Back to announcement
20250131_APIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31848523_lamp1.pdf
Board change Needs review APIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 180
Page 1
Tangerang, 24 Januari 2025
Nomor : API.0366/I/2025/DUS-B
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Perubahan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura Indonesia
Kepada Yth.
KETUA DEWAN KOMISIONER UP. KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON OTORITAS JASA KEUANGAN
Di-
TEMPAT
Dengan hormat,
Dengan ini kami atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten : PT Angkasa Pura Indonesia
Bidang Usaha : Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara
Telepon : 0811984138
Faksimili :-
Alamat Email : corsec@injourneyairports.id
1. Tanggal kejadian 23 Januari 2025
2. Jenis Informasi atau Fakta Material Perubahan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura Indonesia
3. Uraian Informasi atau Fakta Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Material Selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan
Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia Nomor: SK-20/MBU/01/2025 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan
Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia serta Peraturan Badan
Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor:
PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia
Dokumen ini dikeluarkan dari InJourney Airports Eletronic Office dan dinyatakan sah tanpa dibubuhi tanda tangan basah. Dalam
hal verifikasi keabsahan dokumen dapat diakses pada https://eoffice.injourneyairports.id/rd/27ec99b3
Page 2
Badan Usaha Milik Negara, maka dengan ini disampaikan bahwa
Sdr. Lukman F. Laisa tidak lagi merupakan anggota Dewan
Komisaris PT Angkasa Pura Indonesia.
4. Dampak kejadian, informasi atau Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura
fakta material tersebut terhadap Indonesia.
kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau
kelangsungan usaha Emiten atau
Perusahaan Publik
5. Keterangan Lain-Lain -
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
PGS. CORPORATE
SECRETARY GROUP HEAD
ARIE AHSANURROHIM
Tembusan Yth:
1. KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK PT BURSA
EFEK INDONESIA;
2. WALI AMANAT PT BANK MEGA TBK;
Dokumen ini dikeluarkan dari InJourney Airports Eletronic Office dan dinyatakan sah tanpa dibubuhi tanda tangan basah. Dalam
hal verifikasi keabsahan dokumen dapat diakses pada https://eoffice.injourneyairports.id/rd/27ec99b3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
DISTRIBUSI III
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG
ORGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Negara sebagai agen penciptaan
nilai dan agen pembangunan memiliki peran strategis
untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional;
b. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan syarat anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
pada Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan,
Manajemen Talenta Direksi Badan Usaha Milik Negara,
tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik
Negara dan Anak Perusahaan, tata cara pemberhentian
anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
pada Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan,
penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dan Organ
Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara tersebar di berbagai Peraturan Menteri
sehingga belum terwujud sinkronisasi dan harmonisasi di
antara Peraturan Menteri tersebut;
DISTRIBUSI III
jdih.bumn.go.id
Page 8
-2-
c. bahwa dalam upaya mewujudkan Peraturan Menteri
Badan Usaha Milik Negara yang sinkron dan harmonis
guna mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan khususnya
yang berkaitan dengan pengangkatan, pemberhentian,
dan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas, Manajemen Talenta, dan Organ Pendukung
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara, diperlukan terobosan hukum dengan
menggabungkan beberapa Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara terkait ke dalam 1 (satu) Peraturan
Menteri yang komprehensif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4), Pasal 22 ayat
(2), Pasal 25, Pasal 55 ayat (2), Pasal 58, Pasal 73, Pasal
74 ayat (2), Pasal 96 ayat (5), Pasal 97 ayat (2), Pasal 100
ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya
Manusia Badan Usaha Milik Negara;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
DISTRIBUSI III
Page 9
-3-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri
Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero),
Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan
(Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 117, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4556) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6800);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
04/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 251);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
USAHA MILIK NEGARA.
DISTRIBUSI III
Page 10
-4-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang
dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling
sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki
oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya
mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut
Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah
pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau
Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum
adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan
tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk
kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.
5. Anak Perusahaan BUMN yang selanjutnya disebut Anak
Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sahamnya
lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki oleh BUMN
atau perseroan terbatas yang dikendalikan secara
langsung oleh BUMN.
6. Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disebut Kementerian BUMN adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 11
-5-
7. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi
kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang
saham Negara pada Persero dan pemilik modal pada
Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan.
8. Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II yang
selanjutnya disebut Wakil Menteri adalah pejabat di
bawah Menteri yang mempunyai tugas membantu Menteri
dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian BUMN.
9. Sekretaris Kementerian adalah pejabat pimpinan tinggi
madya di bawah Menteri yang membidangi fungsi
administrasi di Kementerian BUMN.
10. Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya di bawah
Menteri yang membidangi sumber daya manusia BUMN.
11. Asisten Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di
bawah Deputi yang membidangi manajemen sumber daya
manusia BUMN.
12. Asisten Deputi Sektor adalah pejabat pimpinan tinggi
pratama di bawah Wakil Menteri yang membidangi
portofolio BUMN.
13. Direksi adalah organ BUMN dan/atau Anak Perusahaan
yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN
dan/atau Anak Perusahaan untuk kepentingan dan
tujuan BUMN dan/atau Anak Perusahaan serta mewakili
BUMN dan/atau Anak Perusahaan, baik di dalam maupun
di luar pengadilan.
14. Dewan Komisaris adalah organ Persero dan/atau Anak
Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan Persero dan/atau Anak Perusahaan.
15. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat RUPS adalah organ Persero dan/atau Anak
Perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
Persero dan/atau Anak Perusahaan dan memegang segala
DISTRIBUSI III
Page 12
-6-
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Dewan Komisaris.
17. Talenta adalah sumber daya manusia dalam rangka
suksesi posisi jabatan Direksi BUMN.
18. Wadah Talenta (talent pool) adalah basis data yang berisi
nama Talenta Terkualifikasi (qualified talent) dalam rangka
suksesi posisi jabatan Direksi BUMN.
19. Komite Talenta adalah komite yang dibentuk untuk
melakukan penjaringan dan evaluasi terhadap Talenta
Direksi BUMN yang terdiri dari Komite Talenta BUMN yang
ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan Komite Talenta
Kementerian BUMN yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris Kementerian.
20. Komite Suksesi adalah komite yang dibentuk untuk
melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap
Kandidat Direksi BUMN.
21. Talenta Terseleksi (selected talent) adalah Talenta BUMN
yang diusulkan oleh Direksi BUMN kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, berdasarkan
penilaian atas kinerja dan kapasitas yang bersangkutan.
22. Talenta Ternominasi (nominated talent) adalah Talenta
Terseleksi (selected talent) dan Direksi BUMN yang sedang
menjabat yang dinominasikan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Talenta
Kementerian BUMN yang dinominasikan oleh Sekretaris
Kementerian BUMN, kepada Menteri.
23. Talenta yang Memenuhi Persyaratan (eligible talent) adalah
Talenta Ternominasi (nominated talent) yang telah
memenuhi syarat formal dan syarat lainnya anggota
Direksi BUMN serta pemeriksaan latar belakang
(background checking).
24. Talenta Terkualifikasi (qualified talent) adalah Talenta yang
Memenuhi Persyaratan (eligible talent) yang telah
mengikuti Asesmen oleh Lembaga Profesional dan
mendapatkan rekomendasi untuk masuk ke dalam Wadah
Talenta (talent pool) Kementerian BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 13
-7-
25. Kandidat adalah Talenta Terkualifikasi (qualified talent)
yang diusulkan oleh Komite Suksesi untuk dipilih sebagai
Direksi BUMN oleh Menteri.
26. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat
UKK adalah proses penilaian atas kompetensi, daftar
prestasi, keahlian (expertise), kepribadian (traits) terhadap
Talenta Terkualifikasi (qualified talent) untuk
menghasilkan Kandidat yang diajukan kepada Menteri
sebagai anggota Direksi.
27. Asesmen adalah proses pengukuran kelayakan
kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Profesional.
28. Lembaga Profesional adalah lembaga yang memiliki
keahlian untuk melakukan proses Asesmen yang
ditetapkan oleh Menteri.
29. Manajemen Talenta adalah bagian dari pengelolaan dan
pengembangan yang meliputi penjaringan, penilaian,
pengklasifikasian, pengembangan, dan perputaran talenta
yang berlapis (multi layering), objektif, terencana, terukur,
dan akuntabel.
30. Sistem Manajemen Talenta BUMN Berbasis Teknologi
Informasi adalah sistem Manajemen Talenta BUMN yang
dalam pelaksanaannya didukung dengan teknologi
informasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh
Kementerian BUMN.
31. Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan adalah seseorang
yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan sebagai
anggota Direksi pada Anak Perusahaan mewakili BUMN
yang bersangkutan.
32. Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah
seseorang yang diajukan oleh BUMN yang akan ditetapkan
sebagai anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan
mewakili BUMN yang bersangkutan.
33. Daftar Bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah
daftar yang berisi nama-nama Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang diusulkan untuk mengikuti penilaian.
DISTRIBUSI III
Page 14
-8-
34. Daftar Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan adalah
daftar yang memuat nama-nama Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan terbaik hasil penilaian yang diusulkan
untuk menduduki jabatan sebagai anggota Direksi Anak
Perusahaan.
35. Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
adalah daftar yang memuat nama-nama Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan terbaik hasil penilaian
yang diusulkan untuk menduduki jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
36. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yang
selanjutnya disebut KPI adalah ukuran atau indikator
yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang
paling dominan menjadi penentu keberhasilan
perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.
37. Kontrak Manajemen adalah kontrak yang berisikan janji
atau pernyataan calon anggota Direksi, yaitu apabila
diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi
antara lain akan memenuhi segala target yang ditetapkan
oleh RUPS/Menteri dan menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.
38. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN karena kedudukan dan peran yang diberikan
kepada BUMN sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban
dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
39. Gaji adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima
setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai
anggota Direksi BUMN.
40. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang
diterima setiap bulan oleh seseorang karena
kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
41. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang
dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu
tertentu oleh anggota Direksi dan Dewan
DISTRIBUSI III
Page 15
-9-
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, selain
Gaji/Honorarium.
42. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau
kemanfaatan dan/atau penjaminan yang
digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam rangka
pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung
jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
43. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan
penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN apabila BUMN
bersangkutan memperoleh laba dan tidak mengalami
akumulasi kerugian.
44. Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan
penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN apabila terjadi
peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian
atau akumulasi kerugian.
45. Insentif Khusus adalah Penghasilan yang diberikan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN sebagai penghargaan atas upaya dalam
menjalankan penugasan khusus pemerintah atau karena
keadaan kahar (force majeure) yang bersifat
nasional/lokal, dengan tetap mempertimbangkan capaian
kinerja.
46. Insentif Jangka Panjang (long term incentive) yang
selanjutnya disebut LTI adalah Penghasilan yang
diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang kinerja dan tata
kelolanya telah mendekati praktik terbaik internasional.
47. Periode Kinerja (performance period) adalah periode dalam
bentuk tahun di mana pengukuran kinerja BUMN akan
dinilai.
48. Periode Kepemilikan (holding period) adalah periode dalam
bentuk tahun di mana LTI yang telah Timbul Hak (vested)
dikunci dan dilarang untuk dijual dan/atau dialihkan oleh
DISTRIBUSI III
Page 16
-10-
anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
49. Timbul Hak (vested) adalah kondisi ketika LTI yang
diberikan telah cair dan menjadi hak milik anggota Direksi
atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN di mana
seluruh hak dan kepentingan di atasnya telah dapat
dinikmati secara penuh oleh anggota Direksi atau Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut setelah
memenuhi beberapa kondisi, persyaratan tertentu, dan
jangka waktu Periode Kepemilikan (holding period).
50. Penghargaan Awal (initial award) adalah jumlah alokasi
LTI yang berupa sejumlah lembar saham BUMN
bersangkutan atau tunai yang nilainya dikaitkan dengan
nilai saham BUMN bersangkutan yang ditentukan pada
awal setiap periode LTI untuk diberikan kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dengan mempertimbangkan faktor jabatan.
51. Penghargaan Final (final award) adalah jumlah akhir LTI
yang berupa sejumlah lembar saham BUMN bersangkutan
atau tunai yang nilainya dikaitkan dengan nilai saham
BUMN bersangkutan dari penghargaan yang diberikan
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN, berdasarkan total pencapaian target
kinerja BUMN yang diperjanjikan selama periode waktu
tertentu dengan Menteri.
52. Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN adalah perangkat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang berfungsi membantu Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam melaksanakan
tugasnya.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. syarat anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan;
b. Manajemen Talenta Direksi BUMN;
DISTRIBUSI III
Page 17
-11-
c. tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
d. tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Anak Perusahaan;
e. tata cara pemberhentian anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Anak
Perusahaan;
f. Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN; dan
g. Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
BAB II
SYARAT ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK
NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Syarat Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan
Anggota Direksi Anak Perusahaan
Paragraf 1
Syarat Materiil
Pasal 3
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi BUMN atau
anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi
syarat materiil yaitu:
a. keahlian;
b. integritas;
c. kepemimpinan;
d. pengalaman;
e. jujur;
f. perilaku yang baik; dan
g. dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan.
DISTRIBUSI III
Page 18
-12-
Paragraf 2
Syarat Formal
Pasal 4
Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero atau
anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi
syarat formal sebagai berikut:
a. orang perseorangan;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatan;
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau
badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak
Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum pengangkatan.
Pasal 5
Khusus untuk dapat diangkat sebagai Direksi Perum, selain
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
a. orang perseorangan;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit;
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan, dan/atau
badan usaha lainnya dinyatakan pailit; dan
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak
Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya.
DISTRIBUSI III
Page 19
-13-
Paragraf 3
Syarat Lain
Pasal 6
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi BUMN atau
anggota Direksi Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan syarat
formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5,
seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
a. bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif,
dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota;
b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau
kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat
kepala/wakil kepala daerah;
c. tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau
Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua)
periode;
d. tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN
lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau
badan usaha lainnya;
e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
f. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya
untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan
surat pernyataan dari yang bersangkutan;
g. sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita
suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan
tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
DISTRIBUSI III
Page 20
-14-
h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua)
tahun terakhir.
Paragraf 4
Mekanisme Penetapan Daftar dan Rekam Jejak Direksi
dan/atau Calon Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 7
Dalam melakukan pengukuran integritas, perilaku yang baik,
dan perilaku jujur calon anggota Direksi BUMN, Menteri harus
mengacu pada daftar dan rekam jejak.
Pasal 8
Secara berkala Menteri menyusun daftar dan rekam jejak
Direksi BUMN dan/atau calon Direksi BUMN dengan kriteria
telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau dinyatakan
bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap (in kracht) karena:
a. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan
dan/atau keuangan Negara;
b. melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan,
ketentuan internal perusahaan, dan/atau undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi; dan/atau
c. terpapar paham radikalisme, terlibat terorisme,
komunisme, atau penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 9
Sumber informasi daftar dan rekam jejak Direksi BUMN
dan/atau calon Direksi BUMN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 dapat diperoleh dari:
a. kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian;
b. institusi Negara yang melaksanakan audit; dan/atau
c. institusi Negara di bidang penegakan hukum.
DISTRIBUSI III
Page 21
-15-
Pasal 10
Mekanisme penetapan daftar dan rekam jejak Direksi BUMN
dan/atau calon Direksi BUMN dilaksanakan melalui proses:
a. pengumpulan data daftar dan rekam jejak;
b. validasi data daftar dan rekam jejak; dan
c. penetapan daftar dan rekam jejak.
Pasal 11
Pengumpulan data daftar dan rekam jejak terhadap Direksi
BUMN dan/atau calon Direksi BUMN dilaksanakan oleh Wakil
Menteri, Sekretaris Kementerian, Deputi, dan/atau deputi yang
membidangi hukum melalui koordinasi dan pendataan rekam
jejak.
Pasal 12
(1) Validasi data daftar dan rekam jejak dilaksanakan oleh
Deputi atas data yang diterima dari Wakil Menteri,
Sekretaris Kementerian, dan/atau deputi yang
membidangi hukum.
(2) Deputi menyampaikan usulan daftar dan rekam jejak
Direksi BUMN dan/atau calon Direksi BUMN termasuk
perubahan daftar dan rekam jejak kepada Menteri secara
berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika
diperlukan.
Pasal 13
(1) Daftar dan rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ditetapkan oleh Menteri.
(2) Penatakelolaan daftar dan rekam jejak Direksi BUMN
dan/atau calon Direksi BUMN yang telah ditetapkan oleh
Menteri dapat menggunakan sistem berbasis teknologi
informasi.
Pasal 14
Perubahan kriteria penyusunan daftar dan rekam jejak Direksi
BUMN dan/atau calon Direksi BUMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 dan perubahan mekanisme penetapan daftar dan
DISTRIBUSI III
Page 22
-16-
rekam jejak Direksi BUMN dan/atau calon Direksi BUMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah
mendapatkan persetujuan Presiden.
Bagian Kedua
Syarat Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara dan Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan
Paragraf 1
Syarat Materiil
Pasal 15
(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi
syarat materiil yaitu:
a. integritas;
b. dedikasi;
c. memahami masalah-masalah manajemen
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
manajemen;
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya.
(2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan juga
harus memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk
memajukan dan mengembangkan Anak Perusahaan di
mana yang bersangkutan dicalonkan.
Paragraf 2
Syarat Formal
Pasal 16
Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
DISTRIBUSI III
Page 23
-17-
15, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan,
seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
a. orang perseorangan;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatan;
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau
badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatan; dan
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak
Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang
berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum pengangkatan.
Pasal 17
Khusus untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Pengawas Perum, selain memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, seseorang harus memenuhi syarat
formal sebagai berikut:
a. orang perseorangan;
b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
c. tidak pernah dinyatakan pailit;
d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau
badan usaha lainnya dinyatakan pailit; dan
e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan Negara.
Paragraf 3
Syarat Lain
DISTRIBUSI III
Page 24
-18-
Pasal 18
(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat
materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan syarat
formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau Pasal
17, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai
berikut:
a. bukan pengurus partai politik, calon anggota
legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
b. bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau
kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat
kepala/wakil kepala daerah;
c. tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi
menimbulkan benturan kepentingan dengan
BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
d. tidak menjabat sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan
Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan
selama 2 (dua) periode;
e. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
f. sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang
menderita suatu penyakit yang dapat menghambat
pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2
(dua) tahun terakhir.
(2) Selain memenuhi kriteria pada ayat (1) di atas, anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN juga harus
memenuhi syarat lain sebagai berikut:
DISTRIBUSI III
Page 25
-19-
a. bagi bakal calon dari kementerian teknis atau
instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat
usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan;
dan
b. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara
harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun
terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN
kepada institusi yang berwenang.
Bagian Ketiga
Pengecualian Untuk Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang Berasal dari Anggota Direksi BUMN yang
Bersangkutan
Pasal 19
Ketentuan mengenai syarat anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan
Pasal 18 tidak berlaku dalam hal Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan berasal dari anggota Direksi
BUMN yang bersangkutan.
BAB III
MANAJEMEN TALENTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
Bagian Kesatu
Proses Manajemen Talenta
Pasal 20
Manajemen Talenta dilaksanakan melalui proses:
a. penjaringan dan pemilihan Talenta;
b. penilaian Talenta;
c. pengklasifikasian Talenta;
d. pengembangan Talenta; dan
e. perputaran Talenta.
DISTRIBUSI III
Page 26
-20-
Bagian Kedua
Penjaringan dan Pemilihan Talenta
Pasal 21
(1) Sumber Talenta berasal dari:
a. Talenta Kementerian BUMN, yang terdiri dari:
1. pejabat pimpinan tinggi madya;
2. pejabat pimpinan tinggi pratama; dan/atau
3. jabatan administrator serta pejabat fungsional
yang memiliki jenjang paling rendah setara
dengan pejabat administrator.
b. Talenta BUMN, yang terdiri dari:
1. Direksi BUMN;
2. karyawan yang jabatannya 1 (satu) tingkat di
bawah Direksi BUMN;
3. Direksi atau karyawan yang jabatannya 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi pada Anak
Perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang
berkontribusi signifikan dan/atau bernilai
strategis bagi BUMN; dan/atau
4. Direksi atau karyawan yang jabatannya 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi pada Anak Perusahaan
yang diperlakukan sama dengan BUMN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
c. Talenta eksternal.
(2) Penjaringan dan pemilihan Talenta Kementerian BUMN
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. penjaringan Talenta Kementerian BUMN dilakukan
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang
membidangi kepegawaian terhadap Talenta
Kementerian BUMN yang memenuhi kriteria sesuai
dengan sistem Manajemen Talenta Kementerian
BUMN untuk disampaikan kepada Komite Talenta
Kementerian BUMN; dan
b. penominasian dan pengusulan Talenta Kementerian
BUMN sebagaimana hasil penjaringan dalam huruf a,
DISTRIBUSI III
Page 27
-21-
dilakukan oleh Sekretaris Kementerian yang dapat
melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya
Kementerian BUMN yang terkait.
(3) Penjaringan dan pemilihan Talenta BUMN dilaksanakan
dengan mekanisme sebagai berikut:
a. penjaringan Talenta BUMN terhadap karyawan 1
(satu) tingkat di bawah Direksi BUMN dan Direksi
Anak Perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang
berkontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis
bagi BUMN dan Direksi serta karyawan 1 (satu)
tingkat di bawah Direksi Anak Perusahaan yang
diperlakukan sama dengan BUMN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
memenuhi kriteria sesuai dengan sistem Manajemen
Talenta di masing-masing BUMN dilakukan oleh
Direksi BUMN dengan dibantu oleh Komite Talenta
BUMN.
b. Talenta BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dinilai oleh Komite Talenta berdasarkan:
1) kinerja, yang terdiri dari penilaian terhadap hasil
kerja (result) dan perilaku (behavior); dan
2) kapasitas, yang terdiri dari penilaian terhadap
kompetensi aktual serta kemauan dan
kecepatan belajar (learning agility).
c. hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dijadikan dasar dalam klasifikasi Talenta yang
dituangkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai
berikut:
1) Talenta berpotensi tinggi (high potential), yakni
Talenta yang memiliki kapasitas dan kinerja
yang unggul dan mampu mengoptimalkan ke
dalam pekerjaan sehari-hari sehingga
merupakan kandidat utama yang akan diberikan
tanggung jawab lebih tinggi agar dapat
mengembangkan kapasitasnya;
2) Talenta berbakat (promotable), yakni Talenta
yang memiliki kapasitas dan kinerja sesuai
DISTRIBUSI III
Page 28
-22-
standar yang ditetapkan namun masih terdapat
area pengembangan sehingga dapat
dipertimbangkan untuk diberikan tanggung
jawab yang lebih tinggi;
3) Talenta penyokong (solid contributor), yakni
Talenta yang memiliki kinerja yang
sesuai/melebihi standar yang ditetapkan secara
konsisten, namun memiliki kapasitas yang
masih di bawah standar yang telah ditetapkan;
4) Talenta belum optimal (sleeping tiger), yakni
Talenta yang kapasitasnya memenuhi/melebihi
standar yang ditetapkan, namun memiliki
kinerja yang masih di bawah standar yang telah
ditetapkan; atau
5) Talenta yang tidak sesuai (unfit), yakni Talenta
yang memiliki kapasitas dan kinerja yang belum
memenuhi standar yang ditetapkan dan kurang
sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga
perlu mendapat perhatian khusus terkait
kontribusinya terhadap organisasi.
d. Direksi BUMN berdasarkan masukan dari Komite
Talenta menyampaikan daftar Talenta Terseleksi
(selected talent) yang termasuk dalam kategori
Talenta berpotensi tinggi (high potential) atau paling
rendah Talenta berbakat (promotable) kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan jumlah
sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Talenta
yang dimiliki BUMN yang bersangkutan atau
persentase tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
e. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melalui
Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan
evaluasi atas daftar Talenta Terseleksi (selected talent)
berdasarkan kinerja dan kapasitas sebagaimana
dimaksud dalam huruf b.
f. selain melakukan evaluasi atas daftar Talenta
Terseleksi (selected talent) sebagaimana dimaksud
dalam huruf e, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
DISTRIBUSI III
Page 29
-23-
BUMN juga melakukan evaluasi terhadap Direksi
BUMN yang saat ini sedang menjabat.
g. hasil evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan
huruf f selanjutnya diusulkan kepada Menteri sebagai
Talenta Ternominasi (nominated talent).
(4) Penjaringan dan pemilihan Talenta eksternal
dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. penjaringan Talenta eksternal dilakukan oleh
Menteri, Wakil Menteri, dan Deputi di antaranya
dapat melalui referensi dari pihak ketiga dan jika
diperlukan oleh pencari bakat (head hunter);
b. Talenta eksternal dapat mengajukan lamaran kepada
Menteri; dan
c. mekanisme pengajuan lamaran, penjaringan, dan
pemilihan Talenta eksternal ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Penilaian Talenta
Pasal 22
(1) Talenta yang sudah dinominasikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan sebagai Talenta
Ternominasi (nominated talent).
(2) Terhadap Talenta Ternominasi (nominated talent)
dilakukan pemeriksaan latar belakang oleh Deputi
berdasarkan berbagai sumber/informasi yang terkait,
termasuk dalam hal ini mempertimbangkan dan
memperhatikan daftar dan rekam jejak yang telah
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal pemeriksaan terhadap Talenta Ternominasi
(nominated talent) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan memenuhi syarat, Talenta tersebut ditetapkan
sebagai Talenta yang Memenuhi Persyaratan (eligible
talent).
DISTRIBUSI III
Page 30
-24-
Pasal 23
(1) Terhadap Talenta yang Memenuhi Persyaratan (eligible
talent) dilakukan Asesmen berupa penilaian atas
pemenuhan terhadap syarat materiil melalui penilaian
standar kompetensi, kualifikasi profesional (professional
qualification), dan karakter (traits).
(2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Lembaga Profesional yang dipilih yang memenuhi
syarat administrasi dan syarat teknis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Ketentuan mengenai metodologi dan hasil Asesmen serta
pembiayaan kepada Lembaga Profesional ditetapkan oleh
Menteri.
(4) Asesmen terhadap standar kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. kepemimpinan digital (digital leadership);
b. kemampuan bisnis global (global business savvy);
c. fokus pada pelanggan (customer focus);
d. membangun hubungan bisnis strategis (building
strategic partnership);
e. berorientasi strategis (strategic orientation);
f. mendorong eksekusi (driving execution);
g. mendorong inovasi (driving innovation);
h. mengembangkan kemampuan organisasi (developing
organizational capabilities);
i. memimpin perubahan (leading change); dan
j. mengelola keberagaman (managing diversity).
(5) Asesmen terhadap kualifikasi profesional (professional
qualification) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. keuangan (financial);
b. komersial (commercial);
c. sumber daya manusia (human resources);
d. operasional (operational); dan
e. teknologi (technology).
DISTRIBUSI III
Page 31
-25-
(6) Asesmen terhadap karakter (traits) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. keterbukaan (openness);
b. kesadaran (conscientiousness);
c. ekstraversi (extraversion);
d. mudah akur atau mudah bersepakat (agreeableness);
dan
e. toleransi pada tekanan (stress tolerance).
(7) Definisi dan/atau penjelasan atas setiap standar
kompetensi, kualifikasi profesional (professional
qualification), dan karakter (traits) Direksi BUMN
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(8) Perubahan pada standar kompetensi, kualifikasi
profesional (professional qualification), dan karakter (traits)
Direksi BUMN ditetapkan oleh Menteri.
(9) Dalam hal hasil Asesmen terhadap Talenta yang
Memenuhi Persyaratan (eligible talent) memenuhi
kualifikasi (qualified), Talenta tersebut ditetapkan sebagai
Talenta Terkualifikasi (qualified talent) dan masuk ke
dalam Wadah Talenta (talent pool) Kementerian BUMN.
Bagian Keempat
Pengklasifikasian Talenta
Pasal 24
(1) Deputi melakukan pengklasifikasian Talenta yang
Terkualifikasi (qualified talent) berupa pemetaan Talenta
dengan mempertimbangkan hasil Asesmen yang
bersangkutan oleh Lembaga Profesional guna
mendapatkan Kandidat berdasarkan kelas BUMN, fungsi,
dan sektor/klaster.
(2) Kelas BUMN, fungsi, dan sektor/klaster sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
DISTRIBUSI III
Page 32
-26-
Bagian Kelima
Pengembangan Talenta
Pasal 25
(1) Dalam hal hasil penilaian terhadap Talenta Terseleksi
(selected talent) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (3) diklasifikasikan sebagai:
a. Talenta penyokong (solid contributor);
b. Talenta belum optimal (sleeping tiger); atau
c. Talenta yang tidak sesuai (unfit),
Kementerian BUMN dapat melakukan pengembangan
terhadap Talenta tersebut.
(2) Pengembangan terhadap Talenta sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan untuk masing-masing individu
(personalized development).
(3) Komposisi pengembangan bagi Talenta terdiri dari:
a. kesempatan belajar melalui proses pelaksanaan
pekerjaan (experiential learning);
b. interaksi dengan komunitas ahli dan sesama
pembelajar (social learning); dan/atau
c. pembelajaran bersifat formal (formal learning).
(4) Pengembangan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Menteri.
(5) Kementerian BUMN dapat melakukan pengembangan
Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui kerja
sama dengan BUMN, dan/atau pihak lain yang relevan.
Bagian Keenam
Perputaran Talenta
Pasal 26
Perputaran Talenta dilakukan dengan cara mengembangkan
Talenta yang berada di dalam Wadah Talenta (talent pool)
Kementerian BUMN melalui mekanisme penugasan yang dapat
dilakukan dalam lingkup internal BUMN, internal
sektor/klaster BUMN, dan lintas sektor/klaster BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 33
-27-
Pasal 27
Perputaran Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketujuh
Sistem Manajemen Talenta Badan Usaha Milik Negara
Berbasis Teknologi Informasi
Pasal 28
(1) Sistem Manajemen Talenta BUMN dapat dilaksanakan
melalui dukungan prasarana berbasis teknologi informasi.
(2) Direksi BUMN yang membidangi fungsi sumber daya
manusia bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis
sistem Manajemen Talenta BUMN ke dalam prasarana
berbasis teknologi informasi.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penggunaan Sistem
Manajemen Talenta BUMN Berbasis Teknologi Informasi
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedelapan
Karyawan Badan Usaha Milik Negara yang Menjadi Anggota
Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 29
(1) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota
Direksi pada BUMN yang bersangkutan, karyawan
tersebut pensiun sebagai karyawan BUMN dengan
pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi dalam BUMN
yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi
anggota Direksi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
bagi karyawan yang telah mencapai usia 50 (lima puluh)
tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah
diangkat menjadi anggota Direksi.
(3) Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota
Direksi pada BUMN lain, yang bersangkutan dapat
meminta pensiun setelah mencapai usia 50 (lima puluh)
DISTRIBUSI III
Page 34
-28-
tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat,
dengan pangkat dan hak pensiun sesuai dengan
ketentuan di BUMN yang bersangkutan.
(4) Karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi
pada BUMN yang bersangkutan atau BUMN lain dan
memilih status tetap sebagai karyawan BUMN hanya
berhak atas Penghasilan sebagai anggota Direksi.
(5) Selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota Direksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dan
belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai
ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.
BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA
MILIK NEGARA
Bagian Kesatu
Manajemen Suksesi Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 30
(1) Manajemen suksesi merupakan proses pemilihan Direksi
BUMN yang berasal dari Wadah Talenta (talent pool)
Kementerian BUMN atau sumber lain yang ditentukan
oleh Menteri.
(2) Manajemen suksesi dilakukan oleh Kementerian BUMN
melalui mekanisme UKK oleh Komite Suksesi dan/atau
mempertimbangkan hasil Asesmen dari Lembaga
Profesional.
Bagian Kedua
Uji Kelayakan dan Kepatutan Anggota Direksi Badan Usaha
Milik Negara
Pasal 31
(1) Komite Suksesi melakukan UKK untuk menghasilkan
Kandidat dalam hal:
DISTRIBUSI III
Page 35
-29-
a. posisi/jabatan anggota Direksi BUMN akan berakhir;
b. posisi/jabatan anggota Direksi BUMN akan diganti;
c. terdapat kekosongan jabatan anggota Direksi BUMN;
dan/atau
d. penataan anggota Direksi BUMN.
(2) Susunan keanggotaan dan tugas Komite Suksesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri.
(3) Posisi/jabatan Direksi BUMN yang akan berakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diidentifikasi
melalui daftar anggota Direksi BUMN yang akan berakhir
masa jabatannya dalam 3 (tiga) bulan ke depan.
(4) Deputi menyampaikan daftar anggota Direksi BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri
secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(5) Deputi menyampaikan daftar Talenta Terkualifikasi
(qualified talent) yang berasal dari Wadah Talenta (talent
pool) Kementerian BUMN kepada Ketua Komite Suksesi
untuk setiap posisi/jabatan Direksi yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti
UKK.
(6) Dalam hal Talenta yang mengikuti UKK bersumber dari
sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1), Talenta tersebut harus memenuhi syarat formal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5 dan
syarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(7) Deputi melakukan evaluasi terhadap Talenta dari sumber
lain atas syarat formal dan syarat lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (6).
(8) Apabila Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi
yang cukup untuk melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), pembuktian dapat dilakukan
dengan menandatangani pernyataan pemenuhan syarat
formal dan syarat lain.
DISTRIBUSI III
Page 36
-30-
Pasal 32
(1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
dilakukan melalui wawancara atau metode lain yang
disepakati oleh Komite Suksesi.
(2) Komite Suksesi dalam melakukan UKK
mempertimbangkan profil sukses Talenta yang mengikuti
UKK berdasarkan hasil Asesmen dari Lembaga Profesional
dan konteks bisnis BUMN.
(3) Komite Suksesi dalam proses pemilihan Kandidat dapat
mempertimbangkan referensi dari berbagai sumber,
antara lain dari direktur utama dan/atau komisaris
utama/ketua Dewan Pengawas BUMN, ahli industri
(industrial expert), komunitas talenta (talent community)
atau pihak lain yang dianggap kredibel.
(4) Komite Suksesi memilih Kandidat untuk setiap
posisi/jabatan Direksi BUMN yang dibutuhkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan
mengusulkan Kandidat sesuai peringkat kepada Menteri
untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Direksi BUMN.
(5) Seluruh dokumen UKK diserahkan oleh Komite Suksesi
kepada Deputi untuk diadministrasikan.
(6) Dalam melakukan UKK, Komite Suksesi dapat
menggunakan teknologi informasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 33
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal
32 tidak berlaku untuk pengangkatan kembali anggota Direksi
BUMN yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik
selama masa jabatannya.
Pasal 34
(1) Proses dan hasil UKK bersifat rahasia dan hanya
dipergunakan oleh Kementerian BUMN dalam rangka
pembinaan dan pengawasan BUMN.
(2) Pejabat dan pegawai Kementerian BUMN, serta pihak
manapun dilarang membocorkan hasil UKK.
DISTRIBUSI III
Page 37
-31-
(3) Hasil UKK hanya dapat diberikan atas persetujuan
Menteri apabila diminta oleh instansi yang berwenang
dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Penandatanganan Kontrak Manajemen Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara
Pasal 35
(1) Calon anggota Direksi BUMN harus menandatangani
Kontrak Manajemen sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai anggota Direksi BUMN.
(2) Calon anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
a. Kandidat yang telah dinyatakan lulus UKK;
b. anggota Direksi BUMN yang diangkat kembali;
c. anggota Direksi BUMN yang mengalami perpindahan
jabatan anggota Direksi BUMN; atau
d. anggota Direksi BUMN yang ditetapkan sebagai
pelaksana tugas untuk jabatan Direksi BUMN
lainnya.
Pasal 36
(1) Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) memuat janji atau pernyataan calon anggota
Direksi BUMN, yaitu apabila diangkat/diangkat kembali
menjadi anggota Direksi BUMN antara lain akan
memenuhi segala target yang ditetapkan oleh
RUPS/Menteri, termasuk KPI yang sudah ditetapkan
sebelumnya, dan menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik.
(2) Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memuat janji untuk pemenuhan target tertentu
DISTRIBUSI III
Page 38
-32-
yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam jangka waktu
tertentu.
Pasal 37
(1) Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) ditandatangani oleh calon anggota Direksi
BUMN dan Menteri.
(2) Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi
kepada Wakil Menteri BUMN dan/atau pejabat lain di
bawah Menteri.
(3) Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik
Negara
Pasal 38
(1) RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang
diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi
BUMN.
(2) Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi
anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah
dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
(3) Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan
sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi
BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi
sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan
lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
(4) Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak
ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
(5) Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan
tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral,
RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi
DISTRIBUSI III
Page 39
-33-
BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan
sektoral.
(6) Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN
dapat dilakukan melalui:
a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal
apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh
Negara; atau
b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham
dimiliki oleh Negara.
(7) Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum
vitae) calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan
untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan
diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum
pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang
bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
(8) Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang
bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan
mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN
terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi
anggota Direksi BUMN.
(9) Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota
Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
(10) Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan
Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler maka Deputi memproses
penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi
BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.
(11) Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi
dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang
bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan
Asisten Deputi Sektor.
DISTRIBUSI III
Page 40
-34-
(12) Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh
dokumen diserahkan kepada Deputi untuk
diadministrasikan.
(13) Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS,
penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan
surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri
dan mengambil keputusan dalam RUPS.
(14) Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait
dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan
kepada Deputi untuk diadministrasikan.
(15) Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses
pengangkatan dan penilaian.
(16) Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung
sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan
Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
(17) Format surat pernyataan yang berkaitan dengan
pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kelima
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Paragraf 1
Sumber Bakal Calon
Pasal 39
Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
berasal dari:
a. mantan Direksi BUMN;
b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
c. pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah;
atau
d. sumber lain.
DISTRIBUSI III
Page 41
-35-
Paragraf 2
Penjaringan
Pasal 40
(1) Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau
Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
(2) Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.
Paragraf 3
Penilaian
Pasal 41
(1) Penilaian bakal calon yang ditetapkan menjadi calon
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal
15 ayat (1), syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
16 atau Pasal 17, dan syarat lain sebagaimana diatur
dalam Pasal 18.
(2) Deputi melakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat
formal dan syarat lain.
(3) Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi
yang cukup dalam melakukan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pembuktian dapat dilakukan
dengan menandatangani pernyataan pemenuhan syarat
formal dan syarat lain oleh bakal calon yang
bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(4) Penilaian pemenuhan syarat materiil dilakukan oleh tim
yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Penilaian pemenuhan syarat materiil sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
a. menilai daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dan
dokumen pendukung;
b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan
pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
DISTRIBUSI III
Page 42
-36-
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan/atau
c. wawancara.
(6) Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif
dengan kriteria ‘Disarankan’ atau ‘Tidak Disarankan’.
(7) Penilaian syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak berlaku terhadap:
a. bakal calon yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan pengangkatan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas memerlukan penilaian
oleh regulator; dan
b. bakal calon yang merupakan pejabat pemerintah ex
officio dan pejabat pemerintah yang diangkat dengan
Keputusan Presiden.
(8) Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN yang sama dilakukan berdasarkan
penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan
melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa
jabatannya.
(9) Penyajian hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
Paragraf 4
Usulan Pengangkatan
Pasal 42
(1) RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah
dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta
telah dilakukan penilaian dengan kriteria ‘Disarankan’
menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
(2) Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai
ketentuan sektoral.
(3) Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai
DISTRIBUSI III
Page 43
-37-
ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi
sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai
ketentuan sektoral.
(4) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa
jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh
RUPS/Menteri.
(5) Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan
ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
(6) Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan
melalui cara:
a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal
apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh
Negara; atau
b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham
dimiliki oleh Negara.
(7) Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum
vitae) calon anggota Dewan Komisaris BUMN yang akan
diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan
diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum
pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang
bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN.
(8) Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan
harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan
diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap
dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN terhitung sejak yang bersangkutan
diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas.
DISTRIBUSI III
Page 44
-38-
(9) Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri
dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir pada
batas waktu tersebut.
(10) Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan
Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler maka setelah keputusan
ditetapkan, Deputi memproses penyerahan surat
keputusan kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN terpilih.
(11) Dalam proses penyerahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10), Wakil Menteri atau Deputi dibantu oleh pejabat
pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab
di bidang hukum, Asisten Deputi, dan Asisten Deputi
Sektor.
(12) Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen
diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
(13) Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS,
penyampaian hasil penilaian kepada Menteri disertai
dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk
menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
(14) Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan
kepada Deputi untuk diadministrasikan.
(15) Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses
pengangkatan dan penilaian.
(16) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi
kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan
bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan
pertimbangan Menteri/RUPS, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(17) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mulai
menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal
penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan
DISTRIBUSI III
Page 45
-39-
dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang
saham secara sirkuler.
Bagian Keenam
Teknologi Informasi
Pasal 43
Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat dilakukan menggunakan teknologi
informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.
BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Evaluasi
Pasal 44
(1) Dalam rangka melaksanakan proses pemilihan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Direksi BUMN
membentuk tim evaluasi yang diketuai oleh anggota
Direksi BUMN yang membidangi sumber daya manusia.
(2) Anggota tim evaluasi tidak diperkenankan untuk
dicalonkan sebagai Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan.
Pasal 45
(1) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
bertugas untuk:
a. melakukan penjaringan dan penilaian terhadap Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
DISTRIBUSI III
Page 46
-40-
b. menetapkan hasil evaluasi akhir terhadap penilaian
untuk disampaikan kepada Direksi BUMN guna
mendapatkan penetapan; dan
c. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan
huruf a dan huruf b.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
hal diperlukan tim evaluasi dapat pula:
a. menunjuk 1 (satu) atau lebih Lembaga Profesional
untuk melakukan Asesmen Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan; dan/atau
b. menyiapkan hasil evaluasi akhir yang telah
ditetapkan oleh Direksi BUMN guna disampaikan
oleh Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dan/atau Menteri.
Bagian Kedua
Proses Penjaringan
Pasal 46
(1) Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dapat berasal
dari:
a. anggota Direksi Anak Perusahaan yang sedang
menjabat;
b. karyawan internal Anak Perusahaan 1 (satu) tingkat
di bawah Direksi Anak Perusahaan;
c. karyawan internal BUMN yang bersangkutan paling
rendah 2 (dua) tingkat di bawah Direksi BUMN, atau
jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan
Anak Perusahaan yang bersangkutan dalam struktur
organisasi BUMN yang bersangkutan, yang
ditetapkan oleh Direksi BUMN; dan/atau
d. sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik,
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dapat
berasal dari:
DISTRIBUSI III
Page 47
-41-
a. anggota Direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali
untuk jabatan sebagai komisaris utama Anak
Perusahaan;
b. mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang
bersangkutan setelah paling sedikit 1 (satu) tahun
tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak
Perusahaan yang bersangkutan;
c. karyawan internal BUMN yang bersangkutan
setingkat di bawah Direksi BUMN; dan
d. sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik,
relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 47
(1) Tim evaluasi menerima usulan dan mencari informasi
bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan bakal
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari
berbagai sumber.
(2) Tim evaluasi melakukan seleksi berdasarkan kriteria dan
syarat administrasi yang ditetapkan, yakni daftar riwayat
hidup (curriculum vitae), dokumen lain, dan informasi yang
diterima, untuk menyusun Daftar Bakal Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan (long list) yang memuat:
a. paling sedikit 5 (lima) orang calon untuk masing-
masing jabatan anggota Direksi Anak Perusahaan;
dan
b. paling sedikit 3 (tiga) kali lipat jumlah jabatan Dewan
Komisaris yang lowong untuk jabatan anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan.
(3) Tim evaluasi menyerahkan Daftar Bakal Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan (long list) kepada Direksi
BUMN untuk memperoleh persetujuan.
Bagian Ketiga
Proses Penilaian Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
DISTRIBUSI III
Page 48
-42-
Pasal 48
(1) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal calon
yang namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan (long list) yang telah
disetujui oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-
calon terbaik yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN
sebagai Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan.
(2) Dalam melakukan penilaian terhadap bakal Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), tim evaluasi dapat menggunakan 1 (satu) atau
lebih Lembaga Profesional untuk melakukan Asesmen.
(3) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus bersifat independen, mempunyai reputasi baik,
memiliki fungsi melaksanakan Asesmen, dan hasil
Asesmen harus memenuhi prinsip tata kelola perusahaan
yang baik.
(4) Bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan yang dinilai
harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh tim
evaluasi dan/atau Lembaga Profesional.
Pasal 49
(1) Dalam hal Asesmen dilakukan oleh Lembaga Profesional,
hasil Asesmen disampaikan oleh Lembaga Profesional
kepada tim evaluasi untuk dievaluasi.
(2) Hasil Asesmen dari Lembaga Profesional untuk Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan harus dengan
rekomendasi ‘memenuhi kualifikasi (qualified) atau istilah
lain yang disamakan.
(3) Hasil Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh tim evaluasi dalam Daftar Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan (short list) yang terdiri dari 3
(tiga) orang untuk masing-masing jabatan anggota Direksi
Anak Perusahaan dengan peringkat nilai terbaik.
(4) Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan (short list) kepada Direksi BUMN untuk
penetapan Calon Direksi Anak Perusahaan terpilih.
DISTRIBUSI III
Page 49
-43-
(5) Penyampaian Daftar Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan (short list) kepada Direksi BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) disertai dengan penjelasan
mengenai proses penetapannya dan lampiran hasil
penilaian lengkap.
Bagian Keempat
Proses Penilaian Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan
Pasal 50
(1) Tim evaluasi melakukan penilaian terhadap bakal Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
namanya tercantum dalam Daftar Bakal Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan (long list) yang telah disetujui
oleh Direksi BUMN untuk memperoleh calon-calon terbaik
yang akan diusulkan kepada Direksi BUMN sebagai Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
(2) Penilaian terhadap bakal Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara penilaian terhadap daftar riwayat
hidup (curriculum vitae) dan wawancara oleh tim evaluasi.
(3) Bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
yang dinilai harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan
oleh tim evaluasi.
Pasal 51
(1) Hasil penilaian ditetapkan dalam Daftar Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan (short list) yang terdiri
dari 2 (dua) kali lipat jabatan Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan yang lowong dengan peringkat nilai
terbaik.
(2) Tim evaluasi menyampaikan Daftar Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan (short list) kepada Direksi
BUMN untuk menetapkan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan terpilih.
DISTRIBUSI III
Page 50
-44-
(3) Penyampaian Daftar Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan (short list) kepada Direksi BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
penjelasan mengenai proses penetapannya dan lampiran
hasil penilaian lengkap.
Bagian Kelima
Proses Penetapan
Pasal 52
(1) Direksi BUMN melakukan evaluasi akhir atas hasil
penilaian untuk menetapkan masing-masing 1 (satu)
Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan terpilih untuk
masing-masing jabatan anggota Direksi Anak Perusahaan
dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
(2) Jika dianggap perlu, Direksi BUMN dapat menggunakan
langsung hasil penilaian Asesmen yang dilakukan oleh
Lembaga Profesional dalam menetapkan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan terpilih.
(3) Dalam hal tidak diatur lain dalam anggaran dasar BUMN,
Direksi BUMN mengajukan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan untuk ditetapkan dalam RUPS Anak
Perusahaan menjadi anggota Direksi Anak Perusahaan
atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
bersangkutan.
(4) Khusus untuk Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan,
pengajuan untuk ditetapkan dalam RUPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan
menandatangani Kontrak Manajemen.
Pasal 53
Anggaran dasar BUMN dapat mengatur bahwa Direksi BUMN
meminta persetujuan terlebih dahulu dari:
a. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
DISTRIBUSI III
Page 51
-45-
b. RUPS/Menteri; atau
c. Dewan Komisaris BUMN dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan Menteri selaku Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna,
sebelum menetapkan seseorang sebagai anggota Direksi Anak
Perusahaan dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
Pasal 54
(1) Dalam hal anggaran dasar BUMN mewajibkan Direksi
BUMN untuk meminta persetujuan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terlebih dahulu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a,
pelaksanaannya mengikuti mekanisme sebagai berikut:
a. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan, diperlukan
dokumen sebagai berikut:
1. Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tentang
usulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
yang paling sedikit memuat:
a) pernyataan pengusulan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan disertai dengan
dasar hukum, untuk mendapatkan
persetujuan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN;
b) data Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan yang diusulkan, terdiri dari:
nama, tanggal lahir, jabatan saat
diusulkan, jabatan Direksi yang diusulkan,
hasil Asesmen oleh Lembaga Profesional,
apabila ada, dan hasil penilaian oleh tim
evaluasi, serta gambaran singkat daftar
prestasi yang bersangkutan;
c) alasan usulan pengangkatan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan yang
bersangkutan yakni, penggantian dengan
DISTRIBUSI III
Page 52
-46-
menyebutkan nama anggota Direksi Anak
Perusahaan yang diganti atau penambahan;
d) informasi bahwa Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan tidak sedang menjabat
sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
anggota Direksi BUMN, Anak Perusahaan
dan/atau badan usaha lainnya; dan
e) informasi lain yang terdiri dari:
1) data Anak Perusahaan yang
bersangkutan yang terdiri dari: nama,
kegiatan usaha utama, dan komposisi
kepemilikan saham;
2) data anggota Direksi Anak Perusahaan
yang terdiri dari: nama dan jabatan
Direksi serta periode jabatannya; dan
3) penjelasan atas proses penjaringan,
proses penilaian, dan proses
penetapan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan terpilih.
2. Lampiran, berupa dokumen pendukung yang
terdiri dari:
a) profil Anak Perusahaan secara singkat yang
paling sedikit memuat nama perusahaan,
susunan keanggotaan Direksi dan
keanggotaan Dewan Komisaris saat ini,
komposisi kepemilikan saham, dan
kegiatan usaha;
b) hasil Asesmen oleh Lembaga Profesional,
apabila ada;
c) daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan; dan
d) hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk
oleh Direksi BUMN atas Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan.
DISTRIBUSI III
Page 53
-47-
b. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan,
diperlukan dokumen sebagai berikut:
1. Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tentang
usulan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang paling sedikit memuat:
a) pernyataan pengusulan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan disertai
dasar hukum pengusulan, untuk
mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
b) data Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang diusulkan, terdiri dari:
nama, tanggal lahir, jabatan saat
diusulkan, jabatan komisaris yang
diusulkan dan hasil penilaian oleh tim
evaluasi, serta gambaran singkat daftar
prestasi yang bersangkutan, kecuali apabila
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan adalah anggota Direksi BUMN
yang bersangkutan tidak perlu
melampirkan hasil penilaian oleh tim
evaluasi dan daftar prestasi;
c) alasan usulan pengangkatan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
bersangkutan, yakni penggantian dengan
menyebutkan nama anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang diganti
atau penambahan;
d) informasi bahwa Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan tidak sedang
menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang
untuk dirangkap dengan jabatan anggota
Dewan Komisaris; dan
e) informasi lain yang terdiri dari:
DISTRIBUSI III
Page 54
-48-
1) data Anak Perusahaan yang
bersangkutan yang terdiri dari: nama,
kegiatan usaha utama, dan komposisi
kepemilikan saham;
2) data anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang terdiri dari: nama
dan jabatan anggota Dewan Komisaris
serta periode jabatannya; dan
3) penjelasan atas proses penjaringan,
proses penilaian, dan proses
penetapan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan terpilih,
kecuali apabila Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan adalah
anggota Direksi BUMN yang
bersangkutan.
2. Lampiran, berupa dokumen pendukung yang
terdiri dari:
a) profil Anak Perusahaan secara singkat yang
paling sedikit memuat nama perusahaan,
susunan keanggotaan Direksi dan
keanggotaan Dewan Komisaris saat ini,
komposisi kepemilikan saham, dan
kegiatan usaha;
b) daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan; dan
c) hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk
oleh Direksi BUMN atas Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan, kecuali
apabila Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan adalah anggota Direksi
BUMN yang bersangkutan.
c. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam
penyampaian dokumen yang dibutuhkan maka
berkas usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan/atau Calon Anggota Dewan
DISTRIBUSI III
Page 55
-49-
Komisaris Anak Perusahaan dikembalikan oleh
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
diproses ulang;
d. Dalam hal Direksi BUMN mengusulkan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan di mana anggota
Direksi Anak Perusahaan hanya terdiri dari 1 (satu)
orang maka dalam surat permohonan usulan
persetujuan tersebut harus menyampaikan paling
sedikit 3 (tiga) orang Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan;
e. Apabila dipandang perlu, dalam rangka evaluasi
terhadap usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dapat melakukan wawancara terhadap Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan yang diusulkan;
f. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
memberikan persetujuan secara tertulis kepada
Direksi BUMN dalam waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan atau penjelasan dan dokumen yang
dibutuhkan secara lengkap dari Direksi BUMN;
g. Dalam hal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
tidak memberikan jawaban tertulis kepada Direksi
BUMN dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf f, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dianggap telah menyetujui usulan Direksi
BUMN; dan
h. Setelah memperoleh persetujuan dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Direksi BUMN
mengajukan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan tersebut untuk ditetapkan dalam RUPS
Anak Perusahaan menjadi anggota Direksi Anak
Perusahaan atau anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang bersangkutan.
(2) Dalam hal anggaran dasar BUMN mewajibkan Direksi
BUMN untuk meminta persetujuan RUPS/Menteri terlebih
DISTRIBUSI III
Page 56
-50-
dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b,
pelaksanaannya mengikuti mekanisme sebagai berikut:
a. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan, diperlukan
dokumen sebagai berikut:
1. Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada
RUPS/Menteri melalui Deputi, paling sedikit
memuat:
a) pernyataan pengusulan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan disertai dasar
hukum pengusulan untuk mendapatkan
persetujuan RUPS/Menteri;
b) data Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan yang diusulkan, terdiri dari:
nama, tanggal lahir, jabatan saat
diusulkan, jabatan Direksi Anak
Perusahaan yang diusulkan, hasil Asesmen
oleh Lembaga Profesional, apabila ada, dan
hasil penilaian oleh tim evaluasi serta
gambaran singkat daftar prestasi yang
bersangkutan;
c) alasan usulan pengangkatan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan yang
bersangkutan, yakni penggantian dengan
menyebutkan nama anggota Direksi Anak
Perusahaan yang diganti atau penambahan;
d) penjelasan mengenai pendapat tertulis dari
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
atas usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan berupa persetujuan,
penolakan, lainnya atau keterangan apabila
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
tidak memberikan pendapat tertulis setelah
jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak
tanggal diterimanya usulan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dari Direksi
BUMN;
DISTRIBUSI III
Page 57
-51-
e) informasi bahwa Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan tidak sedang menjabat
sebagai pejabat pada
kementerian/lembaga, anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
anggota Direksi BUMN, Anak Perusahaan
dan/atau badan usaha lainnya; dan
f) informasi lain yang terdiri dari:
1) data Anak Perusahaan yang
bersangkutan yang terdiri dari: nama,
kegiatan usaha utama, dan komposisi
kepemilikan saham;
2) data anggota Direksi Anak Perusahaan
yang terdiri dari: nama dan jabatan
Direksi serta periode jabatannya; dan
3) penjelasan atas proses penjaringan,
proses penilaian, dan proses
penetapan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan terpilih.
2. Lampiran, berupa dokumen pendukung yang
terdiri dari:
a) profil Anak Perusahaan secara singkat,
yang paling sedikit memuat nama
perusahaan, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris saat ini, komposisi kepemilikan
saham, dan kegiatan usaha;
b) pendapat tertulis dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas
usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan;
c) hasil Asesmen oleh Lembaga Profesional,
apabila ada;
d) daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan; dan
e) hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk
oleh Direksi BUMN atas Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan.
DISTRIBUSI III
Page 58
-52-
b. Untuk permohonan persetujuan pengangkatan Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan,
diperlukan dokumen sebagai berikut:
1. Surat tertulis dari Direksi BUMN kepada
RUPS/Menteri melalui Deputi yang paling sedikit
memuat:
a) pernyataan pengusulan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan disertai
dasar hukum pengusulan untuk
mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri;
b) data Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang diusulkan, terdiri dari:
nama, tanggal lahir, jabatan saat
diusulkan, jabatan Komisaris yang
diusulkan dan hasil penilaian oleh tim
evaluasi serta gambaran singkat daftar
prestasi yang bersangkutan, kecuali apabila
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan adalah anggota Direksi BUMN
yang bersangkutan tidak perlu
melampirkan hasil penilaian oleh tim
evaluasi dan daftar prestasi;
c) alasan usulan pengangkatan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
bersangkutan, yakni penggantian dengan
menyebutkan nama anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang diganti
atau penambahan;
d) penjelasan mengenai pendapat tertulis dari
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
atas usulan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan berupa
persetujuan, penolakan, lainnya, atau
keterangan apabila Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak
memberikan pendapat tertulis setelah
jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak
DISTRIBUSI III
Page 59
-53-
tanggal diterimanya usulan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari
Direksi BUMN;
e) informasi bahwa Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan tidak sedang
menduduki jabatan yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan dilarang
untuk dirangkap dengan jabatan anggota
Dewan Komisaris; dan
f) informasi lain yang terdiri dari:
1) data Anak Perusahaan yang
bersangkutan yang terdiri dari: nama,
kegiatan usaha utama, dan komposisi
kepemilikan saham;
2) data anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang terdiri dari nama dan
jabatan anggota Dewan Komisaris
serta periode jabatannya; dan
3) penjelasan atas proses penjaringan,
proses penilaian, dan proses
penetapan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan terpilih,
kecuali apabila Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan adalah
anggota Direksi BUMN yang
bersangkutan.
2. Lampiran, berupa dokumen pendukung yang
terdiri dari:
a) profil Anak Perusahaan secara singkat,
yang paling sedikit memuat nama
perusahaan, susunan keanggotaan Direksi
dan keanggotaan Dewan Komisaris saat ini,
komposisi kepemilikan saham, dan
kegiatan usaha;
b) pendapat tertulis dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas
DISTRIBUSI III
Page 60
-54-
usulan Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan;
c) daftar riwayat hidup (curriculum vitae) Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan; dan
d) hasil penilaian tim evaluasi yang dibentuk
oleh Direksi BUMN atas Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan, kecuali
apabila Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan adalah anggota Direksi
BUMN yang bersangkutan.
c. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam
penyampaian dokumen yang dibutuhkan maka
berkas usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan dikembalikan oleh Deputi atas
nama Menteri untuk diproses ulang;
d. Dalam hal Direksi BUMN mengusulkan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan di mana anggota
Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang maka dalam
surat permohonan usulan persetujuan tersebut
harus menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) orang
Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan;
e. Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi
terhadap usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan, RUPS/Menteri dapat melakukan
wawancara terhadap Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan yang diusulkan;
f. RUPS/Menteri harus memberikan persetujuan
tertulis kepada Direksi BUMN paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
permohonan atau penjelasan dan dokumen yang
dibutuhkan secara lengkap dari Direksi BUMN; dan
g. Setelah memperoleh persetujuan RUPS/Menteri,
Direksi BUMN mengajukan Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan atau Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan tersebut untuk
DISTRIBUSI III
Page 61
-55-
ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan menjadi
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang bersangkutan.
(3) Dalam hal anggaran dasar BUMN mewajibkan Direksi
BUMN untuk meminta persetujuan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan terlebih
dahulu mendapatkan persetujuan Menteri selaku
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, pelaksanaannya
mengikuti mekanisme berikut:
a. Direksi BUMN menyampaikan permohonan
persetujuan pengangkatan Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan atau Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
mendapatkan persetujuan;
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf, c, huruf d, dan huruf e
mutatis mutandis berlaku terhadap proses
permohonan persetujuan pengangkatan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan atau Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan kepada
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
c. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya permohonan dan
penjelasan atau dokumen secara lengkap dari Direksi
BUMN harus menyampaikan permohonan
persetujuan kepada Menteri selaku Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna melalui Deputi, disertai dokumen
yang dibutuhkan sebagai berikut:
1. Surat tertulis dari Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN kepada Menteri selaku
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui
Deputi, paling sedikit memuat:
a) pernyataan pengusulan Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan atau Calon
DISTRIBUSI III
Page 62
-56-
Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan disertai dasar hukum
pengusulan untuk mendapatkan
persetujuan Menteri selaku Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna;
b) data Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan atau Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang
diusulkan, terdiri dari:
1) nama;
2) tanggal lahir;
3) jabatan saat diusulkan;
4) jabatan anggota Dewan Komisaris yang
diusulkan dan hasil Asesmen oleh
Lembaga Profesional untuk Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan,
apabila ada; dan
5) hasil penilaian oleh tim evaluasi, serta
gambaran singkat daftar prestasi yang
bersangkutan,
kecuali apabila Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan adalah anggota
Direksi BUMN yang bersangkutan tidak
perlu melampirkan hasil penilaian oleh tim
evaluasi dan pencapaian baik.
c) alasan usulan pengangkatan Calon Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
bersangkutan, yakni penggantian dengan
menyebutkan nama anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang diganti
atau penambahan; dan
d) pendapat dan rekomendasi Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atas
Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang diusulkan.
DISTRIBUSI III
Page 63
-57-
2. Lampiran, paling sedikit berupa surat
permohonan persetujuan pengangkatan Calon
Anggota Direksi Anak Perusahaan atau Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dari
Direksi BUMN kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN beserta dokumen
pendukungnya.
d. Sebagai konsekuensi ketidaklengkapan dalam
penyampaian dokumen yang dibutuhkan, berkas
usulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan atau
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
dikembalikan oleh Deputi atas nama Menteri untuk
diproses ulang;
e. Apabila dipandang perlu dalam rangka evaluasi
terhadap usulan Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan, Menteri selaku Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna dapat melakukan wawancara terhadap
Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan yang
diusulkan;
f. Menteri selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
memberikan persetujuan tertulis kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya permohonan dan penjelasan atau
dokumen secara lengkap dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
g. Setelah memperoleh persetujuan dari Menteri selaku
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN memberikan
persetujuan tertulis kepada Direksi BUMN dalam
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal diterimanya persetujuan dari Menteri
selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; dan
h. Setelah memperoleh persetujuan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Direksi BUMN
mengajukan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
DISTRIBUSI III
Page 64
-58-
Perusahaan untuk ditetapkan dalam RUPS Anak
Perusahaan menjadi anggota Direksi Anak
Perusahaan atau anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang bersangkutan.
(4) Hasil penetapan RUPS Anak Perusahaan atas
pengangkatan anggota Direksi Anak Perusahaan atau
anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g harus
disampaikan kepada Kementerian BUMN melalui
pembaharuan data portal sumber daya manusia BUMN.
Bagian Keenam
Formulasi Penilaian
Pasal 55
(1) Penilaian terhadap bakal Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan bakal Calon Anggota Dewan Komisaris
Anak Perusahaan dilakukan terhadap pemenuhan syarat
formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal
16 serta syarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
atau Pasal 18.
(2) Dalam hal data dan/atau informasi untuk membuktikan
pemenuhan syarat formal dan syarat lain tidak diperoleh
oleh tim evaluasi maka pembuktiannya dapat dilakukan
dengan pernyataan tertulis dari bakal Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan.
(3) Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar
maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya
sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan atau anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan, dan Direksi BUMN
memproses pernyataan tidak benar tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal 1 (satu) atau lebih dari syarat formal dan/atau
syarat lain tidak terpenuhi maka bakal Calon Anggota
DISTRIBUSI III
Page 65
-59-
Direksi Anak Perusahaan dan bakal Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan dinyatakan gugur.
Pasal 56
(1) Penilaian terhadap syarat materiil dilakukan terhadap
bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan bakal
Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang
telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain.
(2) Penilaian terhadap syarat materiil Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan dengan memberikan pembobotan sebagai
berikut:
a. keahlian diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh
persen) dengan rincian sebagai berikut:
1. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
usaha Anak Perusahaan yang bersangkutan,
diberikan bobot sebesar 5% (lima persen);
2. memiliki pemahaman terhadap manajemen dan
tata kelola perusahaan, diberikan bobot sebesar
5% (lima persen); dan
3. memiliki kemampuan untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka
pengembangan perusahaan, diberikan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen).
b. integritas diberikan bobot penilaian sebesar 10%
(sepuluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
1. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang
dikategorikan dapat memberikan keuntungan
secara melawan hukum kepada yang
bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum
pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan
bobot sebesar 5% (lima persen); dan
2. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik
DISTRIBUSI III
Page 66
-60-
(berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar
5% (lima persen).
c. kepemimpinan diberikan bobot penilaian sebesar
20% (dua puluh persen) dengan rincian sebagai
berikut:
1. mampu memformulasikan dan
mengartikulasikan visi perusahaan, diberikan
bobot sebesar 5% (lima persen);
2. mampu mengarahkan pejabat dan karyawan
perusahaan agar mampu melakukan sesuatu
untuk mewujudkan tujuan perusahaan,
diberikan bobot sebesar 5% (lima persen); dan
3. mampu membangkitkan semangat (memberi
energi baru) dan memberikan motivasi kepada
pejabat dan karyawan perusahaan untuk
mampu mewujudkan tujuan perusahaan,
diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
d. pengalaman, dalam arti yang bersangkutan memiliki
daftar prestasi yang menunjukan keberhasilan dalam
pengurusan BUMN/Anak Perusahaan/badan usaha
lainnya/kementerian/lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan, diberikan
bobot 30% (tiga puluh persen);
e. jujur, dalam arti yang bersangkutan tidak pernah
terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik
menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan
bobot sebesar 5% (lima persen);
f. perilaku yang baik, dalam arti yang bersangkutan
tidak pernah melakukan atau terlibat pada tindakan
yang melanggar norma, etika dan/atau kepatutan
yang berlaku, diberikan bobot sebesar 5% (lima
persen); dan
g. memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan perusahaan yang bersangkutan
diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
DISTRIBUSI III
Page 67
-61-
(3) Penilaian terhadap syarat materiil Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dilakukan dengan memberikan
pembobotan sebagai berikut:
a. integritas diberikan bobot penilaian sebesar 40%
(empat puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
1. tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa
dan praktik menyimpang pada tempat yang
bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar
15% (lima belas persen);
2. tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera
janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi
komitmen yang telah disepakati pada tempat
yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar
5% (lima persen);
3. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang
dikategorikan dapat memberikan keuntungan
secara melawan hukum kepada yang
bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum
pencalonan (berperilaku tidak baik), diberikan
bobot sebesar 10% (sepuluh persen); dan
4. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang berkaitan dengan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(berperilaku tidak baik), diberikan bobot sebesar
10% (sepuluh persen).
b. dedikasi diberikan bobot sebesar 15% (lima belas
persen);
c. memahami masalah-masalah manajemen
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi
manajemen diberikan bobot sebesar 15% (lima belas
persen);
DISTRIBUSI III
Page 68
-62-
d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
perusahaan di mana yang bersangkutan dicalonkan
diberikan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya diberikan bobot sebesar 10%
(sepuluh persen); dan
f. memiliki kemauan yang kuat (antusias) untuk
memajukan dan mengembangkan perusahaan di
mana yang bersangkutan dicalonkan diberikan bobot
sebesar 10% (sepuluh persen).
(4) Setiap peniliaian terhadap syarat materiil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberikan nilai antara 1
(satu) sampai dengan 10 (sepuluh).
(5) Penilaian terhadap syarat integritas diberikan dengan
perhitungan bahwa apabila yang bersangkutan terlibat
tindakan-tindakan dimaksud maka nilai yang diberikan
semakin kecil sesuai dengan tingkat keterlibatan yang
bersangkutan.
(6) Penilaian terhadap syarat kompetensi teknis/keahlian
diberikan dengan perhitungan bahwa apabila yang
bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang dimaksud
maka nilai yang diberikan semakin besar sesuai dengan
tingkat pemenuhan syarat.
(7) Nilai akhir merupakan penjumlahan dari seluruh nilai
dengan memperhatikan bobot masing-masing dengan
formulir penilaian sebagaimana Lampiran VIII dan
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
(8) Rekomendasi hasil akhir penilaian diklasifikasikan
sebagai berikut:
a. ‘Sangat Disarankan’ (SD) untuk nilai akhir di atas 8,5;
b. ‘Disarankan’ (D) untuk nilai akhir 7,0 sampai dengan
8,5; atau
c. ‘Tidak Disarankan’ (TD) untuk nilai akhir di bawah
7,0.
(9) Rekomendasi hasil akhir penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak
DISTRIBUSI III
Page 69
-63-
rekomendasi hasil akhir penilaian dikeluarkan dan dapat
dipergunakan untuk mengisi jabatan pada Anak
Perusahaan lain.
Pasal 57
(1) Dalam hal proses penjaringan tidak menemukan 5 (lima)
bakal Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan 3 (tiga)
bakal Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
maka Direksi BUMN dapat mengizinkan tim evaluasi
untuk melakukan penilaian terhadap calon-calon yang
ada.
(2) Dalam hal setelah dilakukan penilaian, Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan yang terbaik kurang dari 3 (tiga)
orang dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang terbaik kurang dari 2 (dua) orang untuk
masing-masing jabatan maka tim evaluasi menyampaikan
hasil penilaian yang ada kepada Direksi BUMN untuk
diputuskan lebih lanjut.
Pasal 58
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan
Pasal 48 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota
Direksi Anak Perusahaan yang dinilai mampu
melaksanakan tugas dengan baik selama masa
jabatannya.
(2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim
evaluasi dengan didasarkan pada:
a. pencapaian target kinerja perusahaan;
b. kekompakan tim;
c. integritas; dan
d. daftar prestasi.
Pasal 59
(1) Proses dan hasil penilaian bersifat rahasia dan hanya
dipergunakan oleh Direksi BUMN, Dewan
DISTRIBUSI III
Page 70
-64-
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dan Kementerian
BUMN.
(2) Direksi BUMN memberitahukan kepada Calon Anggota
Direksi Anak Perusahaan dan Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan yang bersangkutan, khusus
mengenai hasil penilaian atas Calon Anggota Direksi Anak
Perusahaan dan Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang bersangkutan.
(3) Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN, pejabat dan pegawai Kementerian BUMN, dan
anggota tim evaluasi harus menjaga kerahasiaan hasil
penilaian, kecuali diminta oleh instansi yang berwenang
dalam rangka pelaksanaan kewajiban berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketujuh
Penandatanganan Kontrak Manajemen Anggota Direksi Anak
Perusahaan
Pasal 60
Kontrak Manajemen harus ditandatangani dalam hal:
a. calon anggota Direksi Anak Perusahaan dinyatakan telah
lulus penilaian sebelum ditetapkan pengangkatannya
sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan;
b. anggota Direksi Anak Perusahaan diangkat kembali;
c. anggota Direksi Anak Perusahaan mengalami perpindahan
jabatan anggota Direksi; atau
d. anggota Direksi Anak Perusahaan ditetapkan sebagai
pelaksana tugas untuk jabatan Direksi lainnya.
Pasal 61
(1) Kontrak Manajemen memuat janji atau pernyataan calon
anggota Direksi Anak Perusahaan, yaitu apabila
diangkat/diangkat kembali menjadi anggota Direksi Anak
DISTRIBUSI III
Page 71
-65-
Perusahaan antara lain akan memenuhi segala target yang
ditetapkan oleh RUPS termasuk KPI yang sudah
ditetapkan sebelumnya, dan menerapkan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik.
(2) Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat juga memuat janji untuk pemenuhan target tertentu
yang ditetapkan oleh RUPS dalam jangka waktu tertentu.
Pasal 62
Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
ditandatangani oleh Direksi Anak Perusahaan dan Direksi
BUMN yang bersangkutan.
Bagian Kedelapan
Pengecualian Rangkap Jabatan
Pasal 63
Ketentuan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi Anak
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d
Peraturan Menteri ini dapat dikecualikan bagi Anak
Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang sektoral dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai persaingan usaha tidak sehat.
Bagian Kesembilan
Pengecualian untuk Calon Anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan yang Berasal dari Anggota Direksi Badan Usaha
Milik Negara yang Bersangkutan
Pasal 64
Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal
44 sampai dengan Pasal 63 tidak berlaku dalam hal Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan berasal dari
anggota Direksi BUMN yang bersangkutan, kecuali ketentuan
mengenai persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
DISTRIBUSI III
Page 72
-66-
BUMN atau RUPS/Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53 dan Pasal 54.
Bagian Kesepuluh
Pengusulan Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan
dan/atau Calon Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
yang Berasal dari Unsur Pemegang Saham Pengendali Badan
Usaha Milik Negara
Pasal 65
(1) Pemegang saham pengendali BUMN dapat mengusulkan
Calon Anggota Direksi Anak Perusahaan dan/atau Calon
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan kepada
BUMN yang berasal dari unsur pemegang saham BUMN.
(2) Usulan pemegang saham pengendali BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai persetujuan RUPS
bagi BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki Negara atau
persetujuan sebagai pemegang saham pengendali BUMN
dalam hal sebagian sahamnya dimiliki Negara
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
(3) Terhadap tata cara pencalonan Calon Anggota Direksi
Anak Perusahaan dan/atau Calon Anggota Dewan
Komisaris Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) hanya berlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55.
BAB VI
TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA
MILIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN
Bagian Kesatu
Alasan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara
Paragraf 1
Alasan Pemberhentian dan Berakhirnya Jabatan
DISTRIBUSI III
Page 73
-67-
Pasal 66
(1) Anggota Direksi BUMN dapat diberhentikan sewaktu-
waktu berdasarkan keputusan RUPS/Menteri dengan
menyebutkan alasannya.
(2) Alasan pemberhentian anggota Direksi BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah
disepakati dalam Kontrak Manajemen dan/atau
kontrak manajemen tahunan Direksi BUMN;
b. adanya perubahan strategi bisnis pada BUMN;
c. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
d. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN
dan/atau keuangan Negara;
e. melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau anggaran dasar;
f. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa
oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang
merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara;
g. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau
kepatutan;
h. melakukan tindakan yang melanggar kode etik
Direksi BUMN;
i. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
j. berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit
berkepanjangan.
(3) Selain alasan pemberhentian Direksi BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi BUMN dapat
diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat
oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.
(4) Selain alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), pemberhentian Direksi BUMN
memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana
diatur dalam anggaran dasar BUMN yang bersangkutan.
DISTRIBUSI III
Page 74
-68-
Pasal 67
(1) Jabatan anggota Direksi BUMN berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS/Menteri; dan/atau
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi
BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan termasuk rangkap
jabatan yang dilarang.
(2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
(3) Rangkap jabatan yang dilarang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d antara lain sebagai berikut:
a. Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN
lainnya;
c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada
instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau
daerah;
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan;
e. pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau
kepala daerah/wakil kepala daerah;
f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan; dan/atau
g. calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala
daerah.
(4) Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), anggota Direksi BUMN dilarang memangku jabatan
rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada badan
usaha lain, kecuali:
a. Dewan Komisaris pada Anak
Perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang
bersangkutan, selain sebagai komisaris utama; dan
DISTRIBUSI III
Page 75
-69-
b. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk
mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN
sepanjang memperoleh izin dari Menteri.
(5) Masa jabatan anggota Direksi BUMN yang memangku
jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagai anggota Direksi BUMN berakhir terhitung sejak
terjadinya perangkapan jabatan tersebut.
(6) Berakhirnya jabatan Direksi BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d
dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan
Menteri atau RUPS.
Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian
Pasal 68
(1) Menteri melakukan evaluasi sebelum melakukan
pemberhentian anggota Direksi BUMN.
(2) Wakil Menteri, Deputi, Deputi yang membidangi keuangan
dan/atau Deputi yang membidangi hukum dapat
melakukan evaluasi terhadap anggota Direksi BUMN
sebagai bahan pertimbangan bagi Menteri sebelum
melakukan pemberhentian Direksi BUMN.
(3) Rencana pemberhentian anggota Direksi BUMN sebelum
berakhir masa jabatannya harus diberitahukan terlebih
dahulu kepada anggota Direksi BUMN yang bersangkutan
secara lisan atau tertulis oleh Menteri.
(4) Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan,
Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa
dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan
pemberitahuan dimaksud.
(5) Keputusan pemberhentian dengan alasan selain
dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, mengundurkan
diri dan berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit
berkepanjangan, diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan membela diri.
DISTRIBUSI III
Page 76
-70-
(6) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat
pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
(7) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan
maka dilakukan melalui tatap muka secara fisik atau
virtual dan dibuktikan dengan berita acara yang
ditandatangani oleh anggota Direksi BUMN yang
bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
(8) Apabila anggota Direksi BUMN yang bersangkutan tidak
bersedia menandatangani notulen atau berita acara maka
disebutkan alasannya dalam berita acara tersebut.
(9) Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka
pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai
dengan ketentuan pembelaan diri sebagaimana diatur
dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
(10) Penetapan pemberhentian anggota Direksi BUMN dapat
dilakukan melalui:
a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal
apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh
Negara; atau
b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham
dimiliki oleh Negara.
(11) Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi
BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri atau
keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka
Deputi memproses rancangan Keputusan Menteri atau
keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.
(12) Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Direksi
BUMN dilakukan dalam RUPS secara luring dan/atau
daring dan Menteri tidak dapat menghadiri sendiri RUPS
tersebut maka Menteri memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada Wakil Menteri, Deputi dan/atau
Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil
keputusan dalam RUPS.
(13) Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota
Direksi BUMN yang bersangkutan harus tetap
melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
DISTRIBUSI III
Page 77
-71-
(14) Pemberhentian anggota Direksi BUMN dapat diproses
bersamaan dengan proses pengangkatan anggota Direksi
BUMN pada BUMN yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Alasan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Paragraf 1
Alasan Pemberhentian dan Berakhirnya Jabatan
Pasal 69
(1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan
RUPS/Menteri dengan menyebutkan alasannya.
(2) Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagai berikut:
a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran
dasar;
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN
dan/atau keuangan Negara;
d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau
kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
e. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa
oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang
merugikan BUMN dan/atau keuangan Negara; atau
f. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
(3) Selain alasan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat diberhentikan oleh RUPS/Menteri
berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh
DISTRIBUSI III
Page 78
-72-
RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN,
antara lain:
a. dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
b. dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; atau
c. memasuki masa usia pensiun dari aparatur sipil
negara, untuk anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang merupakan penerima
penugasan dari kementerian teknis atau instansi
pemerintah lain.
Pasal 70
(1) Jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS/Menteri; dan/atau
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan termasuk rangkap
jabatan yang dilarang.
(2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b termasuk mengundurkan diri dari jabatannya.
(3) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berakhir karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d
maka:
a. Deputi menyampaikan informasi mengenai keadaan
tersebut kepada Menteri dan sekaligus memproses
pemberhentian sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini; dan
b. berakhirnya jabatan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut
dikukuhkan dengan keputusan Menteri atau RUPS.
DISTRIBUSI III
Page 79
-73-
Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian
Pasal 71
(1) Menteri/Wakil Menteri dapat melakukan evaluasi
terhadap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN sebelum melakukan pemberhentian anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(2) Hasil evaluasi Menteri/Wakil Menteri terhadap anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN diproses lebih
lanjut oleh Deputi dengan menyampaikan konsep
Keputusan Menteri/RUPS tentang pemberhentian anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
mendapatkan penetapan.
(3) Rencana pemberhentian anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebelum berakhir
masa jabatannya harus diberitahukan terlebih dahulu
kepada anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh
Menteri.
(4) Dalam hal Menteri tidak melakukan pemberitahuan maka
Menteri dengan Peraturan Menteri ini memberi kuasa
dengan hak substitusi kepada Deputi untuk melakukan
pemberitahuan dimaksud.
(5) Deputi dapat memberi kuasa kepada Asisten Deputi
Sektor dan Asisten Deputi untuk melakukan
pemberitahuan dimaksud.
(6) Keputusan pemberhentian dengan alasan selain
dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
mengundurkan diri diambil setelah yang bersangkutan
diberi kesempatan membela diri.
(7) Pembelaan diri dapat diberikan langsung pada saat
pemberitahuan kepada pejabat yang memberitahukan.
(8) Dalam hal pemberitahuan dan pembelaan diri secara lisan
maka dilakukan secara tatap muka dan dibuktikan
dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani
DISTRIBUSI III
Page 80
-74-
oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
yang bersangkutan dan pejabat yang memberitahukan.
(9) Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani
notulen atau berita acara maka disebutkan alasannya
dalam notulen atau berita acara tersebut.
(10) Dalam hal pemberitahuan dilakukan dalam RUPS maka
pembelaan diri dilakukan dalam RUPS tersebut sesuai
dengan ketentuan pembelaan diri sebagaimana diatur
dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
(11) Dalam proses pemberhentian anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Menteri dapat
meminta pertimbangan Wakil Menteri, Deputi dan/atau
Sekretaris Kementerian.
(12) Penetapan pemberhentian anggota Dewan Pengawas
BUMN dilakukan dengan Keputusan Menteri.
(13) Penetapan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
BUMN dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri selaku
RUPS, keputusan RUPS, dan keputusan seluruh
pemegang saham secara sirkuler.
(14) Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dengan
Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler maka Deputi memproses rancangan
Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang
saham secara sirkuler.
(15) Dalam hal penetapan pemberhentian anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan dalam
RUPS secara luring dan/atau daring dan Menteri tidak
dapat menghadiri sendiri RUPS yang dimaksud maka
Menteri memberi kuasa dengan hak substitusi kepada
Wakil Menteri untuk menghadiri dan mengambil
keputusan dalam RUPS.
(16) Wakil Menteri dapat memberi kuasa kepada Asisten
Deputi Sektor untuk menghadiri dan mengambil
keputusan dalam RUPS dimaksud.
DISTRIBUSI III
Page 81
-75-
(17) Menteri dapat memberi kuasa kepada Deputi dan/atau
Sekretaris Kementerian untuk menghadiri dan mengambil
keputusan dalam RUPS dimaksud.
(18) Selama pemberhentian masih dalam proses, anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
bersangkutan harus tetap melaksanakan tugasnya
sebagaimana mestinya.
(19) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat diproses bersamaan dengan proses
pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN yang bersangkutan.
(20) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berlaku efektif terhitung sejak tanggal
yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh
pemegang saham secara sirkuler.
Paragraf 3
Rangkap Jabatan dan Larangan Rangkap Jabatan
Pasal 72
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan
usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral.
(2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan
usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selama 1 (satu) tahun
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran,
sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan.
Pasal 73
(1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota
DISTRIBUSI III
Page 82
-76-
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, kecuali
berdasarkan penugasan khusus dari Menteri.
(2) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang
memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada
BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, atau jabatan yang
dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN
yang bersangkutan, serta menandatangani surat
pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan
tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(3) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris atau Dewan
Pengawas BUMN yang memangku jabatan rangkap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
berakhir karena hukum sejak anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya
atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui
perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud.
(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya
atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan
pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait
perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya
dilakukan proses penetapan pemberhentian.
(5) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama
BUMN oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN setelah berakhir karena hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah dan menjadi
tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang bersangkutan.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
mengurangi tanggung jawab anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan
DISTRIBUSI III
Page 83
-77-
terhadap kerugian BUMN yang disebabkan kesalahan
atau kelalaian anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang bersangkutan dalam menjalankan
tugasnya.
(7) Apabila anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau lebih, tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku
secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Bagian Ketiga
Teknologi Informasi
Pasal 74
Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam
pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat dilakukan menggunakan teknologi
informasi.
Bagian Keempat
Alasan dan Tata Cara Pemberhentian Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara
Pasal 75
Pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
Anak Perusahaan sepenuhnya merupakan kewenangan Direksi
BUMN melalui RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
PENGHASILAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK
NEGARA
DISTRIBUSI III
Page 84
-78-
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76
(1) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Persero
ditetapkan oleh RUPS.
(2) Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum
ditetapkan oleh Menteri.
(3) Dalam hal Menteri memberikan kuasa kepada pihak lain
untuk mewakilinya dalam RUPS/bertindak sebagai
pemilik modal maka penetapan Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikonsultasikan
terlebih dahulu kepada Deputi.
(4) Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau
Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha,
faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan
kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang
relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
(5) Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/lnsentif
Kinerja/LTI yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan
kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang
relevan.
(6) Faktor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
(5) termasuk di antaranya adalah tingkat Penghasilan yang
berlaku umum dalam industri yang sejenis.
(7) Dalam hal perhitungan Gaji atau Honorarium dengan
memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) menyebabkan Gaji atau Honorarium lebih rendah dari
pada tahun sebelumnya maka Gaji atau Honorarium yang
dipakai untuk yang bersangkutan dapat ditetapkan sama
dengan Gaji atau Honorarium tahun sebelumnya.
(8) Penetapan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum
memuat jenis dan jumlah Penghasilan sesuai dengan
DISTRIBUSI III
Page 85
-79-
format yang tercantum pada Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(9) Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dianggarkan sebagai biaya dalam
rencana kerja dan anggaran perusahaan, kecuali diatur
lain di dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 77
Dalam hal BUMN tidak mampu membayar Gaji atau
Honorarium, Tunjangan, dan/atau Fasilitas Direksi atau
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN maka Gaji atau
Honorarium, Tunjangan, dan/atau Fasilitas tersebut menjadi
utang BUMN yang bersangkutan kepada masing-masing
anggota Direksi BUMN atau Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN tersebut, terhitung sejak BUMN yang
bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan
denda.
Pasal 78
(1) Seseorang yang mempunyai kemampuan khusus yang
mendapat tugas menjadi Direksi BUMN untuk
penyehatan/restrukturisasi atau peningkatan kinerja luar
biasa pada suatu BUMN, dapat diberikan Penghasilan
tambahan di atas Gaji berdasarkan keputusan
RUPS/Menteri.
(2) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikaitkan dengan ekspektasi pencapaian KPI yang
berisi target-target tahunan yang harus dicapai oleh
anggota Direksi BUMN dimaksud.
(3) Pencapaian KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dievaluasi setiap akhir tahun buku untuk menentukan
besaran Penghasilan yang wajar berdasarkan capaian
target yang dicapai oleh anggota Direksi BUMN dimaksud.
(4) Penghasilan tambahan dan KPI sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam kontrak terpisah
antara Direksi BUMN dengan Menteri.
DISTRIBUSI III
Page 86
-80-
Pasal 79
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bertanggung jawab
untuk mengawasi pelaksanaan pemberian Fasilitas,
Tunjangan, dan biaya operasional pada anggota Direksi BUMN.
Bagian Kedua
Jenis Penghasilan
Pasal 80
(1) Penghasilan anggota Direksi BUMN dapat terdiri dari:
a. Gaji
b. Tunjangan;
c. Fasilitas;
d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
e. LTI.
(2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dapat terdiri dari:
a. Honorarium;
b. Tunjangan;
c. Fasilitas;
d. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus; dan
e. LTI.
Bagian Ketiga
Gaji/Honorarium
Paragraf 1
Gaji Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 81
(1) Anggota Direksi BUMN diberikan Gaji dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Gaji direktur utama BUMN ditetapkan oleh Menteri;
dan
b. Gaji anggota Direksi BUMN lainnya ditetapkan
dengan komposisi faktor jabatan sebagai berikut:
DISTRIBUSI III
Page 87
-81-
1. wakil direktur utama BUMN sebesar 90%
(sembilan puluh persen) dari Gaji direktur utama
BUMN; dan
2. anggota Direksi BUMN sebesar 85% (delapan
puluh lima persen) dari Gaji direktur utama
BUMN.
(2) Besarnya Gaji direktur utama BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh
RUPS/Menteri setiap tahun selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
(3) Pedoman perhitungan Gaji direktur utama BUMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
oleh Menteri.
(4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya Gaji
direktur utama BUMN untuk tahun tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), penetapan besarnya Gaji anggota
Direksi BUMN menggunakan besaran yang paling akhir
ditetapkan dan diberlakukan oleh RUPS/Menteri.
(5) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan
yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b untuk merefleksikan kepantasan dan
kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
masing-masing anggota Direksi BUMN serta kemampuan
perusahaan.
Pasal 82
Gaji direktur pelaksana BUMN induk (holding) dihitung
menggunakan pendekatan perhitungan berdasarkan angka
sebelum konsolidasi setara direktur utama BUMN.
Paragraf 2
Honorarium Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara
Pasal 83
(1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
diberikan Honorarium yang ditetapkan dengan komposisi
DISTRIBUSI III
Page 88
-82-
faktor jabatan sebagai berikut:
a. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN
sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari direktur
utama BUMN;
b. wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas
BUMN sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima
persen) dari direktur utama BUMN; dan
c. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komisaris
utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.
(2) Besarnya Honorarium komisaris utama/ketua Dewan
Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh RUPS/Menteri setiap tahun
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun
berjalan.
(3) Pedoman perhitungan Honorarium komisaris
utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(4) Dalam hal RUPS/Menteri tidak menetapkan besarnya
Honorarium komisaris utama/ketua Dewan Pengawas
BUMN untuk tahun tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), penetapan besarnya Honorarium anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN menggunakan
besaran yang paling akhir ditetapkan dan diberlakukan
oleh RUPS/Menteri.
(5) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan
yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk merefleksikan kepantasan dan
kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN serta kemampuan BUMN yang
bersangkutan.
Paragraf 3
Pajak atas Gaji dan Honorarium
DISTRIBUSI III
Page 89
-83-
Pasal 84
Pajak atas Gaji anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81 dan Honorarium anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ditanggung dan menjadi beban BUMN yang
bersangkutan.
Bagian Keempat
Tunjangan
Paragraf 1
Tunjangan Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 85
Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Tunjangan sebagai
berikut:
a. Tunjangan hari raya;
b. Tunjangan perumahan; dan
c. asuransi purna jabatan.
Pasal 86
Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji.
Pasal 87
Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tunjangan perumahan termasuk biaya utilitas diberikan
secara bulanan yang besarannya ditetapkan oleh Menteri.
b. besarnya Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat disesuaikan berdasarkan Keputusan
Menteri.
Pasal 88
Asuransi purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
DISTRIBUSI III
Page 90
-84-
a. asuransi purna jabatan, termasuk program jaminan yang
diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
b. premi yang ditanggung oleh BUMN yang bersangkutan
paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji
dalam 1 (satu) tahun;
c. pemilihan program untuk asuransi purna jabatan
ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi BUMN;
dan
d. pemberian premi, iuran atau istilah lain yang relevan
untuk asuransi purna jabatan, sudah termasuk di
dalamnya premi untuk asuransi kecelakaan dan jiwa.
Paragraf 2
Tunjangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara
Pasal 89
Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
diberikan Tunjangan sebagai berikut
a. Tunjangan hari raya;
b. Tunjangan transportasi; dan
c. asuransi purna jabatan.
Pasal 90
Tunjangan hari raya sebagaimana dalam Pasal 89 huruf a
diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium.
Pasal 91
Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89
huruf b diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari
Honorarium masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
Pasal 92
Ketentuan mengenai asuransi purna jabatan anggota Direksi
BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 mutatis
DISTRIBUSI III
Page 91
-85-
mutandis berlaku bagi penetapan asuransi purna jabatan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Paragraf 3
Pajak Atas Tunjangan
Pasal 93
Pajak atas Tunjangan anggota Direksi BUMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 dan Tunjangan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89 ditanggung dan menjadi beban BUMN yang
bersangkutan.
Bagian Kelima
Fasilitas
Paragraf 1
Fasilitas Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 94
Anggota Direksi BUMN dapat diberikan Fasilitas sebagai
berikut:
a. Fasilitas kendaraan;
b. Fasilitas kesehatan; dan
c. Fasilitas bantuan hukum.
Pasal 95
Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. anggota Direksi BUMN hanya berhak atas 1 (satu) unit
Fasilitas kendaraan dari BUMN yang bersangkutan;
b. Fasilitas kendaraan termasuk di dalamnya biaya
pemeliharaan dan operasional yang diberikan dengan
memperhatikan kondisi keuangan BUMN yang
bersangkutan;
c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh
RUPS/Menteri; dan
DISTRIBUSI III
Page 92
-86-
d. dalam hal anggota Direksi BUMN tidak lagi menjabat maka
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
tidak menjabat harus mengembalikan kendaraan tersebut
kepada BUMN yang bersangkutan.
Pasal 96
(1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 huruf b diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan
atau penggantian biaya pengobatan.
(2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk:
a. program jaminan kesehatan yang diselenggarakan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
b. rawat jalan dan obat;
c. rawat inap dan obat; dan
d. pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-
up).
(3) Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota Direksi
BUMN beserta seorang istri/suami dan paling banyak 3
(tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 (dua puluh
lima) tahun, dengan ketentuan apabila anak yang belum
berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah
menikah atau pernah bekerja maka yang bersangkutan
tidak berhak mendapatkan Fasilitas kesehatan.
(4) Dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan
untuk berobat di luar negeri, pemberian Fasilitas
kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan
memperhatikan kemampuan keuangan BUMN yang
bersangkutan.
(5) Pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-up)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-
up) diberikan 1 (satu) kali setiap tahun; dan
b. pemeriksaan kesehatan secara medis (medical check-
up) dilakukan di dalam negeri.
DISTRIBUSI III
Page 93
-87-
Pasal 97
(1) BUMN harus memberikan Fasilitas bantuan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c kepada
Direksi BUMN dalam hal terjadi tindakan/perbuatan
untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN yang
bersangkutan.
(2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip
kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan
kemampuan keuangan BUMN yang bersangkutan.
(3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses
pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi,
tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai
mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang
sehubungan dengan proses tersebut;
b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat
dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai
mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang
sehubungan dengan proses tersebut; dan
c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan
dengan proses hukum tersebut.
(4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada BUMN
yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa
hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
(5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh BUMN
yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan
barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing BUMN
yang bersangkutan.
(6) Dalam hal anggota Direksi BUMN menggunakan penyedia
jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam
DISTRIBUSI III
Page 94
-88-
proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), baik pada tingkat
penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama,
banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya
pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti
oleh BUMN yang bersangkutan.
(7) Dalam hal anggota Direksi BUMN yang bersangkutan
diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan
dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap maka Fasilitas bantuan hukum menjadi beban
BUMN yang bersangkutan.
(8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai
kekuatan hukum tetap, asuransi purna jabatan anggota
Direksi BUMN yang bersangkutan tidak dibayarkan dan
dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas
biaya perkara yang dikeluarkan BUMN yang
bersangkutan.
Pasal 98
BUMN tidak memberikan Fasilitas bantuan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat 97 ayat (1) dalam hal anggota
Direksi BUMN menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena
proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang
dilaporkan oleh:
a. BUMN yang bersangkutan;
b. Negara, sebagai badan hukum atau lembaga Negara atau
lembaga pemerintah; atau
c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
Pasal 99
Anggota Direksi BUMN yang menggunakan Fasilitas bantuan
hukum sebagaimana dimaksud pada 97 ayat (1) harus
membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang
menerangkan hal sebagai berikut:
a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam
kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
DISTRIBUSI III
Page 95
-89-
b. bersedia menjadikan asuransi purna jabatannya sebagai
jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh BUMN
yang bersangkutan;
c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan
untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada BUMN
yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas
anggota Direksi BUMN yang bersangkutan dalam kasus
tersebut adalah sebagai pribadi; dan
d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah
dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi
BUMN yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh
pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pasal 100
(1) BUMN harus memberikan Fasilitas bantuan hukum
kepada mantan anggota Direksi BUMN dalam hal terjadi
permasalahan hukum yang timbul karena yang
bersangkutan melakukan tindakan/perbuatan untuk dan
atas nama jabatannya tersebut berkaitan dengan maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha BUMN yang
bersangkutan, yang dilakukannya selama yang
bersangkutan menjabat sebagai anggota Direksi BUMN.
(2) Ketentuan mengenai pemberian Fasilitas bantuan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, mutatis
mutandis berlaku bagi pemberian Fasilitas bantuan
hukum bagi mantan anggota Direksi BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Paragraf 2
Fasilitas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara
Pasal 101
(1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
diberikan Fasilitas sebagai berikut:
a. Fasilitas kesehatan; dan
DISTRIBUSI III
Page 96
-90-
b. Fasilitas bantuan hukum.
(2) Ketentuan mengenai Fasilitas kesehatan Direksi BUMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b, mutatis
mutandis berlaku bagi Fasilitas kesehatan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(3) Ketentuan mengenai Fasilitas bantuan hukum Direksi
BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c,
mutatis mutandis berlaku bagi Fasilitas bantuan hukum
bagi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
serta mantan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
Bagian Keenam
Tantiem/Insentif Kerja/Insentif Khusus/Insentif Jangka
Panjang (Long Term Incentive)
Paragraf 1
Tantiem/Insentif Kinerja
Pasal 102
(1) BUMN dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berdasarkan penetapan RUPS/Menteri
dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP);
b. realisasi tingkat kesehatan paling rendah sama
dengan peringkat BBB tanpa memperhitungkan
beban/keuntungan akibat tindakan Direksi BUMN
sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi
BUMN;
c. capaian KPI paling rendah sebesar 80% (delapan
puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar
pengendalian Direksi BUMN; dan
d. kondisi BUMN yang bersangkutan tidak semakin
merugi dari tahun sebelumnya untuk BUMN dalam
kondisi rugi, atau BUMN tidak menjadi rugi dari
DISTRIBUSI III
Page 97
-91-
sebelumnya dalam kondisi untung tanpa
memperhitungkan di luar pengendalian Direksi
BUMN.
(2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d,
dinyatakan dalam Laporan Tahunan BUMN dan disetujui
oleh RUPS/Menteri.
Pasal 103
(1) Tantiem dan Insentif Kinerja merupakan beban biaya
tahun buku yang bersangkutan dan harus dianggarkan
secara spesifik dalam rencana kerja dan anggaran
perusahaan tahun tersebut.
(2) Anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja harus dikaitkan
dengan target-target KPI sesuai dengan rencana kerja dan
anggaran perusahaan tahun yang bersangkutan.
(3) Pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja diberikan secara
proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun
yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian
kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya
yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam rencana kerja
dan anggaran perusahaan tahun yang bersangkutan.
(4) Apabila pemberian Tantiem dan Insentif Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi anggaran
Tantiem dan Insentif Kinerja dalam rencana kerja dan
anggaran perusahaan, kekurangan anggaran dimaksud
diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun buku yang
bersangkutan.
(5) Penetapan anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja
menggunakan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(6) Pemberian Tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan dalam
bentuk tunai yang disimpan dalam rekening
penampungan (escrow account).
(7) Khusus untuk Persero Terbuka, sebelum mengesahkan
rencana kerja dan anggaran perusahaan, Dewan
Komisaris Persero Terbuka harus berkonsultasi terlebih
DISTRIBUSI III
Page 98
-92-
dahulu dengan pemegang saham Negara untuk penetapan
anggaran Tantiem.
(8) Perhitungan Tantiem dan Insentif Kinerja menggunakan
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
(9) Dengan memperhatikan kinerja BUMN dan/atau kondisi
khusus bisnis BUMN, Menteri dapat menetapkan Tantiem
dan Insentif Kinerja yang berbeda dengan hasil
perhitungan berdasarkan pedoman sebagaimana
dimaksud pada ayat (8).
(10) Dengan mempertimbangkan kewajaran dan/atau kualitas
laba yang dibukukan BUMN dan/atau kemampuan
keuangan BUMN dan/atau faktor lain yang relevan,
RUPS/Menteri dapat menetapkan Tantiem dan Insentif
Kinerja yang lebih rendah dari perhitungan berdasarkan
pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(11) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi atau Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak sampai 12 (dua
belas) bulan dalam tahun buku yang bersangkutan,
besaran Tantiem dan Insentif Kinerja disesuaikan dengan
masa jabatan yang bersangkutan dalam tahun buku
dimaksud.
Paragraf 2
Insentif Khusus
Pasal 104
(1) Dalam hal BUMN tidak memenuhi seluruh syarat yang
tercantum dalam Pasal 102, dapat dipertimbangkan
pemberian Insentif Khusus kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan
memenuhi syarat:
a. menjalankan fungsi kewajiban pelayanan publik
(public service obligation), Proyek Strategis Nasional,
atau restrukturisasi/penyehatan BUMN, dengan
ketentuan:
1. opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah
Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
DISTRIBUSI III
Page 99
-93-
2. capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh
puluh persen); atau
b. adanya keadaan kahar yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat/pemerintah daerah dengan
ketentuan:
1. opini yang diterbitkan oleh auditor paling rendah
Wajar Dengan Pengecualian (WDP); dan
2. capaian KPI paling rendah sebesar 70% (tujuh
puluh persen).
(2) BUMN yang memperoleh Insentif Khusus ditetapkan
dengan Keputusan Menteri.
Pasal 105
(1) Besaran Insentif Khusus ditetapkan dengan Keputusan
Menteri berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang
bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai rumusan perhitungan besaran
Insentif Khusus diatur dengan Keputusan Menteri.
(3) Pembebanan biaya Insentif Khusus dapat menggunakan
anggaran Tantiem dan Insentif Kinerja tahun buku yang
bersangkutan atau dibebankan pada tahun berjalan.
Paragraf 3
Komposisi Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus
Pasal 106
(1) Komposisi besarnya Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif
Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mengikuti faktor
jabatan sebagai berikut:
a. wakil direktur utama BUMN sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dari direktur utama BUMN;
b. anggota Direksi BUMN sebesar 85% (delapan puluh
lima persen) dari direktur utama BUMN;
c. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN
sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari direktur
utama BUMN;
DISTRIBUSI III
Page 100
-94-
d. wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas
BUMN sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima
persen) dari direktur utama BUMN; dan
e. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari komisaris
utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.
(2) RUPS/Menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan
yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) apabila dipandang lebih dapat merefleksikan
keadilan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN serta
kemampuan BUMN yang bersangkutan.
Pasal 107
(1) BUMN harus menangguhkan pembayaran Tantiem dan
Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar persentase
tertentu yang ditentukan oleh Menteri, paling rendah 10%
(sepuluh persen).
(2) Jangka waktu penangguhan pembayaran yang
ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
singkat 3 (tiga) tahun.
(3) Pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja yang
ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberikan secara prorata sesuai dengan jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) BUMN dapat menunda pembayaran sebagian atau seluruh
Tantiem dan Insentif Kinerja yang ditangguhkan (malus)
atau menarik kembali Tantiem dan Insentif Kinerja tunai
yang sudah dibayarkan (clawback) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam
kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Persetujuan penarikan kembali Tantiem dan Insentif
Kinerja tunai yang sudah dibayarkan (clawback)
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam
suatu perjanjian antara Menteri atau pihak yang diberikan
DISTRIBUSI III
Page 101
-95-
kuasa oleh Menteri dengan anggota Direksi atau Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Pasal 108
Pajak penghasilan atas Tantiem, Insentif Kinerja, dan Insentif
Khusus ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota
Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
bersangkutan.
Paragraf 4
Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive)
Pasal 109
(1) BUMN dapat memberikan LTI kepada anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan
persetujuan RUPS/Menteri.
(2) BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi ketentuan kinerja dan tata kelola dengan
memperhatikan praktik terbaik internasional.
(3) RUPS/Menteri menyetujui pemberian LTI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan dan tujuan
sebagai berikut:
a. menyelaraskan kepentingan pengelolaan perusahaan
antara anggota Direksi BUMN, Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan
pemegang saham/pemilik modal;
b. memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan
kinerja di masa yang akan datang;
c. memberikan penghargaan atas upaya untuk menjaga
dan/atau meningkatkan nilai saham dalam jangka
panjang termasuk dalam kondisi yang kurang
menguntungkan bagi BUMN; atau
d. mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.
Pasal 110
(1) LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dapat
diberikan dalam bentuk:
DISTRIBUSI III
Page 102
-96-
a. saham; dan/atau
b. tunai.
(2) LTI yang diberikan untuk Persero Terbuka diberikan
dalam bentuk saham yang tidak mengakibatkan
terdilusinya kepemilikan saham Negara pada Persero
Terbuka dimaksud, dengan ketentuan tidak menerbitkan
saham baru.
(3) LTI dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bagi komisaris independen Persero Terbuka
dikonversi dan diberikan dalam bentuk tunai.
Pasal 111
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
mendapatkan LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109
ayat (1) mengusulkan besaran alokasi Penghargaan Awal
(initial award) LTI kepada RUPS/Menteri untuk
mendapatkan persetujuan.
(2) Perhitungan besaran alokasi Penghargaan Awal (initial
award) LTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan pendekatan perbandingan total biaya
tahunan antara:
a. direktur utama BUMN terhadap direktur utama dari
badan usaha yang menjadi acuan (benchmark)
berdasarkan hasil kajian konsultan independen yang
berkompeten di bidangnya; atau
b. Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN terhadap Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dari badan usaha yang
menjadi acuan (benchmark) berdasarkan hasil kajian
konsultan independen yang berkompeten di
bidangnya.
(3) Penentuan besaran Penghargaan Awal (initial award) LTI
berdasarkan pada hasil perhitungan yang lebih rendah
antara:
a. total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada
direktur utama BUMN, kecuali biaya perjalanan
dinas, paling banyak dihitung berdasarkan
DISTRIBUSI III
Page 103
-97-
persentase 85% (delapan puluh lima persen) terhadap
badan usaha acuan (benchmark); atau
b. total biaya tahunan yang dikeluarkan kepada Direksi
dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,
kecuali biaya perjalanan dinas, paling banyak
dihitung berdasarkan persentase 100% (seratus
persen) terhadap badan usaha acuan (benchmark).
(4) Konsultan independen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dengan menggunakan ketentuan mengenai
pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN
yang bersangkutan.
(5) Badan usaha yang menjadi acuan (benchmark)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat
berupa perusahaan kelas dunia di dalam negeri atau di
regional Asia Pasifik yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
a. memiliki skala usaha yang dapat dianggap setara
dengan BUMN yang bersangkutan;
b. mempunyai usaha inti (core business) yang sejenis,
atau tidak sejenis tetapi dapat dianggap memiliki
skala jabatan yang sama dengan BUMN yang
bersangkutan yang meliputi skala usaha dan
kompleksitas usaha; dan
c. diketahui data kinerjanya, terutama yang berkaitan
dengan indikator strategis, dan data biaya tahunan
direktur utama atau Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, sehingga dapat
dijadikan sebagai acuan bagi BUMN yang
bersangkutan.
(6) Dalam hal badan usaha yang menjadi acuan (benchmark)
adalah BUMN lainnya maka pembandingannya
menggunakan total biaya tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b.
DISTRIBUSI III
Page 104
-98-
Pasal 112
BUMN yang berhak mendapatkan LTI dan besaran
Penghargaan Awal (initial award) LTI ditetapkan berdasarkan
Keputusan RUPS/Menteri.
Pasal 113
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang berhak
mendapatkan LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
menyampaikan usulan target kinerja perusahaan dan
ambang batas bawah (threshold) tertentu selama Periode
Kinerja (performance period) untuk mendapatkan
persetujuan RUPS/Menteri.
(2) RUPS/Menteri meninjau dan memutuskan target kinerja
dan ambang batas bawah (threshold).
Pasal 114
Direksi BUMN melakukan pemantauan dan melaporkan
pencapaian target kinerja kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN c.q. Komite Nominasi dan Remunerasi setiap
tahun.
Pasal 115
(1) Dalam hal BUMN telah mencapai target kinerja
perusahaan atau ambang batas bawah (threshold), Direksi
dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
mendapatkan LTI.
(2) LTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Timbul
Hak (vested) dengan besaran sesuai Penghargaan Final
(final award) LTI.
(3) Penghargaan Final (final award) LTI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan total rata-
rata pencapaian target kinerja BUMN yang bersangkutan
dikalikan dengan Penghargaan Awal (initial award) dan
dapat diberikan segera setelah selesainya audit laporan
keuangan dan pelaksanaan RUPS/Menteri tahunan di
tahun berikutnya.
DISTRIBUSI III
Page 105
-99-
Pasal 116
(1) LTI dalam bentuk saham sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 ayat (1) huruf a dapat berada pada Periode
Kepemilikan (holding period) selama periode tertentu
sesuai Keputusan RUPS/Menteri.
(2) LTI dalam bentuk tunai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 110 ayat (1) huruf b dapat ditangguhkan.
Pasal 117
(1) Dalam hal LTI diberikan dalam bentuk saham, LTI dapat
segera Timbul Hak (vested) secara proporsional tanpa
melalui Periode Kepemilikan (holding period) dalam hal
terjadinya:
a. penggabungan;
b. peleburan;
c. pengambilalihan, di mana kepemilikan saham atas
Persero/Persero Terbuka tersebut diambil alih yang
menyebabkan hilangnya status BUMN;
d. perubahan bentuk BUMN;
e. pembubaran/likuidasi;
f. pailit;
g. pemisahan murni;
h. pembatalan pencatatan (delisting) dari bursa efek;
atau
i. aksi korporasi lainnya yang dapat berimplikasi
terhadap program LTI.
(2) Dalam hal terjadinya aksi korporasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perlakuan LTI tunduk dan dapat
berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan Menteri.
Pasal 118
(1) Apabila anggota Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN diberhentikan dengan hormat sebelum
masa jabatannya berakhir, besaran Penghargaan Final
(final award) LTI dihitung dan diberikan secara
proporsional sesuai dengan masa jabatan yang efektif yang
DISTRIBUSI III
Page 106
-100-
bersangkutan dan sesuai dengan total rata-rata capaian
kinerja BUMN pada periode pemberian LTI tersebut.
(2) Apabila dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan
tahun yang bersangkutan belum ditetapkan anggaran LTI,
RUPS/Menteri menetapkan realisasi LTI sebagai beban
biaya tahun buku berikutnya atau sebagai beban biaya
yang diamortisasi hingga akhir masa tugas anggota
Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
yang bersangkutan.
(3) Atas alokasi LTI yang diberikan untuk anggota Direksi dan
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN akan
dilakukan pembelian saham perusahaan di awal periode
LTI yang mekanismenya akan ditetapkan oleh masing-
masing BUMN.
Pasal 119
(1) Direksi BUMN menindaklanjuti administrasi pelaksanaan
LTI, termasuk pembayaran.
(2) Pajak penghasilan atas LTI ditanggung dan menjadi beban
masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan.
Bagian Ketujuh
Penghasilan Rangkap Jabatan
Pasal 120
(1) Anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris di Anak Perusahaan/perusahaan
patungan/perusahaan terafiliasi BUMN tidak boleh
menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan
Komisaris yang dirangkapnya di Anak
Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi
BUMN.
(2) Penghasilan anggota Direksi BUMN yang menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris di Anak
Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi
BUMN sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
DISTRIBUSI III
Page 107
-101-
pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain BUMN induk
(holding) yang dibayarkan oleh Anak
Perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi
BUMN.
Bagian Kedelapan
Cuti Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
Pasal 121
(1) Direksi BUMN berhak atas hak cuti sebagai berikut:
a. cuti tahunan;
b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. cuti ibadah; dan
d. cuti melahirkan.
(2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam
setiap tahun, tanpa diberikan Tunjangan; dan
b. diberikan apabila anggota Direksi BUMN telah
bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut.
(3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dapat diberikan atas hari cuti bersama yang ditetapkan
oleh pemerintah dengan mengurangi hak atas cuti
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan
jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh
otoritas yang berwenang.
(5) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
(6) Komisaris utama/ketua dewan Pengawas BUMN
berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan
izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi
BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7) Dalam hal anggota Direksi BUMN mendapatkan
persetujuan komisaris utama/ketua Dewan Pengawas
DISTRIBUSI III
Page 108
-102-
BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota
Direksi BUMN yang bersangkutan harus melaporkan
persetujuan tersebut kepada Menteri.
(8) Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN dapat
menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota
Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a berdasarkan alasan kepentingan BUMN yang
bersangkutan.
(9) Dalam hal anggota Direksi BUMN tidak mengambil hak
cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan
tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur
dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
Bagian Kesembilan
Biaya untuk Kartu Kredit Korporat, Keanggotaan, dan Pakaian
Seragam
Pasal 122
BUMN dapat menganggarkan biaya operasional:
a. kepada Direksi BUMN untuk biaya komunikasi, pakaian
seragam bagi BUMN yang menerapkan ketentuan
pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi,
keanggotaan klub (club membership)/keanggotaan
korporasi (corporate member), dan biaya representasi
dalam bentuk kartu kredit korporat (corporate credit card).
b. kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
pakaian seragam bagi BUMN yang menerapkan ketentuan
pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan
profesi.
BAB VIII
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS/DEWAN
PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
DISTRIBUSI III
Page 109
-103-
Bagian Kesatu
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara
Pasal 123
(1) Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN terdiri dari:
a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
b. Komite Audit;
c. Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur
lain dengan fungsi yang sama; dan/atau
d. komite lain, jika diperlukan.
(2) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(3) Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dan
komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling banyak
berjumlah 2 (dua) orang.
(4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
membentuk komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d dan/atau menetapkan jumlah anggota komite
yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas lebih dari 2 (dua) orang, apabila:
a. diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan;
b. diwajibkan oleh Menteri;
c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko BUMN
berdasarkan intensitas risiko BUMN; atau
d. disetujui oleh Menteri berdasarkan kompleksitas dan
beban yang dihadapi Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dalam menjalankan tugas di BUMN
yang bersangkutan.
(5) Kewajiban membentuk komite lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan
Keputusan Menteri yang memuat antara lain:
DISTRIBUSI III
Page 110
-104-
a. daftar BUMN yang harus membentuk komite lain;
b. uraian tugas komite lain;
c. jumlah anggota komite lain;
d. masa jabatan komite lain;
e. syarat keanggotaan komite lain; dan
f. penghasilan dan fasilitas komite lain.
Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Negara
Paragraf 1
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Pasal 124
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
membentuk Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas yang dipimpin oleh seorang sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas dan dibantu staf Sekretariat
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
(2) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan
staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
(3) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
berasal dari luar BUMN yang bersangkutan.
Paragraf 2
Tugas Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara
Pasal 125
(1) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertugas
melakukan kegiatan untuk membantu Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dalam melaksanakan
tugasnya berupa:
DISTRIBUSI III
Page 111
-105-
a. mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat
(briefing sheet) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN;
b. membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN sesuai ketentuan anggaran dasar
BUMN yang bersangkutan;
c. mengadministrasikan dokumen Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, baik surat
masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen
lainnya;
d. menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
e. menyusun rancangan laporan-laporan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
f. melaksanakan tugas lain dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN selaku pimpinan Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melaksanakan tugas
lain berupa:
a. memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN mematuhi peraturan perundang-
undangan serta menerapkan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik;
b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN secara berkala
dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
c. mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan,
dalam rangka memperlancar tugas Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
d. sebagai penghubung (liaison officer) Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan pihak
lain.
(3) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata
kelola perusahaan yang baik, Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus memastikan
DISTRIBUSI III
Page 112
-106-
dokumen penyelenggaraan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersimpan dengan baik di BUMN
yang bersangkutan.
Paragraf 3
Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Badan Usaha Milik Negara
Pasal 126
Masa jabatan sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dan staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua)
tahun pada BUMN yang sama, dengan tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Paragraf 4
Syarat Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara
Pasal 127
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan
pembinaan BUMN;
b. memiliki integritas yang baik;
c. memahami fungsi kesekretariatan; dan
d. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan
berkoordinasi dengan baik.
Paragraf 5
Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
Badan Usaha Milik Negara
DISTRIBUSI III
Page 113
-107-
Pasal 128
(1) Penghasilan sekretaris Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dan staf Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan
memperhatikan kemampuan BUMN yang bersangkutan.
(2) Besaran dan jenis penghasilan sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. honorarium paling banyak 15% (lima belas persen)
dari Gaji direktur utama BUMN yang bersangkutan;
b. tunjangan terdiri dari:
1) tunjangan transportasi sebesar 20% (dua puluh
persen) dari honorarium per bulan; dan
2) tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali
dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali
honorarium.
c. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan,
dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak
termasuk keluarga; dan
d. jasa produksi (bonus) dapat diberikan kepada
sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dengan besaran tidak melebihi besarnya jasa
produksi (bonus) terendah yang diterima oleh pejabat
1 (satu) tingkat di bawah Direksi BUMN.
(3) Selain besaran dan jenis penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat diberikan
asuransi purna jabatan paling banyak 25% (dua puluh
lima persen) dari honorarium sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan fasilitas pakaian
kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan
BUMN yang bersangkutan.
(4) Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dilarang menerima penghasilan lain selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
DISTRIBUSI III
Page 114
-108-
(5) Besaran dan jenis penghasilan staf Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, dengan ketentuan
total penghasilan setahun tidak lebih besar dari
penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN bersangkutan lainnya.
(6) Pajak atas penghasilan sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan staf Sekretariat
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN ditanggung
BUMN yang bersangkutan, kecuali jasa produksi (bonus)
bagi sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dan jasa produksi (bonus) bagi staf Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Paragraf 6
Akses dan Kerahasiaan Informasi
Pasal 129
(1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat mengakses
catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta
sumber daya lainnya milik BUMN yang bersangkutan yang
berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
(2) Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus
melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
Pasal 130
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi BUMN
yang bersangkutan, baik dari pihak internal maupun pihak
eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan
pelaksanaan tugasnya.
DISTRIBUSI III
Page 115
-109-
Pasal 131
Evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dilakukan secara berkala sebagai bagian dari
laporan berkala Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Bagian Ketiga
Komite-Komite
Paragraf 1
Komite Audit
Pasal 132
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
membentuk Komite Audit yang terdiri dari ketua dan
anggota.
(2) Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
(3) Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang merupakan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas independen
BUMN atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN yang dapat bertindak independen.
(4) Anggota Komite Audit dapat berasal dan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau dari luar BUMN
yang bersangkutan.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit
dilaporkan kepada RUPS/Menteri.
(6) Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, berhenti dengan
sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berakhir.
(7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang menjabat sebagai ketua Komite
Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan
DISTRIBUSI III
Page 116
-110-
Pengawas BUMN maka ketua Komite Audit harus diganti
oleh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari.
Pasal 133
(1) Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan
tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
(2) Komite Audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan
tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung
jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
Pasal 134
(1) Komite Audit bertugas untuk:
a. membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN untuk memastikan efektivitas sistem
pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan
tugas auditor internal dan auditor eksternal;
b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang
dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor
eksternal;
c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan
sistem pengendalian manajemen serta
pelaksanaannya;
d. memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang
memuaskan terhadap segala informasi yang
dikeluarkan BUMN yang bersangkutan;
e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan
perhatian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
serta tugas-tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN bersangkutan lainnya; dan
f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
DISTRIBUSI III
Page 117
-111-
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat memberikan
penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan kepada Komite Audit yang ditetapkan dalam
piagam Komite Audit.
Pasal 135
Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2
(dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
Pasal 136
(1) Anggota Komite Audit harus memenuhi syarat:
a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta
pengalaman kerja yang cukup di bidang
pengawasan/pemeriksaan;
b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang
dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan
kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
c. mampu berkomunikasi secara efektif;
d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
menyelesaikan tugasnya; dan
e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite
audit, jika diperlukan.
(2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki
latar belakang independen atau memiliki keahlian di
bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari
anggota Komite Audit harus memahami industri/bisnis
BUMN yang bersangkutan.
Pasal 137
(1) Penghasilan anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan
memperhatikan kemampuan BUMN yang bersangkutan.
DISTRIBUSI III
Page 118
-112-
(2) Penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh
persen) dari Gaji direktur utama BUMN yang
bersangkutan;
b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan,
dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak
termasuk keluarga; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1
(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
(3) Menteri dapat menetapkan BUMN tertentu untuk
memberikan honorarium bagi anggota Komite Audit paling
banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji
direktur utama BUMN yang bersangkutan.
(4) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
menjadi ketua atau anggota Komite Audit tidak diberikan
penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain
Penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
(5) Pajak atas penghasilan Komite Audit ditanggung BUMN
yang bersangkutan.
(6) Komite Audit dilarang menerima penghasilan lain selain
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf 2
Komite Nominasi dan Remunerasi
Pasal 138
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus
membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang terdiri
dari ketua dan anggota.
(2) Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama diangkat dan
diberhentikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 119
-113-
(3) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama adalah:
a. komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN;
b. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
independen; atau
c. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
yang dapat bertindak independen.
(4) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama dapat berasal
dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
atau dari luar BUMN yang bersangkutan.
(5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan
fungsi yang sama dilaporkan kepada RUPS/Menteri.
(6) Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang
merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN berhenti dengan sendirinya apabila masa
jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN berakhir.
(7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN yang menjabat sebagai ketua Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan
fungsi yang sama berhenti sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, ketua Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan
fungsi yang sama harus diganti oleh anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan lainnya
dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 139
(1) Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain
dengan fungsi yang sama bekerja secara kolektif dalam
melaksanakan tugasnya membantu Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(2) Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain
dengan fungsi yang sama bersifat independen baik dalam
DISTRIBUSI III
Page 120
-114-
pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Pasal 140
(1) Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain
dengan fungsi yang sama bertugas untuk:
a. melakukan tinjauan secara berkala atas sistem
Manajemen Talenta BUMN serta pengawasan dan
evaluasi atas pelaksanaannya;
b. melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur
pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh
Direksi BUMN;
c. melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta
Terseleksi (selected talent), untuk menghasilkan
daftar Talenta Ternominasi (nominated talent) yang
dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN kepada RUPS/Menteri;
d. melakukan evaluasi terhadap calon wakil BUMN yang
akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum
diajukan kepada RUPS/Menteri;
e. melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota
Direksi BUMN;
f. menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu
bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
g. menyiapkan usulan program pengembangan bagi
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
h. melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi
karyawan yang membutuhkan
persetujuan/tanggapan dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; dan
i. melakukan evaluasi atas usulan Direksi BUMN
mengenai struktur organisasi BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 121
-115-
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat memberikan
penugasan lain kepada Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana
ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang
sama.
Pasal 141
Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau
nomenklatur lain dengan fungsi yang sama yang bukan
merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Pasal 142
Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur
lain dengan fungsi yang sama yang berasal dari selain Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN harus memenuhi syarat:
a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta
pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan
remunerasi;
b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang
dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan
kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
c. mampu berkomunikasi secara efektif;
d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
menyelesaikan tugasnya; dan
e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite
Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan
fungsi yang sama, jika diperlukan.
DISTRIBUSI III
Page 122
-116-
Pasal 143
(1) Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama
ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dengan memperhatikan kemampuan BUMN yang
bersangkutan.
(2) Penghasilan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh
persen) dari Gaji direktur utama BUMN yang
bersangkutan;
b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan,
dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak
termasuk keluarga; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1
(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
(3) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
menjadi ketua atau anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang
sama tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan
tersebut selain Penghasilan sebagai anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(4) Pajak atas penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi
atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama
ditanggung BUMN yang bersangkutan.
(5) Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain
dengan fungsi yang sama dilarang menerima penghasilan
lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
Paragraf 3
Komite Lain
Pasal 144
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat
membentuk komite lain yang nama dan tugasnya
DISTRIBUSI III
Page 123
-117-
disesuaikan dengan kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan
pengawas BUMN yang terdiri dari ketua dan anggota.
(2) Ketua dan anggota komite lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(3) Ketua komite lain adalah anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(4) Anggota komite lain dapat dijabat oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau berasal dari luar
BUMN yang bersangkutan.
(5) Pemberhentian dan pengangkatan ketua dan anggota
komite lain dilaporkan kepada RUPS/Menteri.
(6) Masa jabatan anggota komite lain yang merupakan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN
berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya
sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN berakhir.
(7) Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN yang menjabat sebagai ketua komite lain berhenti
sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN, ketua komite lain harus diganti oleh anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN bersangkutan
lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
Pasal 145
(1) Komite lain bekerja secara kolektif dalam melaksanakan
tugasnya membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
(2) Komite lain bersifat independen, baik dalam pelaksanaan
tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung
jawab langsung kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
Pasal 146
Tugas komite lain ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dalam piagam komite sesuai dengan
kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 124
-118-
Pasal 147
Masa jabatan anggota komite lain yang bukan merupakan
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN paling lama
3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2
(dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu.
Pasal 148
Anggota komite lain harus memenuhi syarat:
a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta
pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan
tugas komite lain;
b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang
dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan
kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha
BUMN dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
menyelesaikan tugasnya; dan
d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
Pasal 149
(1) Penghasilan anggota komite lain ditetapkan oleh Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dengan
memperhatikan kemampuan BUMN yang bersangkutan.
(2) Penghasilan anggota komite lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari:
a. honorarium paling banyak sebesar 20% (dua puluh
persen) dari Gaji direktur utama BUMN yang
bersangkutan;
b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan,
dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak
termasuk keluarga; dan
c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1
(satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
DISTRIBUSI III
Page 125
-119-
(3) Menteri dapat menetapkan BUMN tertentu untuk
memberikan honorarium bagi anggota komite lain paling
banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Gaji
direktur utama BUMN yang bersangkutan.
(4) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang
menjadi ketua atau anggota komite lain tidak diberikan
penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain
Penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN.
(5) Pajak atas penghasilan komite lain ditanggung BUMN yang
bersangkutan.
(6) Komite lain dilarang menerima penghasilan lain selain
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Paragraf 4
Tata Kerja Komite
Pasal 150
(1) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menetapkan piagam
komite berdasarkan usulan komite yang terkait.
(2) Asli piagam komite disampaikan kepada Direksi BUMN
untuk didokumentasikan.
Pasal 151
(1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dapat menetapkan pelaksanaan fungsi
komite lain dilakukan oleh seorang atau beberapa orang
sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu
(ad hoc).
(2) Honorarium pelaksana fungsi komite secara ad hoc
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sesuai dengan
standar BUMN yang bersangkutan.
Pasal 152
Komite harus menandatangani pakta integritas yang
merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala
DISTRIBUSI III
Page 126
-120-
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata
kelola perusahaan yang baik.
Pasal 153
(1) Sebelum tahun buku berjalan, komite harus menyusun
dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan
kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN untuk
ditetapkan.
(2) Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan komite
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN kepada Direksi
BUMN untuk diketahui.
(3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan komite
dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN.
Pasal 154
(1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan
ketentuan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
(2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang
ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.
(3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam
laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.
Pasal 155
(1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan harus
menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN atas setiap pelaksanaan tugas, disertai
dengan rekomendasi jika diperlukan.
(2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan
kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
DISTRIBUSI III
Page 127
-121-
(3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota
komite.
Pasal 156
(1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, komite dapat
mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,
dana, aset, serta sumber daya lainnya milik BUMN yang
bersangkutan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugasnya.
(2) Komite harus melaporkan secara tertulis hasil penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Pasal 157
Komite harus menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan
informasi BUMN yang bersangkutan, baik dari pihak internal
maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk
kepentingan pelaksanaan tugasnya.
Pasal 158
Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala
sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas BUMN dengan menggunakan metode yang
ditetapkan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
Bagian Keempat
Larangan Benturan Kepentingan
Pasal 159
(1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi
tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut
berasal tidak boleh memberikan jasa pada BUMN yang
bersangkutan.
(2) Terhadap BUMN tertentu yang tidak mempunyai
kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite
DISTRIBUSI III
Page 128
-122-
maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
(3) Anggota komite yang berasal dari luar BUMN yang
bersangkutan dilarang mempunyai hubungan keluarga
sedarah dan semenda sampai derajat ketiga baik menurut
garis lurus maupun garis ke samping dengan anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi
BUMN yang bersangkutan.
Pasal 160
Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan staf
Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta anggota
komite yang bukan merupakan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tidak boleh merangkap
sebagai:
a. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada
BUMN/perusahaan lain;
b. sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
c. anggota komite lain pada BUMN yang bersangkutan;
dan/atau
d. anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.
Bagian Kelima
Pemberlakuan Ketentuan Sektoral
Pasal 161
(1) Bagi Persero Terbuka, pembentukan dan pelaksanaan
tugas Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN dan komite pada Persero Terbuka berpedoman
pada ketentuan Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana diatur
dalam Pasal 123 sampai dengan Pasal 160 sepanjang tidak
diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal.
(2) Pembentukan dan pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan komite bagi
DISTRIBUSI III
Page 129
-123-
BUMN di sektor tertentu berpedoman pada ketentuan
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
BUMN sebagaimana diatur dalam Pasal 123 sampai
dengan Pasal 160 sepanjang tidak diatur lain dalam
peraturan perundang-undangan di sektor tersebut.
Bagian Keenam
Akumulasi Masa Jabatan
Pasal 162
Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, staf Sekretariat Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan/atau anggota komite
pada 1 (satu) BUMN paling lama 5 (lima) tahun.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 163
(1) Bagi Persero/perseroan terbatas yang tidak semua
sahamnya dimiliki oleh Negara, Peraturan Menteri ini
diberlakukan:
a. secara langsung oleh Direksi; atau
b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero/perseroan
terbatas yang bersangkutan.
(2) Bagi Persero Terbuka, Peraturan Menteri ini diberlakukan:
a. secara langsung oleh Direksi; atau
b. melalui pengukuhan dalam RUPS Persero Terbuka
yang bersangkutan,
dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal.
(3) BUMN dapat memberlakukan Peraturan Menteri ini baik
sebagian maupun seluruhnya kepada Anak Perusahaan.
Pasal 164
Ketentuan mengenai syarat anggota Direksi Anak Perusahaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 dan
syarat anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
DISTRIBUSI III
Page 130
-124-
sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18
diberlakukan pula terhadap penetapan calon anggota Direksi
atau Dewan Komisaris perseroan terbatas yang sebagian
sahamnya dimiliki oleh BUMN, khususnya pencalonan calon
anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang mewakili BUMN
yang bersangkutan.
Pasal 165
Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi
Anak Perusahaan dan anggota Dewan Komisaris Anak
Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai
dengan Pasal 65 diberlakukan pula terhadap penetapan calon
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan
terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN,
khususnya pencalonan calon anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris yang mewakili BUMN yang bersangkutan.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 166
Bagi anggota Direksi BUMN yang masih mendapatkan Fasilitas
perumahan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap
dapat menggunakan Fasilitas perumahan tersebut paling
lambat tanggal 31 Desember 2023.
Pasal 167
(1) Ketentuan mengenai penangguhan pembayaran Tantiem
dan Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris
atau Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 mulai berlaku untuk tahun kinerja 2022.
(2) Ketentuan mengenai LTI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 109 mulai berlaku untuk tahun kinerja 2022.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
DISTRIBUSI III
Page 131
-125-
Pasal 168
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dari:
a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 710);
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1098);
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
DISTRIBUSI III
Page 132
-126-
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1207);
d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan
Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1341);
e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 958) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 961),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 169
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 710);
b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
DISTRIBUSI III
Page 133
-127-
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan
Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman
Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1098);
d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1207);
e. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan
Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1341);
DISTRIBUSI III
Page 134
-128-
f. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 958) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan
Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 961),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 170
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
DISTRIBUSI III
Page 135
-129-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2023
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 263
DISTRIBUSI III
Page 136
-130-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
PERSYARATAN LEMBAGA PROFESIONAL
1. Memiliki dan/atau menugaskan secara eksklusif Asesor yang bersertifikat
Assessment Center bertaraf nasional dan/atau internasional dengan
pengalaman melakukan Assessment Center paling sedikit 120 (seratus dua
puluh) orang untuk Top Executive atau jajaran puncak
perusahaan/lembaga/institusi dan satu tingkat di bawahnya selama 2
(dua) tahun terakhir (mencantumkan jumlah dan nama
perusahaan/lembaga/institusi, nama jabatan, dan levelnya);
2. Membentuk Tim Pelaksana Assessment Center dengan komposisi Tim
terdiri dari paling sedikit:
a. 1 (satu) orang Project Leader yang paling sedikit pernah menangani 3
(tiga) project Assessment Center sebagaimana diuraikan pada angka 1,
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. 12 orang Asesor Assessment Center yang memiliki persyaratan
sebagaimana diuraikan pada angka 1, di mana masing-masing Asesor
pernah melakukan Asesmen untuk BOD-1 paling sedikit 10 (sepuluh)
kali dalam 2 (dua) tahun terakhir.
c. 3 (tiga) orang Feedback Giver yang pernah melakukan Assessment
Center dan memberikan umpan balik kepada Top Executive atau
jajaran puncak perusahaan/lembaga/institusi dan satu tingkat di
bawahnya (mencantumkan jumlah dan nama
perusahaan/lembaga/institusi, nama jabatan, dan levelnya, selama 2
(dua) tahun terakhir). Feedback Giver dapat merupakan personel yang
sama dengan Asesor Assessment Center.
3. Menyediakan Asesor/Tenaga Ahli eksklusif/dedicated yang memiliki
kualifikasi dan pengalaman untuk melakukan penilaian Professional
Qualification untuk tingkat Top Executive dan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
DISTRIBUSI III
Page 137
-131-
4. Memiliki komitmen terhadap penggunaan Virtual Assessment Center
platform sesuai dengan kode etik dan kaidah pelaksanaan Assessment
Center termasuk IT Security, yang tertuang dalam framework/blueprint
yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga.
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 138
-132-
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
BAB I
STANDAR KOMPETENSI
DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Standar Kompetensi Direksi BUMN merupakan persyaratan kompetensi yang
disusun agar Direksi BUMN dapat menjalankan perannya secara efektif,
mempertimbangkan tugas, tanggung jawab, tantangan dan sasaran yang
ditetapkan.
Kamus Kompetensi memuat daftar kompetensi yang terbagi menjadi 2 (dua)
“cluster”: Leading Business dan Leading People & Organization.
Definisi Kompetensi dan Perilaku Kunci (Key Behavior)
A. Leading Business
1. Digital Leadership
Kemampuan untuk mengarahkan, memimpin serta mengevaluasi
proses transformasi digital perusahaan, dengan mendayagunakan
seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan.
Perilaku Kunci (Key Behavior)
a. Menetapkan kebijakan pemanfaatan teknologi (digital) sebagai
keunggulan kompetitif perusahaan, dan memastikan
implementasinya di seluruh perusahaan.
b. Memastikan pemanfaatan secara maksimal teknologi (digital)
dalam penyusunan strategi bisnis dan pengambilan keputusan
bisnis.
c. Menetapkan dan mengaplikasikan teknologi (digital) untuk
memperbaiki proses bisnis dan pelaksanaan pekerjaan di seluruh
perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
d. Mendorong pemanfaatan teknologi (digital) untuk meningkatkan
nilai dan citra perusahaan, memperluas pasar dan produk sesuai
keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan.
DISTRIBUSI III
Page 139
-133-
e. Mendorong orang lain untuk mengenali informasi yang terkait
dengan perkembangan teknologi (digital), kapabilitas dan fitur-
fitur kuncinya, serta aplikasinya dalam berbagai situasi bisnis.
f. Melakukan asesmen dan pengelolaan risiko yang menyeluruh
atas pemanfaatan teknologi digital pada proses bisnis strategis
perusahaan.
2. Global Business Savvy
Kemampuan mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan
nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan
dan tren bisnis global dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, budaya,
teknologi, politik internasional).
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Mengenali situasi dan perkembangan bisnis global terkini dari
berbagai aspek.
b. Menggunakan pengetahuan mengenai situasi dan tren bisnis
global sebagai dasar dalam menyusun strategi bisnis dan rencana
jangka panjang perusahaan.
c. Menetapkan keputusan bisnis dengan mempertimbangkan
berbagai aspek sudut pandang global.
d. Menetapkan sasaran perusahaan untuk meningkatkan daya
saing dan nilai tambah dengan mempertimbangkan situasi dan
tren bisnis global.
e. Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang bisnis di level
regional atau global.
f. Menjalin dan memperluas jaringan kerja di negara lain untuk
mendapatkan informasi dan peluang untuk meningkatkan daya
saing dan nilai tambah perusahaan.
3. Customer Focus
Kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan serta
memberikan pelayanan terbaik untuk memastikan tercapainya
tuntutan dan harapan pelanggan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Menggunakan perspektif jangka panjang dalam membina
hubungan dan mengelola kepercayaan pelanggan.
DISTRIBUSI III
Page 140
-134-
b. Melakukan langkah-langkah yang konsisten dan terstruktur
mencari informasi yang relevan untuk mengidentifikasi dan
mengantisipasi kebutuhan, harapan dan tuntutan pelanggan.
c. Mengidentifikasi dan menetapkan langkah perbaikan pada
berbagai aspek untuk memberikan nilai tambah pada pelayanan.
d. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan secara
berkesinambungan untuk memastikan kepuasan pelanggan.
e. Mengembangkan sistem untuk membangun dan meningkatkan
loyalitas pelanggan dan memperluas penggunaan produk dan
layanan.
f. Mengembangkan sistem untuk memonitor kepuasan pelanggan
untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan.
4. Building Strategic Partnership
Kemampuan membangun dan mengembangkan kemitraan strategis
dengan stakeholders untuk mencapai dan meningkatkan nilai tambah
bagi perusahaan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Mengidentifikasi pihak-pihak dari berbagai industri yang dapat
menjadi mitra strategis potensial, yang dapat mendukung
pencapaian sasaran perusahaan.
b. Senantiasa menjalin hubungan baik dan menghasilkan
kesepakatan yang saling menguntungkan dengan mitra kerja
strategis untuk mempertahankan kerja sama yang sudah terjalin.
c. Mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan peluang untuk
meningkatkan hubungan kerjasama yang telah terjalin dengan
mitra kerja strategis.
d. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk dapat
merealisasikan terjalinnya kerja sama yang saling
menguntungkan dengan mitra strategis potensial.
e. Menjalin kerjasama strategis dengan beberapa pihak yang
memiliki keunggulan masing-masing untuk meningkatkan
kapasitas usaha dan pasar.
f. Mengidentifikasi, menginisiasi dan memfasilitasi terjalinnya
kerjasama antar pihak sebagai mitra strategis untuk
meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan.
DISTRIBUSI III
Page 141
-135-
5. Strategic Orientation
Kemampuan menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut
pandang yang bersifat menyeluruh (holistic) dan lengkap
(komprehensif) untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah
perusahaan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Merumuskan dan mengembangkan visi dan misi serta strategi
perusahaan untuk memastikan keselarasannya dengan visi misi
dan strategi jangka panjang perusahaan induk.
b. Memanfaatkan isu-isu yang lebih luas dan bersifat makro untuk
mengidentifikasi dampak perubahan strategi perusahaan secara
komprehensif.
c. Mengidentifikasi dampak faktor eksternal jangka panjang
terhadap aspek internal perusahaan.
d. Melakukan penyesuaian strategi (proses bisnis, struktur
organisasi serta sistem dan kebijakan) agar sejalan dengan visi,
misi atau sasaran jangka panjang perusahaan.
e. Menyelesaikan masalah operasional atau hal-hal detail yang
penting dengan menggunakan pertimbangan yang luas (makro)
dan menyeluruh (kapabilitas internal dan faktor eksternal).
f. Menyelaraskan strategi perusahaan dengan faktor-faktor
eksternal yang mempunyai implikasi jangka panjang.
6. Driving Execution
Kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi
menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan
untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Menyusun rencana implementasi untuk memastikan
terlaksananya tahapan pekerjaan dan sasaran strategis yang
ditetapkan (mencakup rencana kerja, milestones, tolok ukur
keberhasilan, dan sebagainya).
b. Mengomunikasikan sasaran pada berbagai pihak yang terlibat
untuk meningkatkan komitmen dalam mencapai sasaran
strategis yang ditetapkan.
c. Memberikan tanggung jawab yang jelas kepada pihak yang
memiliki kapasitas, pengetahuan dan keterampilan yang tepat.
DISTRIBUSI III
Page 142
-136-
d. Memitigasi potensi hambatan, risiko serta menyiapkan alternatif
solusi untuk memastikan terlaksananya pekerjaan dan
tercapainya sasaran strategis.
e. Membangun sistem yang terintegrasi untuk memonitor dan
mengevaluasi pencapaian tahapan penyelesaian sasaran
strategis.
f. Menetapkan kebijakan dan menerapkan secara konsisten sistem
reward dan punishment untuk mendukung pencapaian sasaran
strategis.
B. Leading People & Organization
1. Driving Innovation
Kemampuan untuk mendorong orang lain dan menciptakan
perusahaan yang terus melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif
untuk meningkatkan proses dan hasil kerja.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Menginspirasi dan memberi contoh untuk selalu melakukan
upaya perbaikan, peningkatan, dan penyempurnaan melalui ide-
ide inovatif.
b. Mendorong orang lain untuk berfikir dan melakukan hal yang
tidak biasa (out of the box).
c. Menyediakan lingkungan yang mendukung tercetusnya dan
penerapan ide-ide baru, solusi kreatif maupun eksperimentasi
yang dapat menghasilkan inovasi.
d. Mendorong orang lain untuk melihat alternatif perbaikan dari
cara kerja atau kondisi saat ini; memberikan tantangan orang
keluar dari zona nyaman.
e. Memberikan toleransi atas kesalahan yang terjadi karena upaya
perbaikan dan inovasi; mendorong orang untuk berani mengambil
risiko dalam berinovasi.
f. Menyusun dan menetapkan sistem penghargaan kepada orang-
orang yang melakukan upaya perbaikan yang memberi dampak
positif kepada perusahaan.
2. Developing Organizational Capabilities
Kemampuan membangun strategi, struktur dan sistem yang dapat
DISTRIBUSI III
Page 143
-137-
memaksimalkan pengembangan kapabilitas dan kapasitas organisasi
dan talenta dalam perusahaan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Mengembangkan sistem untuk menciptakan lingkungan yang
terus belajar dan berkembang (learning organization).
b. Menerapkan sistem pengelolaan informasi (knowledge
management) untuk meningkatkan kapabilitas karyawan dan
efisiensi pelaksanaan pekerjaan.
c. Mendesain dan menetapkan struktur, sistem dan kebijakan yang
dapat mengoptimalkan pengembangan talenta dalam
perusahaan.
d. Menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan
kepada pihak yang membutuhkan untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas.
e. Mengembangkan lingkungan yang mendorong terciptanya
kolaborasi dan kerjasama tim.
f. Melakukan sinergi dengan pihak-pihak terkait dalam
pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.
3. Leading Change
Kemampuan untuk mengidentifikasi, melaksanakan dan memimpin
perubahan dalam organisasi menuju kondisi yang diinginkan secara
berkelanjutan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Menciptakan kebutuhan akan perubahan dalam organisasi
dengan secara konsisten mengomunikasikan alasan dan manfaat
perubahan.
b. Membangun sistem dan kebijakan untuk menghargai pihak-
pihak yang menunjukkan upaya langkah-langkah perubahan.
c. Memimpin proses perubahan dengan menunjukan upaya yang
konsisten untuk menjadi panutan dan mendorong berbagai pihak
untuk berubah.
d. Menetapkan langkah-langkah sistematis untuk meminimalkan
resistensi untuk berubah serta untuk meminimalkan dampak
negatif dalam proses menuju perubahan yang diinginkan.
e. Mengembangkan berbagai pendekatan dalam menghadapi
tantangan untuk mencapai sasaran perubahan.
DISTRIBUSI III
Page 144
-138-
f. Memonitor, mengevaluasi dan menyempurnakan upaya
perubahan yang berskala besar dan jangka panjang Perusahaan,
untuk menciptakan budaya tertentu yang diinginkan.
4. Managing Diversity
Kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan keberagaman para
pemangku kepentingan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya
saing perusahaan.
Perilaku Kunci (Key Behavior):
a. Melakukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk
membuat orang lain memiliki pemahaman positif dan kebutuhan
akan keberagaman dalam organisasi.
b. Memanfaatkan keberagaman sebagai nilai tambah dalam
menyusun strategi dan menetapkan kebijakan untuk mencapai
sasaran strategis perusahaan.
c. Secara sistematis menempatkan dan mengembangkan orang dari
berbagai suku/budaya yang berbeda untuk meningkatkan proses
dan hasil kerja.
d. Mengelola dan mengantisipasi potensi masalah dan konflik atas
keberagaman dalam organisasi.
e. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak dengan berbagai latar
belakang suku/budaya yang berbeda untuk mendapatkan
manfaat maksimal atas keberagaman para pihak terkait.
f. Mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak dengan
karakteristik dan latar belakang yang berbeda untuk
menciptakan nilai tambah.
DISTRIBUSI III
Page 145
-139-
BAB II
KUALIFIKASI PROFESIONAL
(PROFESSIONAL QUALIFICATION)
DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Professional Qualification merupakan pemahaman atas konteks bisnis yang
mencakup penguasaan pengetahuan secara komprehensif atas aspek keuangan,
pemasaran, sumber daya manusia, operasional, dan teknologi sebagai suatu
kesatuan yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan strategis
dalam perusahaan.
1. Keuangan (Financial)
Definisi Penguasaan terkait pengelolaan keuangan korporasi
secara komprehensif, sehingga efektif, efisien, dan
berkelanjutan.
Mencakup a. Wawasan mengenai isu-isu strategis terkait
pengelolaan korporasi.
b. Pengetahuan mengenai analisa lingkungan bisnis
terkait pengelolaan keuangan korporasi.
c. Pengetahuan tentang pengelolaan modal kerja
(OPEX).
d. Pengetahuan tentang analisis investasi (CAPEX).
e. Pengetahuan tentang Investasi dan Pendanaan.
f. Pengetahuan dan/atau wawasan tentang teori,
referensi, metode dan instrument/tools teknis yang
relevan di bidang pengelolaan keuangan korporasi.
Skala Penilaian
Level Penjelasan Indikator Perilaku Asesi
1 Memiliki pengetahuan dasar terkait isu-isu strategis di
bidang pengelolaan keuangan korporasi.
2 Mampu memahami isu-isu strategis terkait pengelolaan
keuangan korporasi, berdasarkan laporan keuangan
perusahaan.
3 Mampu melakukan kajian isu-isu strategis terkait
pengelolaan keuangan korporasi termasuk
mengidentifikasi dan memitigasi risiko, sehingga mampu
DISTRIBUSI III
Page 146
-140-
melakukan pengelolaan modal kerja (OPEX) secara efektif
dan efisien.
4 Mampu menghasilkan terobosan terhadap efektivitas
implementasi terkait pengelolaan keuangan korporasi
beserta pengelolaan risiko yang terukur, termasuk
melakukan analisa kelayakan investasi (CAPEX) dan
alternatif pendanaannya.
5 Mampu melakukan transformasi pengelolaan keuangan
korporasi sejalan arah strategis perusahaan secara
berkelanjutan.
2. Komersial (Commercial)
Definisi Penguasaan terkait strategi komersial untuk mencapai
tujuan perusahaan dan mempercepat pertumbuhan
bisnis.
Mencakup a. Wawasan mengenai isu-isu strategis terkait
komersial.
b. Pengetahuan mengenai analisis lingkungan bisnis
terkait komersial.
c. Pengetahuan tentang pemasaran dan penjualan serta
pelayanan pelanggan.
d. Pengetahuan tentang pengembangan bisnis.
e. Pengetahuan dan/atau wawasan tentang teori,
referensi, metode dan instrumen/tools teknis yang
relevan di bidang komersial.
f. Pengetahuan tentang identifikasi dan mitigasi risiko
terkait komersial.
Skala Penilaian
Level Penjelasan Indikator Perilaku Asesi
1 Memiliki pengetahuan dasar terkait isu-isu strategis di
bidang komersial.
2 Mampu memahami isu-isu strategis terkait komersial,
dengan mempertimbangkan profit & loss.
3 Mampu melakukan kajian isu-isu strategis terkait
produk, proses, pasar, marketing, sales, customer service,
DISTRIBUSI III
Page 147
-141-
sehingga menjamin pencapaian omzet (revenue) sesuai
target perusahaan.
4 Mampu menghasilkan terobosan terhadap efektivitas
implementasi strategi komersial yang efektif, efisien dan
meningkatkan pertumbuhan melalui penciptaan berbagai
alternatif sumber pendapatan baru (new revenue stream),
baik organik, non organik, maupun aliansi strategis.
5 Mampu meningkatkan kinerja komersial dan
pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
3. Sumber Daya Manusia (People)
Definisi Penguasaan terkait Manajemen Talenta secara
komprehensif, sehingga memiliki SDM yang produktif,
inovatif dan loyal (engaged)
Mencakup a. Wawasan mengenai isu-isu strategis terkait
manajemen talenta.
b. Pengetahuan mengenai analisis lingkungan bisnis
terkait manajemen talenta.
c. Pengetahuan tentang pengembangan organisasi,
budaya kerja dan manajemen perubahan.
d. Pengetahuan tentang manajemen talenta yang
meliputi perencanaan talenta, akuisisi talenta,
pengembangan talenta, mobilitas talenta dan retensi
talenta.
e. Pengetahuan tentang hubungan industrial.
f. Pengetahuan dan/atau wawasan tentang teori,
referensi, metode dan instrumen/tools teknis yang
relevan di bidang manajemen talenta.
g. Pengetahuan tentang identifikasi dan mitigasi risiko
terkait manajemen talenta.
Skala Penilaian
Level Penjelasan Indikator Perilaku Asesi
1 Memiliki pengetahuan dasar terkait isu-isu strategis di
bidang manajemen talenta korporasi.
DISTRIBUSI III
Page 148
-142-
2 Mampu memahami isu-isu strategis terkait manajemen
talenta, berdasarkan pemahaman konsep dan ruang
lingkup manajemen talenta terkini.
3 Mampu melakukan kajian isu-isu strategis terkait
manajemen talenta dan hubungan industrial sehingga
tercipta SDM yang produktif, inovatif dan loyal (engaged).
4 Mampu menghasilkan terobosan terhadap efektivitas
implementasi manajemen talenta secara komprehensif,
termasuk membangun hubungan industrial yang
harmonis, profesional dan produktif.
5 Mampu melakukan transformasi manajemen talenta yang
relevan dengan arah strategis perusahaan secara
berkelanjutan.
4. Operasional (Operational)
Definisi Penguasaan proses operasi dan/atau produksi untuk
menghasilkan output yang berkualitas, efektif dan efisien
serta memenuhi standar kesehatan dan keselamatan
kerja.
Mencakup a. Wawasan mengenai isu-isu strategis terkait
pengelolaan operasi dan/atau produksi.
b. Pengetahuan mengenai analisis lingkungan bisnis
terkait manajemen operasi dan/atau manajemen
produksi.
c. Pengetahuan tentang manajemen operasi dan atau
produksi di industrinya.
d. Pengetahuan tentang supply chain management.
e. Pengetahuan tentang manajemen mutu, kesehatan
dan keselamatan kerja (K3/HSE).
f. Pengetahuan dan/atau wawasan tentang teori,
referensi, metode dan instrument/tools teknis yang
relevan di bidang manajemen operasi/manajemen
produksi.
g. Pengetahuan tentang identifikasi dan mitigasi risiko
terkait manajemen operasi dan/atau produksi.
Skala Penilaian
DISTRIBUSI III
Page 149
-143-
Level Penjelasan Indikator Perilaku Asesi
1 Memiliki pengetahuan dasar terkait isu-isu strategis di
bidang operasional korporasi.
2 Mampu memahami isu-isu strategis terkait operasional
korporasi, berdasarkan Laporan Operasi Perusahaan
secara komprehensif.
3 Mampu melakukan kajian isu-isu strategis terkait
manajemen operasi korporasi, sehingga menghasilkan
output yang berkualitas, efektif dan efisien sesuai target
korporasi.
4 Mampu menghasilkan terobosan terhadap efektivitas
implementasi manajemen operasi secara komprehensif,
termasuk menjamin peningkatan mutu produk/jasa dan
supply chain management.
5. Teknologi (Technology)
Definisi Pemanfaatan teknologi untuk mendukung eksekusi dan
peningkatan proses bisnis guna mencapai kinerja unggul.
Mencakup a. Wawasan mengenai isu-isu strategis terkait
pemanfaatan teknologi.
b. Pengetahuan mengenai analisis lingkungan bisnis
terkait manajemen teknologi.
c. Pengetahuan tentang teknologi informasi.
d. Pengetahuan tentang teknologi digital.
e. Pengetahuan tentang proses bisnis.
f. Pengetahuan dan/atau wawasan tentang teori,
referensi, metode dan instrument/tools teknis yang
relevan di bidang teknologi.
g. Pengetahuan tentang identifikasi dan mitigasi risiko
terkait pemanfaatan teknologi.
Skala Penilaian
Level Penjelasan Indikator Perilaku Asesi
1 Memiliki pengetahuan dasar terkait isu-isu strategis di
bidang perkembangan teknologi yang relevan bagi
korporasi.
DISTRIBUSI III
Page 150
-144-
2 Mampu memahami isu-isu strategis terkait jenis dan
fungsi teknologi yang relevan bagi korporasi.
3 Mampu melakukan kajian isu-isu strategis terkait
pemanfaatan teknologi baru yang relevan sehingga
menjamin percepatan eksekusi proses bisnis dan
meningkatkan kinerja korporasi secara signifikan.
4 Mampu menghasilkan terobosan terhadap efektivitas
implementasi pemanfaatan teknologi di korporasi secara
komprehensif dan memberikan value creation bagi
korporasi.
DISTRIBUSI III
Page 151
-145-
BAB III
KARAKTER (TRAITS)
DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
Traits (Personality Traits) merupakan pola karakteristik individu dalam berpikir,
menampilkan perasaan dan tindakan yang ditunjukkan saat mengalami
keberhasilan atau menghadapi tantangan.
Acuan untuk menilai Traits adalah the Five-Factor Model atau Big Five
Personality, yang paling umum digunakan dalam pengukuran kepribadian.
Definisi setiap Traits:
1. Openness
Definisi : Kecenderungan individu untuk menunjukkan ketertarikan
dan keterbukaan terhadap hal-hal baru, ide-ide dan
pengalaman serta keinginan untuk mempelajari sesuatu
yang baru.
2. Conscientiousness
Definisi : Kecenderungan individu untuk menampilkan tanggung
jawab, ketekunan, perilaku terorganisir, kehandalan dalam
mencapai tujuan, serta kepatuhan atas norma dan aturan
yang ada.
3. Extraversion
Definisi : Kecenderungan individu dalam memperoleh energi, dan
mengarahkan intensitas energi saat bersama dengan orang
lain, yang tercermin dalam tingkat kenyamanan seseorang
berinteraksi dengan orang lain.
4. Agreeableness
Definisi : Kecenderungan individu untuk menampilkan perilaku
kooperatif, sikap ramah tamah, empati, perhatian terhadap
kesejahteraan pihak lain dan rasa percaya.
DISTRIBUSI III
Page 152
-146-
5. Stress Tolerance
Definisi : Kecenderungan individu untuk menampilkan kestabilan
emosi dalam menghadapi tekanan dan/atau situasi tidak
pasti/tidak menentu.
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 153
-147-
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
KONTRAK MANAJEMEN
ANTARA
MENTERI BUMN/KUASA SELAKU PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT …/
KUASA PEMILIK MODAL PERUM …
DAN
CALON ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT …/PERUM …
TAHUN …
Pada hari ini, …, tanggal … bulan … tahun … (…-…-…), Calon Anggota Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT …/Perum … yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA, dan Menteri BUMN / Kuasa selaku Pemegang Saham
Perusahaan Perseroan (Persero) PT …/ Pemilik Modal Perum … yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA diangkat sebagai Direksi
maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat mengenai hal-hal
sebagai berikut:
Pasal 1
PIHAK PERTAMA bersedia menjalankan kepengurusan Perusahaan Perseroan
(Persero) PT …/Perum … dan berkewajiban untuk menerapkan serta
melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan.
Pasal 2
PIHAK PERTAMA berjanji akan mengupayakan pencapaian target-target
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT/Perum... tahun … tersebut
termasuk target-target Key Performance Indicators (KPI) maupun indikator
kinerja yang telah ditetapkan.
DISTRIBUSI III
Page 154
-148-
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyatakan tidak akan memanfaatkan perusahaan baik
secara langsung atau secara tidak langsung untuk kepentingan pribadi,
keluarga, dan golongan tertentu.
Pasal 4
PIHAK PERTAMA berkomitmen untuk menjaga independensi dalam mengambil
keputusan untuk sebaik-baiknya kepentingan perusahaan dan berkomitmen
akan melakukan pengungkapan benturan kepentingan sesegera mungkin
setelah terjadi situasi benturan kepentingan.
Pasal 5
PIHAK PERTAMA bersedia untuk diberhentikan sewaktu-waktu sebagai
Direktur PT/Perum … , apabila tidak dapat melaksanakan ketentuan dan
persyaratan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas dan/atau alasan
lainnya yang dinilai tepat oleh PIHAK KEDUA demi kepentingan dan tujuan
BUMN tanpa tuntutan apapun.
DISTRIBUSI III
Page 155
-149-
Demikian kontrak manajemen ini dibuat oleh para pihak dengan penuh
kesadaran dan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT …/PERUM …
…
Calon Direktur
PIHAK KEDUA
MENTERI BUMN/KUASA SELAKU PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT …/PEMILIK MODAL PERUM …
…
Menteri BUMN/Kuasa…
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 156
-150-
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian calon Direktur PT/PERUM ......
(yang selanjutnya disebut "Perusahaan"), dengan ini saya menyatakan dengan
sebenarnya, bahwa:
1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum
dinyatakan pailit;
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota dan/atau
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala
daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Saya tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi dapat menimbulkan
benturan kepentingan dengan BUMN;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau menduduki
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap;
6. Saya tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang
bersangkutan selama 2 (dua) periode;
7. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang
dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi).
DISTRIBUSI III
Page 157
-151-
Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya
tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya
nyatakan di sini dan akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata
maupun pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, tanggal..bulan..tahun..
Materai Rp10.000
(..............................)
SAKSI-SAKSI:
1.......................... : ........................
2.......................... : ........................
DISTRIBUSI III
Page 158
-152-
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :
Dalam rangka pengangkatan sebagai Direktur PT/PERUM .......... (yang
selanjutnya disebut “Perusahaan’’), dengan ini saya menyatakan dengan
sebenarnya, bahwa:
1. Saya akan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan Direktur, terhitung sejak saya diangkat menjadi
Direktur perusahaan.
2. Dalam hal saya tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatan saya sebagai
Direktur perusahaan berakhir pada batas waktu tersebut.
Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya
tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya
nyatakan di sini dan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun
pidana apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Jakarta, tanggal..bulan..tahun..
Materai Rp10.000
(.................................)
SAKSI-SAKSI :
1......................... : .....................
2......................... : .....................
DISTRIBUSI III
Page 159
-153-
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :
Dalam rangka penilaian persyaratan materiil terkait integritas calon Direktur
PT/PERUM ...... (yang selanjutnya disebut ‘’Perusahaan’’), dengan ini saya
menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:
No. Uraian Ya Tidak
1. Saya pernah melakukan pelanggaran hukum
terhadap ketentuan yang memiliki sanksi
pemberhentian pada organisasi di mana
sebelumnya/saat ini saya bekerja.
2. Saya pernah melakukan pelanggaran etika yang
berlaku pada organisasi di mana sebelumnya/saat ini
saya bekerja.
3. Saya pernah membantu atau turut serta tindak
pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Saya pernah melakukan nepotisme pada organisasi di
mana sebelumnya/saat ini saya bekerja.
5. Saya pernah melakukan kolusi pada organisasi di
mana sebelumnya/saat ini saya bekerja.
* berikan tanda (v) pada kolom yang sesuai dengan fakta/keadaan yang terjadi.
Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya
tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya
nyatakan di sini dan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun
pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya.
Jakarta, tanggal..bulan..tahun..
Materai Rp10.000
(.................................)
DISTRIBUSI III
Page 160
-154-
SAKSI-SAKSI :
1......................... : .....................
2......................... : .....................
DISTRIBUSI III
Page 161
-155-
SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)
DIREKSI
PT/PERUM ...............
Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Direktur PT/PERUM .....
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :
Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak
sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini
menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang
dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:
1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Direktur yang
diberikan oleh Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
2. Selama menjabat sebagai Direktur, menyatakan dengan sebenarnya bahwa
saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan
perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Direktur, tidak akan memanfaatkan posisi saya
pada perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya
sebagai Direktur sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau
mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini saya buat dengan sebenarnya
dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.
Jakarta, tanggal..bulan..tahun..
Direktur ............
Materai Rp10.000
(..............................)
DISTRIBUSI III
Page 162
-156-
SAKSI-SAKSI :
1.......................... : ........................
2.......................... : ........................
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 163
-157-
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Anggota Dewan Komisaris
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal
calon anggota Dewan Komisaris PT …… (yang selanjutnya disebutkan
‘’Perusahaan’’), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:
1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pernyataan ini dibuat, tidak pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan/Perum dinyatakan pailit;
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala
daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau
Dewan Pengawas pada 2 (dua) BUMN/Perusahaan;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi dapat menimbulkan
benturan kepentingan dengan BUMN;
6. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau menduduki
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
DISTRIBUSI III
Page 164
-158-
7. Saya tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang
bersangkutan selama 2 (dua) periode;
8. Saya tidak sedang berstatus sebagai karyawan pada BUMN;
9. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang
dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris).
Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya
tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya
nyatakan di sini dan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun
pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, tanggal…bulan…tahun...
*) Apabila yang bersangkutan menjabat
sebagaimana dimaksud butir 4, 5, dan Materai Rp10.000
6, maka yang bersangkutan
menandatangani surat pernyataan (…………………..)
bersedia mengundurkan diri dari
jabatan tersebut jika terpilih sebagai
anggota Dewan Komisaris.
SAKSI-SAKSI:
1……………….: _ _ _ _ _ _
2……………….: ______
DISTRIBUSI III
Page 165
-159-
Anggota Dewan Pengawas
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian kelayakan dan kepatutan bakal
calon anggota Dewan Pengawas Perum …… (yang selanjutnya disebutkan
‘’Perusahaan’’), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:
1. Saya cakap melakukan perbuatan hukum dan saya tidak pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan
Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu
Perseroan/Perum dinyatakan pailit;
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Saya bukan pengurus partai politik dan/atau calon/anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Saya tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala
daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
4. Saya tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau
Dewan Pengawas pada 2 (dua) BUMN/Perusahaan;
5. Saya tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi dapat menimbulkan
benturan kepentingan dengan BUMN;
6. Saya tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN,
badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau menduduki
jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk
dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Pengawas;
7. Saya tidak menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas pada BUMN yang
bersangkutan selama 2 (dua) periode;
8. Saya tidak sedang berstatus sebagai karyawan pada BUMN;
9. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang
dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris).
DISTRIBUSI III
Page 166
-160-
Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya
tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya
nyatakan di sini dan akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata
maupun pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, tanggal..bulan..tahun..
*) Apabila yang bersangkutan
menjabat sebagaimana dimaksud Materai Rp10.000
butir 4, 5, dan 6, maka yang
bersangkutan menandatangani (…………………..)
surat pernyataan bersedia
mengundurkan diri dari jabatan
tersebut jika terpilih sebagai
anggota Dewan Komisaris.
SAKSI-SAKSI:
1……………….: _ _ _ _ _ _
2……………….: _____
_
MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 167
-161-
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :
Dalam rangka penilaian persyaratan materiil terkait integritas calon anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT/Perum ….. (yang selanjutnya disebutkan
“Perusahaan”), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:
No. Uraian Ya Tidak
1. Saya pernah melakukan pelanggaran hukum
terhadap ketentuan yang memiliki sanksi
pemberhentian pada organisasi di mana
sebelumnya/saat ini saya bekerja.
2. Saya pernah melakukan pelanggaran etika yang
berlaku pada organisasi di mana sebelumnya/saat
ini saya bekerja.
3. Saya pernah membantu atau turut serta dalam
tindak pidana yang merugikan keuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Saya pernah melakukan nepotisme pada
organisasi di mana sebelumnya/saat ini saya
bekerja.
5. Saya pernah melakukan kolusi pada organisasi di
mana sebelumnya/saat ini saya bekerja.
*berikan tanda (ü) pada kolom yang sesuai dengan fakta/keadaan yang terjadi.
DISTRIBUSI III
Page 168
-162-
Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan dengan sebenar-benarnya
tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apa pun. Dengan demikian, saya
akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang saya
nyatakan di sini dan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun
pidana apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan
sebenarnya.
Jakarta, tanggal…bulan…tahun…
Materai Rp10.000
(…………………….)
SAKSI-SAKSI:
1……………….: _ _ _ _ _ _
2……………….: ______
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 169
-163-
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris
SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)
KOMISARIS UTAMA/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PT……(PERSERO)
Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan
Komisaris PT…..(Persero)
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :
Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak
sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini
menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang
dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:
1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris
Utama/Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Negara
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris,
menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang
memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris,
tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan
kerabat, maupun golongan tertentu;
DISTRIBUSI III
Page 170
-164-
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya
sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu, dan
tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan
dengan pemberhentian tersebut;
5. Akan mengundurkan diri atau menerima keputusan sehubungan dengan
pemberhentian saya sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris,
apabila saya tidak lagi menjabat sebagai ……. dan/atau saya telah pensiun
sebagai Aparatur Sipil Negara. (klausul ini hanya berlaku terhadap calon
anggota Dewan Komisaris yang merupakan penugasan dari
instansi/lembaga terkait)
Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenarnya dan
dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.
Jakarta, tanggal…bulan…tahun…
KOMISARIS UTAMA/ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS PT……
(PERSERO)
Materai Rp10.000
(..............................)
SAKSI-SAKSI:
1………………: _ _ _ _ _ _
2………………: ______
DISTRIBUSI III
Page 171
-165-
Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas
SURAT PERNYATAAN
(LETTER OF UNDERTAKING)
KETUA DEWAN PENGAWAS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUM ……..
Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota
Dewan Pengawas Perum…..
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Keterangan tentang identitas :
Alamat tetap :
Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak
sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini
menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang
dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:
1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Ketua Dewan
Pengawas/Anggota Dewan Pengawas yang diberikan oleh Pemilik Modal
dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran
Dasar perusahaan.
2. Selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan
Pengawas, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi
yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan perusahaan.
3. Selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan
Pengawas, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada perusahaan ini, baik
secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi,
keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya
sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan Pengawas sewaktu-waktu,
dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan
dengan pemberhentian tersebut;
DISTRIBUSI III
Page 172
-166-
5. Akan mengundurkan diri atau menerima keputusan sehubungan dengan
pemberhentian saya sebagai Ketua Dewan Pengawas/Anggota Dewan
Pengawas, apabila saya tidak lagi menjabat sebagai ……. Dan/atau saya
telah pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara. (klausul ini hanya berlaku
terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang merupakan penugasan dari
instansi/lembaga terkait)
Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sebenernya dan
dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.
Jakarta, tanggal…bulan…tahun…
KETUA DEWAN PENGAWAS/
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUM…..
Materai Rp10.000
(..............................)
SAKSI-SAKSI:
1………………: _ _ _ _ _ _
2………………: ______
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 173
-167-
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
FORMULIR PENILAIAN
CALON ANGGOTA DIREKSI ANAK PERUSAHAAN
Nama Bakal Calon : ………………………………….
Nilai
No. Persyaratan Bobot Nilai Keterangan
Tertimbang
A Keahlian 20%
1. memiliki
pengetahuan yang
memadai di bidang 5%
usaha perusahaan
yang bersangkutan
2. memiliki pemahaman
terhadap manajemen
5%
dan tata kelola
perusahaan
3. memiliki
kemampuan untuk
merumuskan dan
melaksanakan
10%
kebijakan strategis
dalam rangka
pengembangan
perusahaan
Integritas 10%
1. tidak pernah terlibat
dalam perbuatan
B
yang dikategorikan 5%
dapat memberikan
keuntungan secara
DISTRIBUSI III
Page 174
-168-
melawan hukum
kepada yang
bersangkutan
dan/atau pihak lain
sebelum pencalonan
(berperilaku tidak
baik
2. tidak pernah terlibat
dalam perbuatan
yang dapat
dikategorikan
sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan
5%
yang berkaitan
dengan prinsip-
prinsip pengurusan
perusahaan yang
sehat (berperilaku
tidak baik)
C Kepemimpinan 20%
1. mampu
memformulasikan
dan 5%
mengartikulasikan
visi perusahaan
2. mampu
mengarahkan
pejabat dan
karyawan
perusahaan agar 5%
mampu melakukan
sesuatu untuk
mewujudkan tujuan
perusahaan
3. mampu
10%
membangkitkan
DISTRIBUSI III
Page 175
-169-
semangat (memberi
energi baru) dan
memberikan motivasi
kepada pejabat dan
karyawan
perusahaan untuk
mampu mewujudkan
tujuan perusahaan
D Pengalaman 30%
E Jujur 5%
F Perilaku yang baik 5%
Memiliki dedikasi yang
tinggi untuk
memajukan dan
G 10%
mengembangkan
perusahaan yang
bersangkutan
JUMLAH 100%
Tempat/tanggal :
Penilai
ttd
(…………………..)
MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 176
-170-
LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
FORMULIR PENILAIAN
CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN
Nama Bakal Calon :……………………………..
No Persyaratan Bobot Nilai Nilai Keterangan
Tertimbang
A Keahlian 40%
1. tidak pernah terlibat 15%
dalam perbuatan
rekayasa dan praktek-
praktek menyimpang
pada tempat yang
bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan
(berbuat tidak jujur)
2. tidak pernah terlibat 5%
dalam perbuatan cidera
janji yang dapat
dikategorikan tidak
memenuhi komitmen
yang telah disepakati
pada tempat yang
bersangkutan bekerja
sebelum pencalonan
(berperilaku tidak baik)
3. tidak pernah terlibat 10%
dalam perbuatan yang
dikategorikan dapat
DISTRIBUSI III
Page 177
-171-
memberikan keuntungan
secara melawan hukum
kepada yang
bersangkutan dan/atau
pihak lain sebelum
pencalonan (berperilaku
tidak baik)
4. tidak pernah terlibat 10%
dalam perbuatan yang
dapat dikategorikan
sebagai pelanggaran
terhadap ketentuan yang
berkaitan dengan
prinsip-prinsip
pengurusan perusahaan
yang sehat (berperilaku
tidak baik)
B. Dedikasi 15%
C. Memahami masalah- 15%
masalah manajemen
perusahaan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi
manajemen
D. Memiliki pengetahuan 10%
yang memadai di bidang
usaha perusahaan di mana
yang bersangkutan
dicalonkan
E. Dapat menyediakan waktu 10%
yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya
F. Memiliki kemauan yang 10%
kuat (antusias) untuk
memajukan dan
mengembangkan
perusahaan di mana yang
DISTRIBUSI III
Page 178
-172-
bersangkutan dicalonkan
Jumlah 100%
Tempat/tanggal :
Penilai
ttd
(……………………)
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Page 179
-173-
LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA
MILIK NEGARA
NOMOR PER-3/MBU/03/2023
TENTANG ORGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TABEL FORMULIR ISIAN
Keputusan RUPS/Menteri BUMN
tentang
Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
PT/Perum ……….
A. Penghasilan Direksi
No. Jenis Penghasilan Keputusan Keterangan
RUPS/Menteri
(Rp)
1. Gaji
2. Tunjangan
a. Tunjangan hari raya
b. Tunjangan perumahan Lokasi:
Ibu Kota
Negara/Ibu Kota
Provinsi/Wilayah
Kabupaten/Kota
madya
c. Asuransi purna jabatan
3. Fasilitas
a. Kendaraan
b. Kesehatan
c. Bantuan hukum
4. Tantiem/Insentif
Kinerja/Insentif Khusus
5. Insentif Jangka Panjang (Long
Term Incentive)
DISTRIBUSI III
Page 180
-174-
B. Penghasilan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas
No. Jenis Penghasilan Keputusan Keterangan
RUPS/Menteri
1. Honorarium
2. Tunjangan
a. Tunjangan hari raya
b. Tunjangan transportasi
c. Asuransi purna jabatan
3. Fasilitas
a. Kesehatan
b. Bantuan hukum
4. Tantiem/Insentif
Kinerja/Insenstif Khusus
5. Insentif Jangka Panjang (Long
Term Incentive)
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ERICK THOHIR
DISTRIBUSI III
Names mentioned 43 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Angkasa Pura Indonesia
· Nama Emiten
p.1 ×3
unresolved
org
PT Angkasa Pura Indonesia Bidang
p.1
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Material
p.1
unresolved
org
Milik Negara
p.2 ×57
unresolved
org
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI
p.7
unresolved
org
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
p.7 ×12
unresolved
org
Milik Negara dan Anak Perusahaan
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.8 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.9
unresolved
org
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
p.9
unresolved
org
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
p.9 ×3
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
p.9 ×34
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.10 ×27
unresolved
org
Menteri BUMN I dan Wakil Menteri BUMN II
p.11
unresolved
org
Kementerian BUMN. DISTRIBUSI III
p.12
unresolved
person
Organ Pendukung
· Komisaris
p.17 ×5
unresolved
person
Pengecualian Untuk Calon
· Komisaris
p.25
unresolved
org
Kementerian BUMN. Bagian Keempat Pengklasifikasian Talenta
p.31
unresolved
org
Milik Negara Berbasis Teknologi Informasi
p.33
unresolved
org
Menteri BUMN
p.38 ×6
unresolved
org
Milik Negara Paragraf
p.40 ×4
unresolved
org
Kementerian BUMN. BAB V TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI
p.45
unresolved
person
Bakal Calon
· Komisaris
p.49
unresolved
—
penolakan,
p.58
unresolved
—
Menteri
· Pemegang Saham
p.61 ×3
unresolved
person
Persero
· Komisaris
p.84
unresolved
org
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
p.90
unresolved
org
Penyelenggara Jaminan Sosial
p.92
unresolved
person
Sekretariat
· Komisaris
p.109 ×6
unresolved
person
Tugas Sekretariat
· Komisaris
p.110
unresolved
org
Milik Negara DISTRIBUSI III
p.112
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik
p.131 ×2
unresolved
org
Milik DISTRIBUSI III
p.131
unresolved
org
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
p.135
unresolved
org
Kota Provinsi
p.179
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
3754 ms
12 Sep 2026 22:54
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2025-01-24',
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai',
'issuer_ticker': '',
'jenis': 'Perubahan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura Indonesia 3.',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Laporan Perubahan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura Indonesia'}