20240902_NISP_Penyampaian Bukti Iklan_31720656_lamp1.pdf

                                                                                                                                                                                                                                85
                                                                                                                                                                                                                             Hari Menuju
                                                                                      SENIN, 2 SEPTEMBER 2024 | HALAMAN 3                                                                                                    Pemungutan
                                                                                                                                                                                                                                Suara



                                                                                                                                                                   Penundaan Proses
                                                                                                                                                                   Hukum demi
                                                                                                                                                                   Cegah Intervensi
                                                                                                                                                                   KEJAKSAAN Agung (Kejagung)               bahwa aparat penegak hukum rawan
                                                                                                                                                                   menunda proses hukum calon kepala        diintervensi. Seharusnya jaksa da-
                                                                                                                                                                   daerah (cakada) dalam pemilihan          pat menjalankan tupoksinya sesuai
                                                                                                                                                                   kepala daerah (pilkada) serentak         dengan kewenangan peraturan per­
                                                                                                                                                                   2024. Hal itu dilakukan untuk men-       undang-undangan.
                                                                                                                                                                   jaga proses kontestasi demokrasi agar       Kholil berpendapat seharusnya
                                                                                                                                                                   berjalan objektif dan tidak dijadikan    kontestasi pilkada dapat menyu-
                                                                                                                                                                   alat politik.                            guhkan masyarakat selaku pemilih
                                                                                                                                                                     Penundaaan itu mengacu pada            dengan informasi yang lebih detail,
                                                                                                                                                                   Memorandum Jaksa Agung Sanitiar          baik yang bernuansa positif maupun
                                                                                                                                                                   Burhanuddin untuk Optimalisasi Pe-       negatif. Berita negatif soal keterli-
                                                                                                                                                                   negakan Hukum dan Meminimalisasi         batan calon dalam perkara korupsi,
                                                                                                                                                                   Dampak Penegakan Hukum dalam             misalnya, justru dapat menjadi per-
                                                                                                                                                                   Pelaksanaan Pemilihan Umum Seren-        timbangan pemilih.
                                                                                                                                                                   tak Tahun 2024. Aturan itu disebut          Anggota Komisi II DPR RI dari
                                                                                                                                                                   masih berlaku.                           Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta
                                                                                                                                                                     “Masih berlaku, sampai proses          proses hukum yang menjerat calon
                                                                                                                                                                   pilkada selesai, sama halnya seperti     kepala daerah (cakada) Pilkada 2024
                                                                                                                                                                   proses pemilu kemarin,” kata Kepala      tetap dilanjutkan.
                                                                                                                                                                   Pusat Penerangan Hukum (Kapus-              “Ini perkara keadilan, mestinya te-
                                                                                                                                                                   penkum) Kejagung Harli Siregar saat      tap dijalankan karena hukum harus
                                                                                                                                                                   dikonfirmasi, kemarin.                   ditegakkan,” katanya.
                                                                                                                                                                     Harli mengatakan peraturan terse-         Bagi Mardani, jika proses hukum
                                                                                                                                                                   but tidak boleh disparitas (terdapat     yang ditangani oleh jajaran kejak-
                                                                                                                                                                   perbedaan). Esensi aturan juga dise-     saan berjalan secara transparan dan
                                                                                                                                                                   but bukan hukum untuk melindungi         didasarkan pada data serta fakta yang
                                                                                                                                                                   pelaku kejahatan. “Tetapi supaya         jelas, narasi soal politisasi kasus bakal
                                                                                                                                                                   proses demokrasi itu berjalan secara     runtuh dengan sendirinya.
                                                                                                                                                                   objektif dan tidak dijadikan alat bagi      Menurutnya, jika memang proses
                                                                                                                                                                   yang satu untuk menjatuhkan yang         hukum terhadap calon kepala dae-
                                                                                                                                                                   lain,” jelas eks Kepala Kejaksaan        rah harus ditunda, prosesnya harus
                                                                                                                                                                   Tinggi (Kajati) Papua Barat itu.         langsung diselesaikan seusai tahapan
                                                                                                                                               MI/USMAN ISKANDAR
                                                                                                                                                                     Menurut Ketua The Constitutional       Pilkada 2024 berakhir. “Jika hendak
ROAD TO PILKADA: Pengunjung membuat konten untuk media sosial di booth KPU yang bertuliskan ‘Pemilih Cerdas, Pilkada Berkualitas’ di arena CFD,                    Democracy Initiative (Consid) Kholil     ditunda, selepas pilkada bisa lang-
kawasan Bundaran HI, Jakarta, kemarin. KPU menyelenggarakan kegiatan Road to Pilkada dengan membuat booth untuk konten media sosial secara gratis                  Pasaribu, langkah kejaksaan terse-       sung dijalankan proses hukumnya,”
sebagai upaya menyosialisasikan pilkada serentak 2024.                                                                                                             but justru berpotensi dibaca publik      pungkasnya. (Tri/Yon/P-2)




Putusan MK Tekan                                                                                                                                                   Anies Digoda Jadi Ketua
                                                                                                                                                                   Tim Pemenangan
Suburnya Calon Tunggal                                                                                                                                             ANIES Baswedan diharapkan bisa
                                                                                                                                                                   menjadi ketua tim pemenangan
                                                                                                                                                                   bakal calon gubernur dan wakil
                                                                                                                                                                   gubernur DKI Jakarta Pramono An-
                                                                                                                                                                                                            radaan Anies mampu mewujudkan
                                                                                                                                                                                                            program kerja yang berkelanjutan.
                                                                                                                                                                                                            Salah satu fokus programnya ialah
                                                                                                                                                                                                            membangun balai rakyat di se-
Akumulasi calon tunggal dalam tiga gelom-                                     tersebut terlalu mepet dengan tahap      kepala daerah yang hanya memiliki           ung-Rano Karno pada Pilkada 2024.        jumlah wilayah di Jakarta sebagai
                                                                              pendaftaran yang ketika itu mayori-      calon tunggal usai dan tidak ada            Harapan itu disampaikan setelah          wadah untuk menyalurkan budaya
bang pilkada sebelumnya, yakni pada Pilkada                                   tas rekomendasi kepala daerah dari       calon lainnya, tahapan berikutnya           calon yang diusung PDIP tersebut         dan kelestarian Betawi. “Sekarang di
2017, 2018, dan 2020, mencapai 50 calon dari                                  partai sudah terbit dan konfigurasi      akan dilanjutkan.                           bertemu Anies saat car free day di       Jakarta ini balai rakyat sudah tidak
                                                                              koalisi pencalonan sudah terbentuk.         Ia mengatakan KPU saat ini kem-          kawasan Senayan, Jakarta, kemarin.       ada. Akibatnya, anak-anak kita tidak
545 daerah atau setara dengan 9,17%.                                             Selain itu, elite partai politik di   bali membuka masa perpanjangan              “Kalau beliau bersedia, luar biasa,”     punya tempat untuk menyalurkan
                                                                              tingkat nasional telah terikat komit-    pendaftaran calon kepala daerah             ujar Rano.                               kreasi mereka,” jelasnya.
Tri Subarkah                           pilkada sebelumnya, yakni pada         men dengan koalisi pemilihan pre-        yang hanya memiliki calon tung-               Sementara itu, Pramono meng-             Di tempat terpisah, bakal calon
subarkah@mediaindonesia.com            Pilkada 2017, 2018, dan 2020, men-     siden, yakni Koalisi Indonesia Maju      gal dan rerata berakhir pada 4              aku sudah mengenal dekat Anies.          gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK)




P
                                       capai 50 calon dari 545 daerah atau    (KIM) plus yang terdiri atas belasan     September 2024. “Jika setelah masa          Namun, hingga saat ini belum ada         mengatakan bakal satu frekuen­si
         UTUSAN Mahkamah               setara dengan 9,17%. Sementara itu,    partai.                                  perpanjangan pendaftaran yang               pembicaraan khusus mengenai              dengan pemerintahan Prabowo
         Konsti­tusi Nomor 60/PUU-     pilkada yang bakal digelar secara         Sementara itu, pakar politik seka-    pada umumnya di buka pada 2-4               kemungkinan Anies bergabung da-          Subianto-Gibran Rakabuming Raka
         XXII/2024 yang mengubah       serentak di 545 daerah pada tahun      ligus akademikus Universitas Beng-       September itu tetap satu paslon,            lam tim pemenangan. Usulan ketua         dalam menjalankan program bila
         ambang batas pencalonan       ini berpotensi ada 43 calon tunggal    kulu Panji Suminar menyatakan            pilkada tetap dilanjutkan dengan            tim pemenangan telah diserahkan          menang pada Pilkada 2024. Ia
pada Pilkada 2024 lebih rendah ber-    atau setara dengan 7,89%.              putusan MK telah mampu menekan           calon tunggal,” tuturnya.                   kepada Ketua Umum PDIP Mega-             bersama pasangannya, Suswono,
hasil menekan terjadinya pemilihan       “Berarti kalau kita komparasi an-    suburnya calon tunggal dalam                Idham juga menjelaskan ketika            wati Soekarnoputri. Sosok terse-         berada dalam satu gerbong koalisi
kepala daerah hanya dengan satu        tara rentang dari 2017 sampai 2020     Pilkada 2024.                            calon tunggal kalah, sesuai keten-          but berasal dari nonkader. “Tetapi       pendukung pemerintahan presiden
pasang calon. Namun, penurunan         itu, 9,17% turun menjadi 7,89%,           “Dari yang diprediksi akan ada        tuan Pasal 54 D ayat 3, ada pilkada         yang di bawahnya kader. Karena           dan wakil presiden terpilih tersebut.
tersebut belum terlalu signifikan.     artinya secara kuantitatif memang      melawan kotak kosong di 160 dae-         ulang yang dapat diselenggarakan            kami berdua kader banget sehingga          Menurutnya, Prabowo akan te-
  Menurut pengajar pemilu Fa-          terjadi penurunan,” kata Titi.         rah, kini menjadi sekitar 40-an saja,    pada tahun berikutnya atau sesuai           kami akan merangkul semuannya,”          nang bila RK-Suswono menang da-
kultas Hukum Universitas Indo-           Selain menurunnya persentase,        tapi ini saja masih banyak jumlah­       dengan jadwal lima tahun sekali.            terangnya.                               lam kontestasi. Mantan Gubernur
nesia Titi Anggraini dalam diskusi     ada pula daerah yang terselamatkan     nya. Putusan MK Nomor 60 itu ber-        “Jika nanti diselenggarakan di tahun          Saat ditanya tentang kesediannya       Jawa Barat itu juga memastikan
daring yang diselenggarakan The        dari potensi calon tunggal berkat      peran krusial menekan banyaknya          berikutnya, berarti pemilihan akan          menjadi ketua tim pemenangan             tegak lurus dengan pemerintah
Constitutional Democracy Initiative    putusan MK seperti pada Pilkada        pilkada kotak kosong terjadi,” kata      diselenggarakan pada November               Pramono-Rano, Anies mengatakan           pusat.
(CONSID) sebagaimana dipantau di       Kota Tangerang Selatan, Pilkada Ka-    Panji Suminar di Bengkulu.               2025,” kata Idham.                          belum mau membicarakan politik.            “Beliau tenang, beliau fokus,
Jakarta, kemarin, jumlah calon tung-   bupaten Bogor, dan Pilkada Provinsi                                                Idham mengatakan bahwa se-               Anies ingin bersantai sejenak sete-      Jakarta diurus oleh koalisi yang
gal pada Pilkada 2024 menurun jika     Sulawesi Selatan.                      Mekanisme pemilihan                      suai dengan aturan yang ada calon,          lah mengikuti kontestasi pilpres dan     ke­betulan saya juga (mantan) ke­
dibandingkan dengan tahun-tahun          Menurut dia, ada alasan me-             Ketua Divisi Teknis Komisi Pemi-      tunggal pada pilkada serentak 2024          sempat diisukan masuk bursa cagub        tua TKD (tim kampanye daerah),
sebelumnya.                            ngapa Putusan MK Nomor 60/PUU-         lihan Umum (KPU) RI Idham Holik          harus memperoleh lebih dari 50%             pada Pilkada 2024. “Sekarang ini         memenangkan Pak Prabowo-­Gibran,
  Ia mengatakan akumulasi calon        XXII/2024 belum optimal dalam          menyatakan bahwa setelah masa            suara sah. Jika tidak, daerah tersebut      santai dululah,” kata Anies.             58%, tertinggi 18 juta suara,” ungkap
tunggal dalam tiga gelombang           mengadang calon tunggal. Putusan       perpanjangan pendaftaran calon           dipimpin oleh penjabat. (Ant/P-2)             Rano menyadari bahwa kebe­             dia. (Bob/Fah/P-5)




                                                                                                                       MI/USMAN ISKANDAR

PRAM-RANO SAPA MASYARAKAT: Pasangan bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung (kanan) dan bakal calon wakil
gubernur Jakarta Rano Karno melayani permintaan swafoto masyarakat di arena car free day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta,
kemarin. Pasangan Pram-Rano mulai menyapa masyarakat di kawasan CFD dan di dalam Trans-Jakarta.

                Pengumuman di Website OCBC




OCBC Information Classification: Confidential