20260525_BUKK_Pemanggilan RUPS_32094320_lamp2.pdf

3.   Persetujuan penetapan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta
     pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
     gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
     Perseroan untuk tahun buku 2026.
           Penjelasan:
           Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 16 huruf d, Pasal
           14 ayat (13) dan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Pasal 96
           dan Pasal 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat
           kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya
           untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk
           anggota Dewan Komisaris. Dalam Agenda ini Perseroan juga akan meminta persetujuan
           rencana penetapan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
           Komisaris Perseroan.

4.   Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen yang
     akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2026.
         Penjelasan:
         Memperhatikan pasal 9 ayat 16 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 68 UUPT,
         dalam agenda ini Perseroan meminta agar para pemegang saham memberikan kuasa
         kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor
         Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang
         akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan Akuntan Publik yang
         ditunjuk terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dan pemberian kuasa kepada
         Direksi untuk mendiskusikan dan menentukan besarnya honorarium bagi Akuntan
         Publik tersebut.

RUPSLB :

1.   Pembahasan dan persetujuan atas studi kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha
     Perseroan berdasarkan POJK 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
     Kegiatan Usaha.
         Penjelasan:
         Sesuai dengan POJK 17 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
         Usaha Perseroan, yang mana studi kelayakan atas rencana Perubahan Kegiatan Usaha
         harus dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

2.   Persetujuan atas rencana Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang Kegiatan
     Usaha Perseroan dan Penyesuaian KBLI 2025 sesuai dengan Peraturan Badan Pusat
     Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025.
          Penjelasan:
          Dengan telah dilakukannya pembahasan dan persetujuan atas studi kelayakan tentang
          Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan
          perubahan terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha Perseroan dan
          melakukan Penyesuaian KBLI 2025 yang disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat
          Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025.

3.   Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain namun
     tidak terbatas pada ketentuan Pasal 5 tentang Saham dan Pasal 6 tentang Pengganti Surat
     Saham.
          Penjelasan:
          Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam
          Anggaran Dasar Perseroan yaitu ketentuan dalam Pasal 5 tentang Saham dan Pasal 6
          tentang Pengganti Surat Saham.

4.   Persetujuan untuk memberikan pengesahan/ratifikasi terhadap tindakan-tindakan
     Perseroan yang dilakukan sebelum tanggal pelaksanaan RUPS ini sehubungan dengan
     proses kredit yang dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan
     dengan Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.
         Penjelasan:
         Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham agar pemegang saham memberikan
         pengesahan/ratifikasi terhadap Tindakan-tindakan Perseroan sehubungan dengan
         proses kredit yang dilaksanakan, berupa tindakan Perseroan untuk menerbitkan
         corporate guarantee, menjadi deficit cashflow guarantor, menjaminkan asset Perseroan
         termasuk memberikan gadai kepemilikan saham dan Tindakan Perseroan berkaitan
         dengan proses kredit Perseroan dan/atau anak Perusahaan Perseroan dengan Bank
         atau Lembaga Keuangan lainnya.

5.   Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan Sebagian besar asset Perseroan
     dan/atau menerbitkan jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada Bank dan/atau
     Lembaga Keuangan lain sebagaimana relevan.
         Penjelasan:
         Sehubungan dengan kebutuhan keuangan Perseroan untuk pelaksanaan operasional
         bisnis, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada pemegang saham
         untuk menjaminkan sebagian besar asset Perseroan dan/atau penerbitan jaminan
         Perusahaan yang akan diberikan dan/atau diterbitkan oleh Bank dan/atau Lembaga
         Keuangan lainnya sebagaimana relevan.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga
    pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili melalui kuasa yang sah dalam RUPS adalah
    pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham Perseroan pada
    tanggal 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek
    di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan
    perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2026;
3. Pemegang saham dapat memberikan kuasa RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, dapat
       memberikan kuasa dan suara secara elektronik melalui sistem eASY KSEI dalam tautan
       https://akses.ksei.co.id/. Perseroan menyediakan independent representative dari petugas
       Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. BSR Indonesia yang dapat ditunjuk oleh
       Pemegang Saham dan telah tersedia di sistem eASY KSEI sejak tanggal pemanggilan ini;
    b. Bagi pemegang saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa di luar mekanisme
       eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat memperoleh form surat kuasa di alamat kantor
       Perseroan Jl. Raya Narogong-Bekasi KM.19,5, Cileungsi, Kab.Bogor pada hari dan jam kerja
       atau dapat diunduh melalui situs website Perseroan www.bukaka.com.
4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS secara fisik diminta dengan
    hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
    pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang Rapat.
    Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh
    melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas,
    koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa salinan anggaran dasar terakhir.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPS telah tersedia dan dapat diperoleh oleh pemegang
    saham di alamat kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS ini sampai dengan tanggal
    pelaksanaan RUPS atau dapat diakses melalui situs website Perseroan.

7.   Bahwa demi alasan Kesehatan, Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir
     dalam Pelaksanaan RUPS, apabila sedang sakit wajib menggunakan masker dan melakukan
     cuci tangan pada tempat yang disediakan.
8.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, pemegang saham atau kuasanya
     diminta dengan hormat untuk hadir dan melakukan registrasi di tempat RUPS paling lambat
     pukul 09.30 WIB atau 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.



                                    Bogor, 26 Mei 2026
                                    Direksi Perseroan