Back to announcement
20250120_BBTN_Laporan Informasi dan Fakta Material_31846694_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
DEFINISI
RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN POS – POS
LAPORAN LABA RUGI
Dalam Jutaan Rupiah
Di dalam Rancangan Pengambilalihan ini, kata dan ungkapan berikut memiliki Des 2023 Des 2022 Des 2021
arti sebagai berikut kecuali konteksnya menentukan lain: PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan pengelolaan dana oleh bank
Akta Pengambilalihan berarti akta Pengambilalihan yang ditanda-
tangani oleh dan antara BVIS dan BTN sebagai mudharib
(sebagaimana didefinisikan di bawah) di Pendapatan dari jual beli murabahah 23.003 11.318 20.817
hadapan Notaris sesuai dengan Undang- Pendapatan dari bagi hasil - -
Undang Perseroan Terbatas. Musyarakah 39.237 23.070 40.693
Mudharabah 1.689 88 246
BNRI berarti Berita Negara Republik Indonesia. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk PT BANK VICTORIA SYARIAH Pendapatan dari ijarah – bersih 11.617 46 117
BTN berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Menara BTN Gedung Graha BIP Lantai 5 Pendapatan usaha utama lainnya 83.387 41.960 51.946
Tbk, suatu perseroan terbatas publik yang Jalan Gajah Mada No. 1 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jumlah pendapatan pengelolaan dana
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan oleh Bank sebagai mudharib 158.933 76.482 113.818
Indonesia yang berkedudukan di Jakarta serta Telp. (021) 6332666, 6336789 Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting)
melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan Hak pihak ketiga atas bagi hasil
layanan perbankan. dana syirkah temporer (60.277) (39.152) (68.364)
RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI (“RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN”) DIPERSIAPKAN SECARA Hak bagi hasil milik Bank 98.656 37.330 45.454
BVIC berarti PT Bank Victoria International Tbk, BERSAMA-SAMA OLEH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK (“BTN”) DAN PT BANK VICTORIA SYARIAH (“BVIS”)
suatu perseroan terbatas publik yang didirikan PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN YANG DIUSULKAN SAMPAI DENGAN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 100% Pendapatan operasional lainnya 10.328 21.291 27.888
berdasarkan hukum Negara Republik SAHAM DARI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM BVIS, YANG AKAN MENGAKIBATKAN BTN
Indonesia yang berkedudukan di Jakarta serta JUMLAH PENDAPATAN 108.984 58.621 73.342
melakukan kegiatan usaha di bidang jasa dan
MEMILIKI SAMPAI DENGAN SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR 100% SAHAM DARI SELURUH SAHAM YANG DITEMPATKAN
layanan perbankan. DAN DISETOR PENUH DALAM BVIS BEBAN OPERASIONAL LAINNYA
Beban umum dan administrasi (20.505) (12.899) (17.424)
BVIS berarti PT Bank Victoria Syariah, suatu Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipersiapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Beban personalia (15.632) (16.650) (21.685)
perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Beban cadangan kerugian penurunan nilai (20.953) (2.208) (21.527)
hukum Negara Republik Indonesia yang Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”) juncto Peraturan Beban lainnya (34.778) (22.023) (453)
berkedudukan di Jakarta serta melakukan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (“PP 28/1999”) juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
kegiatan usaha di bidang jasa dan layanan Jumlah beban operasional lainnya (91.869) (53.780) (61.088)
No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“POJK 41/2019”), LABA OPERASIONAL 17.115 4.841 12.254
perbankan syariah.
serta memperhatikan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan
Izin Pengambilalihan berarti izin Pengambilalihan yang diterbitkan Publik dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang mengatur mengenai Pengambilalihan Yang Diusulkan tersebut. (BEBAN)/PENGHASILAN NON
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ber- OPERASIONAL - BERSIH (1.408) 2.048 1.049
dasarkan POJK 41/2019. Pernyataan keberatan terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan oleh kreditur BVIS (“Kreditor”) dapat disampaikan kepada BVIS LABA SEBELUM PAJAK 15.708 6.889 13.303
secara tertulis paling lambat tanggal 3 Februari 2025. Beban Pajak (5.933) (1.776) (8.783)
Kemenkum berarti Kementerian Hukum Republik
Indonesia (dahulu Kementerian Hukum dan LABA TAHUN BERJALAN 9.775 5.113 4.520
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Rancangan Pengambilalihan ini disusun bersama-sama oleh Direksi BTN dan Direksi BVIS yang telah memperoleh persetujuan PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
dari Dewan Komisaris BTN dan Dewan Komisaris BVIS. (“Rancangan Pengambilalihan”). Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Rancangan Pengambilalihan belum mendapat persetujuan RUPS BTN dan BVIS. Laba/(rugi) yang belum direalisasi
Manusia Republik Indonesia (sekarang
Kementerian Hukum Republik Indonesia). atas perubahan nilai wajar efek-efek yang
Ringkasan Rancangan Pengambilalihan dipublikasikan pada tanggal 20 Januari 2025. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia
komprehensif lain – setelah dampak
(dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia). pajak tangguhan 742 (1.969) (23.037)
Susunan Pemegang Saham Saat Ini Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN PENGAMBILALIHAN
Berdasarkan Akta No. 79 tanggal 25 April 2024, dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, YANG DIUSULKAN Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti –
Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh setelah dampak pajak tangguhan (313) (3.174) (78)
Republik Indonesia). Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0204466 tanggal 20 Mei 2024
dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0097611.AH.01.11. Tujuan dan Penjelasan dari BTN JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF /
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik TAHUN BERJALAN 10.204 (30) (18.595)
Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024, sehubungan dengan pelaksanaan Penetapan Semakin berkembangnya perekonomian syariah di Indonesia juga perlu didukung
Indonesia, yang didirikan berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 98/Pdt.P/PN Jkt.Sel tanggal 5 Maret 2024,
Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang dengan suatu layanan perbankan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan
susunan pemegang saham saat ini dari BVIS adalah sebagai berikut: nasabah untuk dapat melakukan transaksi keuangan berdasarkan prinsip syariah.
Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah BTN
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun Sebagai langkah awal untuk mendukung serta meningkatkan perekonomian syariah
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan No. Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Ikhtisar laporan keuangan BTN untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember
dan memberikan layanan perbankan syariah yang dapat mengakomodasi kebutuhan
Sektor Keuangan. 1. PT Victoria Investama Tbk 850.000.000 850.000.000.000 80,1887 nasabah di Indonesia, maka BTN memandang perlu untuk melakukan peningkatan 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan BTN
2. PT Bank Victoria International Tbk 209.982.683 209.982.683.000 19,8097 atas layanan perbankan syariah yang selama ini disediakan oleh Unit Usaha Syariah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”)
Pengambilalihan Yang berarti rencana pengambilalihan sampai
Diusulkan dengan sebanyak-banyaknya sebesar 100% BTN. (firma anggota Ernst & Young Global Limited).
Balai Harta Peninggalan (“BHP”)
saham dari seluruh saham yang ditempatkan 3. 17.317 17.317.000 0,0016
Jakarta Untuk dapat meningkatkan layanan perbankan syariah yang selama ini telah LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
dan disetor penuh dalam BVIS, yang akan
Total Saham 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100 disediakan oleh Unit Usaha Syariah BTN, BTN bermaksud membentuk suatu Bank PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
mengakibatkan BTN memiliki sampai dengan
Umum Syariah melalui strategi anorganik, yaitu pengambilalihan BVIS.
sebanyak-banyaknya sebesar 100% saham Catatan: (PIHAK YANG MENGAMBIL ALIH)
dari seluruh saham yang ditempatkan dan Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah Selain untuk meningkatkan layanan perbankan syariah, pengambilalihan BVIS oleh
LAPORAN POSISI KEUANGAN
disetor penuh dalam BVIS. dibulatkan menjadi empat angka terdekat di belakang koma. BTN juga merupakan bagian dari Corporate Strategic Plan BTN dalam pelaksanaan
pemisahan Unit Usaha Syariah BTN sehubungan dengan telah terpenuhinya syarat Dalam Jutaan Rupiah
POJK 41/2019 berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 POS – POS
tentang Penggabungan, Peleburan, pemisahan suatu unit usaha syariah oleh Bank Umum Konvensional sesuai dengan Des 2023 Des 2022 Des 2021
Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank II. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Kas 2.127.489 1.661.533 1.539.577
Umum. MELAKUKAN PENGAMBILALIHAN Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Giro pada Bank Indonesia 18.145.761 25.416.941 10.692.484
Keuangan dan Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, Giro pada Bank lain 2.201.594 1.470.510 1.095.100
PP 28/1999 berarti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun
1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Informasi Umum BTN sehingga selanjutnya Unit Usaha Syariah BTN akan dipisahkan dari BTN serta Penempatan pada Bank lain dan
Bank. BTN didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam kemudian akan diintegrasikan ke dalam BVIS. Bank Indonesia 30.561.122 12.975.955 27.901.048
Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti Pengambilalihan BVIS oleh BTN didasarkan pada pertimbangan salah satunya Surat Berharga – bersih 41.176.899 55.119.932 49.909.528
Rancangan memiliki arti sebagaimana didefinisikan di atas.
nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun adalah status BVIS yang merupakan bank dengan Kelompok Bank Berdasarkan Pembiayaan – bersih 318.106.177 282.606.781 260.399.531
Pengambilalihan
1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank juncto Undang-Undang No. Modal Inti (KBMI) 1, maka BTN akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan Pendapatan bagi hasil yang akan diterima 11.526.687 10.750.302 9.173.536
RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi integrasi bisnis dengan BVIS. Kemudian dengan pertimbangan Unit Usaha Syariah Aset tetap – bersih 8.117.812 6.353.803 5.736.791
Undang-Undang berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank BTN memiliki akses sinergi BUMN, dukungan induk, top of mind dalam KPR, dan
Tabungan Negara juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Aset lainnya 3.787.913 2.877.127 2.990.056
Perseroan Terbatas tentang Perseroan Terbatas sebagaimana juga aset yang besar, membuat Unit Usaha Syariah BTN memiliki potensi yang besar Aset pajak tangguhan 2.998.282 2.915.428 2.430.660
telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Negara.
untuk bertumbuh pesat. Hal ini sejalan dengan harapan BTN dapat meningkatkan TOTAL ASET 438.749.736 402.148.312 371.868.311
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk kinerja BVIS lebih baik melalui investasinya dalam BVIS.
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Bank
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Tujuan dan Penjelasan dari BVIS Dalam Jutaan Rupiah
POS – POS
Undang-Undang. (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Des 2023 Des 2022 Des 2021
Dengan dilakukannya pengambilalihan saham oleh BTN, akan memberikan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 Liabilitas:
VICO berarti PT Victoria Investama Tbk, suatu kesempatan bagi BVIS untuk memperkuat posisinya menjadi lebih strategis, serta
tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan
perseroan terbatas publik yang tercatat yang sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kualitas layanan perbankan syariah yang Liabilitas segera 3.277.514 3.205.358 3.654.236
Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik lebih luas, dalam rangka mengoptimalkan operasional serta penguatan kontribusi dan Dana pihak ketiga 349.607.243 321.962.076 295.957.128
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya
Indonesia yang berkedudukan di Jakarta daya saing BVIS sebagai bagian dari industri perbankan nasional. Simpanan dari bank lain 91.312 136.408 66.007
bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
serta melakukan kegiatan usaha di bidang Liabilitas lain-lain 55.294.515 50.935.116 50.784.293
sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
konsultasi bisnis dan broker bisnis.
tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian IV. RENCANA PENGAMBILALIHAN TOTAL LIABILITAS 408.270.584 376.238.958 350.461.664
Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan
Ekuitas:
I. INFORMASI MENGENAI PIHAK YANG DIAMBIL ALIH kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat BTN akan melaksanakan Pengambilalihan Yang Diusulkan dengan cara membeli
pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan. Modal Saham 7.017.222 5.295.000 5.295.000
saham sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 100% dari seluruh modal
Tambahan Modal Disetor 4.418.900 4.811.029 2.054.454
BTN sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) didirikan berdasarkan Akta Perseroan ditempatkan dan disetor penuh dalam BVIS.
Informasi Umum BVIS Saldo Laba 19.043.030 15.803.325 14.057.193
Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Struktur kepemilikan saham sebelum Pengambilalihan Yang Diusulkan adalah
BVIS didirikan dengan nama PT Bank Swaguna berdasarkan Akta No. 9 tanggal Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan sebagai berikut: TOTAL EKUITAS 30.479.152 25.909.354 21.406.647
15 April 1966, dibuat di hadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Muhani Salim, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
tersebut kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 4 tanggal 5 TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 438.749.736 402.148.312 371.868.311
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik No. Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
September 1967 yang dibuat di hadapan Notaris Bebasa Daeng Lalo, S.H. tersebut
di atas dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Indonesia No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan 1. VICO 850.000.000 850.000.000.000 80,1887 LAPORAN LABA RUGI
Surat Keputusan No. JA.5/79/5 tanggal 7 November 1967 dan telah didaftarkan dalam register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 603/A.P.T/
2. BVIC 209.982.683 209.982.683.000 19,8097 Dalam Jutaan Rupiah
pada Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri I di Cirebon masing- Wapan/1992/PNJS pada tanggal 18 Agustus 1992, dan diumumkan dalam BNRI No.
3. BHP Jakarta 17.317 17.317.000 0,0016 POS – POS
masing di bawah No. 1/1968 dan No 2/1968 pada tanggal 10 Januari 1968, serta 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan BNRI No. 6A (“Akta Pendirian BTN”). Des 2023 Des 2022 Des 2021
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 24 Mei Total Saham 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100
Anggaran Dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian BTN telah mengalami Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil 28.281.252 25.907.368 25.794.958
1968, Tambahan No. 62. beberapa kali perubahan, di mana pada tanggal Rancangan Pengambilalihan ini, Catatan: Beban Bunga dan Bagi Hasil (14.850.962) (10.910.084) (12.803.655)
Selanjutnya, nama PT Bank Swaguna diubah menjadi BVIS berdasarkan Akta perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Penyajian angka persentase yang digunakan dalam tabel di atas telah dibulatkan
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 5 tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan menjadi empat angka terdekat di belakang koma. PENDAPATAN BUNGA DAN
di hadapan Erni Rohainin SH, MBA, Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara BAGI HASIL - NETO 13.430.290 14.997.284 12.991.303
berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan (Persero) Tbk No. 08 tanggal 6 Maret 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Struktur kepemilikan saham setelah penyelesaian Pengambilalihan Yang Diusulkan Pendapatan Operasional Lainnya 3.891.147 2.274.852 2.516.683
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02731.AH.01.02 tahun 2010 S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa adalah sebagai berikut:
tanggal 19 Januari 2010, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 83 tanggal 15 Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (3.764.258) (4.018.453) (3.624.632)
ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTN. Beban Umum dan Administrasi (3.884.779) (3.754.028) (3.358.846)
Oktober 2010, Tambahan No. 31425.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta ini telah mendapatkan No. Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Terakhir, Anggaran Dasar BVIS diubah dengan Akta No. 31 tanggal 20 Juni 2024 yang 1. BTN 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100 Gaji Karyawan (3.982.503) (4.190.298) (3.782.925)
persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan
dibuat di hadapan Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Anggaran Dasar No. AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 April 2024, Beban Operasional Lainnya (1.150.168) (1.494.554) (1.704.751)
Total Saham 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100
Dasar tersebut ditujukan untuk mengubah Pasal 14 ayat 9 huruf (b) Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072597.AH.01.11. LABA OPERASIONAL 4.539.729 3.814.803 3.036.832
BVIS. Perubahan tersebut telah diterima oleh Menkumham sebagaimana dibuktikan TAHUN 2024 tanggal 05 April 2024, serta diumumkan dalam BNRI No. 11933/2024 Rencana Pengambilalihan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan Surat dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.03-0163485 tanggal 27 Juni 2024 Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto (159.519) 60.887 (43.512)
tanggal 5 April 2024, Tambahan BNRI No. 33 (“Akta No. 08/2024”). termasuk peraturan Kemenkum khusus untuk penjualan saham yang terdaftar atas
perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan nama BHP Jakarta. LABA SEBELUM PAJAK 4.380.210 3.875.690 2.993.320
pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128291.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Ketentuan di dalam Anggaran Dasar BTN saat ini yang termuat dalam Akta No.
Beban Pajak (879.222) (830.617) (617.093)
Juni 2024 dan Surat dari Kemenkumham No. AHU-AH.01.09-0219333 tanggal 27 Juni 08/2024 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi BTN
2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dan telah didaftarkan pada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bapepam- V. KESIAPAN PENDANAAN LABA TAHUN BERJALAN 3.500.988 3.045.073 2.376.227
Daftar Perseroan dengan No. AHU-0128291.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 27 Juni LK No. IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tentang
2024 (“Akta No. 31/2024”). PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Pengambilalihan Yang Diusulkan akan dibiayai melalui sumber pendanaan internal. Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi 441.206 (1.310.387) (1.030.946)
Perubahan kegiatan usaha BVIS dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014
BTN dengan ini menyatakan bahwa pendanaan untuk Pengambilalihan Yang Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (93.474) 249.070 73.521
Umum Syariah telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan
Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tertanggal 10 Februari 2010. OJK No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/ Diusulkan tidak diperoleh dari (i) suatu fasilitas pinjaman atau pembiayaan dalam JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF
BVIS mulai beroperasi dengan prinsip syariah sejak tanggal 1 April 2010. POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan bentuk apa pun dari suatu bank atau pihak mana pun lainnya di Indonesia, (ii) TAHUN BERJALAN 3.848.720 1.983.756 1.418.802
BVIS berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Graha BIP Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang pencucian uang (maupun untuk tujuan pencucian uang) sebagaimana diatur dalam
Lantai 5, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Laporan Posisi Keuangan Proforma BTN yang didasarkan pada Laporan
Jakarta Selatan. BVIS memiliki 1 (satu) jaringan Kantor Cabang Utama di Jakarta Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Pidana Pencucian Uang, atau (iii) berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak Keuangan per 30 Juni 2024
Barat di provinsi DKI Jakarta dan 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional. Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. pidana lainnya.
LAPORAN POSISI KEUANGAN PROFORMA BTN
Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha
BVIS memiliki kegiatan usaha utama penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BTN, maksud dan tujuan BTN adalah VI. PENYELESAIAN HAK KREDITUR DAN Keterangan “Sebelum “Setelah
dan penyediaan jasa perbankan sesuai prinsip syariah. melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK SETUJU Pengambilalihan” Pengambilalihan”
Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 106 tanggal 27 September 2022 yang dibuat di hadapan yang dimiliki BTN untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing TERHADAP PENGAMBILALIHAN DAN HAK (Rp Juta) (Rp Juta)
Suwarni Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai BTN dengan
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071180.AH.01.02.TAHUN menerapkan prinsip perseroan terbatas.
PEMEGANG SAHAM MINORITAS Kas dan Setara Kas 36.144.585 34.821.520
2022 tanggal 03 Oktober 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah kegiatan Efek-efek 51.690.744 53.190.362
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BTN dapat melaksanakan Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 POJK 41/2019, apabila kreditur BVIS tidak
usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, meliputi penghimpunan dana dari
kegiatan usaha utama sebagai berikut: Kredit 337.103.993 338.431.307
masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi serta menyalurkannya menyampaikan keberatan atas Pengambilalihan Yang Diusulkan dalam jangka
kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya berdasarkan 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Aset lain-lain 30.661.302 31.259.711
prinsip syariah, serta memberikan jasa dalam sistem pembayaran (KBLI 64122). giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang Pengambilalihan, maka sesuai POJK 41/2019 seluruh kreditur dianggap telah Total Aset 455.600.624 457.702.900
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BVIS dapat menjalankan dipersamakan; menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan. Dalam hal terdapat keberatan yang Dana pihak ketiga 364.583.553 366.030.118
kegiatan usaha sebagai berikut: 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip diajukan kreditur dan sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat
syariah; Liabilitas lain-lain 59.984.383 60.640.094
1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk diselesaikan oleh Direksi, maka keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS
lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi’ah atau Akad lain 3. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran; untuk memperoleh penyelesaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Total Liabilitas 424.567.936 426.670.212
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 4. Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau dari PP 28/1999, apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Modal Saham 7.017.222 7.017.222
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana RUPS, para pemegang saham minoritas BVIS tidak menyatakan keberatan apa pun Tambahan Modal Disetor 4.418.900 4.418.900
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; terhadap Pengambilalihan Yang Diusulkan, maka para pemegang saham minoritas Saldo Laba 17.640.607 17.640.607
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 5. Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk dianggap telah menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan. Ekuitas Lain 1.955.959 1.955.959
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad kepentingan BTN dan/atau nasabah;
Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; 6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; Total Ekuitas 31.032.688 31.032.688
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Akad Salam, Akad 7. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; VII. CARA PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN
Istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad Qardh atau Akad lain yang tidak
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; DAN KARYAWAN
bertentangan dengan prinsip syariah; 9. Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga; X. JADWAL INDIKATIF PENGAMBILALIHAN
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 10. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan dan/ Tidak ada perubahan status, hak, dan kewajiban direksi, dewan komisaris, dan YANG DIUSULKAN
kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk atau perusahaan lain yang mendukung industri perbankan dengan memenuhi dewan pengawas syariah BVIS sampai dengan transaksi Pengambilalihan Yang
ijarah mutahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip ketentuan yang ditetapkan oleh OJK; Diusulkan selesai dilakukan. Namun demikian, sewaktu-waktu setelah penyelesaian
syariah; 11. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar lembaga jasa keuangan Perkiraan Tanggal
transaksi Pengambilalihan Yang Diusulkan, dimungkinkan terdapat perubahan No. Aktivitas
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain Pelaksanaan*)
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip terhadap komposisi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; 1. Pemberitahuan dari OJK bahwa Pengambilalihan 17 Januari 2025
BVIS. Setiap perubahan tersebut (apabila ada) akan dilaksanakan sesuai dengan
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip 12. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang Diusulkan dapat dilanjutkan
syariah; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
9. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: 13. Melakukan kegiatan jasa keuangan, investment banking dan commercial Syarat dan ketentuan hubungan kerja karyawan BVIS termasuk hak dan kewajiban 2. (i) Pengumuman Ringkasan Rancangan 20 Januari 2025
a. wakalah; Pengambilalihan Yang Diusulkan dalam
banking lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; karyawan BVIS akan tetap dihormati, dilaksanakan dan/atau diselesaikan sesuai
b. hawalah;
c. kafala; 14. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 (dua) surat kabar nasional dan website
d. rahn; ketentuan yang ditetapkan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan; BVIS dan BTN
10. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak 15. Melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama
ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan VIII. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (ii) Pengumuman tertulis mengenai
berdasarkan prinsip syariah; kepada nasabah; dan Pengambilalihan Yang Diusulkan kepada
11. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh 16. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK. Sehubungan dengan Pengambilalihan Yang Diusulkan ini, tidak terdapat rencana
perubahan Anggaran Dasar BVIS dalam waktu dekat. karyawan BVIS
Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
12. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud di atas, BTN dapat melakukan 3. Pengumuman RUPS BTN 5 Februari 2025
perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama BTN
IX. LAPORAN KEUANGAN BVIS DAN BTN 4. Pemanggilan RUPS BTN 20 Februari 2025
syariah; YANG TELAH DIAUDIT
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pemanggilan RUPS BVIS 27 Februari 2025
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan
nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah; 6. Pelaksanaan RUPS BTN untuk Persetujuan 14 Maret 2025
Direksi dan Dewan Komisaris BVIS
14. Memindahkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank Pengambilalihan Yang Diusulkan
lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel Ikhtisar laporan keuangan BVIS untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember
Berdasarkan Akta No. 23 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah diberitahukan kepada 7. Pelaksanaan RUPS BVIS untuk Persetujuan 14 Maret 2025
unjuk, cek atau sarana lainnya; 2021, 31 Desember 2022, 31 Desember 2023 berdasarkan laporan keuangan BVIS
Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0241955 tanggal 20 Agustus
15. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah; yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Membership of Pengambilalihan Yang Diusulkan
2024 dan Akta No. 28 tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diberitahukan kepada
16. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang Parker Rusell).
Kemenkumham berdasarkan SK No. AHU-AH.01.09-0266948 tanggal 23 Oktober 8. Pengajuan Permohonan Izin Pengambilalihan 19 Maret 2025
tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTN saat ini adalah sebagai berikut: LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PT BANK VICTORIA SYARIAH
perundang-undangan yang berlaku; ke OJK dan rencana pembentukan Kelompok
17. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga (PIHAK YANG DIAMBIL ALIH) Usaha Bank (KUB)
Direksi
keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; LAPORAN POSISI KEUANGAN 9. Perkiraan diterimanya persetujuan OJK atas April 2025
18. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat Direktur Utama : Bpk. Nixon L.P. Napitupulu
kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus Wakil Direktur Utama : Bpk. Oni Febriarto Rahardjo Dalam Jutaan Rupiah Pengambilalihan Yang Diusulkan (“Persetujuan
POS – POS
menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Direktur Information Technology : Bpk. Andi Nirwoto Des 2023 Des 2022 Des 2021 OJK”), uji kemampuan dan kepatutan BTN
yang berlaku; Direktur Assets Management : Ibu Elisabeth Novie Riswanti sebagai pemegang saham pengendali baru, dan
Direktur Distribution & Institutional Funding : Bpk. Jasmin Kas 336 714 1.245
19. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah
Direktur Risk Management : Bpk. Setiyo Wibowo Giro pada Bank Indonesia 64.506 132.022 47.399 pembentukan KUB
dengan menggunakan sarana elektronik;
20. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek Direktur Consumer : Bpk. Hirwandi Gafar Giro pada Bank lain 1.827 1.435 5.413 10. Penandatanganan Akta Pengambilalihan BVIS, Mei 2025
berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui Direktur Finance : Bpk. Nofry Rony Poetra Penempatan pada Bank lain bergantung pada diterimanya Persetujuan OJK
pasar uang; Direktur Human Capital, Compliance, and Legal : Bpk. Eko Waluyo dan Bank Indonesia 440.000 385.000 185.000
21. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka Direktur Operations & Customer Experience : Bpk. Hakim Putratama Surat Berharga – bersih 1.279.064 898.055 538.032 11. Penyerahan pemberitahuan perubahan Mei 2025
panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, Direktur SME & Retail Funding : Bpk. Muhammad Iqbal Pembiayaan – bersih 1.207.969 616.919 755.387 pemegang saham kepada Menkum
melalui pasar modal;
Pendapatan bagi hasil yang akan diterima 21.651 12.378 13.674 12. Perkiraan diterimanya penerimaan Mei 2025
22. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya Dewan Komisaris
berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyertaan – bersih 29 29 29 pemberitahuan Menkum yang mengonfirmasi
Komisaris Utama/Independen : Bpk. Chandra M. Hamzah Aset tetap – bersih 6.397 1.643 4.530
Kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia telah diterimanya Akta Pengambilalihan
Wakil Komisaris Utama/Independen : Bpk. Iqbal Latanro Aset tak berwujud – bersih 1.400 616 1.004
No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemberian Izin Komisaris Independen : Bpk. Armand B. Arief
Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah. Biaya dibayar dimuka 2.154 2.988 6.766
*)
Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan yang dapat berubah tanpa
Komisaris Independen : Bpk. Sentot A. Sentausa pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan karena terjadinya keadaan-
Komisaris Independen : Ibu Adi Sulistyowati Aset lainnya 50.725 50.780 94.895
Direksi dan Dewan Komisaris keadaan tertentu di luar kekuasaan masing-masing BTN dan/atau BVIS yang
Komisaris Independen : Bpk. Bambang Widjanarko Aset pajak tangguhan 6.221 8.250 7.474
terjadi setelah dipublikasikannya Rancangan Pengambilalihan ini.
Berdasarkan Akta No. 31/2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BVIS saat ini Komisaris : Bpk. Andin Hadiyanto TOTAL ASET 3.082.279 2.110.830 1.660.849
adalah sebagai berikut: Komisaris : Bpk. Herry Trisaputra Zuna
Direksi Komisaris : Bpk. Himawan Arief Sugoto Dalam Jutaan Rupiah XI. KETERANGAN TAMBAHAN
POS – POS
Direktur Utama : Bpk. Dery Januar Des 2023 Des 2022 Des 2021
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang memerlukan informasi tambahan
Direktur : Bpk. Andy Sundoro Liabilitas:
Direktur Kepatuhan : Ibu Ruly Dwi Rahayu terkait dengan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan Yang Diusulkan, kami
Berdasarkan Akta No. 08/2024, struktur permodalan BTN saat ini adalah sebagai Liabilitas segera 833 1.076 2.761 persilakan untuk menghubungi:
berikut: Dana Wadiah & Syirkah Temporer 1.141.239 816.420 1.243.422
Dewan Komisaris
Modal dasar : Rp10.239.216.000.000,00 Simpanan dari bank lain 820.000 225.000 42.000 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Komisaris Utama : Ibu Sari Idayanti
Komisaris Independen : Ibu Retno Dwiyanti Widaningsih Modal ditempatkan dan disetor : Rp7.017.222.206.500,00 Utang pajak 2.824 650 1.018 Menara BTN
Komisaris Independen : Bpk. Edian Fahmy Nilai nominal per saham : Rp500,00 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 3.612 2.577 3.721 Jalan Gajah Mada No. 1
Liabilitas lain-lain 42.636 4.175 6.965 Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Susunan Pemegang Saham Saat Ini TOTAL LIABILITAS 2.011.144 1.049.898 1.299.887 Telp. (021) 6332666, 6336789
Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 6 Desember 2022, dibuat di hadapan Suwarni Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan Email: csd@btn.co.id
Ekuitas:
Sukiman, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diberitahukan dan diterima oleh oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BTN, Modal disetor 1.060.000 1.060.000 360.000
Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0331529 tanggal 23 Desember PT BANK VICTORIA SYARIAH
susunan pemegang saham BTN per Desember 2024 adalah sebagai berikut: Cadangan umum 9.156 9.156 9.156
2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0259434. Gedung Graha BIP Lantai 5
AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022, struktur permodalan BVIS saat ini Pendapatan (beban) komprehensil lain (1.359) (1.787) 3.356
adalah sebagai berikut: No. Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Laba (Rugi) Tahun-tahun lalu bersih (6.437) (11.550) (16.070)
1. Negara Republik Indonesia 8.420.666.648 4.210.333.324.000 60 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi,
Modal dasar : Rp1.438.000.000.000,00 Laba (Rugi) Tahun berjalan bersih 9.775 5.113 4.520
Jakarta Selatan
Modal ditempatkan dan disetor : Rp1.060.000.000.000,00 2. Masyarakat 5.613.777.765 2.806.888.882.500 40 TOTAL EKUITAS 1.071.135 1.060.932 360.962
Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting)
Nilai nominal per saham : Rp1.000,00 Total Saham 14.034.444.413 7.017.222.206.500 100 TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 3.082.279 2.110.830 1.660.849 Email: corsec@bankvictoriasyariah.co.id
Page 2
DEFINITION
In this Acquisition Plan, the following words and expressions shall have the
SUMMARY OF THE ACQUISITION PLAN POSTS
INCOME STATEMENT
In Million Rupiah
following meanings unless the context otherwise requires: Dec 2023 Dec 2022 Dec 2021
OPERATING INCOME AND EXPENSES
Deed of Acquisition means the deed of Acquisition executed by Income from fund management by the bank
and between BVIS and BTN (as defined below) as mudharib
before a Notary in accordance with the Limited Revenue from murabaha sale and purchase 23.003 11.318 20.817
Liability Company Law.
Income from profit sharing - -
BNRI means Berita Negara Republik Indonesia. Musyarakah 39.237 23.070 40.693
BTN means PT Bank Tabungan Negara (Persero) PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk PT BANK VICTORIA SYARIAH Mudharabah 1.689 88 246
Tbk, a public limited liability company BTN Tower Graha BIP Building 5th Floor Income from ijarah - net 11.617 46 117
established under the laws of the Republic of Jalan Gajah Mada No. 1 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Other main business income 83.387 41.960 51.946
Indonesia domiciled in Jakarta and conducting Petojo Utara, Gambir, Central Jakarta Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, South Jakarta Total income from fund management by
business activities in the field of banking
services and services. Telp. (021) 6332666, 6336789 Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting) the Bank as mudharib 158.933 76.482 113.818
Third party entitlement to profit sharing of
BVIC means PT Bank Victoria International Tbk, a temporary syirkah funds (60.277) (39.152) (68.364)
THIS SUMMARY OF ACQUISITION PLAN (“SUMMARY OF ACQUISITION PLAN”) IS JOINTLY PREPARED
public limited liability company established Bank’s profit sharing rights 98.656 37.330 45.454
under the laws of the Republic of Indonesia BY PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK (“BTN”) AND PT BANK VICTORIA SYARIAH (“BVIS”) IN CONNECTION
domiciled in Jakarta and conducting business WITH THE PROPOSED ACQUISITION OF UP TO 100% OF THE ISSUED AND FULLY PAID SHARES IN BVIS, WHICH WILL RESULT OTHER OPERATING INCOME
activities in the field of banking services and IN BTN OWNING UP TO 100% OF ISSUED AND FULLY PAID SHARES IN BVIS. Other operating income 10.328 21.291 27.888
services.
TOTAL INCOME 108.984 58.621 73.342
BVIS means PT Bank Victoria Syariah, a limited This Summary of Acquisition Plan has been prepared to comply with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
as amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 regarding Job Creation OTHER OPERATING EXPENSES
liability company established under the laws of General and administration expenses (20.505) (12.899) (17.424)
the Republic of Indonesia domiciled in Jakarta into Law (“Limited Liability Company Law”) juncto Government Regulation No. 28 of 1999 regarding Bank Mergers, Consolidations
and Acquisitions (“PP 28/1999”) juncto Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 41/POJK.03/2019 regarding Merger, Consolidation, Personnel expenses (15.632) (16.650) (21.685)
and conducting business activities in the field Provision for impairment losses (20.953) (2.208) (21.527)
of Islamic banking services and services. Acquisition, Integration and Conversion of Commercial Banks (“POJK 41/2019”), as well as taking into account OJK Regulation
Other expenses (34.778) (22.023) (453)
No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies and other relevant laws
Acquisition Permit means the Acquisition license issued by the and regulations governing the Proposed Acquisition. Total other operating expenses (91.869) (53.780) (61.088)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) under POJK
OPERATING PROFIT 17.115 4.841 12.254
41/2019.
Statements of objection to the Proposed Acquisition by creditors of BVIS (“Creditors”) may be submitted to BVIS in writing (EXPENSE)/NON-OPERATING INCOME
Ministry of Law means the Ministry of Law of the Republic of no later than February 3, 2025. - NET (1.408) 2.048 1.049
Indonesia (formerly the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia). PROFIT BEFORE TAX 15.708 6.889 13.303
The Acquisition Plan was prepared jointly by the Board of Directors of BTN and BVIS, and has been approved by Tax Expenses (5.933) (1.776) (8.783)
Ministry of Law means the Ministry of Law and Human Rights the Board of Commissioners of BTN and BVIS Board, respectively. (“ACQUISITION Plan”).
of the Republic of Indonesia (now the Ministry CURRENT YEAR PROFIT 9.775 5.113 4.520
The Acquisition Plan has not yet been approved by the GMS of BTN and BVIS.
of Law of the Republic of Indonesia).
OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
MOL means the Minister of Law of the Republic of Summary of the Acquisition Plan published on January 20, 2025. Items to be reclassified to profit or loss
Indonesia (formerly the Minister of Law and
Unrealized gain/(loss) on changes in fair value
Human Rights of the Republic of Indonesia).
of marketable securities at fair value through
MOLHR of the Republic of Indonesia (now Minister of other comprehensive income - net
Law of the Republic of Indonesia). Current Shareholder Composition No. Names Number of Shares Nominal Value (Rp) % of deferred tax effect 742 (1.969) (23.037)
Based on Deed No. 79 dated April 25, 2024, made before Suwarni Sukiman, 1. Republic of Indonesia 8.420.666.648 4.210.333.324.000 60
OJK means the Financial Services Authority of Items that will not be reclassified to profit or loss
S.H., Notary in Jakarta as notified and accepted by the MOLHR pursuant to Letter
the Republic of Indonesia, established under 2. Community 5.613.777.765 2.806.888.882.500 40 Remeasurement of defined benefit obligation -
No. AHU-AH.01.09-0204466 dated May 20, 2024 and registered in the Company
Law No. 21 of 2011 regarding the Financial net of deferred tax effect (313) (3.174) (78)
Services Authority as amended by Law No. 4 of Register under No. AHU-0097611.AH.01..11.Tahun 2024 dated May 20, 2024, in Total Shares 14.034.444.413 7.017.222.206.500 100
2023 regarding Financial Sector Development connection with the implementation of the Stipulation of the South Jakarta District
Court No. 98/Pdt.P/PN Jkt.Sel dated March 5, 2024, the current shareholder TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
and Strengthening. FOR THE YEAR 10.204 (30) (18.595)
composition of BVIS is as follows: III. BACKGROUND AND REASONS
Proposed Acquisition means the proposed acquisition of up to 100% FOR THE PROPOSED ACQUISITION
of the issued and fully paid-up shares in BVIS, Number of Nominal Value
which will result in BTN owning up to 100% of No. Names % BTN
Shares (IDR) Purpose and Explanation of BTN
the issued and fully paid-up shares in BVIS.
1. PT Victoria Investama Tbk 850.000.000 850.000.000.000 80,1887 The development of the Islamic economy in Indonesia also needs to be supported by Summary of BTN’s financial statements for the periods ended December 31, 2021,
POJK 41/2019 means OJK Regulation No. 41/POJK.03/2019 an Islamic banking service that can accommodate the needs of customers to be able
2. PT Bank Victoria International Tbk 209.982.683 209.982.683.000 19,8097 December 31, 2022, December 31, 2023 based on BTN’s financial statements audited
regarding Merger, Consolidation, Acquisition, to conduct financial transactions based on sharia principles.
Integration, and Conversion of Commercial Balai Harta Peninggalan (“BHP”) by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”) (a member firm of
3. 17.317 17.317.000 0,0016 Ernst & Young Global Limited).
Banks. Jakarta As a first step to support and improve the Islamic economy and provide Islamic
PP 28/1999 means Government Regulation No. 28 Year Total Shares 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100 banking services that can accommodate the needs of customers in Indonesia,
FINANCIAL STATEMENTS (AUDITED)
1999 regarding Bank Mergers, Consolidations BTN considers it necessary to improve the Islamic banking services that have been
Notes: provided by the BTN Syariah Business Unit. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
and Acquisitions.
The percentage figures used in the table above have been rounded to the nearest (THE ACQUIRING PARTY)
Acquisition Plan has the meaning as defined above. four digits behind the comma. In order to enhance the Islamic banking services provided by BTN’s Syariah Business
Statement of Financial Position
GMS means General Meeting of Shareholders. Unit, BTN intends to establish an Islamic Commercial Bank through an inorganic
strategy, namely the acquisition of BVIS. In Million Rupiah
Limited Liability means Law No. 40 of 2007 regarding Limited POSTS
II. INFORMATION REGARDING THE PARTY Dec 2023 Dec 2022 Dec 2021
Company Law Liability Companies as amended by Law In addition to improving sharia banking services, the acquisition of BVIS by BTN is also
No. 6 of 2023 regarding the Stipulation of CONDUCTING THE ACQUISITION Cash 2.127.489 1.661.533 1.539.577
part of BTN’s Corporate Strategic Plan in implementing the separation of BTN’s Sharia
Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of Business Unit in connection with the fulfillment of the requirements for the separation Current accounts with Bank Indonesia 18.145.761 25.416.941 10.692.484
2022 regarding Job Creation into Law. BTN General Information
of a sharia business unit by a Conventional Commercial Bank in accordance with the Current accounts with other banks 2.201.594 1.470.510 1.095.100
BTN was established under the name Postspaarbank as announced in Staatsblad van provisions of Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking juncto Law No. 4 of 2023 Placements with other banks and
VICO means PT Victoria Investama Tbk, a public
Nederlandsch-Indie No. 653 of 1934 which later changed its name to Bank Tabungan concerning Financial Sector Development and Strengthening and OJK Regulation No.
limited company incorporated under the laws Bank Indonesia 30.561.122 12.975.955 27.901.048
Negara based on Emergency Law No. 9 of 1950 concerning Amendments to the 12 of 2023 concerning Sharia Business Units, so that subsequently BTN’s Sharia
of the Republic of Indonesia domiciled in Securities - net 41.176.899 55.119.932 49.909.528
Jakarta and engaged in business activities in Postspaarbank Law juncto Law No. 36 of 1953 regarding Bank Tabungan Negara. Business Unit will be separated from BTN and will then be integrated into BVIS.
The Bank Tabungan Pos then became the Bank Tabungan Negara based on Law No. Financing - net 318.106.177 282.606.781 260.399.531
the field of business consulting and business Profit sharing income to be received 11.526.687 10.750.302 9.173.536
brokerage. 2 of 1964 regarding the State Savings Bank in conjunction with Law No. 20 of 1968 The acquisition of BVIS by BTN is based on considerations, one of which is the status
regarding the Bank Tabungan Negara. of BVIS which is a bank with a Bank Group Based on Tier 1 Capital (KBMI), so BTN Fixed assets - net 8.117.812 6.353.803 5.736.791
will get ease in conducting business integration with BVIS. Furthermore, considering Other assets 3.787.913 2.877.127 2.990.056
I. INFORMATION ABOUT THE REPOSSESSED PARTY Based on Government Regulation No. 24 of 1992 regarding the Adjustment of the BTN’s Sharia Business Unit has access to state-owned (BUMN) synergy, parent Deferred tax assets 2.998.282 2.915.428 2.430.660
Legal Form of Bank Tabungan Negara into a Company (Persero), Bank Tabungan support, top of mind in KPR, and also large assets, making BTN’s Sharia Business TOTAL ASSETS 438.749.736 402.148.312 371.868.311
Negara adjusted its legal form to become a Company (Persero) as referred to in Unit has great potential to grow rapidly. This is in line with BTN’s hope to BVIS’
BVIS General Information
Law No. 9 of 1969 regarding the Stipulation of Government Regulation in Lieu of performance through its investment in BVIS.
In Million Rupiah
BVIS was established under the name PT Bank Swaguna based on Deed No. 9 dated Law No. 1 of 1969 regarding Forms of State Enterprises into Law, and Government POSTS
April 15, 1966, made before Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notary in Jakarta. The Deed Regulation No. 12 of 1969 regarding Limited Liability Company, as amended by Purpose and explanation of BVIS Dec 2023 Dec 2022 Dec 2021
was subsequently amended by Deed of Amendment of Articles of Association No. 4 Government Regulation No. 24 of 1972. With the adjustment of the legal form of The acquisition of shares by BTN will provide an opportunity for BVIS to strengthen Liabilities:
dated September 5, 1967 made before the aforementioned Notary Bebasa Daeng Bank Tabungan Negara into a Limited Liability Company (Persero) as referred to its position to become more strategic, as well as an effort to increase the capacity Immediate liabilities 3.277.514 3.205.358 3.654.236
Lalo, S.H. and was approved by the Minister of Justice by Decree No. JA.5/79/5 dated above, based on Law No. 7 of 1992 regarding Banking, Bank Tabungan Negara was and quality of Islamic banking services, in order to optimize operations and Third party funds 349.607.243 321.962.076 295.957.128
November 7, 1967 and was registered in the Register of Companies at the Office declared dissolved at the time of the establishment of the Limited Liability Company strengthen the contribution and competitiveness of BVIS as part of the national
Deposits from other banks 91.312 136.408 66.007
of the Registrar of the District Court I in Cirebon under No. 1/1968 and No. 2/1968 (Persero) with the provision that all rights and obligations, assets and employees of banking industry.
Other liabilities 55.294.515 50.935.116 50.784.293
respectively on January 10, 1968, and was published in the State Gazette of the Bank Tabungan Negara existing at the time of its dissolution shall be transferred to the
Republic of Indonesia No. 42 dated May 24, 1968, Supplement No. 62. Limited Liability Company (Persero) concerned. TOTAL LIABILITIES 408.270.584 376.238.958 350.461.664
IV. ACQUISITION PLAN Equities:
Subsequently, the name of PT Bank Swaguna was changed to BVIS based on Deed of
BTN as a Limited Liability Company (Persero) was established under the Deed of Share Capital 7.017.222 5.295.000 5.295.000
Shareholders’ Resolution No. 5 dated August 6, 2009 made before Erni Rohainin SH, BTN will carry out the Proposed Acquisition by purchasing up to 100% of the issued
Limited Liability Company of PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara Additional Paid-in Capital 4.418.900 4.811.029 2.054.454
MBA, Notary of the Special Capital Region of Jakarta domiciled in South Jakarta. The and fully paid-up capital in BVIS.
(Persero)” No. 136 dated July 31, 1992, made before Muhani Salim, Notary in Jakarta,
amendment has been approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-02731. Retained Earnings 19.043.030 15.803.325 14.057.193
which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under The shareholding structure prior to the Proposed Acquisition is as follows:
AH.01.02 of 2010 dated January 19, 2010, and has been announced in BNRI No. 83 TOTAL EQUITY 30.479.152 25.909.354 21.406.647
Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2- 6587.HT.01..01.
dated October 15, 2010, Supplement No. 31425. No. Shareholders Number of Shares Nominal Value (Rp) %
TH.92 dated August 12, 1992, registered in the register of the South Jakarta District TOTAL LIABILITIES & EQUITY 438.749.736 402.148.312 371.868.311
Lastly, the Articles of Association of BVIS were amended by Deed No. 31 dated June Court Office under No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS on August 18, 1992, and 1. VICO 850.000.000 850.000.000.000 80,1887
20, 2024 made before Suwarni Sukiman, S.H., Notary in Jakarta. The amendment published in BNRI No. 73 dated September 11, 1992, Supplement to BNRI No. 6A 2. BVIC 209.982.683 209.982.683.000 19,8097 INCOME STATEMENT
was intended to amend Article 14 paragraph 9 letter (b) of the Articles of Association (“Deed of Establishment of BTN”).
3. BHP Jakarta 17.317 17.317.000 0,0016 In Million Rupiah
of BVIS. The amendment has been accepted by the MOLHR as evidenced by Letter
The Articles of Association of BTN as contained in the Deed of Establishment of Total Shares 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100 POSTS
from the MOLHR No. AHU-AH.01.03- 0163485 dated June 27, 2024 regarding Dec 2023 Dec 2022 Dec 2021
Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association and has been BTN have been amended several times, of which as of the date of this Acquisition Notes:
registered in the Company Register with No. AHU-0128291.AH.01..11.TAHUN 2024 Plan, the latest amendment to the Company’s Articles of Association is stated in the Interest and Profit Sharing Income 28.281.252 25.907.368 25.794.958
The percentage figures used in the table above have been rounded to the nearest
dated June 27, 2024 and Letter from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU- Deed of Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Limited four digits behind the comma. Interest and Profit Sharing Expenses (14.850.962) (10.910.084) (12.803.655)
AH.01.09-0219333 dated June 27, 2024 regarding Acceptance of Notification of Data Liability Company (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk abbreviated as PT Bank INTEREST AND PROFIT SHARING INCOME
Changes and has been registered in the Company Register under No. AHU-0128291. Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 08 dated March 6, 2024, made before Ashoya The shareholding structure after the completion of the Proposed Acquisition is as - NET 13.430.290 14.997.284 12.991.303
AH.01.11.TAHUN 2024 dated June 27, 2024 (“Deed No. 31/2024”). Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, in connection with the amendment of follows: Other Operating Income 3.891.147 2.274.852 2.516.683
several provisions and rearrangement of all provisions of BTN’s Articles of Association.
The change in business activities of BVIS from a Conventional Commercial Bank to Allowance for impairment losses (3.764.258) (4.018.453) (3.624.632)
a Sharia Commercial Bank was approved by Bank Indonesia based on the Decree The amendment of the Company’s Articles of Association based on this deed has been No. Shareholders Number of Shares Nominal Value (Rp) %
approved by the MOLHR based on the Decree of Approval of Amendment of Articles General and Administration Expenses (3.884.779) (3.754.028) (3.358.846)
of the Governor of Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dated February 10, 1. BTN 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100 Employee Salary (3.982.503) (4.190.298) (3.782.925)
2010. BVIS began operating under sharia principles since April 1, 2010. of Association No. AHU-0022194.AH.01.02.TAHUN 2024 dated April 5, 2024, and has
Total Shares 1.060.000.000 1.060.000.000.000 100 Other Operating Expenses (1.150.168) (1.494.554) (1.704.751)
been registered in the Company Register under No. AHU-0072597.AH.01.11.TAHUN
BVIS is domiciled in South Jakarta and is headquartered at Graha BIP Building 5th 2024 dated April 5, 2024, and announced in BNRI No. 11933/2024 dated April 5, 2024, OPERATING PROFIT 4.539.729 3.814.803 3.036.832
Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 23, Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Supplement to BNRI No. 33 (“Deed No. 08/2024”). The Proposed Acquisition is subject to the provisions of laws and regulations
Non-operating income (Expenses) - net (159.519) 60.887 (43.512)
Jakarta. BVIS has 1 (one) Main Branch Office network in West Jakarta in DKI Jakarta including Ministry of Law regulations specifically for the sale of shares registered
province and 1 (one) Non-Operational Head Office. The provisions in BTN’s current Articles of Association contained in Deed No. 08/2024 under BHP name. PROFIT BEFORE TAX 4.380.210 3.875.690 2.993.320
are in accordance with the laws and regulations applicable to BTN in Indonesia, in Tax Expenses (879.222) (830.617) (617.093)
Business Activities particular the Limited Liability Company Law, Bapepam-LK Regulation No. IX.J.1
V. FUNDING READINESS CURRENT YEAR PROFIT 3.500.988 3.045.073 2.376.227
BVIS has the main business activities of raising funds, channeling financing, and Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008
providing banking services in accordance with sharia principles. regarding the Principles of Articles of Association of Companies Conducting Public OTHER COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
Offerings of Equity Securities and Public Companies, OJK Regulation No. 33/POJK.04 The Proposed Acquisition will be financed through the internal funding sources. Items to be reclassified to profit or loss 441.206 (1.310.387) (1.030.946)
Based on Article 3 of Deed No. 106 dated September 27, 2022 made before Suwarni /2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or
Sukiman, S.H., Notary in Jakarta and has obtained approval from the MOLHR based BTN hereby declares that the funding for the Proposed Acquisition was not obtained Items that will not be reclassified to profit or loss (93.474) 249.070 73.521
Public Companies, OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 as amended by OJK
on Decree No. AHU- 0071180.AH.01.02.TAHUN 2022 dated October 03, 2022, the from (i) a loan or financing facility in any form from a bank or any other party in TOTAL COMPREHENSIVE INCOME/(LOSS)
Regulation No. 14/POJK.04/2019 regarding Capital Increase of Public Companies
purpose and objectives of the Company are the business activities of a bank based with Pre-emptive Rights, OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan Indonesia, (ii) money laundering (or for the purpose of money laundering) as stipulated FOR THE YEAR 3.848.720 1.983.756 1.418.802
on sharia principles, including raising funds from the public in the form of deposits and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies, and in Law No. 8 of 2010 regarding the Prevention and Eradication of Money Laundering
and/or investments and channeling them to the public in the form of financing and/or Crimes, or (iii) derived from banking or other criminal offenses. BTN Proforma Statement of Financial Position based on the Financial Statements as
OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of Electronic
other forms based on sharia principles, as well as providing services in the payment of June 30, 2024.
General Meeting of Shareholders of Public Companies.
system (KBLI 64122).
To achieve the aforementioned purposes and objectives, BVIS may carry out the Business Activities VI. SETTLEMENT OF RIGHTS OF CREDITORS AND
SHAREHOLDERS WHO DISAGREE WITH THE ACQUISITION BTN PROFORMA STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
following business activities: Based on Article 3 of BTN’s Articles of Association, BTN’s purpose and objective is to
conduct business in the field of banking and optimize the utilization of BTN’s resources AND RIGHTS OF MINORITY SHAREHOLDERS
1. Collecting funds in the form of deposits in the form of Demand Deposits, Savings, Description Before Acquisition After Acquisition
or other forms that are equated with it based on the Wadi’ah Akad or other to produce high quality services and strong competitiveness to earn/pursue profits (In Million) (In Million)
In accordance with the provisions of Article 31 POJK 41/2019, if the creditors of
contracts that are not contrary to sharia principles; to increase the value of BTN by applying the principles of limited liability companies.
BVIS do not submit any objection to the Proposed Acquisition within a period of 14
2. Raising funds in the form of investment in the form of Deposits, Savings, or other To achieve the purposes and objectives, BTN may carry out the following main (fourteen) days after the announcement of the summary of the Acquisition Plan, then Cash and Cash Equivalents 36.144.585 34.821.520
forms equivalent to that based on Mudharabah Akad or other Akad that is not business activities: in accordance with POJK 41/2019 all creditors are deemed to have approved the Securities 51.690.744 53.190.362
contrary to sharia principles; 1. Collecting funds from the public in the form of savings, current accounts, time Proposed Acquisition. In the event that there is an objection that filed by the creditors Libilities 337.103.993 338.431.307
3. Distributing profit-sharing financing based on the Mudharabah Akad, Musyarakah deposits, certificates of deposit, and/or other forms of equivalents; and until the date of the GMS cannot be resolved by the Board of Directors, then such Others Assets 30.661.302 31.259.711
Akad, or other Akad that is not contrary to sharia principles; 2. Distributing funds in the form of credit or financing based on sharia principles; objection must be submitted in the GMS for resolution. Based on the provisions of
Total Assets 455.600.624 457.702.900
Article 37 paragraphs (1) and (2) of PP 28/1999, if within 7 (seven) calendar days prior
4. Distributing financing based on the Murabahah Akad, Salam Akad, Istishna Akad, 3. Performing activities in the field of payment systems;
to the invitation of the GMS, the minority shareholders of BVIS do not express any Funding from Thirds Party 364.583.553 366.030.118
or other Akad that is not contrary to sharia principles; 4. Placing funds in other banks, borrowing funds from other banks, or lending funds objection to the Proposed Acquisition, then the minority shareholders shall be deemed Others Libilities 59.984.383 60.640.094
5. Distributing financing based on the Qardh Akad or other Akad that is not contrary to other banks, either by using letters, telecommunication facilities or by bills of to have approved the Proposed Acquisition.
to sharia principles; exchange, checks or other means; Total Liabilities 424.567.936 426.670.212
6. Distributing financing for leasing movable or immovable goods to customers 5. Issuing and/or executing securities transactions for the benefit of BTN and/or Share Capital 7.017.222 7.017.222
based on ijarah and/or lease purchase in the form of Ijarah mutahiya bittamlik or customers; VII. HOW TO RESOLVE MANAGEMENT Additional Paid-in Capital 4.418.900 4.418.900
other Akad that is not contrary to sharia principles; 6. Providing a place to store goods and securities; AND EMPLOYEE STATUS Retained Earnings 17.640.607 17.640.607
7. To take over debt based on Hawalah Akad or other Akad that is not contrary to 7. Conducting business activities in foreign exchange; Others Equity 1.955.959 1.955.959
There is no change in the status, rights and obligations of the board of directors,
sharia principles; 8. Performing receivables transfer activities; board of commissioners and sharia supervisory board of BVIS until the Proposed Total Equity 31.032.688 31.032.688
8. Conducting debit card and/or financing card business based on sharia principles; 9. Performing custody activities for goods and securities; Acquisition transaction is completed. However, at any time after the completion of the
9. Providing banking services based on contracts, among others: 10. Conducting capital participation activities in financial services institutions and/ Proposed Acquisition transaction, there may be changes to the composition of the
a. wakalah; or other companies that support the banking industry by fulfilling the provisions board of directors, board of commissioners and sharia supervisory board of BVIS. Any
b. hawalah; stipulated by OJK; such changes (if any) will be implemented in accordance with the provisions of the X. INDICATIVE SCHEDULE OF PROPOSED ACQUISITION
c. kafala; applicable laws and regulations.
11. Carrying out temporary capital participation activities outside financial service
d. rahn; institutions to overcome the consequences of credit failure or financing based on The terms and conditions of employment of BVIS employees including the rights and Estimated
10. Purchase, sell and/or guarantee at its own risk third the party securities issued sharia principles, with the condition that the participation must be withdrawn; obligations of BVIS employees will continue to be respected, implemented and/or No. Activities Implementation
on the basis of underlying transaction based on sharia principles; 12. Act as the founder of the pension fund and the administrator of the pension resolved in accordance with and based on applicable laws and regulations. Date*)
11. Purchase securities based on sharia principles issued by the Government and/or fund in accordance with the provisions of laws and regulations regarding pension 1. Notification from OJK that the Proposed Acquisition January 17, 2025
Bank Indonesia; funds;
VIII. DRAFT AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION may proceed
12. Receive payments from bills on securities and make calculations with third parties 13. Conducting financial services, investment banking and other commercial
banking activities in accordance with the provisions of laws and regulations; 2. (i) Announcement of Summary of Proposed January 20, 2025
or between third parties based on sharia principles; In connection with the Proposed Acquisition, there is no plan to amend the Articles of
14. Conducting business activities based on Sharia Principles, in accordance with Association of BVIS in the near future. Acquisition Plan in 2 (two) national
13. Moving money, either for its own benefit or for the benefit of customers based on
sharia principles; the provisions stipulated the OJK and the provisions of laws and regulations; newspapers and BVIS and BTN website,
14. Transferring funds, borrowing funds from or lending funds to other banks, either 15. Cooperate with other financial service institutions and cooperate with other than IX. AUDITED FINANCIAL STATEMENTS OF BVIS AND BTN (ii) Written announcement of the Proposed
using letters, telecommunications facilities or by money orders, checks or other financial service institutions in providing financial services to customers; and
Acquisition to BVIS employees
means; 16. Conducting other activities with the approval of OJK. BVIS
Summary of BVIS financial statements for the periods ended December 31, 2021, 3. BTN GMS Announcement February 5, 2025
15. Providing bank guarantee facilities based on sharia principles; In addition to the main business activities as referred to above, BTN may conduct
December 31, 2022, December 31, 2023 based on BVIS financial statements 4. BTN GMS Invitation February 20, 2025
16. Performing other activities commonly carried out in the field of banking as long as supporting business activities in order to optimize the utilization of resources owned to audited by Heliantono & Rekan Public Accounting Firm (Membership of
support/support BTN’s main business activities as long as it does not conflict with the 5. Invitation to the BVIS GMS February 27, 2025
they are not contrary to sharia principles and in accordance with applicable laws Parker Rusell).
and regulations; provisions of laws and regulations. 6. BTN GMS for Approval of Proposed Acquisition March 14, 2025
17. Performing capital participation activities in sharia commercial banks or financial FINANCIAL STATEMENTS (AUDITED) OF PT BANK VICTORIA SYARIAH 7. BVIS GMS for Approval of the Proposed March 14, 2025
institutions that conduct business activities based on sharia principles; Board of Directors and Board of Commissioners Acquisition
(FORECLOSED PARTY)
18. Carrying out temporary capital participation activities to overcome the Based on Deed No. 23 dated August 19, 2024 which has been notified to the Ministry 8. Submission of Acquisition License Application March 19, 2025
of Law and Human Rights under Decree No. AHU-AH.01.09-0241955 dated August Statement of Financial Position
consequences of the failure of financing based on sharia principles with the to OJK and the plan to form a Bank Business
condition that the participation must be withdrawn in accordance with the 20, 2024 and Deed No. 28 dated October 21, 2024 which has been notified to the In Million Rupiah
Ministry of Law and Human Rights under Decree No. AHU-AH.01.09- 0266948 dated POSTS Group (KUB)
applicable laws and regulations; Dec 2023 Dec 2022 Dec 2021
October 23, 2024, the current composition of the Board of Directors and Board of 9. Estimated receipt of OJK approval of the April 2025
19. Organizing bank activities or products based on sharia principles using electronic Cash 336 714 1.245
Commissioners of BTN is as follows: Proposed ACQUISITION (“OJK Approval”), fit
means; Current accounts with Bank Indonesia 64.506 132.022 47.399
20. Issuing, offering and trading short-term securities based on sharia principles, Directors and proper test of BTN as the new controlling
Current accounts with other banks 1.827 1.435 5.413
either directly or indirectly, through the money market; President Director : Mr. Nixon L.P. Napitupulu Placements with other banks and shareholder, and formation of KUB.
21. Issuing, offering and trading long-term securities based on sharia principles, Vice President Director : Mr. Oni Febriarto Rahardjo Bank Indonesia 440.000 385.000 185.000 10. Signing of the Deed of Acquisition of BVIS, May 2025
either directly or, through the capital market; Director of Information Technology : Mr. Andi Nirwoto Securities - net 1.279.064 898.055 538.032 subject to OJK Approval
22. Providing products or conduct other financial service activities based on sharia Director of Assets Management : Ms. Elisabeth Novie Riswanti Financing - net 1.207.969 616.919 755.387
Director of Distribution & Institutional Funding : Mr. Jasmin 11. Submission of notification of changes in May 2025
principles and applicable laws and regulations. Profit sharing income to be received 21.651 12.378 13.674
Director of Risk Management : Mr. Setiyo Wibowo shareholders to the MOL
Business activities carried out based on the Decree of the Governor of Bank Indonesia Investments - net 29 29 29
Director of Consumer : Mr. Hirwandi Gafar 12. Estimated receipt of notification from the MOL May 2025
No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 dated February 10, 2010 concerning the Granting of Fixed assets - net 6.397 1.643 4.530
Director of Finance : Mr. Nofry Rony Poetra confirming receipt of the Deed of Acquisition.
Permission to Change the Business Activities of Conventional Commercial Banks into Intangible assets - net 1.400 616 1.004
Director of Human Capital, Compliance & Legal : Mr. Eko Waluyo
Sharia Commercial Banks. Prepaid expenses 2.154 2.988 6.766
Director of Operations & Customer Experience : Mr. Hakim Putratama *) The above schedule is only an estimate that is subject to change without
Director of SME & Retail Funding : Mr. Muhammad Iqbal Other assets 50.725 50.780 94.895
Board of Directors and Board of Commissioners prior notice due to certain circumstances beyond the control of each of BTN
Deferred tax assets 6.221 8.250 7.474 and/or BVIS that occur after the publication of this ACQUISITION Plan.
Based on Deed No. 31/2024, the current composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of BVIS is as follows: TOTAL ASSETS 3.082.279 2.110.830 1.660.849
Board of Commissioners
President Commissioner/Independent : Mr. Chandra M. Hamzah
Directors
Vice President Commissioner/Independent : Mr. Iqbal Latanro In Million Rupiah XI. ADDITIONAL INFORMATION
POSTS
President Director : Mr. Dery Januar Independent Commissioner : Mr. Armand B. Arief Dec 2023 Dec 2022 Dec 2021
Director : Mr. Andy Sundoro Shareholders and/or third parties who require additional information regarding the
Independent Commissioner : Mr. Sentot A. Sentausa Liabilities:
Compliance Director : Mrs Ruly Dwi Rahayu Summary of the Proposed Acquisition Plan are welcome to contact us:
Independent Commissioner : Mrs. Adi Sulistyowati Immediate liabilities 833 1.076 2.761
Board of Commissioners Independent Commissioner : Mr. Bambang Widjanarko Wadiah & Syirkah Temporer Fund 1.141.239 816.420 1.243.422 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Commissioner : Mr. Andin Hadiyanto Deposits from other banks 820.000 225.000 42.000
President Commissioner : Mrs Sari Idayanti BTN Tower
Commissioner : Mr. Herry Trisaputra Zuna Tax Payable 2.824 650 1.018
Independent Commissioner : Mrs Retno Dwiyanti Widaningsih
Commissioner : Mr. Himawan Arief Sugoto Long-term employee benefit liabilities 3.612 2.577 3.721 Jalan Gajah Mada No. 1
Independent Commissioner : Mr. Edian Fahmy
Other liabilities 42.636 4.175 6.965 Petojo Utara, Gambir, Central Jakarta
Capital Structure and Share Ownership
Capital Structure and Shareholding TOTAL LIABILITIES 2.011.144 1.049.898 1.299.887 Telp. (021) 6332666, 6336789
Based on Deed No. 13 dated December 6, 2022, made before Suwarni Sukiman, Based on Deed No. 08/2024, BTN’s current capital structure is as follows: Email: csd@btn.co.id
Equities:
S.H., Notary in Jakarta as notified and accepted by the MOLHR pursuant to Letter No. Authorized capital : Rp10.239.216.000.000,00 Paid-up capital 1.060.000 1.060.000 360.000
AHU-AH.01.03-0331529 dated December 23, 2022 and registered in the Company Issued and paid-up capital : Rp7.017.222.206.500,00 General reserves 9.156 9.156 9.156 PT BANK VICTORIA SYARIAH
Register under No. AHU-0259434.AH.01.11 Tahun 2022 dated December 23, 2022, Nominal value per share : Rp500,00 Other comprehensive income (expense) (1.359) (1.787) 3.356 Graha BIP Building 5th Floor
the current capital structure of BVIS is as follows:
Profit (Loss) Last year net (6.437) (11.550) (16.070) Jl. Gatot Subroto Kav. 23
Current Shareholder Composition Net profit (loss) for the year 9.775 5.113 4.520
Authorized capital : Rp1.438.000.000.000,00 Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, South Jakarta
Issued and paid-up capital : Rp1.060.000.000.000,00 Based on the Shareholders Register dated December 31, 2024 issued by PT Datindo TOTAL EQUITY 1.071.135 1.060.932 360.962
Entrycom as the Securities Administration Bureau appointed by BTN, the composition Telp. 021 - 5600467, 021 - 5225285 (Hunting)
Nominal value per share : Rp1.000,00 of BTN shareholders as of December 2024 is as follows: TOTAL LIABILITIES & EQUITY 3.082.279 2.110.830 1.660.849 Email: corsec@bankvictoriasyariah.co.id
Names mentioned 81 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT BANK VICTORIA SYARIAH
p.1 ×9
unresolved
org
Kementerian
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Rancangan Pengambilalihan
p.1
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri
p.1
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Young Global Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×16
unresolved
org
Bank Tabungan
p.1 ×5
unresolved
org
Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan
p.1
unresolved
org
Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan
p.1
unresolved
org
Simpanan dari bank lain
p.1
unresolved
org
PT Bank Swaguna
p.1 ×4
unresolved
person
Bebasa Daeng Lalo
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman
p.1
unresolved
org
Pengadilan Negeri I
p.1
unresolved
person
Erni Rohainin SH
· Notaris
p.1
unresolved
person
Suwarni Sukiman
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.1 ×6
unresolved
—
VI. PENYELESAIAN HAK KREDITUR
p.1
unresolved
—
menyetujui Pengambilalihan Yang Diusulkan. Dalam hal terdapat keberatan
p.1
unresolved
person
BVIS
· Komisaris
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
org
Armand B. Arief Perubahan Kegiatan Usaha Bank
p.1
unresolved
org
Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah.
p.1
unresolved
person
Dery Januar
p.1 ×2
unresolved
person
Andy Sundoro
p.1 ×2
unresolved
person
Sari Idayanti
p.1 ×2
unresolved
person
Retno Dwiyanti Widaningsih
p.1 ×2
unresolved
person
Sukiman
p.1 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1
unresolved
org
Bank Mergers
p.2 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.2 ×5
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.2 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
South Jakarta District Court
p.2
unresolved
org
In Million Rupiah Limited
p.2
unresolved
person
Lalo
p.2
unresolved
org
Minister of Justice
p.2 ×3
unresolved
person
Muhani Salim
· Notaris
p.2
unresolved
org
Tabungan Negara (Persero) Tbk
p.2
unresolved
person
Ratam
p.2
unresolved
org
Issuing and/or executing securities transactions for the benefit of BTN and/or
p.2
unresolved
—
EMPLOYEE
p.2
unresolved
—
Conducting business activities in foreign exchange;
p.2
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
person
Eko Waluyo Sharia Commercial Banks.
p.2 ×3
unresolved
person
Chandra M. Hamzah Directors Vice
p.2 ×3
unresolved
person
Edian Fahmy Other
p.2 ×2
unresolved
org
PT BANK VICTORIA SYARIAH Register
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
13050 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL_FACT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}