Skip to content
Back to announcement

20250118_BUKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31846541_lamp1.pdf

Other Text extracted BUKA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 5

Page 1
                                                       Jakarta, 17 Januari/January 2025

No.           : 793/BL/CORSEC/SURAT/I/2025


Kepada Yth./To :
   1. Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority (“OJK”)
      Gedung Sumitro Djojohadikusumo
      Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
      U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan
      Bursa Karbon
   2. PT Bursa Efek Indonesia/Indonesia Stock Exchange (“BEI”)
      Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
      Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
      U.p. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal/     : Keterbukaan Informasi terkait Permohonan Pailit terhadap PT
Subject        Bukalapak.com Tbk (“Perseroan”) / Disclosure of Information on
               Bankruptcy Petition for PT Bukalapak.com Tbk (the “Company”)

Merujuk kepada (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Surat Keputusan
Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Peraturan
Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan
informasi material sebagai berikut: / Referring to (i) the OJK Regulation No.
31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts of Issuers or Public
Companies, and (ii) the Decision of the Chairman of the BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022
dated 30 September 2022 on Regulation No. I-E on Obligation to Information Disclosure
(“IDX Regulation I-E”), we hereby inform you of the following material information:

 Nama Emiten / Issuer                     : PT Bukalapak.com Tbk (“Perseroan” /
                                            “Company”)
 Bidang Usaha / Business Activity         : E-commerce, Teknologi, Platform Online &
                                            Offline / E-commerce, Technology, Online
                                            and Offline Platforms
 Telepon / Telephone                      : +62 21 5098 2008
 Faksimili / Facsimile                    : -
 Alamat surat elektronik / e-mail         : corsec@bukalapak.com

 1.   Tanggal Kejadian / Date of event   Pemberitahuan       permohonan      Penundaan
                                         Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) yang
                                         diajukan oleh PT Harmas Jalesveva (“Harmas”)
                                         diterima oleh Perseroan pada tanggal 10 Januari
                                         2025. /

                                         The Suspension of Debt Payment Obligation
                                         (“PKPU”) filed by PT Harmas Jalesveva
                                         (“Harmas”) was received by the Company on
                                         January 10, 2025.
Page 2
2.   Jenis Informasi atau Fakta           Perkara hukum terhadap Perseroan /
     Material / Type of Material          Legal case involving the Company.
     Information or Facts

3.   Uraian Informasi atau Fakta          Permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas
     Material / Description of Material   melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan
     Information or Facts                 Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN
                                          Niaga Jkt.Pst (“Permohonan PKPU”), yang
                                          mengklaim bahwa Perseroan memiliki utang
                                          berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461
                                          K/PDT/2024 (“Putusan Pengadilan”) yang
                                          berkekuatan hukum tetap, yang mana saat ini
                                          Perseroan telah mengajukan upaya hukum
                                          Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung atas
                                          Putusan Pengadilan tersebut.

                                          Perseroan berpendapat bahwa Permohonan
                                          PKPU       tidak tepat, mengingat Permohonan
                                          PKPU yang diajukan didasarkan pada
                                          permasalahan sengketa perdata murni yang
                                          merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta
                                          Selatan dan ranah Hukum Acara Perdata Umum,
                                          sementara pengajuan Permohonan PKPU
                                          diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta
                                          Pusat.

                                          Selain itu, k  edudukan Perseroan tidak tepat
                                          jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki
                                          utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih
                                          dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa
                                          perdata murni yang masih dalam proses
                                          Peninjauan Kembali. Perseroan juga tidak
                                          memiliki kewajiban yang belum terselesaikan
                                          baik kepada Harmas selaku Pemohon PKPU,
                                          maupun kewajiban yang belum terselesaikan
                                          lainnya terhadap k reditor lain. Sehingga, tidak
                                          tepat jika Perseroan dikualifikasikan sebagai
                                          Debitor.

                                          Persidangan perdana atas Permohonan PKPU
                                          yang diajukan oleh Harmas terhadap Perseroan
                                          telah dilakukan pada tanggal 14 Januari 2025
                                          dengan agenda pemeriksaan legal standing dari
                                          masing-masing pihak.

                                          Saat ini, Perseroan tengah mempersiapkan
                                          jawaban keberatan atas Permohonan PKPU
                                          tersebut. Perseroan optimis bahwa proses hukum
                                          ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai
                                          dengan peraturan yang berlaku. Perseroan telah
                                          menunjuk kuasa hukum untuk menangani
                                          perkara ini dan memastikan hak-hak Perseroan
                                          dilindungi dalam proses hukum yang sedang
Page 3
                                        berlangsung.    Perseroan    juga     tengah
                                        mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan
                                        untuk menyelesaikan persoalan ini secara
                                        profesional. /

                                        This PKPU Petition has been filed by PT Harmas
                                        Jalesveva (“Harmas”) the Central Jakarta
                                        Commercial Court and registered under Number
                                        2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN         Niaga     Jkt.Pst
                                        (“PKPU Petition”), which claims that the
                                        Company has outstanding debts based on the
                                        Cassation Decision No. 2461 K/PDT/2024
                                        ("Court Decision"), which has permanent legal
                                        force. The Company has currently filed for a
                                        Judicial Review of the Court Decision with the
                                        Supreme Court.

                                        The Company believes that the PKPU Petition is
                                        inappropriate, as it is based on a purely civil
                                        dispute, which falls under the jurisdiction of the
                                        South Jakarta District Court and general civil
                                        procedural law. However, the PKPU Petition was
                                        submitted through the Central Jakarta
                                        Commercial Court.

                                        Furthermore, the Company’s position is not
                                        correctly represented if it is classified as a debtor
                                        with overdue debts that are due for collection,
                                        based on a civil dispute that is still under Judicial
                                        Review. The Company also has no outstanding
                                        obligations, either to Harmas as the petitioner or
                                        to any other creditors. Therefore, it is incorrect to
                                        classify the Company as a debtor.

                                        The initial hearing for the PKPU Petition was held
                                        on January 14th, 2025, with the agenda focusing
                                        on the legal standing of each party.

                                        The Company is currently preparing a formal
                                        objection to the PKPU Petition filed by Harmas.
                                        The Company is confident that this legal process
                                        will proceed fairly and objectively, in accordance
                                        with applicable regulations. The Company has
                                        appointed legal counsel to handle this matter and
                                        ensure that the Company’s rights are protected
                                        throughout the ongoing legal proceedings.
                                        Additionally, the Company is preparing further
                                        legal actions to resolve this issue professionally.

4.   Dampak kejadian, informasi, atau   Permohonan PKPU ini tidak mempengaruhi
     fakta material tersebut terhadap   operasional Perseroan.   Perseroan   tetap
     kegiatan operasional, hukum,       menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa,
     kondisi      keuangan,      atau
                                        memberikan   pelayanan    terbaik  kepada
     kelangsungan usaha Emiten atau
     Perusahaan Publik / Impact of      pelanggan, mitra usaha, dan pemangku
Page 4
     such material information or fact   kepentingan lainnya.
     to the Company’s operational,
     law, financial condition, or        Terkait dengan kondisi keuangan perusahaan,
     business                            Perseroan     menegaskan    bahwa Perseroan
                                         memiliki kondisi keuangan yang sehat, dan
                                         kemampuan      untuk    memenuhi  kewajiban
                                         finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU
                                         ini tidak mencerminkan kondisi keuangan
                                         Perseroan secara keseluruhan.

                                         Dengan demikian, tidak ada dampak material
                                         yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja
                                         operasional dan keuangan Perseroan atas kasus
                                         hukum tersebut.

                                         Perseroan juga berkomitmen untuk senantiasa
                                         menjaga stabilitas operasional dan kepatuhan
                                         hukum dengan memperkuat kebijakan internal
                                         serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap
                                         proses operasional untuk mencegah potensi
                                         masalah hukum dan memastikan keberlanjutan
                                         operasional perusahaan. /

                                         This PKPU Petition does not affect the Company’s
                                         operations. The Company continues to conduct
                                         its business as usual, providing the best service to
                                         customers, business partners, and other
                                         stakeholders.

                                         Regarding the Company’s financial condition,
                                         the Company affirms that it maintains a healthy
                                         financial position and has the ability to meet its
                                         financial obligations. The claims made in the
                                         PKPU Petition filed by Harmas do not reflect the
                                         Company’s overall financial situation.

                                         As such, there has been no material direct impact
                                         on the Company’s operations or finances as a
                                         result of this legal case.

                                         The Company is also committed to maintaining
                                         operational stability and legal compliance by
                                         strengthening internal policies and conducting
                                         regular evaluations of operational processes to
                                         prevent potential legal issues and ensure the
                                         continuity of the Company’s operations.

5.   Keterangan lain-lain    /   Other   -
     Information
Page 5
Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami
mengucapkan terima kasih / Thus, we convey this report. We thank you for your attention
and cooperation.




Hormat kami/ Sincerely,
PT BUKALAPAK.COM Tbk




Cut Fika Lutfi
Sekretaris Perusahaan/
Corporate Secretary

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.2 MB
Published18 Jan 2025
Pages5
Characters14,414
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Cut Fika Lutfi · Sekretaris Perusahaan/ p.5
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1 ×2
possible org PT Bukalapak. p.1 ×3
unresolved org Financial Services Authority p.1
unresolved org Indonesia Stock Exchange p.1
unresolved org PT Harmas Jalesveva p.1 ×3
unresolved org Pengadilan Niaga Jakarta Pusat p.2
unresolved org Mahkamah Agung p.2
unresolved org Pengadilan Negeri Jakarta Selatan p.2
unresolved org Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain p.2
unresolved org South Jakarta District Court p.3
unresolved org COM Tbk p.5

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result