Back to announcement
20240829_SUPR_Transaksi Material Tanpa Persetujuan RUPS_31719963_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review SUPRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Jakarta, 29 Agustus 2024
Jakarta, August 29, 2024
Nomor/ Number: 057/DIR-STP/VIII/2024
Kepada Yth./ To:
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) / Financial Services Authority
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710
Up.: Yth. Bpk. Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ Chief of Supervisory of Capital Market
Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/
Disclosure on Material Transaction
Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK
31”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang
Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi
Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”), dengan ini kami, PT Solusi
Tunas Pratama Tbk (“Perseroan”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material
sebagai berikut:
To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or
Facts by Issuers or Public Companies (“POJK 31”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-
00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii)
Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And
Alteration Of Business Activities (“POJK 17”) and (iv) Financial Services Authority Rule
No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“POJK 42”), we, PT
Solusi Tunas Pratama Tbk (the “Company”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as
follows:
Nama Emiten atau Perusahaan
Publik/ PT Solusi Tunas Pratama, Tbk.
:
Name of the Issuer or Public (Perseroan) / (Company)
Company
Bidang Usaha/ : Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi
Business activities independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan
penyewaan site telekomunikasi./ Independent
telecommunication support infrastructure services
provider which includes provision, management, and
rental of telecommunication site.
Telepon / Telephone : (6221) 5794-0688
Faksimili / Facsimile : (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.secretary@stptower.com
1
Page 2
1. Tanggal kejadian/ 27 Agustus 2024 / August 27, 2024
Date of occurrence
2. Pihak dalam Transaksi / Parties to 1. Perseroan;/ The Company;
the Transaction 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
(“Protelindo”);
3. PT Iforte Solusi Infotek (“Iforte”); dan/and
4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., (“Mandiri”).
3. Objek dan Nilai Transaksi/ Object Pada tanggal 27 Agustus 2024, Mandiri sebagai
and Value of the Transaction pemberi pinjaman serta Protelindo dan Iforte sebagai
para peminjam dan SUPR sebagai penanggung telah
menandatangani Addendum I (Perjanjian Kredit) atas
Akta Perjanjian Kredit Nomor. WCO.KP/1244/KJP/2023
Akta No. 12 tanggal 28 Agsutus 2023 (“Perjanjian
Kredit Mandiri” atau “Transaksi”) sehubungan dengan
perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit. / On August
27, 2024, Mandiri as the lender, along with Protelindo
and Iforte as the borrowers, and SUPR as the guarantor,
signed Addendum I (Credit Agreement) to the Credit
Agreement Deed No. WCO.KP/1244/KJP/2023 Deed
No. 12 dated August 28, 2023 (“Mandiri Credit
Agreement” or “Transaction”) in connection with the
extension of its final maturity date.
4 Penjelasan, Pertimbangan dan Struktur pemberian pinjaman dengan konsep pemberian
Alasan dilakukannya Transaksi pertanggungan oleh Perseroan akan memungkinkan
Material/ Protelindo dan Iforte memperoleh pembiayaan dengan
Explanation, Considerations and syarat dan kondisi yang lebih baik. / The financing
Reasons for Material Transactions structure with the concept of providing a corporate
guarantee by The Company will bring a preferable
financing terms and conditions to Protelindo and Iforte.
Hal mana tidak akan dapat dicapai apabila Perseroan
bukan merupakan pihak yang terafiliasi. Pemberian
fasilitas diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha
Protelindo dan Iforte yang mana secara konsolidasi juga
akan berdampak positif bagi Perseroan. / The corporate
guarantee cannot be achieved if The Company are not
an affiliated party. The facility is expected to support
Protelindo’s and Iforte’s business activities which on a
consolidated basis will also have a positive impact on the
Company.
5 Hubungan sifat afiliasi dari para a. Perseroan;/ The Company;
pihak yang melakukan Transaksi b. Protelindo, merupakan pemegang saham sebesar
Material/ The affiliation relation of 99,96% dari seluruh saham yang telah sitempatkan
the parties conducting Material dan disetor penuh dalam Perseroan / Protelindo,is
Transactions the shareholder of 99,96% of all issued and paid up
shares in the Company;
2
Page 3
c. Iforte, yang merupakan anak Perusahaan Protelindo
yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo/ Iforte, is
a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares
owned by Protelindo.
d. Mandiri, merupakan lembaga perbankan pemberi
pinjaman yang tidak mempunya hubungan afiliasi
dengan Perseroan/ Mandiri, is a bank which is non-
affiliated party of the Company.
6. Dampak kejadian, informasi atau Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak
fakta material tersebut terhadap memiliki dampak material terhadap kegiatan
kegiatan operasional, hukum, operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / The disclosed
kelangsungan usaha Emiten atau information or material facts do not have material impact
Perusahaan Publik/ to the operational, legal, financial condition or continuity
The impact of such event, of the Company's business.
information or material facts
towards operational activities, legal,
financial condition, or business
continuity of the Issuer or Public
Company
7. Keterangan lain-lain/ 1. Transaksi di atas merupakan transaksi material
Other information sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan
mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai
lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan
Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per
tanggal 31 Desember 2023. Transaksi merupakan
transaksi material yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) dan (b) POJK
17/ The Transaction is a material transaction as
referred to in POJK 17, i.e., the value of the
Transaction is more than 20% of the Company's
equity, based on the Company's audited Financial
Statement as of December 31, 2023. The
Transaction is a material transaction that is
exempted as referred to in Article 11 letter (a) dan
(b) of POJK 17.
2. Transaksi diatas merupakan transaksi afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam: / The Transaction is
an affiliated transaction as referred to:
(i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK
No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi
dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK
42”), yaitu transaksi sesama Perusahaan
Terkendali yang sahamnya dimiliki paling
sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen)
oleh Perusahaan Terbuka; dan / in Clause 6
section (1) letter b point (2) of OJK Regulation
3
Page 4
No. 42 of 2020 regarding the Affiliated
Transaction and Conflict of Interest
Transaction (“POJK 42”), i.e. a transaction
between the subsidiaries whose at least 99%
(ninety nine percent) of their shares are owned
by the Public Company;
(ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu
transaksi pinjaman yang diterima secara
langsung dari bank; / Clause 6 section (1) letter
(d) of POJK 42, i.e. a loan received directly
from bank; and
(iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu
transaksi pemberian jaminan kepada bank
atas pinjaman yang diterima secara langsung
oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan
Terkendali / Clause 6 section (1) letter (e)
POJK 42, i.e. a security provided to bank in
relation to the loan agreement granted to a
public company or subsidiaries.
3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan
transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan
sebagaimana diatur dalam POJK 42 / The
Transaction is not a conflict-of-interest transaction of
the Company as referred to OJK Rule 42
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / The Board of Commissioners
and Directors of the Company hereby declares that:
1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana
diatur dalam POJK 42/ The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company
as referred to POJK 42.
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak
menyesatkan/ This Disclosure contains material information which is true and not misleading.
Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan
dalam POJK 31 / According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision
under POJK 31.
[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ Signature page follows]
Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
4
Page 5
Thus, we convey the above information and explanation.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.
Hormat kami/ Best Regards,
PT Solusi Tunas Pratama Tbk.
Signed by Hartono Tanuwidjaja (RT0047)
Signed at Aug 29, 2024 18:48:39
______________________
Hartono Tanuwidjaja
Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary
Tembusan/ Copy:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).
5
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
357 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}