20240820_APIA_Penyampaian Bukti Iklan_31706877_lamp2.pdf

                                                                                                                         EKONOMI                                                                                                          SELASA, 20 AGUSTUS 2024                                          7


                                                                                                                                                                                                   Impor Ilegal
                                                                                                                                                                                                   Turun Drastis
                                                                                                                                                                                                   dalam
                                                                                                                                                                                                   Sebulan
                                                                                                                                                                                                   Terakhir
                                                                                                                                                                                                   Satgas Impor Ilegal kembali
                                                                                                                                                                                                   menemukan barang impor yang masuk
                                                                                                                                                                                                   lewat jalur tikus senilai Rp20 miliar.
                                                                                                                                                                                                   Naufal Zuhdi                                            produk tertentu (barang tekstil sudah
                                                                                                                                                                                                   naufal@mediaindonesia.com                               jadi), produk elektronik, plastik hilir,




                                                                                                                                                                                                   K
                                                                                                                                                                                                                                                           produk kehutanan, dan minuman
                                                                                                                                                                                                               AMAR Dagang dan Industri                    beralkohol golongan A, B dan C.
                                                                                                                                                                 ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
                                                                                                                                                                                                               (Kadin) Indonesia men­                         Menurut Zulkifli, rata-rata barang
BARANG IMPOR ILEGAL: Pegawai Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan komputer tablet ilegal saat ekspose temuan Satuan Tugas                                                                            catat penurunan barang                      temuan ini tidak memiliki laporan
(Satgas) Pengawasan terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal di halaman Kantor Kemendag, Jakarta,                                                                  impor ilegal dalam satu                     surveyor (LS), nomor pendaftaran
kemarin. Kemendag mengungkapkan bahwa Satgas Impor Ilegal kembali menyita barang impor ilegal senilai Rp20 miliar, di antaranya berupa ponsel                                                      bulan terakhir, utamanya pada tujuh                     barang (NPB), tidak ber-SNI, dan tidak
pintar dan komputer tablet, barang elektronik, alat-alat pertukangan, plastik hilir, produk kehutanan, dan minuman beralkohol golongan A, B, dan C.                                                komoditas. Penurunan terjadi sejak                      memiliki layanan purnajual. Mendag
                                                                                                                                                                                                   pemerintah membentuk Satuan Tugas                       menyampaikan Satgas Impor Ilegal te­
                                                                                                                                                                                                   (Satgas) Pengawasan terhadap Barang                     lah menggelar pengawasan sebanyak
                                                                                                                                                                                                   Tertentu yang Diberlakukan Tata                         tiga kali sejak pertama dibentuk.


PBNU     Masyarakat Didorong Beralih
                                                                                                                                                                                                   Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal.                      Pengawasan pertama dilakukan
                                                                                                                                                                                                      “Per satu bulan ini kita melihat ada­                pada 26 Juli 2024 di kawasan pergu­
                                                                                                                                                                                                   nya penurunan kegiatan importasi                        dangan Kamal Muara, Jakarta Utara.


Kantongi ke Minyak Goreng kemasan
                                                                                                                                                                                                   ilegal,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin                    Produk-produk selundupan dari luar
                                                                                                                                                                                                   Indonesia Wisnu Pettalolo di Jakarta,                   negeri itu diperkirakan senilai Rp40
                                                                                                                                                                                                   kemarin.                                                miliar, yang terdiri dari ponsel pintar


Izin
                                                                                                                                                                                                      Ketujuh komoditas yang mengalami                     dan komputer tablet senilai Rp2,7 mi­
                                   KEMENTERIAN Perdagangan (Ke­                                                                           Moga.                                                    penurunan impor ilegal itu ialah teks­                  liar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang
                                   mendag) mendorong masyarakat                                                                             Sebelumnya, Kementerian Per­                           til dan produk tekstil (TPT), pakaian                   elektronik Rp12,3 miliar, dan mainan


Usaha               Harga jual     untuk gunakan minyak goreng                                                                            dagangan (Kemendag) resmi mene­                          jadi, keramik, perangkat elektronik,                    anak Rp5 miliar.
                                   dalam kemasan.                                                                                         tapkan harga eceran tertinggi (HET)                      produk kecantikan, barang tekstil jadi,                    Hasil pengawasan kedua telah dieks­
                    MinyaKita masih  Pemerintah telah menerbitkan                                                                         minyak goreng rakyat atau yang                           dan alas kaki.                                          pose di Cikarang, Kabupaten Bekasi,


Tambang             dibanderol di  Peraturan Menteri Perdagangan                                                                          dikenal dengan MinyaKita sebesar                            Sejak satu bulan bertugas, lanjut                    Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Ba­
                                   (Permendag) No 18/2024 tentang                                                                         Rp15.700 per liter.                                      Wisnu, kinerja Satgas Impor Ilegal                      rang-barang yang disita bernilai Rp46
                    bawah harga    Minyak Goreng Sawit Kemasan dan                                                                          Menteri Perdagangan (Mendag)                           mulai menunjukkan hasil. Ia optimis­                    miliar, terdiri dari barang elektronik,
MENTERI Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Bahlil
                                   Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.
                                   Direktur Jenderal Perdagangan
                                                                                      penjualan minyak                                    Zulkifli Hasan mengatakan, harga
                                                                                                                                          jual MinyaKita masih dibanderol
                                                                                                                                                                                                   tis, hingga Desember 2024, masalah
                                                                                                                                                                                                   impor ilegal dapat berkurang secara
                                                                                                                                                                                                                                                           tekstil, alas kaki, dan lainnya.
                                                                                                                                                                                                                                                              “Saya dengar sekarang banyak
Lahadalia mengatakan Pe­           Dalam Negeri (Dirjen PDN) Moga Si­                 goreng kemasan                                      di bawah harga penjualan minyak                          drastis.                                                sekali kapal yang masuk ilegal, ke­
ngurus Besar Nahdlatul Ulama       matupang mengatakan, Permendag                                                                         goreng kemasan premium. Hal itu                             “Kami yakin kerja sama dengan                        mudian balik kanan. Tentu akan
(NU) sudah mendapatkan izin        No 18/2024 diterbitkan untuk                       premium. Hal itu                                    demi menjaga keterjangkauan di                           pemerintah akan membuat impor                           membantu meredakan beredarnya
usaha pertambangan (IUP).          mendorong peningkatan pasokan                      demi menjaga                                        masyarakat.                                              ilegal turun. Hasilnya akan bisa me­                    barang-barang yang ilegal itu. Kita
  “Izin untuk ormas tam­           MinyaKita melalui perubahan ke­                                                                          “HET ditetapkan dengan mem­                            mulihkan kembali tujuh komoditas                        berharap lewat tindakan ini, ekonomi
bang, untuk PBNU sudah             bijakan domestic market obligation                 keterjangkauan di                                   pertimbangkan perkembangan                               yang benar-benar sangat terdampak                       Indonesia bisa bergerak kembali,”
selesai, kalau tidak salah tiga
atau empat hari yang lalu,”
                                   (DMO) hanya dalam bentuk minyak
                                   goreng rakyat.
                                                                                      masyarakat.                                         harga bahan baku dan keberteri­
                                                                                                                                          maan masyarakat. Kami sudah
                                                                                                                                                                                                   dengan importasi ilegal,” tandasnya.                    kata Zulkifli.
                                                                                                                                                                                                                                                              Pada kesempatan itu, Mendag juga
ucap Bahlil usai Serah Terima        “Minyak goreng kemasan juga le­                  tepat sasaran, mengurangi po­                       melakukan kajian, semua memper­                          Ekspose barang ilegal                                   menemukan banyak gudang penyim­
Jabatan Menteri Energi dan         bih mudah didistribusikan, minim                   tensi penyalahgunaan atau penye­                    timbangkan keseimbangan antara                             Sebelumnya, Menteri Perdagangan                       panan barang impor yang tutup.
Sumber Daya Mineral Kabinet        product loss, bebas kontaminasi,                   lewengan oleh pihak yang dapat                      kemampuan produsen minyak                                (Mendag) Zulkifli Hasan mengata­                        Gudang-gudang itu tutup agar tak
Indonesia Maju Sisa Masa           dan dapat disimpan dalam waktu                     merugikan masyarakat, serta                         goreng dan keberterimaan harga                           kan Satgas Impor Ilegal kembali                         diperiksa oleh satgas. “Jadi mereka
Jabatan Periode 2019-2024 di       relatif lebih lama,” kata Moga di                  ketercapaian harga jual di tiap                     beli masyarakat,” ujar Zulkifli me­                      menemukan barang tidak sesuai                           menghentikan kegiatan, kemudian
Jakarta, kemarin.                  Jakarta, kemarin.                                  level distribusi dan harga eceran                   lalui keterangan di Jakarta, Jumat                       senilai Rp20 miliar. “Barang-ba­                        gudang-gudang yang biasa untuk
  Mantan Menteri Investasi/          Ia menyampaikan, saat ini per­                   tertinggi (HET).                                    (16/8).                                                  rang yang diamankan, nilai totalnya                     warehouse, sementara ini pada tutup,”
Kepala Badan Koordinasi Pe­        mintaan masyarakat untuk meng­                       Selanjutnya, aturan itu diterbit­                   Sebelumnya HET MinyaKita                               Rp20.225.000.000,” ujar Zulkifli dalam                  ujarnya.
nanaman Modal (BKPM) itu           gunakan MinyaKita semakin me­                      kan juga untuk penyederhanaan                       ditetapkan sebesar Rp14.000 per li­                      jumpa pers ekspose temuan Satgas                           Penutupan gudang penyimpanan
menuturkan, PBNU tinggal           ningkat dibandingkan minyak                        regulasi minyak goreng dalam satu                   ter. Namun setelah diterbitkannya                        Impor Ilegal di Kantor Kementerian                      barang impor itu, lanjut Zulkifli,
menyetor kompensasi data in­       goreng curah yang mempengaruhi                     peraturan.                                          Peraturan Menteri Perdagangan                            Perdagangan, Jakarta, kemarin.                          sedikit banyak memengaruhi satgas
formasi (KDI) kepada negara.       harga jual terbentuk di tingkat                      “Untuk memberikan kepastian                       (Permendag) Nomor 18 Tahun                                 Barang-barang temuan itu ter­                         untuk melakukan tindakan. Kendati
  “Tinggal mereka menyetor         eceran.                                            hukum bagi keberlangsungan                          2024 tentang Minyak Goreng Sawit                         diri atas mesin gerinda, mesin bor,                     demikian, satgas akan terus meng­
ke negara, karena harus ada          Pemerintah juga mengopti­                        usaha, dan juga menjadi panduan                     Kemasan dan Tata Kelola Minyak                           ponsel dan tablet, panci presto elek­                   awasi gudang-gudang yang diduga
KDI-nya yang menyetor ke ne­       malkan pendistribusian minyak                      pengawasan peredaran minyak                         Goreng Rakyat, terjadi sedikit pe­                       trik, mesin cuci mobil, kotak kontak                    melakukan tindakan ilegal tersebut.
gara. Kalau itu sudah selesai,     goreng rakyat untuk memastikan                     goreng rakyat di lapangan,” kata                    nyesuaian. (Ant/E-2)                                     dan saklar, komoditas wajib SNI,                        (Ant/E-2)
selesai,” ucap Bahlil.
  Sementara itu, IUP un­
tuk Muhammadiyah, Bahlil
mengungkapkan prosesnya
sedang berlangsung dan ham­                                                           PANGGILAN                                                                                                                                PANGGILAN
pir selesai, meski masih ada                                 RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)                                                                                           RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
beberapa tahapan yang perlu                                   OBLIGASI I ANGKASA PURA II TAHUN 2016                                                                                OBLIGASI BERKELANJUTAN I ANGKASA PURA II TAHAP II TAHUN 2020
diselesaikan.                        PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian                     PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian
                                     Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016, Akta No. 67, tanggal 21 April 2016, yang dibuat di hadapan Notaris                Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat di
  Sebelumnya, Presiden Joko          Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang               hadapan Notaris Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang
Widodo (Jokowi) menerbitkan          para Pemegang Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang                           Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang
Perpres Nomor 76 Tahun 2024          Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 (“RUPO”) yang akan diselenggarakan pada :                                                          Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020 (“RUPO”) yang akan diselenggarakan pada :

yang mengizinkan pendistri­                 Hari / Tanggal                  :   Kamis, 5 September 2024                                                                               Hari / Tanggal                 :   Kamis, 5 September 2024
                                            Waktu                           :   Pukul 09.00 WIB s.d selesai                                                                           Waktu                          :   Pukul 13.00 WIB s.d selesai
busian Izin Usaha Pertambang­               Tempat                          :   Grand Ballroom, Sari Pacific Autograph                                                                Tempat                         :   Grand Ballroom, Sari Pacific Autograph
an (IUP) yang sudah dicabut                                                     Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340                                                                                            Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat 10340
kepada organisasi masyarakat         Agenda RUPO :                                                                                                                            Agenda RUPO :
(ormas) keagamaan, termasuk          Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016, Akta No. 67, tanggal 21 April 2016,              Persetujuan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020, Akta No.
                                     yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Komparisi, Premis,             36, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, pada Komparisi, Premis, Pasal
Badan Usaha Milik Daerah,
                                     Pasal 1, Pasal 14, dan Pasal/ketentuan lainnya yang terkait (apabila ada), serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan                1, Pasal 14, dan Pasal/ketentuan lainnya yang terkait (apabila ada), serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian
Badan Usa­ha Milik Desa, dan         Perjanjian Perwaliamanatan, sehubungan dengan adanya rencana perubahan Emiten, yang sebelumnya bernama PT Angkasa                        Perwaliamanatan, sehubungan dengan adanya rencana perubahan Emiten, yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II
koperasi.                            Pura II berubah menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.                                                                                       berubah menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.
  PBNU sendiri telah me­             Catatan :                                                                                                                                Catatan :
nyatakan optimistis mampu            1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Angkasa Pura II selaku Emiten.                                                            1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Angkasa Pura II selaku Emiten.
                                     2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya                         2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya
mengelola amanat negara                 tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).                              tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
berupa izin pengelolaan per­         3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan :                                                                                          3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan :
                                        RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah             RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
tambangan itu.                          Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara                    Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara
  “Bendahara umum kami                  Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil               Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil
ini pengusaha tambang juga,             keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir             keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir
                                        dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun                   dalam RUPO (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun
dan dia tentu tidak sendirian.          tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).                                                             tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
Bukan hanya soal bahwa dia           4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:                                                         4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
                                        a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (“KTUR”) yang dikeluarkan oleh KSEI.                                                                   a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (“KTUR”) yang dikeluarkan oleh KSEI.
sendiri pengusaha tambang,
                                        b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).                                                                                               b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
tetapi sebagai pengusaha                c. Fotokopi bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.                                                           c. Fotokopi bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
tambang, dia punya jaringan             d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus                          d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus
                                            Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan                                Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan
bisnis di antara komunitas                  Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan                                Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan
pertambangan ini, sehingga                  kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.                                                                                             kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
saya kira akan ada ruang                e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari                        e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari
                                            pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:                                                                            pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
yang memadai bagi NU un­                    - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.                                                                 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili.
tuk membangun kapasitas                     - Fotokopi bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).                                                - Fotokopi bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
                                            - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang                                - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang
usaha pertambangan ini,”                         memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.                                                        memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
kata Ketua Umum PBNU KH              5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan                      5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan
Yahya Cholil Staquf.                    mengambil keputusan RUPO.                                                                                                                mengambil keputusan RUPO.
                                     6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.                                                  6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
  Gus Yahya, sapaan akrab­
                                                                                       Jakarta, 20 Agustus 2024                                                                                                                 Jakarta, 20 Agustus 2024
nya, mengungkapkan pi­
haknya juga sudah menyiap­                                     EMITEN                                                      WALI AMANAT                                                                  EMITEN                                                      WALI AMANAT

kan langkah-langkah khusus
terkait pengelolaan tambang
yang berpotensi memberikan
dampak terhadap lingkung­                               PT ANGKASA PURA II                                              PT BANK MEGA Tbk                                                         PT ANGKASA PURA II                                              PT BANK MEGA Tbk
an. (Ant/E-2)



                                             Rev1.3x170 -hr. MI- 20 Agustus 2024                                                                                                       Rev1.3x170 -hr. MI- 20 Agustus 2024