20260612_TIFA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32100857_lamp3.pdf

     sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
     Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu
     tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun
     1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
     dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan
     Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi
     ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh
     yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan
     ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri
     oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
     No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan
     Berusaha.
5.   Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Tunai
     melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
     Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib
     bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud pada tahun
     pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang
     berlaku.
6.   Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, Dividen Tunai
     tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
     perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan
     pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai tahun
     buku 2025 yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
7.   Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk
     badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)
     diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Ficomindo Buana Registrar
     (BAE) yang beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 6 Jl. Jend Sudirman Kav. 75,
     RT3/RW3, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12910, paling
     lambat pada tanggal 24 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa penyampaian dan
     pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam
     Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
8.   Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
     pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
     Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
     PER-25/PJ.2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
     Berganda sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
     No. PER-5/PJ/2024 dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) dan
     Form DGT yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk
     Bursa kepada KSEI dan/atau BAE, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
     ditetapkan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan
     akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
9.   Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
     mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.


                               Jakarta, 12 Juni 2026
                           PT KDB TIFA FINANCE Tbk
                                      Direksi