Back to announcement
20250120_BUKA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31846785_lamp1.pdf
Other Text extracted BUKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Jakarta, 20 Januari / January 2025
No: 792/BL/CORSEC/SURAT/I/2025
Kepada Yth./To :
Bursa Efek Indonesia (“BEI”)/ Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
Gedung BEI, Tower I, Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta
U.P.:
Adi Pratomo Haryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2
Perihal: Tanggapan terhadap Subject: Responses to Request for
Permintaan Penjelasan atas Clarification on the News in Mass Media
Pemberitaan di Media Massa
Merujuk kepada Lampiran Surat BEI No. S- With reference to IDX Letter No. S-
00554/BEI.PP2/01-2025 tertanggal 17 Januari 00554/BEI.PP2/01-2025 dated 17 January
2025 (“Surat BEI”) terkait Permintaan 2025 (“IDX Letter”) regarding the Request for
Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa, Clarification on the News in Mass Media, PT
bersama ini PT BUKALAPAK.COM Tbk BUKALAPAK.COM Tbk (the “Company”)
(“Perseroan”) menyampaikan tanggapan would like to provide the following responses:
sebagai berikut:
1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut. 1. Clarification regarding the accuracy of the
news.
Sehubungan dengan adanya pemberitaan In relation to the media coverage regarding
dari media massa terkait Gugatan Pailit PT the Bankruptcy Lawsuit filed by PT
Harmas Jalasveva against PT
Harmas Jalesveva kepada PT
Bukalapak.com Tbk on January 14th, 2025,
Bukalapak.com Tbk pada tanggal 14 Januari the Company is requested to provide a
2025, agar Perseroan klarifikasi: clarification:
a. Latar belakang adanya gugatan pailit a. The background leading to the filing of
dari pihak pemohon PT Harmas the bankruptcy lawsuit by the
Jalesveva petitioner, PT Harmas Jalesveva.
Tanggapan:
Response:
Pertama-tama perlu kami jelaskan First and foremost, we would like to
bahwa yang diajukan oleh PT Harmas clarify that what has been filed by PT
Jalasveva (“Harmas”) adalah Harmas Jalasveva (“Harmas”) is a
permohonan Penundaan Kewajiban petition for Suspension of Debt
Pembayaran Utang (“Permohonan Payment Obligations (“PKPU
PKPU”) bukan gugatan pailit. Hal ini Petition”), not a bankruptcy lawsuit.
sesuai dengan informasi yang dimuat This is in accordance with the
oleh Sistem Informasi Penelusuran information available in the Central
Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta District Court’s Case
Pusat dan terdaftar dengan nomor Information System, which is
perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN registered under case number
Niaga Jkt.Pst.
Page 2
Permohonan PKPU ini diajukan oleh 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga
Harmas, yang mengklaim bahwa Jkt.Pst.
Perseroan memiliki utang berdasarkan This PKPU Petition has been filed by
Harmas, which claims that the
Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024
Company has outstanding debts based
(“Putusan”), yang mana saat ini on the Cassation Decision No. 2461
Perseroan telah mengajukan upaya K/PDT/2024 ("Court Decision"). The
hukum Peninjauan Kembali di Company has currently filed for a
Mahkamah Agung atas Putusan Judicial Review of the Court Decision
tersebut. with the Supreme Court.
The Company believes that the PKPU
Perseroan berpendapat bahwa
Petition is inappropriate, as it is based
Permohonan PKPU tidak tepat, on a purely civil dispute, which falls
mengingat Permohonan PKPU yang under the jurisdiction of the South
diajukan didasarkan pada Jakarta District Court and general civil
permasalahan sengketa perdata murni procedural law. However, the PKPU
yang merupakan ranah Pengadilan Petition was submitted through the
Central Jakarta Commercial Court.
Negeri Jakarta Selatan dan Hukum
Acara Perdata Umum, sementara Furthermore, the Company’s position
Pengajuan Permohonan PKPU yang is not correctly represented if it is
diajukan oleh Harmas diajukan classified as a debtor with overdue
melalui Pengadilan Niaga Jakarta debts that are due for collection, based
Pusat. on a civil dispute that is still under
Judicial Review. The Company also has
no outstanding obligations, either to
Selain itu, kedudukan Perseroan tidak Harmas as the petitioner or to any
tepat jika dikatakan sebagai Debitor other creditors. Therefore, it is
yang memiliki utang yang sudah jatuh incorrect to classify the Company as a
waktu dan dapat ditagih dengan dalil debtor.
yang mendasarkan pada sengketa
perdata murni yang masih dalam As disclosed in the Company’s financial
proses Peninjauan Kembali. Perseroan statements, this issue originally
juga tidak memiliki kewajiban yang stemmed from the agreement to lease 12
belum terselesaikan baik kepada floors of the One Belpark Building
Harmas selaku Pemohon PKPU, between the Company and Harmas, as
maupun kewajiban yang belum outlined in the Letter of Intent (LoI)
terselesaikan lainnya terhadap signed in December 2017. However, in
Kreditor lain. Sehingga, tidak tepat jika
the subsequent process, Harmas
informed the Company that it was
Perseroan dikualifikasikan sebagai
unable to continue its operations, as in
Debitor.
June 2018, Harmas was filed for a
Suspension of Debt Payment Obligation
Seperti telah diungkapkan dalam (PKPU) by its creditors.
laporan keuangan Perseroan,
persoalan ini sesungguhnya berawal
dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Due to Harmas’ failure to deliver the
Gedung One Belpark antara Perseroan leased premises in One Belpark
dan Harmas, seperti tertuang dalam Building, the Company issued a formal
Letter of Intent (LoI) yang notice demanding the return of the
ditandatangani pada Desember 2017. booking deposit for base rent and
Namun dalam proses selanjutnya, service charges. However, Harmas did
Harmas mengabarkan kepada
Page 3
Perseroan tidak dapat melanjutkan not comply and instead filed a lawsuit
operasinya, karena pada Juni 2018 against the Company. The legal
Harmas telah digugat PKPU oleh para resolution of this matter is currently still
Krediturnya. under review by the Supreme Court
through a Judicial Review.
Atas kegagalan Harmas menyerahkan
Furthermore, on January 10, 2025,
ruang Gedung One Belpark yang
semula akan disewakan, Perseroan Harmas filed a PKPU petition with the
mengajukan somasi kepada Harmas Central Jakarta Commercial Court.
untuk pengembalian booking deposit
base rent dan booking deposit service
charge. Namun, Harmas tidak
memenuhinya, bahkan mengajukan
gugatan terhadap Perseroan.
Penyelesaian hukum atas kasus ini
hingga kini masih dalam proses
Peninjauan Kembali di Mahkamah
Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025,
Harmas mengajukan Permohonan
PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat.
b. Nilai gugatan atas permohonan Pailit b. The value of the bankruptcy petition
oleh PT Harmas Jalesveva dan filed by PT Harmas Jalesveva, and its
asesmen tingkat materialitasnya assessment of materiality in relation to
the Company's equity based on Article
terhadap ekuitas Perseroan
3, Paragraph 1 of POJK No. 17 of 2024
berdasarkan pasal 3 ayat 1 POJK 17 on Material Transactions and Business
tahun 2024 tentang Transaksi Material Activity Changes, which states: "A
dan Perubahan Kegiatan Usaha yaitu transaction is categorized as a
Suatu transaksi dikategorikan sebagai Material Transaction if the transaction
Transaksi Material apabila nilai value is equal to or greater than 20%
transaksi sama dengan 20% (dua puluh (twenty percent) of the equity of a
public company."
persen) atau lebih dari ekuitas
Perusahaan Terbuka. Response:
Referring to Article 3 Paragraph 1 of
Tanggapan: POJK No. 17 of 2024 on Material
Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Transactions and Business Activity
POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Changes, the value of the PKPU petition
Material dan Perubahan Kegiatan filed by Harmas is below 20% of the
Usaha, gugatan PKPU Harmas, Company's equity and therefore does
memiliki nilai di bawah 20% dari not constitute a material transaction.
ekuitas Perseroan sehingga
Permohonan PKPU bukan merupakan
suatu transaksi material.
c. Alasan Perseroan tidak melakukan c. The reason the Company did not
Keterbukaan Informasi atas status disclose information regarding the
hukum gugatan pailit, mengingat legal status of the bankruptcy lawsuit
in accordance with Article 3 of
berdasarkan pada pasal 3 POJK 26
Financial Services Authority
tahun 2017 tentang Keterbukaan Regulation (POJK) No. 26 of 2017 on
Informasi bagi Emiten atau Information Disclosure for Issuers or
Page 4
Perusahaan Publik yang Dimohonkan Public Companies subject to a
Pernyataan Pailit bahwa Dalam hal Bankruptcy Petition, which stipulates
Emiten atau Perusahaan Publik that if an Issuer or Public Company is
brought before the court for a
diajukan ke pengadilan untuk
bankruptcy petition, the Issuer or
dimohonkan pernyataan pailit, Emiten Public Company is required to report
atau Perusahaan Publik wajib this to the Financial Services Authority
menyampaikan laporan mengenai hal and the Stock Exchange where the
tersebut kepada Otoritas Jasa Issuer’s or Public Company's securities
Keuangan dan Bursa Efek dimana Efek are listed, as soon as possible and no
Emiten atau Perusahaan Publik later than 2 (two) business days from
the time the Issuer or Public Company
tercatat,sesegera mungkin paling
becomes aware of the bankruptcy
lambat 2 (dua) hari kerja sejak Emiten petition.
atau Perusahaan Publik mengetahui
adanya permohonan pernyataan pailit. Additionally, according to IDX
Regulation I-E on Information
Selain itu, berdasarkan Peraturan BEI Disclosure Obligations, Clause III.2.1, a
Listed Company is required to disclose
I-E tentang Kewajiban Penyampaian
incidental reports to the public
Informasi klausula III.2.1 bahwa regarding matters related to the Listed
Perusahaan Tercatat Wajib Company and/or its subsidiaries,
menyampaikan laporan insidental whose financial statements are
kepada publik mengenai hal-hal yang consolidated with those of the Listed
berkaitan dengan Perusahaan Tercatat Company, and/or its parent company,
dan/atau anak perusahaan yang which may affect the price of the Listed
Company’s securities and/or investors’
laporan keuangannya dikonsolidasikan investment decisions. This report must
dengan laporan keuangan Perusahaan be made as soon as possible, and no
Tercatat dan/atau induk perusahaan later than 2 (two) Trading Days after
yang dapat mempengaruhi harga Efek the occurrence of such events, unless
Perusahaan Tercatat dan/atau otherwise regulated by Financial
keputusan investasi pemodal, sesegera Services Authority regulations,
including: III.2.1.5. The filing of a
mungkin paling lambat 2 (dua) Hari
bankruptcy petition or a Petition for
Bursa setelah terjadinya hal-hal Suspension of Debt Payment
tersebut kecuali diatur lain dalam Obligations (PKPU), whether filed by
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, the Listed Company itself, creditors, or
antara lain: III.2.1.5. Adanya relevant authorities, in accordance
permohonan pailit atau Penundaan with applicable laws and regulations,
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), including any developments during the
legal process related to the bankruptcy
baik yang diajukan oleh Perusahaan
or PKPU petition, as well as any
Tercatat sendiri maupun oleh kreditur important matters or court rulings
atau oleh instansi yang berwenang, related to the judicial process, as
sesuai dengan peraturan perundang- stipulated in Financial Services
undangan yang berlaku, termasuk Authority Regulation No.
perkembangan yang terjadi selama 26/POJK.04/2017 on Information
proses peradilan yang berkaitan Disclosure for Issuers or Public
Companies subject to a Bankruptcy
dengan permohonan pailit atau
Petition.
penundaan PKPU tersebut dan semua
hal-hal penting atau penetapan
peradilan yang berkaitan dengan
Page 5
proses pengadilan tersebut termasuk Response:
sebagaimana yang dimaksud dalam We would like to clarify that what has
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan been filed by Harmas is a PKPU
Petition, not a bankruptcy lawsuit.
Nomor 26/POJK.04/2017 tentang
Therefore, the Company is of the view
Keterbukaan Informasi Bagi Emiten that this matter is not subject to POJK
atau Perusahaan Publik yang No. 26 of 2017 on Information
Dimohonkan Pernyataan Pailit. Disclosure for Issuers or Public
Companies subject to a Bankruptcy
Tanggapan: Petition. In connection with the IDX
Perlu kami jelaskan bahwa yang Regulation I-E on Information
diajukan oleh Harmas adalah Disclosure Obligation, the Company
has disclosed the required information
Permohonan PKPU bukan gugatan on January 17, 2025.
pailit. Oleh karena itu, Perseroan
berpendapat bahwa hal ini tidak Additionally, the Company is of the
tunduk pada POJK No. 26 Tahun 2017 opinion that the PKPU Petition filed by
tentang Keterbukaan Informasi bagi Harmas is inappropriate, as the PKPU
Emiten atau Perusahaan Publik yang petition is based on a purely civil
Dimohonkan Pernyataan Pailit. dispute, which falls under the
Sehubungan dengan Peraturan BEI I- jurisdiction of the South Jakarta
E tentang Kewajiban Penyampaian District Court and the General Civil
Procedure Law, whereas the PKPU
Informasi, Perseroan telah
Petition was filed through the Central
menyampaikan keterbukaan
Jakarta Commercial Court.
informasi pada tanggal 17 Januari
Furthermore, the Company’s position
2025.
is not correctly represented if it is
classified as a debtor with overdue
Sebagai tambahan, Perseroan
debts that are due for collection, based
berpendapat bahwa Permohonan on a civil dispute that is still under
PKPU yang diajukan oleh Harmas Judicial Review.
tidak tepat, mengingat Permohonan
PKPU yang diajukan didasarkan pada
permasalahan sengketa perdata
murni yang merupakan ranah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dan ranah Hukum Acara Perdata
Umum, sementara Permohonan
PKPU diajukan melalui Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat. Selain itu,
kedudukan Perseroan tidak tepat jika
dikatakan sebagai debitor yang
memiliki utang yang sudah jatuh
waktu dan dapat ditagih dengan dalil
yang mendasarkan pada sengketa
perdata murni yang masih dalam
proses Peninjauan Kembali.
d. Upaya-upaya yang telah dilakukan d. The actions that have been taken by the
Perseroan dan rencana Perseroan Company and the Company’s plan to
dalam menyelesaikan kasus hukum resolve the legal case regarding the
bankruptcy lawsuit.
gugatan pailit tersebut.
Page 6
Tanggapan: Response:
Saat ini, Perseroan tengah The Company is currently preparing a
mempersiapkan jawaban keberatan atas formal objection to the PKPU Petition
filed by Harmas. The Company is
Permohonan PKPU tersebut. Perseroan
confident that this legal process will
optimis bahwa proses hukum ini akan proceed fairly and objectively, in
berjalan secara adil dan objektif sesuai accordance with applicable
dengan peraturan yang berlaku. regulations. The Company has
Perseroan telah menunjuk kuasa hukum appointed legal counsel to handle this
untuk menangani perkara ini dan matter and ensure that the Company’s
memastikan hak-hak Perseroan rights are protected throughout the
ongoing legal proceedings.
dilindungi dalam proses hukum yang
Additionally, the Company is
sedang berlangsung. Perseroan juga preparing further legal actions to
tengah mempersiapkan langkah-langkah resolve this issue professionally.
hukum lanjutan untuk menyelesaikan
persoalan ini secara professional.
e. Dampak gugatan pailit terhadap kinerja e. The impact of the PKPU Petition on the
operasional dan keuangan Perseroan. Company’s operational and financial
performance.
Tanggapan:
Response:
Permohonan PKPU tersebut tidak
This PKPU Petition does not affect the
mempengaruhi operasional Perseroan. Company’s operations. The Company
Perseroan tetap menjalankan kegiatan continues to conduct its business as
bisnis seperti biasa, memberikan usual, providing the best service to
pelayanan terbaik kepada pelanggan, customers, business partners, and
mitra usaha, dan pemangku kepentingan other stakeholders.
lainnya.
Regarding the Company’s financial
condition, the Company affirms that it
Terkait kondisi keuangan Perseroan, maintains a healthy financial position
Perseroan menegaskan bahwa Perseroan and has the ability to meet its financial
memiliki kondisi keuangan yang sehat, obligations. The claims made in the
dan kemampuan untuk memenuhi PKPU Petition filed by Harmas do not
kewajiban finansialnya. Klaim dalam reflect the Company’s overall financial
Permohonan PKPU yang diajukan oleh situation.
Harmas ini tidak mencerminkan kondisi
As such, there has been no material
keuangan Perseroan secara keseluruhan. direct impact on the Company’s
operations or finances as a result of this
Dengan demikian, tidak ada dampak legal case.
material yang dirasakan secara langsung
terhadap kinerja operasional dan The Company is also committed to
keuangan Perseroan atas kasus hukum maintaining operational stability and
legal compliance by strengthening
tersebut.
internal policies and conducting
regular evaluations of operational
processes to prevent potential legal
issues and ensure the continuity of the
Company’s operations.
Page 7
f. Pertimbangan Perseroan tidak f. The Company’s consideration for not
menyelesaikan masalah ini dengan resolving this matter promptly before
segera sebelum adanya permohonan the bankruptcy petition was filed?
pailit.
Response:
We would like to clarify that what has
Tanggapan: been filed by Harmas is a PKPU
Perlu kami jelaskan bahwa yang Petition, not a bankruptcy lawsuit. For
diajukan oleh Harmas adalah clarification, the Company has been
Permohonan PKPU bukan gugatan attempting to resolve this matter
pailit. Sebagai klarifikasi, Perseroan through the Judicial Review process
telah berupaya untuk menyelesaikan since October 14, 2024, as a legal action
masalah ini melalui proses Peninjauan concerning the Cassation Ruling No.
Kembali sejak tanggal 14 Oktober 2024 2461 K/PDT/2024, which arises from
sebagai langkah hukum terhadap the pure civil dispute.
masalah atau Putusan Kasasi No. 2461
K/PDT/2024 yang berasal dari
sengketa perdata murni tersebut.
Selain itu, kami mengingatkan Perseroan Furthermore, we remind the Company to
untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan fulfill its obligations in accordance with the
POJK 26 tahun 2017 tentang Keterbukaan POJK 26 of 2017 concerning Information
Disclosure for Issuers or Public Companies
Informasi bagi Emiten atau Perusahaan
subject to a Bankruptcy Petition, in the
Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit event that an Issuer or Public Company is
bahwa Dalam hal Emiten atau Perusahaan brought before the court to request a
Publik diajukan ke pengadilan untuk bankruptcy declaration, as well as the IDX
dimohonkan pernyataan pailit dan Peraturan Regulation I-E on Information Disclosure
Bursa I-E tentang Kewajiban Penyampaian Obligations.
Informasi.
Response:
We would like to clarify that what has been
Tanggapan: filed by Harmas is a PKPU Petition, not a
Perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan bankruptcy lawsuit. Therefore, the
oleh Harmas adalah Permohonan PKPU Company is of the view that this matter is
bukan gugatan pailit. Oleh karena itu, not subject to POJK No. 26 of 2017 on
Perseroan berpendapat bahwa hal ini tidak Information Disclosure for Issuers or Public
tunduk pada POJK No. 26 Tahun 2017 Companies subject to a Bankruptcy
tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten Petition. In connection with the IDX
Regulation I-E on Information Disclosure
atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan
Obligation, the Company has disclosed the
Pernyataan Pailit. Sehubungan dengan required information on January 17, 2025.
Peraturan BEI I-E tentang Kewajiban
Penyampaian Informasi, Perseroan telah
menyampaikan keterbukaan informasi pada
tanggal 17 Januari 2025.
2. Informasi/kejadian penting lainnya yang 2. Information/ other important events that
material dan dapat mempengaruhi are material and could affect the
kelangsungan hidup Perseroan serta dapat sustainability of the Company and the price
of the Company's shares that have not been
mempengaruhi harga saham perusahaan.
disclosed to the public.
Page 8
Tanggapan: Response:
Tidak ada informasi /kejadian penting There are no additional information /other
important events that are material and
lainnya yang material dan dapat
could
mempengaruhi kelangsungan hidup affect the sustainability of the Company
Perseroan serta dapat mempengaruhi harga and
saham Perseroan yang belum diungkapkan the price of the Company's shares that have
kepada publik. not been disclosed to the public.
Demikian kami sampaikan. Atas Now therefore, we thank you for your
perhatiannya kami mengucapkan terima attention.
kasih.
Hormat kami/ Sincerely,
PT BUKALAPAK.COM Tbk
Cut Fika Lutfi
Sekretaris Perusahaan/
Corporate Secretary
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1
unresolved
org
COM Tbk
p.1 ×3
unresolved
org
PT Harmas
p.1 ×4
unresolved
org
PT Harmas Jalesveva. Tanggapan
p.1
unresolved
org
PT Jalasveva
p.1
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.1
unresolved
org
Mahkamah Agung
p.2 ×2
unresolved
org
District Court
p.2
unresolved
org
Pengadilan Niaga
p.2
unresolved
org
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
p.3
unresolved
org
PT Harmas Jalesveva
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.