20260529_SINI_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32095915_lamp2.pdf

Jawaban atas Permintaan Penjelasan
Rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA
PT Singaraja Putra Tbk.

Merujuk pada pemberitaan media massa Kompas tanggal 22 Mei 2026 terkait rencana
Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA dan rencana Pemerintah
Indonesia untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor, agar
dijelaskan beberapa hal berikut:

1. Sehubungan dengan rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Sumber
Daya Alam, bagaimana Perseroan menyikapi rencana atas penerapan PP Tata Kelola
Ekspor Sumber Daya Alam tersebut?

Jawab:

Perseroan menyambut baik upaya Pemerintah untuk menciptakan tata kelola ekspor Sumber
Daya Alam (SDA) yang lebih terintegrasi, transparan, dan memberikan nilai tambah optimal
bagi negara. Sebagai perusahaan yang memiliki entitas anak usaha yang bergerak di bidang
pertambangan batubara, Perseroan selalu aktif memantau terhadap perkembangan
kebijakan Pemerintah dimaksud dan akan melakukan kajian internal yang komprehensif
guna memastikan seluruh aspek operasional dan komersial ekspor Perseroan tetap berjalan
dengan baik, efisien, dan senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2. Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan dampak
yang dapat terjadi bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:

a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.

c. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan,
laba usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.

d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.

e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan
Perseroan, (jika ada).

f Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.

9. Dampak lainnya (jika ada)
Jawab:

Sehubungan dengan dampak sebagaimana dimintakan penjelasan pada poin a sampai
dengan g diatas, Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini, PP tata kelola ekspor
SDA belum diundangkan, sehingga detail/rincian ketentuan yang akan berlaku dan
berdampak bagi Perseroan belum dapat kami pastikan, termasuk terhadap kelangsungan
usaha, kegiatan operasional, kondisi keuangan, perjanjian kerjasama dengan pelanggan
eksisting, pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan maupun
risiko hukum. Perseroan akan segera melakukan kajian dampak yang komprehensif segera
setelah peraturan tersebut diundangkan.

3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana
Tindakan korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana
tersebut.

PT SINGARAJA te. Tel
J1. Gak ing: Blok -17 Lippo Cikarang E-mail
Bekasi 17550, Indonesia Website