20260618_IBFN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102197_lamp1.pdf

dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf (a) dan Pasal 14
ayat (4) angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 ayat 1
huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) Peraturan OJK No.15/2020 telah terpenuhi

dan Rapat berhak membahas serta mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan
formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya

yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "Electronic
Opinions".

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik

maupun secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta
kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam
Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat
memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.“

Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara,
sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun.suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, Memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk Laporan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
selama tahun buku 2025.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF ) sesuai dengan Laporannya
Nomor 00729/2.1133/AU.1/05/1778-5/1/111/2026 tanggal 25 Maret
2026 dengan basis untuk opini “wajar”, serta memberikan pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de
Charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2025, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat
pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK
yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026 tersebut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor
Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui perubahan tempat kedudukan dan/atau alamat domisili
Perseroan, :
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan

hak substitusi untuk rnelakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
pelaksanaan keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan
termasuk melakukan perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan setelah ditentukannya tempat kedudukan dan/atau alamat

Y

domisili Perseroan yang baru, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan
demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
penyesuaian dengan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) No.7/2025
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan,
berkaitan dengan perubahan Pasal 3 Anggarari Dasar Perseroan
tersebut, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal
15 Juni 2026 Nomor 23.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat
(1) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020.

Hormat saya,

otaris di Kota Jakarta Timur