.id/) or obtained at the Company's head
    specifically to the Corporate Secretary Division during business hours, with the address at Menara
    BTN Building, Jl. Gajah Mada No. 1 Central Jakarta – 10130, Tel. (021) 633 6789 ext. 2003, if
    requested in writing by the Eligible Shareholders.
16. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Eligible Shareholders or their
    legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes
    prior to the time of the Meeting.

                                    Jakarta, March 4th, 2025
                          PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                    BOARD OF DIRECTORS