20260526_DWGL_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32095165_lamp1.pdf

                                Tanggapan Permintaan Penjelasan
     Rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA)
                                          25 Mei 2026


1.   Pertanyaan:
     Sehubungan dengan rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam,
     bagaimana Perseroan menyikapi rencana atas penerapan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam
     tersebut?

     Tanggapan:
     Perseroan mendukung rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam
     demi menjaga stabilitas pasokan batu bara domestik, ketahanan energi, dan keberlanjutan pembangunan
     nasional. Dukungan ini sejalan dengan kegiatan usaha utama Perseroan di bidang perdagangan batu bara
     domestik, yang mayoritas pasokannya disalurkan untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) maupun
     produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).


2.   Pertanyaan:
     Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan dampak yang dapat
     terjadi bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:
     a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
     b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
     c. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan, laba usaha,
          laba bersih dan arus kas Perseroan.
     d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
     e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan Perseroan,
          (jika ada).
     f. Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.
     g. ⁠Dampak lainnya (jika ada).

     Tanggapan:
     Mengingat Perseroan bergerak di bidang perdagangan batu bara untuk pasar domestik, rencana aturan
     ini tidak memberikan dampak terhadap pendapatan Perseroan.

3.   Pertanyaan:
     Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana tindakan korporasi
     yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana tersebut.

     Tanggapan:
     Perseroan saat ini belum memiliki rencana tindakan korporasi untuk memitigasi kebijakan tersebut.
     Namun, Perseroan senantiasa memastikan keberlangsungan usaha dengan mematuhi kebijakan
     Pemerintah dan berfokus pada keberlanjutan bisnis jangka panjang. Perseroan terus melakukan evaluasi
     atas setiap kebijakan baru guna mengukur dampaknya terhadap operasional, sekaligus menangkap
     peluang pertumbuhan yang muncul dari transisi regulasi tersebut.