20260604_INCO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32097030_lamp1.pdf

PT Vale Indonesia Tbk
          i.   Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan
               memperlihatkan aslinya (bagi pemegang saham perorangan);
          ii. Surat kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai bukti
               identitas diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
         iii. Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta pengangkatan
               Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang
               mewakili badan hukum tersebut serta fotokopi identitas diri yang berlaku dari
               Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak mewakili badan
               hukum tersebut (bagi pemegang saham badan hukum);
           iv. Nomor rekening Bank (atas nama pemegang saham).
      b) BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada
           pemegang saham yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa Dividennya telah
           diklaim.
      c) BAE akan membayarkan Dividen kepada para pemegang saham melalui transfer
           bank setelah melakukan konfirmasi dan validasi.
   6. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
      perpajakan yang berlaku di Indonesia.
   7. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik Orang
      Pribadi maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
      Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
      Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Peraturan
      Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dan peraturan
      pelaksanaannya.
   8. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan
      bertempat tinggal di negara yang mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak
      Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia yang menginginkan
      pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, agar
      menyerahkan Surat Keterangan Domisili (”SKD”) dalam bentuk:
      a) Formulir Directorate General of Taxation (”DGT”) asli yang masih berlaku dan telah
           diisi dengan benar, lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari
           pejabat yang berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan
           asli Certificate of Residence (CoR); atau
      b) Tanda terima SKD dari sistem DGT dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi
           dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan sudah pernah memberikan asli formulir
           DGT sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas kepada Pemotong Pajak di
           Indonesia;
      selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:
      1) KSEI, bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif
          di KSEI (scripless), melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian)
          yang ditunjuk oleh pemegang saham;
      2) BAE, bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (scrip).

       Jika sampai dengan tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau tanda terima
       SKD belum diterima, maka pemotongan pajaknya akan diperhitungkan sebesar 20%.

Pemberitahuan ini juga telah tersedia pada situs web Perseroan (www.vale.com/indonesia).


                                   Jakarta, 4 Juni 2026
                                  PT Vale Indonesia Tbk
                                         Direksi