Back to announcement
20260615_WGSH_Laporan Informasi dan Fakta Material_32101462_lamp3.pdf
Other Text extracted WGSHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 33
Page 1
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFOMASI KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA
MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS
KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN
TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK
14/2019”).
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
(“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG
SAHAM PT WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. (“PERSEROAN”) UNTUK MENGAMBIL
KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)
SESUAI POJK 14/2019.
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk.
(”Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang usaha Holding dan Teknologi Informasi
Alamat Kantor Pusat: Alamat Kantor Cabang:
Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11 Gedung WGS
Jl. Letjen Suprapto Kav 60, Cempaka Putih Jl. Soekarno Hatta No. 104
Jakarta Pusat 10510 Kota Bandung, Jawa Barat 40223
Telp.: 62 21 8063 3731 Telp.: 62 22 6034882
Situs Web: https://www.wgs.ventures
Email: info@wgs.ventures
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA- SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN
RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta
tanggal 15 Juni 2026
1
Page 2
DEFINISI
Afiliasi memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:
(i). suami atau istri;
(ii). orang tua dari suami atau istri dan suami atau
(iii). istri dari anak;
(iv). kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau
istri dari cucu;
(v). saudara dari suami atau istri beserta suami atau
istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:
(i). orang tua dan anak;
(ii). kakek dan nenek serta cucu; atau
(iii). saudara dari orang yang bersangkutan;
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau
Komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana
terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan
Komisaris, atau Pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau
pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan
cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama,
yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang
mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Bursa Efek atau BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum
di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan
Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
UUPM, di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
BAE berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak
dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan
pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek
yang dalam hal ini adalah PT Admitra Jasa Korpora, berkedudukan
di Jakarta Utara.
2
Page 3
Hari Bursa berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa
Efek.
Hari Kerja berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan
Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia sebagai hari libur nasional.
Masyarakat berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara
Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum
Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat
tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat
tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkum berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu
dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik
Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia).
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
UUP2SK.
Pemegang Saham berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang
disimpan dan diadministrasikan dalam:
a. Daftar Pemegang Saham Perseroan;
b. Rekening Efek pada KSEI; atau
c. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris,
Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali;
atau
b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan
komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham
Pengendali
Pemegang Saham Pengendali berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor
penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung
maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan
dan/atau kebijakan Perseroan.
3
Page 4
Pemegang Saham Utama berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara
dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan
oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu
sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
PMTHMETD berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.
Perseroan berarti PT Wira Global Solusi Tbk, suatu perseroan terbuka yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Pusat.
Peraturan BEI No. I-A berarti Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I- A
tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 31 Maret 2026
POJK 14/2019 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Terbuka.
Rupiah atau Rp berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan Undang- Undang
No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
4
Page 5
UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan.
5
Page 6
PENDAHULUAN
Mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2019, bersama ini Perseroan berencana untuk
melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 208.500.000 (dua ratus delapan
juta lima ratus ribu) lembar saham Perseroan atau sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam perubahan
anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman
RUPS yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wira Global Solusi Tbk No.
79 tanggal 24 April 2026, yang dibuat di hadapan R. Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung. Akta
perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun 2026
tanggal 16 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0106256.AH.01.11.
TAHUN 2026 tanggal 16 Mei 2026 (“Akta No. 79/2026”).
Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama, dengan nilai
nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah diterbitkan, yaitu Rp20,00
(dua puluh rupiah) per saham. Penerbitan saham-saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut akan
dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku di Pasar Modal.
PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2026.
Tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD
Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya.
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan untuk tujuan
selain perbaikan posisi keuangan baik dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain
Program Kepemilikan Saham yang masih belum selesai jangka waktu pelaksanaannya (masih berjalan
atau outstanding).
Perseroan menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan dalam perkara yang material maupun tidak material baik di Pengadilan maupun
sengketa lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan
operasional dan rencana PMTHMETD dan rencana penggunaan dana hasil PMTHMETD oleh
Perseroan.
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian utang piutang
yang dibuat oleh Perseroan yang dapat menghalangi rencana PMTHMETD dan/atau dapat merugikan
hak dan kepentingan para pemegang saham publik Perseroan, serta dapat menghalangi rencana
penggunaan dana hasil PMTHMETD.
6
Page 7
KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Gcloud Teknologi Informasi berdasarkan Akta No. 5
tanggal 7 September 2015 dari Bhuana Nurinsani, S.H., notaris di Bandung. Akta pendirian ini
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No. AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 7 September 2015 serta
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 047 tanggal 11 Juni 2021, Tambahan
No. 019736. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
dengan Akta No. 9 tanggal 7 Juni 2023 dari Moeliana Santoso, S.H., M.kn., notaris di Tangerang,
mengenai perubahan tempat kedudukan Perusahaan. Akta perubahan anggaran dasar tersebut
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusannya No. AHU-0031507.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023 dan
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09.0124702
tanggal 8 Juni 2023 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 88 tanggal 3 November 2023 dan
Tambahan No. 34427/2023.
Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah
berusaha di bidang perdagangan besar dan eceran, aktivitas keuangan dan investasi. Saat ini,
Perseroan bergerak di bidang holding dan teknologi informasi.
Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Holland Village Jakarta, Lantai 29
Unit 11, JI. Letnan Jenderal Suprapto No. 1, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Pada tanggal 26 November 2021, Perseroan memperoleh Pernyataan Efektif dengan Surat No. S-
213/D.04/2021 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana
sebanyak 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp20
(dua puluh Rupiah) per saham, dengan harga penawaran Rp140 (seratus empat puluh Rupiah)
per saham. Pada tanggal 6 Desember 2021, seluruh saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek
Indonesia.
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Wira Global Solusi Tbk No. 79 tanggal 24 April
2026, yang dibuat di hadapan R. Tendy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung. Akta perubahan
anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun 2026
tanggal 16 Mei 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0106256.AH.01.11.
TAHUN 2026 tanggal 16 Mei 2026 (“Akta No. 79/2026”), serta sesuai dengan Daftar Pemegang
Saham Perseroan untuk periode tanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh BAE Adimitra Jasa
Korpora adalah sebagai berikut:
7
Page 8
Sebelum PMTHMETD
(Rp20,00 per saham)
Keterangan
Jumlah Lembar
Nilai Nominal (Rp) %
Saham
Modal Dasar 8.336.000.000 166.720.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
1. PT Walden Global Services 764.293.998 15.285.879.960 36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures 238.622.000 4.772.440.000 11,45%
3. PT Pusaka Mas Persada 193.553.202 3.871.064.040 9,28%
4. PT Silicon Valley Connection 157.240.000 3.144.800.000 7,54%
5. Ikin Wirawan 258.140.000 5.162.800.000 12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto 31.100.800 622.016.000 1,49%
7. Hendy Rusli 1.050.000 21.000.000 0,05%
8. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 441.000.000 8.820.000.000 21,15%
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor 2.085.000.000 41.700.000.000 100,00%
Jumlah Saham Dalam
Portepel 6.251.000.000 125.020.000.000
Perseroan menyatakan bahwa tidak ada saham hasil pembelian kembali saham (treasury stock).
Perseroan menyatakan bahwa tidak ada pembebanan dan/atau sengketa atas saham-saham
Perseroan.
Berikut adalah bagan kepemilikan Perseroan hingga pemilik manfaat akhir:
Keterangan Singkatan:
WGS : PT Walden Global Services
WGV : PT Wynfield Global Ventures
PMP : PT Pusaka Mas Persada
SVC : PT Silicon Valley Connection
KTT : PT Kirana Tama Teknologi
QT : PT Qorser Teknologi
STO : PT Smooets Teknologi Outsourcing
8
Page 9
LLM : PT Lereng Lembah Madu
Pemilik manfaat utama (Ultimate Beneficial Owner) dan pemegang saham pengendali atas
Perseroan adalah Ikin Wirawan. Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik
manfaat akhir (ultimate beneficial owner) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum Republik Indonesia melalui notaris pada tanggal 12 Agustus 2021 sebagaimana diatur dalam
Perpres No. 13/2018.
Ikin Wirawan ditetapkan sebagai Pemilik Manfaat Akhir (Beneficial Owner) Perseroan karena
memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perseroan secara tidak langsung melalui
kepemilikannya pada WGS, dimana WGS juga memiliki kepemilikan saham langsung di Perseroan
sebesar36,55% dan merupakan pemegang saham pengendali WGV, dimana WGV merupakan
pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 11,45%. Selain itu, Bapak Ikin Wirawan
juga memiliki kepemilikan saham secara langsung pada Perseroan sebesar 12,38% dan menjabat
sebagai Komisaris Utama Perseroan. Dengan kedudukan tersebut, Bapak Ikin Wirawan memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi dan/atau menentukan kebijakan strategis Perseroan baik melalui
struktur kepemilikan maupun perannya dalam organ Perseroan.
3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Susunan pengurus Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang
didokumentasikan dalam No. 79 tanggal 24 April 2026 dari R. Tendy Suwarman, S.H., Notaris
di Bandung adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ikin Wirawan
Komisaris : Erwin Senjaya Hartanto
Komisaris Independen : Lucky Bayu Purnomo
Direksi
Direktur Utama : Hendy Rusli
Direktur : Pingadi Limajaya
Direktur : Moch Sajoang
Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
kelima.
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang
berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi
Idris (an independent member of Moore Global Network Limited), berdasarkan Laporan No.
00058/3.0351/AU.1/05/1063-2/1/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh santo,
dengan Opini Tanpa Modifikasian, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025, serta
kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan
atas Laporan Keuangan Konsolidasian termasuk informasi kebijakan akuntansi material, adalah
sebagai berikut:
9
Page 10
POSISI KEUANGAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(dalam Rupiah penuh) (dalam Rupiah penuh)
Aset
Aset lancar 37.429.846.498 33.961.178.152
Aset tidak lancar 38.298.557.386 33.591.973.393
Jumlah Aset 75.728.403.884 67.553.151.545
Liabilitas dan ekuitas
Liabilitas jangka pendek 7.928.816.220 5.175.113.133
Liabilitas jangka panjang 2.587.511.995 2.715.847.350
Jumlah liabilitas 10.516.328.215 7.890.960.483
Ekuitas 65.212.075.669 59.662.191.062
Jumlah liabilitas dan
ekuitas 75.728.403.884 67.553.151.545
LAPORAN LABA RUGI 31 Desember 2025 31 Desember 2024
(dalam Rupiah Penuh) (dalam Rupiah)
Pendapatan Usaha 50.077.816.458 35.229.995.282
Beban Pokok Pendapatan 39.666.245.437 21.288.160.422
Laba Kotor 10.411.571.021 13.941.834.860
Laba Usaha 1.046.863.188 5.038.092.533
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 3.217.951.200 4.293.364.203
Jumlah Penghasilan
Komprehensif 6.460.903.147 4.592.765.837
RASIO KEUANGA PENTING 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Laba Kotor/Pendapatan Usaha 20,79% 39,57%
Laba Usaha/Pendapatan Usaha 2,09% 14,30%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha 6,43% 12,19%
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA) 4,25% 6,36%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE) 4,93% 7,20%
Total Liabilitas / Total Ekuitas 16,13% 13,23%
Total Liabilitas / Total Aset 13,89% 11,68%
Rasio Lancar (Current Ratio) (x) 4,72 6,56
10
Page 11
INFORMASI MENGENAI PMTHMETD
1. Latar Belakang, Alasan, dan Tujuan PMTHMETD
Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD untuk memperoleh tambahan dana yang akan
digunakan untuk memperkuat permodalan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan yaitu
untuk memperkuat modal kerja Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian
bahan baku kepada pemasok, serta biaya operasional dan pemasaran guna meningkatkan volume
penjualan.
Seiring dengan pertumbuhan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan struktur modal yang lebih
kuat dan sehat guna menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kapasitas pendanaan, serta
memperbaiki rasio keuangan Perseroan khususnya menurunkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas
(Debt to Equity Ratio) dan meningkatkan Rasio Lancar (Current Ratio). Penguatan struktur
modal ini diharapkan dapat meningkatkan daya tahan Perseroan terhadap dinamika industri serta
mendukung strategi pertumbuhan yang berkelanjutan.
2. Penerbitan Saham Baru
Merujuk kepada Pasal 8C POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat melakukan penambahan modal
maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau
modal Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan
diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD. PMTHMETD
harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua tahun) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi
korporasi tersebut.
Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk
menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 208.500.000 (dua ratus delapan juta lima
ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) atau sebanyak- banyaknya
10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan disetor penuh dalam Perseroan
pada perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang
pada saat pengumuman RUPS.
Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi
keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.
Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata- rata
harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-
turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil
PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BEI No. I-A.
3. Periode Pelaksanaan
PMTHMETD akan dilaksanakan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, yaitu sejak tanggal 19 Juni 2026 sampai
dengan tanggal 19 Juni 2028.
Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan
yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan wajib mengajukan permohonan
pencatatan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham
tambahan.
Merujuk pada pasal 43A POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi
11
Page 12
sebagai berikut:
a. Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan
memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai
pelaksanaan PMTHMETD tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.
b. Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan
memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD,
yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga
saham yang diterbitkan.
4. Rencana Penggunaan Dana
Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh
dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
PMTHMETD yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk memperkuat modal
kerja Perseroan yang meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku kepada pemasok,
serta biaya operasional dan pemasaran guna meningkatkan volume penjualan. Adapun estimasi
pelaksanaan rencana penggunaan dana PMTHMETD dilakukan pada Semester II Tahun 2026.
Dalam melakukan hal tersebut di atas, Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa penggunaan
dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai
Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan ketentuan mengenai Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Penggunaan dana tersebut di atas dapat berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dana
Perseroan pada saat pelaksanaan PMTHMETD.
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah
PMTHMETD
Dengan menggunakan laporan keuangan Perseroan audit per 31 Desember 2025, proyeksi atas
dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting
Perseroan adalah sebagai berikut:
Proforma Laporan Keuangan
(Dalam Rupiah Penuh)
SEBELUM SESUDAH
KETERANGAN Δ
PMTHMETD PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah Aset 75.728.403.884 79.898.403.884 5,51%
Jumlah Liabilitas 10.516.328.215 10.516.328.215 -
Jumlah Ekuitas 65.212.075.669 69.382.075.669 6,39%
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Pendapatan Usaha 50.077.816.458 50.077.816.458 -
Beban Pokok Pendapatan 39.666.245.437 39.666.245.437 -
Laba Kotor 10.411.571.021 10.411.571.021 -
Laba Usaha 1.046.863.188 1.046.863.188 -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 3.217.951.200 3.217.951.200 -
Jumlah Penghasilan Komprehensif 6.460.903.147 6.460.903.147 -
Setelah PMTHMETD, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan
masing-masing sebesar 5,51% dan 6,39% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari
pelaksanaan PMTHMETD. Jumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD
diasumsikan menggunakan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal saham
Perseroan.
12
Page 13
Rasio Keuangan
SEBELUM SESUDAH
KETERANGAN Δ
PMTHMETD PMTHMETD
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA) 4,25% 4,03% -5,22%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE) 4,93% 4,64% -6,01%
Total Liabilitas / Total Ekuitas 16,13% 15,16% -6,01%
Total Liabilitas / Total Aset 13,89% 13,16% -5,22%
Rasio Lancar (Current Ratio) (x) 4,72 5,25 11,14%
6. Risiko atau Dampak PMTHMETD kepada Pemegang Saham
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi
Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara
proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya
sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).
Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa
Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham
Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada
ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan
memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta
memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.
7. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD
Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan
sebelum pelaksanaan rencana PMTHMETD berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per
31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek
yang ditunjuk Perseroan dan setelah pelaksanaan rencana PMTHMETD:
Sebelum PMTHMETD
(Rp20,00 per saham)
Keterangan
Jumlah Lembar
Nilai Nominal (Rp) %
Saham
Modal Dasar 8.336.000.000 166.720.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
1. PT Walden Global Services 764.293.998 15.285.879.960 36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures 238.622.000 4.772.440.000 11,45%
3. PT Pusaka Mas Persada 193.553.202 3.871.064.040 9,28%
4. PT Silicon Valley Connection 157.240.000 3.144.800.000 7,54%
5. Ikin Wirawan 258.140.000 5.162.800.000 12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto 31.100.800 622.016.000 1,49%
7. Hendy Rusli 1.050.000 21.000.000 0,05%
13
Page 14
8. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 441.000.000 8.820.000.000 21,15%
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor 2.085.000.000 41.700.000.000 100,00%
Jumlah Saham Dalam
Portepel 6.251.000.000 125.020.000.000
Setelah PMTHMETD
(Rp20,00 per saham)
Keterangan Jumlah Lembar
Nilai Nominal (Rp) %
Saham
Modal Dasar 8.336.000.000 166.720.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
1. PT Walden Global Services 764.293.998 15.285.879.960 33,32%
2. PT Wynfield Global Ventures 238.622.000 4.772.440.000 10,40%
3. PT Pusaka Mas Persada 193.553.202 3.871.064.040 8,44%
4. PT Silicon Valley Connection 157.240.000 3.144.800.000 6,86%
5. Ikin Wirawan 258.140.000 5.162.800.000 11,25%
6. Erwin Senjaya Hartanto 31.100.800 622.016.000 1,36%
7. Hendy Rusli 1.050.000 21.000.000 0,05%
8. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 441.000.000 8.820.000.000 19,23%
9. Calon Pemodal PMTHMETD 208.500.000 4.170.000.000 9,09%
Jumlah Modal Ditempatkan
dan Disetor 2.293.500.000 45.870.000.000 100,00%
Jumlah Saham Dalam
Portepel 6.042.500.000 120.850.000.000
8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal
Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham baru akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa
pemodal yang bermaksud memiliki Saham Baru, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan
Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada
Keterbukaan Informasi ini (“Calon Pemodal”).
Sesuai dengan Pasal 44B POJK 14/2019, dalam hal PMTHMETD merupakan transaksi afiliasi,
Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK 42/2020.
Keterangan mengenai Calon Pemodal, termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Calon
Pemodal dengan Perseroan akan diungkapkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Pasal 43A POJK 14/2019, dimana Perseroan akan mengumumkan mengenai pelaksanaan
PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD.
14
Page 15
RUPSLB PERSEROAN
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham
Independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 19 Juni 2026, waktu dan tempat
penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPS dengan mata acara RUPSLB
sebagai berikut:
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan singkat:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud akan memohon persetujuan RUPS untuk memperoleh
pendanaan untuk pengembangan usaha dan modal kerja Perseroan.
Ketentuan kuorum pada mata acara Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Melaksanakan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2
POJK 14/2019 yaitu:
1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama,
atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama,
atau Pemegang Saham Pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen
dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang
hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Pemegang Saham Utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum
kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang
saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pengendali yang mewakili lebih dari
50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang
saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam RUPS.
Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para
15
Page 16
Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026, pukul 16.00 WIB, dimana Pemegang Saham Independen tersebut
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak
menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:
Iklan Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi : 11 Mei 2026
Batas Akhir Pendaftaran (Recording Date) Pemegang : 25 Mei 2026
Saham yang Dapat Hadir dalam RUPSLB
Iklan Pemanggilan RUPSLB : 26 Mei 2026
pengumuman Informasi Tambahan PMTHMETD : 15 Juni 2026
Penyelenggaraan RUPSLB : 19 Juni 2026
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS : 23 Juni 2026
Penyampaian kepada OJK dan BEI mengenai Risalah Hasil : 23 Juli 2026
Keputusan RUPSLB
Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab
atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam
Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum
diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar
atau menyesatkan.
INFORMASI TAMBAHAN
Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan
pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan
17.00 WIB) di kantor Perseroan dengan alamat di bawah ini:
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
Alamat:
Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11
Jl. Letjen Suprapto Kav 60, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510
Telp.: 62 21 8063 3731
Situs Web: https://www.wgs.ventures
Email: info@wgs.ventures
16
Page 17
AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL INFORMATION TO THE INFORMATION
DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS PT. WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. (“THE COMPANY”) IN
CONNECTION WITH THE PROPOSED CAPITAL INCREASE
WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS (“PMTHMETD”)
THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED AND INTENDED TO COMPLY
WITH THE PROVISIONS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION
NO. 14/POJK.04/2019 CONCERNING THE AMENDMENT TO THE FINANCIAL
SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL
INCREASES FOR PUBLIC COMPANIES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS
(“POJK 14/2019”).
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE
(“INFORMATION DISCLOSURE”) IS IMPORTANT FOR THE SHAREHOLDERS OF PT.
WIRA GLOBAL SOLUSI TBK. (“THE COMPANY”) TO CONSIDER IN MAKING
DECISIONS REGARDING THE COMPANY'S PLAN FOR A CAPITAL INCREASE
WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS (“PMTHMETD”) IN ACCORDANCE WITH POJK
14/2019.
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk.
(”The Company”)
Core Business Activities:
Engaged in Holding Company activities and Information Technology.
Head Office Address: Branch Office Address:
Holland Village Jakarta Lantai 29 Unit 11 Gedung WGS
Jl. Letjen Suprapto Kav 60, Cempaka Putih Jl. Soekarno Hatta No. 104
Jakarta Pusat 10510 Kota Bandung, Jawa Barat 40223
Telp.: 62 21 8063 3731 Telp.: 62 22 6034882
Situs Web: https://www.wgs.ventures
Email: info@wgs.ventures
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY,
BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE
ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS
INFORMATION DISCLOSURE. THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF
COMMISSIONERS OF THE COMPANY STATE THE COMPLETENESS OF THE
INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE AND, AFTER
CONDUCTING A THOROUGH INVESTIGATION, CONFIRM THAT THE INFORMATION
CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND THERE ARE NO
MATERIAL AND RELEVANT IMPORTANT FACTS THAT ARE NOT DISCLOSED OR
OMITTED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE THAT WOULD CAUSE THE
INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO BE UNTRUE
AND/OR MISLEADING.
This Amendment And/Or Additional Information information disclosure was published in Jakarta
on June 15, 2026.
17
Page 18
DEFINITION
Affiliate has the meaning as set forth in the FSA (Financial Services
Authority) Law (UUP2SK), as follows:
a. family relationships by marriage up to the second degree,
both horizontally and vertically, namely the relationship
between a person and:
(i). husband or wife;
(ii). parents of the husband or wife and the husband or
(iii). wife of the child;
(iv). grandparents of the husband or wife and the
husband or wife of the grandchild;
(v). siblings of the husband or wife along with the
husband or wife of the respective sibling; or
b. family relationships by descent up to the second degree,
both horizontally and vertically, namely the relationship
between a person and:
(i). parents and children;
(ii). grandparents and grandchildren; or
(iii). siblings of the respective person;
c. the relationship between a party and the employees,
Directors, or Commissioners of such party;
d. the relationship between 2 (two) or more companies where
there are one or more common members of the Board of
Directors, Management, Board of Commissioners, or
Supervisors;
e. the relationship between a company and a party, whether
directly or indirectly, in any manner, that controls or is
controlled by such company or party in determining the
management and/or policies of the intended company or
party;
f. the relationship between 2 (two) or more companies
controlled, whether directly or indirectly, in any manner, in
determining management and/or company policies by the
same party; or
g. the relationship between a company and its principal
shareholders, namely parties who, directly or indirectly,
own at least 20% (twenty percent) of the voting shares of
such company.
Stock Exchange or IDX means PT Bursa Efek Indonesia, a limited liability company
established under the laws of Indonesia and having its legal
domicile in Jakarta (or its successors or assigns), being the Stock
Exchange as defined in Article 1 number 4 of the Capital Market
Law (UUPM), where the Company's shares are listed.
BAE means Securities Administration Bureau, the party that based on
a contract with the Company and/or the issuer of securities
carries out the recording of securities ownership and the
distribution of rights related to securities, which in this case is PT
Adimitra Jasa Korpora, domiciled in North Jakarta.
18
Page 19
Exchange Day means the day on which the Stock Exchange conducts securities
trading activities, unless such day is a national holiday or
declared as an exchange holiday by the Stock Exchange.
Working Day means working days in general, excluding Saturdays and
Sundays as well as days designated by the Government of the
Republic of Indonesia as national holidays.
Public means individuals and/or legal entities, whether Indonesian
citizens or foreign nationals and/or Indonesian legal entities or
foreign legal entities, whether residing or legally domiciled in
Indonesia or residing or legally domiciled outside Indonesia.
Menkum means an abbreviation for the Minister of Law of the Republic
of Indonesia (formerly known as the Minister of Law and
Human Rights, Minister of Justice, or Minister of Law and
Legislation of the Republic of Indonesia).
OJK means the Financial Services Authority as referred to in the
FSA Law.
Shareholders means the Public having beneficial interest in shares stored and
administered in:
a. The Company's Register of Shareholders;
b. Securities Account at KSEI (Indonesian Central Securities
Depository); or
c. Securities Account at KSEI through a Securities
Company.
Independent Shareholder means a shareholder who has no personal economic interest in
connection with a specific transaction and:
a. is not a member of the board of directors, board of
commissioners, Principal Shareholder, or Controlling
Shareholder; or
b. is not an affiliate of a member of the board of directors,
board of commissioners, Principal Shareholder, or
Controlling Shareholder.
19
Page 20
Controlling Shareholder means a party who, whether directly or indirectly:
a. owns more than 50% (fifty percent) of the Company's fully
paid-up voting shares; or
b. has the ability to determine, whether directly or indirectly
in any manner, the management and/or policies of the
Company.
Principal Shareholder means a party who, whether directly or indirectly, owns at least
20% (twenty percent) of the voting rights of all voting shares
issued by a Company or a smaller amount as determined by OJK.
Government means the Government of the State of the Republic of
Indonesia.
PMTHMETD means Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
Company means PT Wira Global Solusi Tbk, a public company
established under the laws of the State of the Republic of
Indonesia and domiciled in Central Jakarta.
IDX Regulation No. I-A means the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia
Decree No. Kep-Kep-00045/BEI/03-2026 regarding
Amendments to Regulation Number I-A concerning Listing of
Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by
Listed Companies dated March 31, 2026.
POJK 14/2019 means the Financial Services Authority Regulation Number
14/POJK.04/2019 regarding Amendments to the Financial
Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015
regarding Capital Increase of Public Companies with Pre-
emptive Rights.
POJK 15/2020 means the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 regarding Plans and Implementation of
General Meetings of Shareholders of Public Companies.
Rupiah or IDR means the official currency of the State of the Republic of
Indonesia.
GMS (RUPS) means the General Meeting of Shareholders convened in
accordance with the Company's Articles of Association.
20
Page 21
EGMS (RUPSLB) means the Extraordinary General Meeting of Shareholders
convened in accordance with the provisions of the Company's
Articles of Association.
UUPM means Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market as
amended by the FSA Law and Law No. 1 of 2026 concerning
Criminal Adjustments.
UUPT means Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies as amended by Law No.
6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation
in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
FSA Law (UUP2SK) means Law No. 4 of 2023 regarding Development and
Strengthening of the Financial Sector.
21
Page 22
INTRODUCTION
Referring to the provisions stipulated in POJK 14/2019, the Company hereby plans to conduct a Capital
Increase Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD) by issuing up to 208,500,000 (two hundred eight
million five hundred thousand) shares of the Company, or a maximum of 10% (ten percent) of the total
issued and fully paid-up shares in the Company in the amendment to the articles of association which
has been notified to and accepted by the authorized Minister at the time of the GMS announcement,
namely the Deed of Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Wira Global
Solusi Tbk No. 79 dated April 24, 2026, drawn up before R. Tendy Suwarman, S.H., Notary in Bandung.
The deed of amendment to the articles of association has obtained approval from the Minister of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0031806.AH.01.02.Tahun 2026
dated May 16, 2026, and registered in the Company Register Number: AHU-0106256.AH.01.11.
TAHUN 2026 dated May 16, 2026 (“Deed No. 79/2026”).
The shares to be issued by the Company are registered shares, with the same nominal value as the
nominal value of the Company's shares that have been issued, namely IDR 20.00 (twenty Rupiah) per
share. The issuance of the Company's shares through the PMTHMETD will be carried out by fulfilling
the conditions and exercise price in accordance with the prevailing laws and regulations in the Capital
Market.
This PMTHMETD requires prior approval from the Company's Extraordinary General Meeting of
Shareholders (EGMS) which will be held on June 19, 2026.
There are no objections from certain parties regarding the planned implementation of the Company's
PMTHMETD, including its planned use of proceeds.
The Company declares that there is no implementation of PMTHMETD by the Company for purposes
other than the improvement of its financial position, whether within the framework of a Share
Ownership Program or other than a Share Ownership Program, whose implementation period has not
yet been completed (currently ongoing or outstanding).
The Company declares that there is no involvement of the Company, members of the Board of Directors,
and members of the Board of Commissioners of the Company in any material or non-material cases,
either in Court or in other disputes outside the Court, which may negatively impact the operational
activities and the PMTHMETD plan, as well as the planned use of proceeds from the PMTHMETD by
the Company.
The Company declares that there are no restrictions in the debt agreements entered into by the Company
that could hinder the PMTHMETD plan and/or prejudice the rights and interests of the Company's
public shareholders, as well as hinder the planned use of proceeds from the PMTHMETD.
22
Page 23
BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY
1. Brief History of the Company
The Company was established under the name PT Gcloud Teknologi Informasi based on Deed
No. 5 dated September 7, 2015, from Bhuana Nurinsani, S.H., a notary in Bandung. This deed of
establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia based on Decree No. AHU-2454851.AH.01.01.TAHUN 2015 dated September 7,
2015, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 047 dated June 11,
2021, Supplement No. 019736. The Company's Articles of Association have undergone several
amendments, most recently by Deed No. 9 dated June 7, 2023, from Moeliana Santoso, S.H.,
M.Kn., a notary in Tangerang, regarding the change of the Company's domicile. The deed of
amendment to the articles of association has received approval from the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree No. AHU-0031507.AH.01.02.TAHUN
2023 dated June 8, 2023, and has been received and recorded in the Legal Entity Administration
System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter
No. AHU-AH.01.09.0124702 dated June 8, 2023 and has been published in the State Gazette of
the Republic of Indonesia (BNRI) No. 88 dated November 3, 2023, and Supplement No.
34427/2023..
In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's
activities is to engage in wholesale and retail trade, financial and investment activities. Currently,
the Company operates in the fields of holding companies and information technology.
The Company is domiciled in Jakarta with its head office at Holland Village Jakarta, Level 29
Unit 11, Jl. Letnan Jenderal Suprapto No. 1, Cempaka Putih, Central Jakarta.
On November 26, 2021, the Company obtained an Effective Statement with letter No. S-
213/D.04/2021 from the Financial Services Authority (OJK) to conduct an initial public offering
of 208,500,000 (two hundred eight million five hundred thousand) shares with a nominal value of
IDR 20 (twenty Rupiah) per share, at an offering price of IDR 140 (one hundred forty Rupiah) per
share. On December 6, 2021, all of these shares were listed on the Indonesia Stock Exchange.
2. Capital Structure and Composition of Shareholders
The capital structure and shareholder composition of the Company according to the Company's
Register of Shareholders for the period dated May 31, 2026, issued by BAE Adimitra Jasa
Korpora are as follows:
Before PMTHMETD
(IDR 20.00 per share)
Description
Number of
Nominal Value %
Shares
(IDR)
Authorized Capital 8.336.000.000 166.720.000.000
Issued and Paid-up
Capital:
1. PT Walden Global Services 764.293.998 15.285.879.960 36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures 238.622.000 4.772.440.000 11,44%
3. PT Pusaka Mas Persada 193.553.202 3.871.064.040 9,28%
4. PT Silicon Valley Connection 157.240.000 3.144.800.000 7,54%
5. Ikin Wirawan 258.140.000 5.162.800.000 12,38%
23
Page 24
6. Erwin Senjaya Hartanto 31.100.800 622.016.000 1,49%
7. Hendy Rusli 1.050.000 21.000.000 0,05%
8. Public ownership below 5% 441.000.000 8.820.000.000 21,15%
Total Issued and Paid-up
2.085.000.000 41.700.000.000 100,00%
Capital
Total Unissued Shares
6.251.000.000 125.020.000.000
(Portfolio Shares)
The Company declares that there are no repurchased shares (treasury stock).
The Company hereby declares that there are no encumbrances, claims, liens, or disputes
whatsoever over any of the Company's shares.
The following is the Company's ownership chart up to the ultimate beneficial owner(s):
List of Abbreviations:
WGS : PT Walden Global Services
WGV : PT Wynfield Global Ventures
PMP : PT Pusaka Mas Persada
SVC : PT Silicon Valley Connection
KTT : PT Kirana Tama Teknologi
QT : PT Qorser Teknologi
STO : PT Smooets Teknologi Outsourcing
Ikin Wirawan is the Ultimate Beneficial Owner and controlling shareholder of the Company. The
Company has fulfilled its reporting obligation regarding the Ultimate Beneficial Owner through
the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia via
a notary on August 12, 2021, in accordance with Presidential Regulation No. 13 of 2018.
Ikin Wirawan is designated as the Company's Ultimate Beneficial Owner because he has the
ability to exercise indirect control over the Company through his ownership in WGS. WGS
directly owns 36.55% of the Company's shares and is also the controlling shareholder of WGV,
which holds 11.45% of the Company's shares. In addition, Mr. Ikin Wirawan directly owns
12.38% of the Company's shares and serves as the President Commissioner of the Company. By
virtue of such ownership interests and position, Mr. Ikin Wirawan has the ability to influence
and/or determine the Company's strategic policies, both through the ownership structure and his
role within the Company's governing bodies.
24
Page 25
3. Management and Supervision of the Company
The composition of the Company's management based on the General Meeting of Shareholders
as documented in Deed No. 79 dated April 24, 2026, from R. Tendy Suwarman, S.H., a notary
in Bandung is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Ikin Wirawan
Commissioner : Erwin Senjaya Hartanto
Independent Commissioner: Lucky Bayu Purnomo
Board of Directors
President Director : Hendy Rusli
Director : Pingadi Limajaya
Director : Moch Sajoang
4. Summary of Key Financial Data
The summary of the Company's important financial data based on the Consolidated Financial
Statements for the year ended December 31, 2025, which have been audited by the Public
Accounting Firm Mirawati Sensi Idris (an independent member of Moore Global Network
Limited), based on Report No. 00058/3.0351/AU.1/05/1063-2/1/III/2026 dated March 30, 2026,
signed by Santo, with an Unmodified Opinion, regarding the financial position of the Company
as of December 31, 2025, as well as its financial performance and cash flows for the year then
ended, and the notes to the Consolidated Financial Statements including material accounting
policy information, are as follows:
FINANCIAL December 31, 2025 December 31, 2024
POSITION (in full Rupiah) (in full Rupiah)
Assets
Current assets 37.429.846.498 33.961.178.152
Non-current assets 38.298.557.386 33.591.973.393
Total Assets 75.728.403.884 67.553.151.545
Liabilities and equity
Short-term liabilities 7.928.816.220 5.175.113.133
Long-term liabilities 2.587.511.995 2.715.847.350
Total liabilities 10.516.328.215 7.890.960.483
Equity 65.212.075.669 59.662.191.062
Total liabilities and
equity 75.728.403.884 67.553.151.545
INCOME December 31, 2025 December 31, 2024
STATEMENT (in full Rupiah) (in full Rupiah)
Operating Revenue 50.077.816.458 35.229.995.282
Cost of Revenue 39.666.245.437 21.288.160.422
25
Page 26
Gross Profit 10.411.571.021 13.941.834.860
Operating Profit 1.046.863.188 5.038.092.533
Net Profit (Loss) for the
Year 3.217.951.200 4.293.364.203
Total Comprehensive
Income 6.460.903.147 4.592.765.837
KEY FINANCIAL RATIOS December 31, 2025 December 31, 2024
Gross Profit / Operating Revenue 20,79% 39,57%
Operating Profit / Operating Revenue 2,09% 14,30%
Profit for the Year / Operating Revenue 6,43% 12,19%
Profit for the Year / Total Assets (ROA) 4,25% 6,36%
Profit for the Year / Total Equity (ROE) 4,93% 7,20%
Total Liabilities / Total Equity 16,13% 13,23%
Total Liabilities / Total Assets 13,89% 11,68%
Current Ratio (x) 4,72 6,56
26
Page 27
INFORMATION CONCERNING THE PRIVATE PLACEMENT
1. Background, Reasons, and Objectives of the PMTHMETD
The Company plans to conduct a PMTHMETD to obtain additional funds which will be used to
strengthen its capital to support the Company's business activities, namely for strengthen the
Company's working capital, which includes but is not limited to the purchase of raw materials
from suppliers, as well as operational and marketing expenses to increase sales volume. Along
with the growth of its business activities, the Company requires a stronger and healthier capital
structure to maintain financial stability, increase funding capacity, and improve the Company's
financial ratios, specifically by reducing the Debt to Equity Ratio and increasing the Current
Ratio. This strengthening of the capital structure is expected to increase the Company's resilience
to industry dynamics and support a sustainable growth strategy.
2. New Share Issuance
Referring to Article 8C of POJK 14/2019, the Company can only perform a capital increase of a
maximum of 10% (ten percent) of the total shares issued and fully paid or the Company's capital
as stated in the Company's Articles of Association that has been notified to and received by the
Minister at the time of the EGMS announcement regarding the PMTHMETD. The PMTHMETD
must be completed within 2 (two) years from the date of the EGMS that approves such corporate
action.
In connection with the PMTHMETD in this Information Disclosure, the Company intends to
issue new shares in a maximum amount of 208,500,000 (two hundred eight million five hundred
thousand) shares with a nominal value of IDR 20.00 (twenty Rupiah) or a maximum of 10% (ten
percent) of all shares that have been issued and fully paid in the Company in the amendment to
the articles of association that has been notified to and received by the competent Minister at the
time of the GMS announcement.
In the implementation of the PMTHMETD conducted for purposes other than improving
financial position, the Company follows the provisions as regulated in the laws and regulations
in the capital market sector, specifically POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.
The exercise price of the PMTHMETD shares is at least 90% (ninety percent) of the average
closing price of the Company's shares during a period of 25 (twenty-five) consecutive Exchange
Days on the Regular Market before the date of application for Listing of additional shares
resulting from the PMTHMETD, as determined in IDX Regulation No. I-A.
3. Implementation Period
The PMTHMETD will be implemented no later than a period of 2 (two) years from the date of
the EGMS that approves the PMTHMETD, namely from June 19, 2026 until June 19, 2028.
The Company will implement the PMTHMETD in accordance with the Articles of Association
and applicable laws and regulations, including POJK 14/2019 and IDX Regulation No. I-A.
In accordance with the provisions of IDX Regulation No. I-A, the Company is required to submit
a listing application at the latest 6 (six) Exchange Days before the date of the listing
implementation of the additional shares.
Referring to article 43A of POJK 14/2019, the Company will perform information disclosures as
follows:
27
Page 28
a. No later than 5 (five) Working Days before the implementation of the PRIVATE
PLACEMENT, the Company will notify OJK and announce to the public regarding the
implementation of the PMTHMETD through the IDX website and the Company's website.
b. No later than 2 (two) Working Days after the implementation of the PMTHMETD, the
Company will notify OJK and the public regarding the results of the PMTHMETD
implementation, which includes information among others on the party making the payment,
the number and price of the shares issued.
4. Plan for Use of Proceeds
With due observance of the applicable laws and regulations, all funds obtained from the proceeds
of the PMTHMETD Plan, after deducting the PMTHMETD expenses that are the obligation of
the Company, will be used for strengthen the Company's working capital, which includes but is
not limited to the purchase of raw materials from suppliers, as well as operational and marketing
expenses to increase sales volume. The estimated implementation of the planned use of
PMTHMETD proceeds will be carried out in the Second Semester of 2026.
In doing the above, the Company will always ensure that the use of proceeds from the
implementation of the PMTHMETD by the Company will comply with the provisions of
applicable laws and regulations, including but not limited to the provisions regarding Material
Transactions as regulated in POJK 17/2020 and provisions regarding Affiliated Transactions and
Conflicts of Interest as regulated in POJK 42/2020.
The use of the aforementioned funds may change and be adjusted to the Company's funding needs
at the time of the implementation of the PMTHMETD.
5. Management Analysis and Discussion Regarding the Company's Financial Condition Before
and After the PMTHMETD
By using the Company's audited financial statements as of December 31, 2025, the projection of
the impact of the PMTHMETD implementation on the Company's financial condition and key
financial ratios is as follows:
Proforma Financial Statements
(In full Rupiah)
BEFORE AFTER
DESCRIPTION PMTHMETD PMTHMETD Δ
Statement of Financial Position
Total Assets 75.728.403.884 79.898.403.884 5,51%
Total Liabilities 10.516.328.215 10.516.328.215 -
Total Equity 65.212.075.669 69.382.075.669 6,39%
Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Operating Revenue 50.077.816.458 50.077.816.458 -
Cost of Revenue 39.666.245.437 39.666.245.437 -
Gross Profit 10.411.571.021 10.411.571.021 -
Operating Profit 1.046.863.188 1.046.863.188 -
Net Profit (Loss) for the Year 3.217.951.200 3.217.951.200 -
Total Comprehensive Income 6.460.903.147 6.460.903.147 -
After the PMTHMETD, the total assets and total equity of the Company will increase by 5.51%
28
Page 29
and 6.39%, respectively, sourced from the funds obtained from the implementation of the
PMTHMETD. The amount of funds obtained from the implementation of the PMTHMETD is
assumed using the number of shares issued multiplied by the nominal value of the Company's
shares.
Financial Ratios
BEFORE AFTER
DESCRIPTION PRIVATE PRIVATE Δ
PLACEMENT PLACEMENT
Return on Assets (ROA) 4,25% 4,03% -5,22%
Return on Equity (ROE) 4,93% 4,64% -6,01%
Total Liabilities / Total Equity 16,13% 15,16% -6,01%
Total Liabilities / Total Assets 13,89% 13,16% -5,22%
Current Ratio (x) 4,72 5,25 11,14%
6. Risks or Impact of the PMTHMETD to Shareholders
With the issuance of a number of new shares in connection with the PMTHMETD, the Company's
Shareholders will experience a proportional decrease (dilution) in shareholding according to the
number of new shares issued, which is at most 9.09% (nine point zero nine percent).
In determining the exercise price of this PMTHMETD, the Company ensures that the Company
will obtain optimal and beneficial results from the sale of the Additional Shares in connection
with this PMTHMETD. In this case, the Company will always refer to the minimum exercise
price provisions regulated in Regulation No. I-A, taking into account the interests of the Company
and the Company's minority Shareholders, as well as considering the quality of investors who
will invest their funds in the Company.
7. Capital Structure of the Company Before and After the Implementation of the
PMTHMETD Plan
The following table sets forth the shareholder composition and the capital structure of the
Company before the implementation of the PMTHMETD plan based on the Company's Register
of Shareholders as of May 31, 2026, issued by PT Adimitra Jasa Korpora as the Company’s
appointed Securities Administration Bureau, and after the implementation of the PMTHMETD
plan:
Before PMTHMETD
(IDR 20.00 per share)
Description
Number of Nominal Value
Shares (IDR) %
Authorized Capital 8.336.000.000 166.720.000.000
Issued and Paid-up Capital:
1. PT Walden Global Services 764.293.998 15.285.879.960 36,66%
2. PT Wynfield Global Ventures 238.622.000 4.772.440.000 11,44%
3. PT Pusaka Mas Persada 193.553.202 3.871.064.040 9,28%
4. PT Silicon Valley Connection 157.240.000 3.144.800.000 7,54%
29
Page 30
5. Ikin Wirawan 258.140.000 5.162.800.000 12,38%
6. Erwin Senjaya Hartanto 31.100.800 622.016.000 1,49%
7. Hendy Rusli 1.050.000 21.000.000 0,05%
8. Public ownership below 5% 441.000.000 8.820.000.000 21,15%
Total Issued and Paid-up Capital 2.085.000.000 41.700.000.000 100,00%
Total Unissued Shares
6.251.000.000 125.020.000.000
(Portfolio Shares)
After PMTHMETD
(IDR 20.00 per share)
Description
Number of Nominal Value
Shares (IDR) %
Authorized Capital 8.336.000.000 166.720.000.000
Issued and Paid-up Capital:
1. PT Walden Global Services 764.293.998 15.285.879.960 33,32%
2. PT Wynfield Global Ventures 238.622.000 4.772.440.000 10,40%
3. PT Pusaka Mas Persada 193.553.202 3.871.064.040 8,44%
4. PT Silicon Valley Connection 157.240.000 3.144.800.000 6,86%
5. Ikin Wirawan 258.140.000 5.162.800.000 11,26%
6. Erwin Senjaya Hartanto 31.100.800 622.016.000 1,36%
7. Hendy Rusli 1.050.000 21.000.000 0,05%
8. Public ownership below 5% 441.000.000 8.820.000.000 19,23%
9. Prospective PRIVATE 208.500.000 4.170.000.000 9,09%
PLACEMENT Investor
Total Issued and Paid-up Capital 2.293.500.000 45.870.000.000 100,00%
Total Unissued Shares
6.042.500.000 120.850.000.000
(Portfolio Shares)
8. Information Regarding Prospective Investors
In connection with this PMTHMETD, New Shares will be issued to one or several investors who
intend to own New Shares, whose identities have not been determined as of the date of publication
of this Information Disclosure and therefore cannot yet be disclosed in this Information
Disclosure ("Prospective Investors").
In accordance with Article 44B of POJK 14/2019, in the event that the PMTHMETD is an
affiliated transaction, the Company is exempted from following the affiliated transaction
provisions as referred to in POJK 42/2020.
Information regarding the Prospective Investors, including the existence or absence of an
affiliation between the Prospective Investors and the Company, will be disclosed to Shareholders
in accordance with the provisions of Article 43A of POJK 14/2019, whereby the Company will
announce the implementation of the PMTHMETD no later than 5 (five) Working Days before
the PMTHMETD implementation.
30
Page 31
The Company’s EGMS
In accordance with the provisions of applicable laws and regulations, the implementation of the
PMTHMETD as disclosed in this Information Disclosure will be subject to approval from the
Company's Independent Shareholders at the Company's EGMS on June 19, 2026. The time and venue
for the EGMS will be announced at the time of the GMS notice, with the following EGMS agenda:
1. Approval for the Company's capital increase of at most 10% (ten percent) of the total shares issued
and fully paid through the mechanism of Capital Increase of Public Companies Without Pre-
emptive Rights in accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number
32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-emptive
Rights.
Brief explanation:
Under this agenda, the Company intends to request GMS approval to obtain funding for business
development and the Company's working capital.
The quorum provisions for the agenda of Approval of the implementation of the Capital Increase
Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD), as required in Article 8A paragraph 2 of POJK 14/2019 are
as follows:
1. The EGMS is valid and can make valid and binding decisions if attended by more than 1/2 (one-
half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and
shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members
of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders.
2. The EGMS decision as referred to in point (1) above is valid if approved by more than 1/2 (one-
half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and
shareholders who are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members
of the Board of Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders.
3. In the event that the GMS quorum referred to in point (1) is not reached, a second GMS may be
held if the GMS is attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights
owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the Company,
members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal
Shareholders, or Controlling Shareholders.
4. The second GMS decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with
valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of
the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners,
Principal Shareholders, or Controlling Shareholders present at the GMS.
5. In the event that the attendance quorum at the second GMS referred to in point (3) is not reached,
a third GMS may be held with the provision that the third GMS is valid and entitled to make
decisions if attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliates of the
Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Principal
Shareholders, or Controlling Shareholders of shares with valid voting rights, in the attendance
quorum determined by OJK upon the Company's request.
6. The third GMS decision is valid if approved by independent shareholders and shareholders who
are not affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of
Commissioners, Principal Shareholders or Controlling Shareholders representing more than 50%
(fifty percent) of the shares owned by independent shareholders and shareholders who are not
affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of
Commissioners, Principal Shareholders, or Controlling Shareholders present at the GMS.
Shareholders of the Company entitled to attend and vote at the EGMS are the Company's Independent
Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 25, 2026,
31
Page 32
at 16:00 WIB, where such Independent Shareholders are entitled to cast 1 (one) vote for each share
owned to approve or not approve the PMTHMETD plan.
The following are important dates in relation to the Company's EGMS:
Announcement of EGMS and Information Disclosure : May 11, 2026
Advertisement
Recording Date of Shareholders Entitled to Attend EGMS : May 25, 2026
EGMS Notice Advertisement : May 26, 2026
Announcement of Additional Information on PMTHMETD : June 15, 2026
Convening of EGMS : June 19, 2026
Submission of GMS Minutes Summary : June 23, 2026
Submission to OJK and IDX of EGMS Minutes of Meeting : July 23, 2026
The convening of the EGMS will be carried out in accordance with the provisions as regulated in
POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association.
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF
This Information Disclosure has been approved by the Board of Commissioners and the Board of
Directors of the Company, therefore the Board of Commissioners and the Board of Directors of the
Company, both individually and collectively, are responsible for the truth of the material information
presented and the opinions expressed in this Information Disclosure are fair and correct and there is no
other material information that has not been disclosed so as to cause the information presented to be
incorrect or misleading.
32
Page 33
ADDITIONAL INFORMATION
For shareholders of the Company who require further information in connection with this Information
Disclosure, may contact the Company's Corporate Secretary on Monday to Friday (except holidays)
during working hours (09:00 to 17:00 WIB) at the Company's office at the address below:
PT WIRA GLOBAL SOLUSI Tbk
Address:
Holland Village Jakarta Level 29 Unit 11
Jl. Letjen Suprapto Kav 60, Cempaka Putih
Central Jakarta 10510
Phone: 62 21 8063 3731
Website: https://www.wgs.ventures
Email: info@wgs.ventures
33
Names mentioned 47 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Admitra Jasa Korpora
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.3
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-Kep-
p.4
unresolved
person
R. Tendy Suwarman
· Notaris
p.6 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.6 ×4
unresolved
org
PT Gcloud Teknologi Informasi
p.7 ×2
unresolved
person
Bhuana Nurinsani
p.7 ×2
unresolved
person
Moeliana Santoso
p.7 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Silicon Valley Connection
p.8 ×6
unresolved
org
PT Walden Global Services WGV
p.8 ×2
unresolved
org
PT Pusaka Mas Persada SVC
p.8 ×2
unresolved
org
PT Silicon Valley Connection KTT
p.8 ×2
unresolved
org
PT Kirana Tama Teknologi QT
p.8 ×2
unresolved
org
PT Qorser Teknologi STO
p.8 ×2
unresolved
org
PT Smooets Teknologi Outsourcing
p.8
unresolved
org
PT Lereng Lembah Madu Pemilik
p.9
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.9
unresolved
org
Moore Global Network Limited
p.9 ×2
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.13 ×3
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.17 ×10
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.19
unresolved
org
Minister of Law
p.19 ×4
unresolved
org
Minister of Justice
p.19
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Decree
p.20
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.22 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.23
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.23
unresolved
org
PT Smooets Teknologi Outsourcing Ikin Wirawan
p.24
unresolved
org
Ministry of Law
p.24
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.