20260521_ADCP_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32093561_lamp1.pdf

     demikian, penolakan tersebut tidak menghapus ataupun menghilangkan hak material Kreditor
     atas piutangnya, sepanjang utang pokok belum dilunasi oleh Perseroan. Berdasarkan
     ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, asas
     nebis in idem tidak berlaku terhadap permohonan PKPU.
     Oleh karena itu, Saudara Regy Rahim cs tetap berhak mengajukan kembali permohonan PKPU
     karena kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan kepada Saudara Regy Rahim cs sampai
     saat ini belum terpenuhi. Dengan demikian, selama Perseroan masih memiliki kewajiban
     utang yang belum diselesaikan kepada Saudara Regy Rahim cs, maka Saudara Regy Rahim cs
     selaku Kreditor tetap memiliki hak dan kedudukan hukum untuk kembali mengajukan
     permohonan PKPU terhadap Perseroan.

c. Tingkat materialitas atas nilai tuntutan dan dampak dari permohonan PKPU tersebut
   terhadap kondisi keuangan Perseroan.
   Tanggapan:
   Nilai total tuntutan PKPU sebesar Rp517.190.458 hal ini masuk dalam kategori tidak material
   terhadap total aset dan ekuitas Perseroan. Namun, secara hukum permohonan PKPU memiliki
   aspek risiko reputasi dan operasional, meskipun secara keuangan belum memenuhi ambang
   kepailitan.

d. Kondisi terkini dari kegiatan operasional dan keuangan sehubungan dengan adanya
   permohonan PKPU dimaksud.
   Tanggapan:
   Operasional tetap berjalan secara kontinu. Aktivitas inti perusahaan (pemasaran, penjualan,
   dan layanan purna jual) masih dilaksanakan sesuai rencana operasional, meskipun beberapa
   proyek mengalami penjadwalan ulang untuk penyesuaian sumber daya dan prioritas.

e. Potensi dampak permohonan PKPU tersebut terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan
   kepada pemegang Obligasi dan Sukuk Perseroan, maupun kreditur lainnya.
   Tanggapan:
   Atas permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur, Belum memiliki dampak secara langsung
   karena berdasarkan perjanjian pada instrumen pembiayaan yang dimiliki Perseroan baik
   Obligasi, SUKUK dan KMK tidak terdapat kondisi pelanggaran/ default disaat permohonan PKPU
   diajukan kecuali sampai dengan terjadinya keputusan oleh pengadilan.

f.   Kendala yang dihadapi Perseroan untuk dapat melunasi kewajiban kepada para Pemohon
     PKPU tersebut.
     Tanggapan:
     Terdapat kendala adanya keterbatasan arus kas akibat penurunan penjualan unit properti serta
     lambatnya realisasi piutang konsumen yang disebabkan dengan kondisi lesunya pasar properti
     di Indonesia, dan sampai dengan saat ini perseroan tetap mengupayakan penyelesaian secara
     maksimal, perseroan telah menyampaikan jawaban atas permohonan PKPU dengan penjelasan
     bahwa tagihan yang diajukan oleh pemohon belum dikategorikan memenuhi persyaratan
     sebagai pemohon PKPU.

g. Upaya yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan Perseroan dalam rangka
   penyelesaian Permohonan PKPU dimaksud, termasuk upaya pelunasan utang kepada pihak
   pemohon PKPU tersebut.
   Tanggapan:
    1). Penunjukan Kuasa Hukum (KH)
        Perseroan telah menunjuk Kuasa Hukum yang memiliki pengalaman dan kompetensi
        khusus di bidang kepailitan dan PKPU, yaitu Kantor Hukum Arifudin & Susanto
        Partnership (ASP LAW FIRM), untuk mendampingi proses hukum berjalan sesuai dengan
        ketentuan dan melindungi kepentingan hukum Perseroan.
    2). Upaya Penyelesaian di Luar Pengadilan
        Perseroan bersama Kuasa Hukum secara aktif tetap akan melakukan upaya penyelesaian
        di luar pengadilan (non-litigasi) kepada para Pemohon, yaitu mengusulkan penyelesaian
        kewajiban Perseroan dengan skema penjadwalan ulang pembayaran dengan prinsip itikad
        baik dan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah sebelum perkara memasuki
        tahap keputusan pengadilan.
    3). Keberatan dalam Jawaban Termohon
        Dalam Jawaban Termohon dalam hal ini Perseroan yang telah disampaikan pada Sidang
        ke-1 (19 Mei 2026) melalui e-court, Perseroan secara tegas menyatakan keberatan
        terhadap permohonan PKPU para Pemohon dengan alasan hukum bahwa permohonan
        tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
        Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

h. Penjelasan terkait dengan kesiapan dana Perseroan, apabila dalam persidangan PKPU
   tersebut Perseroan diminta untuk melunasi atau melakukan pembayaran nilai kewajiban
   dari para Pemohon PKPU dimaksud. Dalam hal Perseroan memiliki strategi lain untuk
   penyelesaian permohonan PKPU tersebut, agar dijelaskan lebih lanjut.
   Tanggapan:
   Saat ini Perseroan sedang mengajukan upaya Penyelesaian di Luar Pengadilan dengan Strategi
   utama yaitu negosiasi perdamaian dan penjadwalan ulang pembayaran. Dengan
   mempersiapkan dana dalam rangka penyelesaian secara maksimal

i.   Penjelasan mengenai status terkini dari Persidangan atas permohonan PKPU dimaksud.
     Tanggapan:
       No Tanggal               Agenda Sidang                            Keterangan
                                Sidang ke-1: Legal standing para pihak Telah dilaksanakan
        1 Selasa,19 Mei 2026
                                dan Jawaban Termohon melalui e-court
        2 Kamis, 21 Mei 2026 Sidang ke-2: Bukti                          -

j.   Upaya komunikasi yang telah dilakukan Perseroan kepada para Pemohon untuk dapat
     meyakinkan para kreditur tersebut bahwa Perseroan akan dapat memenuhi kewajibannya.
     Tanggapan:
     Perseroan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada para Pemohon melalui
     skema musyawarah. Sampai dengan saat ini perseroan secara intensif melakukan komunikasi
     kepada para pemohon dalam rangka penyelesaian diluar pengadilan.

2.   Penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan Perseroan untuk memastikan bahwa tidak
     terdapat gugatan PKPU maupun gugatan lainnya dari kreditur Perseroan lainnya.
     Tanggapan:
     • Perseroan berkomitmen untuk mencegah timbulnya gugatan PKPU dan gugatan lainnya dari
        kreditur lainnya melalui serangkaian upaya preventif, mitigasi, dan jangka panjang sebagaimana
        diuraikan di atas. Namun, Perseroan juga menyadari bahwa dalam kondisi arus kas yang belum
        pulih sepenuhnya, risiko munculnya gugatan baru tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh
        karena itu, prioritas utama Perseroan saat ini adalah memulihkan arus kas, menyelesaikan
        kewajiban prioritas secara bertahap, serta menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh kreditur
        untuk menghindari upaya hukum lanjutan dari kreditur;
     • Perseroan akan terus memonitor secara ketat setiap potensi gugatan melalui sistem SIPP dan
        koordinasi dengan kuasa hukum. Setiap gugatan yang diterima akan segera direspons sesuai
        dengan ketentuan yang berlaku, serta akan diupayakan penyelesaian melalui jalur
        musyawarah/mediasi sebelum memasuki proses pembuktian lebih lanjut.

3.   Dalam hal terdapat rencana gugatan PKPU dari kreditur Perseroan lainnya yang telah diketahui
     oleh Perseroan, agar dapat dijelaskan lebih lanjut dan diberikan rincian dari pihak kreditur
     tersebut (jika ada).
     Tanggapan:
     Sampai dengan saat ini, selain yang telah disampaikan dan dilaporkan diatas, belum ada informasi
     pasti mengenai rencana gugatan PKPU lainnya. Perseroan tetap berkomitmen untuk bersikap
     proaktif, kooperatif, dan komunikatif kepada seluruh stakeholder dalam rangka penyelesaian
     kewajiban oleh Perseroan.

4.   Dalam hal terdapat rencana gugatan lainnya dari kreditur Perseroan lainnya yang telah
     diketahui oleh Perseroan, agar dapat dijelaskan lebih lanjut dan diberikan rincian dari pihak
     kreditur tersebut (jika ada).
     Tanggapan:
      Sampai dengan saat ini, selain yang telah disampaikan dan dilaporkan di atas, Perseroan belum
     memperoleh informasi ataupun pemberitahuan resmi mengenai adanya rencana gugatan lain
     yang akan diajukan oleh kreditor Perseroan, baik melalui upaya litigasi maupun non-litigasi.
     Perseroan tetap berkomitmen untuk bersikap proaktif, kooperatif, dan komunikatif kepada
     seluruh stakeholder dalam rangka penyelesaian kewajiban oleh Perseroan.

5.   Informasi/fakta/kejadian penting material lainnya yang belum diungkapkan kepada publik.
     Tanggapan:
     Perseroan telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh informasi, fakta, dan
     kejadian penting yang berpotensi menimbulkan dampak material terhadap kondisi keuangan,
     operasional, maupun kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa
     tidak terdapat informasi, fakta, atau kejadian material lainnya yang belum diungkapkan kepada
     publik, dan seluruh informasi material telah disampaikan secara lengkap dalam rangkaian jawaban
     Perseroan atas permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT Adhi Commuter Properti Tbk




Achmad Wachid Abdullah
Direktur Utama

Tembusan:
1. Arsip.