Back to announcement
20240702_INCO_Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka_31678618_lamp3.pdf
Ownership change Needs review INCOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.929
) MIND ID
Mining Industry Indonesia
Nomor : 397/E.DIRKEU/VII/2024 1 Juli 2024
Lampiran :1(satu) set
Kepada Yth.
PT Vale Indonesia Tbk
Gedung Seguis Lt. 20 SCBD
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 71, Jakarta 12190
U.p.: Direksi
Hal: Penyampaian Bukti Pengumuman Pengambilalihan Saham PT Vale Indonesia Tbk
Dengan hormat,
Saya, yang bertandatangan di bawah ini, dalam hal ini bertindak dalam kapasitas dan jabatannya
sebagai Direktur Keuangan dan oleh karenanya berhak dan berwenang bertindak mewakili
Direksi untuk dan atas nama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“MIND ID”), suatu
perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,
yang berdomisili di Energy building Lantai 19 dan 27, SCBD - Lot TIA, Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53, Jakarta 12190, dengan merujuk pada dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (4)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan
Terbuka ("POJK 9/2018”), bersama surat ini menyampaikan bukti pengumuman
pengambilalihan PT Vale Indonesia Tbk ("PT Vale”) dalam surat kabar harian Investor Daily pada
tanggal 1 Juli 2024, yang dilakukan oleh MIND ID (pemegang saham terbesar di PT Vale) selaku
pihak pengendali baru bersama-sama dengan Vale Canada Limited (pemegang saham terbesar
kedua di PT Vale) atas PT Vale (sebagai joint controllers), sesuai dengan dan untuk memenuhi
ketentuan Pasal 28 ayat (1) POJK 9/2018.
Demikian disampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
'onesia (Persero)
PT Mineral Industrill
YN—
Akhmad Fazri II
Direktur KEaDaan y
Tembusan yen.
1. Dewan Korisaris PT ineral Industri Indonesia (Persero)
2. Direksi PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
The Energy Building 16th floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lot NA
Jakarta Selatan 12190 T #62 2127938750 mind.id
Page 2 OCR 0.923
Lampiran 1 Surat Direktur Keuangan PT Mineral Industri Indonesia (Persero)/MIND ID Nomor 1 397/E.DIRKEU/VII/2024 Hal Penyampaian Bukti Pengumuman Pengambilalihan Saham PT Vale Indonesia Tbk PENGUMUMAN KORAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT VALE INDONESIA TBK 2/2 Nomor : 397/E.DIRKEU/VI!I/2024 Hal Penyampaian Bukti Pengumuman Pengambilalihan Saham PT Vale Indonesia Tbk
Page 3 OCR 0.931
| INDONESIA | aa INVESIOR DAILY SENIN, 1 JULI 2024 HONG KONG - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus men- unjukkan kiprah di industri keuang- an global. Yang terbaru, berkat kinerja positif di sepanjang tahun lalu membuat BRI mendapatkan 11 penghargaan dari Finance Asia pada ajang The FinanceAsia Awards and Asia's Best Companies Poll Gala Din- ner 2024 yang diselenggarakan pada Kamis (27/06) di Hong Kong. Direktur Utama BRI Sunarso yang hadir menerima langsung padaacara tersebut mengungkapkan penghar- gaan ini tak lepas dari komitmen perseroan yang terus mengusung misi menciptakan economic value dan social value dengan terus fokus pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Penghargaan ini kami persembah- kan kepada lebih dari 110 ribu Insan Direktur Utama BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai The Best CEO, BRI Borong 11 Penghargaan Internasional Dari FinanceAsia BRILian (Pekerja BRI) yang selama ini telah memberikan komitmen dan dedikasi yang kuat sehingga BRI dapat terus mengambil peran dalam roda perekonomian Indonesia. Kami juga mempersembahkan penghar- gaan ini kepada seluruh UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia atas semangat berjuang dan pantang menyerah di kondisi yang tidak mudah,” ujar Sunarso. Dari 11 penghargaan yang dite- rima BRI, 7 penghargaan diantara- nya diperoleh dari kategori Asia's Best Companies dan 4 penghargaan diperoleh dalam kategori FinanceAsia Awards. Untuk Asia's Best Compa- nies BRI mendapatkan Best CEO (gold) untuk Direktur Utama BRI Sunarso, Best Managed Company (gold), Best Investor Relations (gold), Best CFO (silver) untuk Direktur Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Most Commited to DEI (silver), Most Commited to ESG (silver) dan Best Large Cap Company (Bronze). Sementara itu, 4 penghargaan yang diperoleh dalam kategori Finan- ceAsia Awards diantaranya Best Bank For Financial Inclusion (winner), Best Commercial Bank - SMEs (win- ner), Best Sustainable Bank (highly commended) dan Most Innovative Technology (highly commended) Sebagai informasi, FinanceAsia merupakan majalah ekonomi dan keuangan terkemuka di Asia Pasifik yang berbasis di Hong Kong. Didirikan pada tahun 1996, FinanceAsia mem- berikan ulasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi di wilayah Asia Pasifik, termasuk aksi-aksi kor- porasi seperti merger dan akuisisi. Di sepanjang bulan Juni 2024 tercatat BRI mendapatkan 3 penga- kuan dan penghargaan bergengsi di level internasional. Pertama, pada Kamis (13/06) BRI dinobatkan oleh Forbes sebagai perusahaan terbesar dalam daftar The Global 2000. Forbes International mencatat, BRI unggul dengan penjualan sebesar US14,95 miliar, laba US$3,6 miliar, aset men- capai US$125,45 miliar, dan nilai pasar sebesar US$46,5 miliar. Forbes Global 2000 tahun 2024, memuat data kinerja perusahaan dalam 12 bulan terakhir hingga 17 Mei 2024. Pada daftar tersebut, BRI menempati peringkat 308 dunia mengungguli perusahaan multina- sionallain seperti Starbucks, Renault, hingga Uber dan Nissan Motor. Selanjutnya, pada hari Selasa (18/06) Fortune mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasar- kan revenue, profit dan aset. Dalam daftar Fortune Southeast Asia 500, prestasi kembali diraih oleh BRI. Perseroan menduduki peringkat pertama untuk industri keuangan di Indonesia. Di Asia Tenggara, BRI menduduki peringkat 4 untuk kat- egori keuangan, dan berada di per- ingkat 15 diantara 500 perusahaan dalam daftar tersebut. Mengutip website Fortune, BRI mencatatkan revenue sebesar $14,9 milyar, profit sebesar $3,9 milyar dan aset sebesar $127,6 milyar. “Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta era suku bunga ting- gi, keberhasilan BRI mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune dan FinanceAsia membuktikan bahwa dunia internasional mengakui serta mengapresiasi strategic response yang diambil BRI dalam menghadapi tan- tangan. Hal tersebut terbukti berhasil menjadi landasan dalam pencapaian kinerja yang positif bagi BRI yang menjadi leader di industri perbankan di Indonesia serta semakin menunjuk- kan pengaruh di industri keuangan regional dan global,” pungkas Sunarso. Food Estate Terbuka bagi Investor Luas Panen Komoditas Oleh Tri Listiyarini dan Euis Rita Hartati JAKARTA, ID - Proyek kawasan sentra produksi pangan (food estate/ FE) dinilai perlu dilanjutkan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru mendatang, sebagai salah satu jurus peningkatan produksi pangan, utamanya beras yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karenanya, rencana pemerintah membuka peluang bagi investor swasta untuk Pangan RI 1) Padi 10,21 juta Ha Tahun 2023 K 2,48 Hati-hati Jegal Barang China dengan Tarif , BM Tinggi Jagung delai Oleh Leonard AL Cahyoputra JAKARTA, ID - Pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk (BM) impor barang asal China hingga 2007 dan kebi- jakan bea masuk anti dumping (BMAD) serta bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) sejumlah produk industri. Namun, pemerintah diminta berhati-hati dan melakukan kajian mendalam sebelum terlibat dalam pembangunan proyek ini dinilai tepat, namun tetap harus mempertimbangkan banyak faktor, salah satunya mengenai faktor terkait environmental, social, and governance (ESG). "Luas panen kedelai pada 2023 merupakan proyeksi alam paparan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen- terian PPN/Bappenas) tentang Arah Kebija- kan Swasembada Pangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, pengembangan FE yang telah dan tengah ber- jalan pada pemerintahan saat ini dilakukan di 12 kabupaten di enam provinsi di Indonesia. itu telah lengkap dengan terbitnya Kepmen PPN/Bappenas No 19/M.PPN/HK/03/2023 tentang Rencana Induk FE Sumatra Utara. Kedua, FE di Sumatra Selatan (Banyu- asin dan OKU Timur), Aol 2.095.248 ha, dan untuk komoditas padi. Saat ini, draf rencana induk dalam tahap finalisasi serta wilayah OKU Timur masih dalam pemba- hasan perluasan FE Sumatra Selatan periode 2025-2029. Ketiga, FE di Kalimantan Tengah (Kapuas dan Pulang Pisau), Aol 61.434 ha, mengeksekusi rencana itu. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan, rencana itu dipicu perang dagang China dan AS yang bakal membuat terjadinya kelebihan kapa- sitas dan pasokan di China. Ini membuka peluang banjir produk China di Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya. Alasannya, negara-negara Profil Proyek Barat menjegal barang dari China dengan Pertama, FE di Sumatra Utara (Humbang untuk komoditas padi, dan kini telah terbit d tai BM negi, Hasundutan, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Kepmen PPN/Bappenas No 18/M.PPN/ Oo at L 15 Tapanuli Tengah), total cakupan geografis HK/03/2023 tentang Rencana Induk FE F Est e f ' (area of interest/Aol) 11.759 hektare (ha), Kalimantan Tengah. Pengembangan integrasi serta menyasar komoditas sayuran dan hor- pertanian, perkebunan PROFILE tikultura lainnya. Saat ini, regulasi untuk FE dan peternakan . . Indonesia Defisit 4,7 Juta Ton Beras anggaran Perkembangan produksi dan kebutuhan beras lima tahun terakhir. (2021-2022) Tahun 2023, neraca beras mengalami defisit 4,7 juta ton. IN, 40 ila Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara Kalimantan Tengah Subaskoro Hama Setan Keberhasilan Hanya Papua Selatan Milik Mereka yang Bersungguh-sungguh Sebelum terjun ke dunia usaha perikanan yang relatif kompleks, Subaskoro, direktur utama PT Produksi 4 lite Jan - Apr 2024 MENU d 10,71 Pertanian Tunas Bersaudara Juwana, sempat 1 Padi Sorgum dua tahun melakoni bisnis skala 2 Jagung 8 Buah-buahan usaha mikro, kecil, dan menengah 3 Kedelai 9 Sayur-sayuran (UMKM), yaitu berdagang susu 4 Ubi Kayu 10 Sagu Peternakan sapi murni. Itu dijalani Baskoro, 5 UbiJalar IN Kelapa Sawit 1 Sapi sapaan akrab Subaskoro, sewaktu 6 Kacang Tanah 12 Tebu 2 Ayam Y tinggal di Jakarta pada 2012. GRATIS E-PAPER BUNIERSE RESEARCH »» INVESTOR DAILY EDISI 2024 NO. 6674 — »» TELP REDAKSI: (021) 29957500, IKLAN: (021) 29957500, SIRKULASI: (021) 8280000, LAYANAN PELANGGAN: (021) 2995 7555, FAX. (021) 5200 812 2» HARGA ECERAN RP 9.000 (BERLANGGANAN RP 160.000 /BULAN) WWW.INVESTOR.ID
Page 4 OCR 0.947
OPINION INVESTOR DAILY INVESTOR DAILY Pemimpin Umum: Rio Abdurachman Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Djaka Susila — TAJUK — SENIN, 1 JULI 2024 — DAILY OUOTE — masyarakat perlu untuk berpartisipasi dalam melakukan terhadap setiap konten yang berbau intoleransi, radikalisme, e di dunia maya. Upaya ini bukan hanya tugas 48 kementerian/ Menjaga Food Estate dan Ketahanan Pangan etahanan pangan di Indonesia akan menjadi tantangan Kes bagi pemerintah selanjutnya mendatang. Dalam beberapa tahun terakhir, ketahanan pangan Indonesia benar-benar diuji dan menghadapi turbelensi yang cukup mengkhawatirkan. Pecahnya perang Rusia-Ukraina hingga el nino yang melanda sebagian belahan bumi membuat pasokan pangan di Tanah Air tidak seperti biasanya. Impor pangan terganjal beberapa pengetatan negara importir karena mereka menahan ekspor pangan. El nino juga menganggu produksi pangan di Indonesia. Saat ini pengembangan food estate masih berjalan di 12 kabupaten di enam provinsi di Indonesia, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, NTT, dan Papua Selatan. Program food estate oleh pemerintan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berjalan dengan optimal. Program ini belum berjalan semestinya karena memang selain membutuhkan proses, kebutuhan pendanaan juga sepertinya menjadi kendala. Bahkan Presiden Jokowi melontarkan gagasan agar program foodestate akan digarap dengan dana dari investor. Karena itu, pemerintah sedang mencari investor untuk keperluan tersebut. Proyek ini memang harus dilanjutkan oleh pemerintahan beri- kutnya karena ketahanan pangan akan menjadi faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Bulan lalu, pemerintah dalam IDMA Exhibition di Istanbul Turki merayu pengusaha Turki untuk berinvestasi di sektor pangan di Indonesia. Sekitar 150 ribu pengusaha Turki yang bernaung di bawah ITO (Kadin Turki) untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Pere- konomian mendapat masukan dari para pengusaha Turki agar Koordinasi antar- kementerian proses investasi di Indonesia dipermudah. Tentu kemuda- han investasi di Indonesia juga dengan lembaga akan menjadi faktor. Keberhasilan masih menjadi pekerjaan ru- mah jika ingin mengundang investor luar negeri. Nyatanya, pengusaha Turki masih menge- program makanan bergizi sepertinya akan menjadi tolok ukur ketahanan luhkan tentang kemudahan ber- investasi di Indonesia. Kendala pangan di Indonesia ke depan. lain yang dihadapi untuk berin- vestasi di Indonesia yakni jarak cukup jauh antara dua negara. Selain itu hal lain yang harus diperhatikan dalam menata ketahanan pangan di Indonesia adalah koordinasi antara Ke- menterian Pertanian, Kemente- rian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapa- nas), Bulog, dan Kementerian BUMN. Tata kelola pangan na- sional mengalami perubahan besar-besaran sejak terbitnya Perpres No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang merupakan amanat dari UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagian kewenangan yang semula berada di Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Ke- menterian BUMN beralih ke Bapanas. Penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) pangan yang sebelumnya di Kementan beralih ke Bapanas, penetapan kebutuhan impor pangan yang tadinya di Kemendag beralih ke Bapanas, dan penugasan kepada BUMN pangan yang semula di Kementerian BUMN juga beralih ke Bapanas. Masih merujuk Perpres No 66 Tahun 2021, pemerintah melalui Bapanas melakukan tata kelola untuk sembilan ko- moditas pangan strategis, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Namun demikian, dengan terbitnya Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang mengamanatkan Bapanas menyeleng- garakan CPP untuk 11 komoditas, yakni beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminan- sia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan maka tata kelola pangan juga difokuskan pada ke-11 pangan strategis tersebut. Apalagi program makanan bergizi yang menjadi program presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyedot bahan baku makanan cukup besar. Koordinasi antar-kementerian dengan lembaga akan menjadi faktor. Keberhasilan program makanan bergizi sepertinya akan menjadi tolok ukur ketahanan pangan di Indonesia ke depan. U — POJOK IDE — Pemerintah pastikan harga Pertalite dan Solar tidak naik pada Juli 2024. Tetap dukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca-Covid. DPR: Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) atasi banyaknya pengangguran. Perbaiki ekosistem ketenagakerjaan. idak Perlu Jungkir Balik demi Family Office “Ifyou build it, (they) will come”. Itu yang dipercayai oleh Kevin Costner di film Field of Dreams (1989), film yang masuk nominasi Oscar untuk best picture. Karena kepercayaan itu, sebuah ladang jagung yang luas dan produktif digusur dan dibangun lapangan bisbol. Oleh Togi Pangaribuan ") epercayaan ini juga yang mungkin ada di benak pemerintah, khususnya Menteri Koordinator idang Kemaritiman dan Investasi, ketika menyam- paikan ide di rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Rabu, 5 Juni 2024 untuk menjadikan Bali sebagai pusat pendirian family office. Ide dimaksud dengan mempertim- bangkan usulan calon-calon inves- tor supaya Bali diubah sistem hu- kumnya menjadi common law dan menggunakan sistem penyelesaian sengketa arbitrase. Ide memberikan fasilitas untuk investasi family office ini kemudian diulangi oleh Menko Maritim dan Investasi pada 20 Juni 2024 dan ditambahkan bahwa sudah disetu- jui oleh Presiden Joko Widodo. Konsep family office sebenarn- ya sederhana, yaitu perusahaan manajemen keuangan yang didi- rikan untuk mengelola keuangan keluarga yang teramat kaya (ultra- high net worth family). Investasi memang penting un- tuk pertumbuhan ekonomi. Dalam bahasa hukum hal-hal seperti ini mungkin bisa disebut sebagai no- toire feiten, atau fakta yang telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan. Di Indonesia, di mana investasi merupakan peny- umbang lebih dari 3045 pertum- buhan ekonomi, fakta ini menjadi lebih penting lagi. Visi Indonesia Maju 2045 memerlukan pertum- buhan ekonomi yang konsisten. Target Indonesia untuk investasi tahun ini cukup tinggi yaitu Rp 1.650 triliun, peningkatan dari re- alisasi investasi di tahun 2023 yang sebesar Rp 1.418 triliun. Karena harapan dan target yang tinggi itu, pemerintah me- mang harus kreatif dalam menarik investasi, terbaru adalah ide Bali sebagai pusat family office tersebut. Artikel ini akan mencoba mengulas ide tersebut, khususnya mengenai mengubah sistem hukum menjadi common law dan sistem penyelesa- ian sengketa arbitrase. Artikel ini akan menyimpulkan bahwa kalau hanya untuk menjadi- kan Bali sebagai pusat family office maka mudarat yang dihasilkan oleh perubahan ke common law lebih besar dan penyelesaian sengketa arbitrase yang ada sekarang lebih dari cukup untuk menangani seng- keta internasional. Yang kurang justru kepastian hukum dan ke- mudahan eksekusi putusan, yang membutuhkan reformasi hukum yang menyeluruh, yang jauh lebih bermanfaat dari sekadar mengejar investasi family office. Family Office di Negara Lain Di Singapura, yang menjadi ru- jukan utama Bapak Menteri untuk ide family office ini, pengelolaan aset family office ini sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan portofolio manajemen aset di sana. Investasi family office hanya 296 (US$ 66.8 miliar) dari keseluruhan US$ 3.9 triliun porto- folio manajemen aset di Singapura. Keunggulan Singapura sebagai pusat keuangan Asia Tenggara tentunya bukan karena sekadar Singapura menganut common law dan mengenal sistem penye- lesaian sengketa arbitrase. Malaysia juga memakai common law dan memi- liki Asian Internation- al Arbitration Cen- tre (tadinya Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitra- tion), tapi bukan pusat family office. Vietnam, yang menggunakan civil law dan baru mer- atifikasi New York Convention on the Recognition and En- forcement of Foreign Arbitral Awards (NY Con- vention) di tahun 1995 (bandingkan dengan Indo- nesia yang sudah meratifikasi dari 1981) merupakan primadona investasi di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah investasi di atas Indonesia. Vietnam bahkan ne- gara Asia Tenggara yang dikatakan memiliki keuntungan terbesar dari perang dagang Amerika dan RRT (investor.id, 14 Juni 2024). Dubai, yang juga berambisi menjadi pusat family office, sudah menjalankan ide Menkominves dengan mendirikan Dubai Inter- national Financial Centre, suatu kawasan ekonomi khusus yang didirikan tahun 2004. Abu Dhabi juga menjalankan konsep yang serupa yaitu dengan mendirikan Abu Dhabi Global Market. Di luar kedua kawasan ekonomi khusus ini, Uni Emirat Arab men- jalankan sistem hukum kombinasi dari civil law dan hukum syariat Islam. Di kedua kawasan tersebut, yang berlaku adalah common law dari Inggris, baik secara materiil maupun prosedural. Bahasa yang dipakai juga bahasa Inggris dan bukan bahasa Arab. Kedua kawasan ekonomi khusus ini tampaknya tidak terlalu berhasil dalam men- dorong investasi di Dubai dan Abu Dhabi, karena masih sulitnya pelaksanaan putusan apabila pihak yang kalah berada di luar kawasan ekonomi khusus tersebut (Clifford Chance, 2013). Dubai bahkan sekarang sedang mempertimbangkan menambah dan memperbesar kawasan yang menerapkan common law (Pinsent Masons, 2023). Jadi jelas, jawabannya bukan terletak di keberlakuan common law semata. Memaksakan keber- lakukan common law di Indonesia yang memiliki 50.000 advokat (dan mungkin juga hakim) yang tidak terlatih common law dan adanya kewa- jiban berbahasa Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Ke- bangsaan tentu merupakan rintan- gan awal yang langsung terlihat. Isu Utama Bukan Arbitrase Persyaratan bahwa proses pe- nyelesaian sengketanya adalah mel- alui arbitrase juga tidak masuk akal karena proses arbitrase, apalagi arbitrase asing, sudah dikenal dan diterapkan di Indonesia lebih dulu daripada Dubai dan Abu Dhabi. Uni Emirat Arab baru meratifikasi NY Convention tahun 2006. Indonesia bahkan sudah men- genal arbitrase sebagai metode pe- nyelesaian sengketa, dengan istilah “juru pisah”, sejak zaman penjaja- han Belanda (Girsang, 1992). Arbi- trase sejatinya adalah penyelesaian MANAGEMENT: sengketa secara swasta dan didasar- kan atas kebebasan berkontrak. Karenanya para pihak juga bebas memilih hukum mana yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, termasuk memilih common law, seperti hukum Inggris atau hukum Singapura dan bukan hukum Indonesia. Indonesia juga sudah memiliki lembaga arbitrase yang cukup baik, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berdiri tahun 1977. Arbitrase bertujuan untuk memudahkan para pihak untuk mencapai putusan yang langsung berkekuatan hukum tetap dan dengan bantuan NY Convention memudahkan eksekusi putusan arbitrase internasional. Yang selalu menjadi permasala- han bukan proses arbitrasenya, tapi bagaimana kemudian melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Ketidakefektifan eksekusi pu- tusan perdata inilah yang se- lalu menjadi masalah, bahkan menjadi catatan khusus tim percepatan reformasi hukum melalui laporan mereka pada Septem- ber 2023. Hal ini juga diakui oleh Ketua Mahkamah Agung, Dr HM. Syarifud- din SH MH, ketika masih menjabat Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung tahun 2019 bahwa regulasi yang usang adalah salah satu faktor utama penghambat eksekusi putusan. Di tahun yang sama Ke- menterian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampai- kan bahwa proses eksekusi putusan perdata butuh direformasi dan merupakan hal yang penting un- tuk memperbaiki iklim usaha dan investasi. Tapi sampai sekarang RUU Hukum Acara Perdata yang dari 2019 menjadi prioritas pem- bahasan nasional tampak mandek di tengah jalan. Jelas bahwa Indonesia sebe- narnya sudah memiliki secara mendasar apa yang dibutuhkan un- tuk menarik ide-ide investasi baru seperti family office, tanpa perlu susah payah jungkir balik. Yang perlu dilakukan hanya memper- baiki apa yang sudah ada. Jangan sampai kita sama seperti di akhir film Field of Dreams, sudah capek- capek merusak lahan produktif tapi yang datang ke lapangan kita hanyalah hantu. ”) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dewan Redaksi: Enggartiasto Lukita (Ketua) Rio Abdurachman, Iman Pambagyo, Lili Yan Ing, Marwata, Anthony Wonsono, Apreyvita D. Wulansari B UNIVERSE Redaktur Pelaksana: Nasori, Jauhari Mahardhika (online). Wakil Redaktur Pelaksana: Euis Rita Hartati, Harso Kurniawan. Executive Chairman: Enggartiasto Lukita. Direktur Utama: Rio Abdurachman. Wakil Direktur Utama: Apreyvita D. Wulansari. Direktur Digital & Business Development: Anthony Wonsono. Direktur Keuangan & Direktur Umum: Tania Kirana. Direktur Bisnis: Melly Marliani. Direktur Legal: Patricia Tambunan Redaktur: Abdul Muslim, Edo Rusyanto, Eva Fitriani, Imam Suhartadi, Iwan Subarkah, Thomas E. Harefa, Tri Listiyarini, Totok Hari Subagyo, U Heri Gagarin (foto). Wakil Redaktur: Amrozi Amenan, David Gita Roza (foto), Emanuel Kure, Grace Eldora Sinaga (online), Happy Amanda Amalia, Indah Handayani (online), Kunradus Aliandu, Leonard Al Cahyoputra, Mardiana Makmun, Nida Sahara, Rangga Prakoso, Thresa Sandra Desfika (online). Reporter: Arnoldus Kristianus, Muhammad Ghafur Fadillah, Muawwan Daelami, Prisma Ardianto. Surabaya: Amrozi Amenan. Sekretariat Redaksi: - Produksi: Gianto (Kepala), Agustinus W. Triwibowo, R. Thatit Tri Adiwanto, Erwin Nooryanto, Lanang. Desain Grafis: Rochadi Kusmabrata. Advertising: Adhyatma Warih (General Manager). Marcomm & Event Management: Lucky Sukmawati (Manager), Circulation: Dwi Erna Sari. Alamat Redaksi dan Iklan: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950, Redaksi: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983/ 81, Iklan: Telp. (021) 29957500, Fax. (021) 5277983 / 81, Email Iklan: iklan.investordaily@investor.co.id, Alamat Sirkulasi: Graha Investor, Jl. Padang No. 22, Ps. Manggis, Setiabudi, Manggarai. Tlp 021- 29957555 WA 0877-8005-7578, WA Bisnis: 0811-1921-5205 PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek. sirkulasi: BCA 441.588888.1 Fax. (021) 5200976, Surabaya: Jl. Taman Apsari No. 15-17 Kompleks PWI Surabaya Telp. (031) 5479837 Fax. (031) 5479837, Tarif Iklan: Display BW Rp 70.000/mmk, FC Rp 80.000/mmk, Prospektus, Lap. Keuangan, RUPS/RUPO dsb BW Rp 22.000/mmk, FC Rp 32.000/mmk, Harga belum termasuk ppn 1196, Rek. Iklan: CIMB Niaga 8001.8575.8200 Cab. Gatot Subroto Jakarta (collection), Percetakan: PT. Gramedia Jl. Palmerah Selatan No. 22-28 Jakarta Pusat. Isi di luar tanggung jawab percetakan. # Investor Daily menerima kiriman surat pembaca dan artikel opini minimum 7.500 karakter. Artikel opini dapat dikirim melalui pos ke alamat redaksi atau e-mail: koraninvestor@investor.co.id. Wartawan Investor Daily tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.
Page 5 OCR 0.940
MONEY & BANKING
INVESTOR DAILY
Permudah Kepemilikan Rumah,
Bank Mandiri Rilis Livin KPR
JAKARTA, ID - PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk menghadirkan fitur ter-
baru yaitu Livin' KPR yang tersedia di
mobile banking Livin' by Mandiri untuk
memudahkan nasabah dalam mencari
rumah yang sesuai sekaligus mengaju-
kan kredit kepemilikan rumah (KPR).
Direktur Utama Bank Mandi-
ri Darmawan Junaidi berharap,
kehadiran fitur Livin' KPR dapat
mengoptimalkan akuisisi KPR dan
meningkatkan portfolio Mandiri
KPR di 2024. Saat ini, pencairan
KPR telah meningkat sebesar 31,4Y5
secara year-on-year (yoy).
“Saya percaya bahwa inovasi dan
kualitas adalah kunci dalam menghadir-
kan pengalaman perbankan terbaik bagi
nasabah kami,” kata Dirut Bank Mandiri
Darmawan Junaidi, pekan lalu.
Fitur Livin' KPR menawarkan
berbagai kemudahan seperti pilihan
properti variatif, suku bunga kompeti-
tif, diskon biaya provisi, serta formulir
pengajuan yang simpel. Nasabah
dapat dengan mudah mencari properti
sesuai preferensi harga dan keterse-
diaan fasilitas umum di sekitarnya,
sambil merencanakan keuangan
dengan fitur Simulasi Angsuran serta
memantau status aplikasi KPR secara
real-time melalui Tracking KPR.
Bank Mandiri juga turut melun-
curkan kampanye #BeyondSuperAPP.
Dalam kampanye terbarunya, Bank
Mandiri menghadirkan tiga pilar uta-
ma, yaitu Everyday Banking and More!,
Beyond Banking, dan The Next Level of
Banking Experience.
“Sebagai super app terdepan di
bidang finansial dan gaya hidup, Livin'
by Mandiri telah menjadi andalan da-
lam mempermudah transaksi harian
serta menghadirkan hiburan yang
membawa kebahagiaan bagi penggu-
na, seperti fitur kami Livin' KPR dan
Livin' Sukha,” kata Darmawan.
Dia mengatakan, sudah menja-
di komitmen Bank Mandiri untuk
memberikan kemudahan dan
kenyamanan melalui inovasi-inovasi
terdepan. Adapun Livin' by Mandiri
telah memenuhi kebutuhan nasabah
melalui beragam fitur sejak diluncur-
kan pada Oktober 2021.
Hingga Mei 2024, tercatat peng-
guna aplikasi Livin' by Mandiri telah
menembus 25,4 juta atau naik 379
yoy. Dari jumlah tersebut, total nilai
transaksi Livin' by Mandiri hingga
akhir Mei 2024 telah mencapai Rp
1.552 triliun dengan volume trans-
aksi sebesar 1,45 miliar transaksi
secara year to date (ytd).
Pada awal kuartal II1-2024
mendatang, Livin' by Mandiri akan
dilengkapi dengan program loyalitas
yang komprehensif untuk mening-
katkan pengalaman nasabah secara
menyeluruh. Nasabah nantinya
dapat mengumpulkan, memonitor,
dan menukarkan Livin'poin dengan
berbagai hadiah menarik, mulai dari
voucher belanja, hingga poin miles
maskapai ternama. (ks)
Bank Mandiri
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah) didampingi istri Siti Faridah (dua kanan) dan Direktur
Sukses Gelar MJM 2024
SENIN, 1 JULI 2024
Antara
Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (dua kiri) serta Wakil Komisaris Utama Zainudin Amali (kanan)
melepas start Mandiri Jogja Marathon 2024 di kawasan Candi Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta,
Minggu (30/6/2024). Memilih lokasi start dan finish di kawasan Candi Prambanan, MJM 2024 yang
diikuti lebih 8000 pelari dari dalam dan luar negeri menyajikan rute-rute yang memperlihatkan kein-
dahan alam dan kekayaan budaya lokal dengan melewati puluhan desa dan ragam wisata utama di
Yogyakarta seperti Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Monumen Taruna diharapkan bisa mendu-
kung kekayaan budaya hingga ke tingkat internasional sehingga meningkatkan pariwisata di Yogyakar-
ta dan Indonesia.
MENJAGA KEBERLANJUTAN PERLINDUNGAN ASURANSI
Standardisasi Tarif
Atasi Inflasi Medis
JAKARTA, ID - Standardisasi tarif layanan kesehatan yang sudah diberlakukan oleh BPJS Kesehatan perlu diterapkan
juga di sektor swasta. Dengan begitu, bisa mengatasi inflasi medis, yang tahun ini diperkirakan mencapai 139.
Oleh Kunradus Aliandu
oordinator Advo-
kasi BPJS Watch
Timboel Siregar
mengatakan, de-
an tidak adanya
ketetapan tarif penanganan
medis secara nasional, maka
muncul variasi biaya perawat-
an dan pengobatan di berbagai
fasilitas kesehatan yang kemu-
dian sulit dikontrol.
“Pembuatan dan penerap-
an standar tarif layanan medis
menjadi penting bagi pelaksa-
naan asuransi sosial maupun
komersial untuk memastikan
keterjangkauan biaya iuran
oleh masyarakat yang meng-
ikuti asuransi sosial maupun
komersial tersebut. Juga, da-
pat mengontrol pelaksanaan
fee for service, sehingga tidak
memunculkan pembentukan
biaya sendiri oleh rumah sa-
kit,” tandas Timboel Siregar
kepada Investor Daily, Minggu
(30/6/2024).
Timboel mengatakan, da-
lam proses pelaksanaan penja-
minan pembiayaan kesehatan
yang dilakukan BPJS Kesehat-
an, BPJS Ketenagakerjaan, PT.
Taspen, PT. Asabri, asuransi
kesehatan swasta memang
baru di program JKN yang
dikelola BPJS Kesehatan yang
mengenakan tarif biaya paket
(INA CBGs) untuk rumah
sakit yang melayani peserta
JKN. Sementara bagi BPJS
Ketenagakerjaan, PT. Taspen,
PT. Asabri, asuransi kesehatan
swasta belum memiliki meka-
nisme standar paket biaya pe-
layanan kesehatan di rumah
sakit, namun masih berbasis
pada sistem fee for service.
Tentunya, kata dia, pem-
buatan dan penerapan biaya
paket oleh pemerintah, itu
sebagai bentuk keikutsertaan
pemerintah dalam mengenda-
likan inflasi di sektor kesehat-
an. Dan, hal ini juga yang akan
mendukung pelaksanaan pem-
biayaan kesehatan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, PT. Taspen,
PT. Asabri, asuransi kesehatan
swasta menjadi terkontrol dan
terkendali. “Tentang biaya
paket tersebut bisa diatur di
Peraturan Menteri Kesehatan,
dengan tetap terlebih dahulu
diadakan negosiasi biaya de-
ngan asosiasi rumah sakit di
wilayah tertentu,”tuturnya.
Penerapan biaya paket, me-
nurut dia selain mendukung
keterjagkauan masyarakat
membayar iuran (untuk asu-
ransi komersial) tentunya juga
untuk memastikan efisiensi
pelayanan kesehatan serta
meminimalisir potensi fraud
yang terjadi di rumah sakit.
Mengacu pada Pasal 24
ayat (1) UU SJSN, besarnya
pembayaran kepada fasi-
litas kesehatan untuk
setiap wilayah dite-
tapkan berdasarkan
kesepakatan anta-
ra Badan Penye-
lenggara Jaminan
Sosial dan asosiasi
fasilitas kesehatan di
wilayah tersebut. “Tentunya
penetapan biaya paket layanan
kesehatan dirumah sakit yang
digagas untuk pelaksananaan
penjaminan biaya kesehatan
oleh BPJS Ketenagakerjaan,
PT. Taspen, PT. Asabri, Asu-
ransi Kesehatan BUMN dan
swastajuga nantinya harus di-
lakukan seperti amanat Pasal
24 ayat (1) UU SJSN sehingga
ada kesepakatan win-win un-
tuk semua pihak termasuk
masyarakat dan peserta. Hasil
negosiasi tersebut ditetapkan
dalam regulasi Permenkes,”
kata dia.
Timboel mengatakan, pe-
nerapan biaya paket layanan
kesehatan di rumah sakit bagi
penjaminan kesehatan oleh
BPJS Ketenagakerjaan, PT.
Taspen, PT. Asabri, asuransi
kesehatan swasta harus mela-
lui kajian terlebih dahulu oleh
pemerintah, dan pembahasan
dengan seluruh pemangku
kepentingan kesehatan khu-
susnya rumah sakit. “Selain
adanya insentif dari pemerin-
tah, kajianini perlu dilakukan.
Hal ini tentu positif, sehingga
membuat investor tetap ter-
tarik berinvestasi di sektor
kesehatan,”kata dia.
Adapun pembuatan bi-
aya paket layanan kesehat-
an harus memperhitungkan
persoalan harga bahan baku
obat dan alat kesehatan yang
memang mayoritas masih
diimpor, lalu kondisi suku
bunga pinjaman, renumerasi
sumber daya manusia (SDM)
di sektor kesehatan, biaya
birokrasi, dan biaya ilegal
yang memang juga sangat di-
rasakan kalangan kesehatan.
“Pemerintah harus mampu
mengendalikan biaya-biaya
tersebut (biaya birokrasi dan
ilegal harus diminimalisir
hingga dihapus) sehingga
Timboel Siregar
Koordinator Advokasi
BPJS Watch
margin keuntungan yang
diharapkan rumah sakit bisa
tetap tercapai dengan pene-
rapan paket biaya layanan
kesehatan di rumah sakit
yang dibayarkan BPJS Kete-
nagakerjaan, PT. Taspen, PT.
Asabri, asuransi kesehatan
swasta,”kata dia.
Kajian dan pembahasan
tersebut juga harus membi-
carakan tentang penahapan
pelaksanaanbiaya paket terse-
but. “Saya mengusulkan untuk
diterapkan secara bertahap
terlebih dahulu di BPJS Kete-
nagakerjaan, PT. Asabri dan
PT. Taspen, yang membiayai
peserta yang mengalami ke-
celakaan kerja dan penyakit
akibat kerja. Baru nanti ke
depannya diterapkan bagi
asuransi swasta,” ujarnya.
Tidak Merata
Chief Customer and Mar-
keting Office Prudential In-
donesia Karin Zulkarnaen
mengatakan, Indonesia masih
belum memiliki kebijakan atau
9
ketetapan tarif penanganan
medis yang berlaku secara
nasional, sehingga muncul
variasi biaya perawatan dan
pengobatan di berbagai fa-
silitas kesehatan yang sulit
dikontrol. Situasi tersebut
berpotensi memicu kualitas
layanan medis yang tidak
merata dan semakin sulit ter-
jangkau oleh masyarakat,
terutama di tengah me-
lambungnya inflasi me-
dis yang berdampak
pada melonjaknya
biaya perawatan fa-
silitas kesehatan.
Tahun lalu, pemerintah
sebenarnya telah mengelu-
arkan peraturan mengenai
standardisasi tarif
dardisasi tarif yang diber-
lakukan, hal tersebut dapat
menjaga keberlanjutan per-
lindungan kesehatan yang di-
berikan perusahaan asuransi
melalui kendali mutu (clinical
pathway) dengan pemberian
pelayanan kesehatan yang
efisien, efektif, dan berku-
alitas.
Selain itu, lanjutnya, pe-
netapan tarif tersebut dapat
menciptakan transparansi
biaya pelayanan kesehatan
sesuai dengan kebutuhan
medis pasien berdasarkan
pola tarif yang telah diatur.
“Sebagai respons dari ba-
nyaknya faktor yang melatar-
belakangi kenaikan biaya pe-
rawatan kesehatan setiap ta-
hunnya, khusus transparansi
biaya medis, pelaksanaannya
dapat diterapkan melalui ke-
mitraan menyeluruh secara
terbuka, demi terciptanya
standar pedoman penangan-
an klinis yang memberi kete-
nangan pada pasien melalui
estimasi harga perawatan di
awal,” ujar Karin.
Asosiasi Asuransi Jiwa
Indonesia (AAJI) mencatat,
klaim kesehatan pada kuartal
I-2024 meningkat sebesar
29,47» dengan rasio klaim
asuransi kesehatan terhadap
pendapatan premi untuk
produk tersebut sudah men-
capai 97fo.
layanan kesehatan,
tapi hanya bagi ma-
syarakat yang me-
nikmati layanan BPJS
Kesehatan. Regulasi
yang tertuang dalam
Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 3
tahun 2023 tentang
Standar Tarif Pela-
yanan Kesehatan da-
lam Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan
tersebut bertujuan
untuk meningkatkan
transparansi, kuali-
tas, dan efisiensi pela-
yanan, serta mengu-
rangi variasi dalam
pelayanan klinis.
“Harapannya pe-
nyesuaian tarif ini
juga dapat diberlaku-
kan di sektor swasta,
khususnya dari sisi
|
industri asuransi jiwa | Persentase — | Persentase
dan kesehatan” Data | Jumlah Saham Kepemilikan Saham” Jumlah Saham Kepemilikan Saham”
Karin. | min 1 | 1.987.267.745 2074 | 3.583.533.600 Sekitar 347
Ia menilai bahwa ver | 4.351.403.820 43,790 | 3.570.903.764 Sekitar 33,8”4
dengan adanya stan-
Perwaliamanatan.
| PEMBERITAHUAN KELALAIAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP IV TAHUN 2019
PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak
selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan II! Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, Akta No. 53 tanggal
26 April 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di
Jakarta Selatan, berikut perubahannya, (“Perjanjian Perwaliamanatan”),
dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan
Ill Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 bahwa PT Waskita Karya (Persero)
Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban keuangan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan berdasarkan Laporan Keuangan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk per 31 Desember 2023 (audited) dan kelalaian tersebut tidak
diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami selaku Wali Amanat Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019, akan segera melakukan
tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.
Jakarta, 1 Juli 2024
WALIAMANAT
Eka
BA MEsA
PTBANKUEGATEK
PENGUMUMAN PENGAMBILALIHAN
Merujuk pada dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK
9/2018”), PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (“MIND ID”), suatu perseroan terbatas
yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan
di Energy building Lantai 19 dan 27, SCBD — Lot 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, dengan ini mengumumkan bahwa MIND ID telah menyelesaikan transaksi
pengambilalihan 1.596.265.945 saham atau setara dengan sekitar 1474 dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh di PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”), suatu
perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia
dan berkedudukan di Seguis Tower, Lantai 20, Unit 6 dan 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
Jakarta 12190 pada tanggal 28 Juni 2024 melalui: (i) pengambilan bagian oleh MIND ID
atas 478.924.657 saham baru di PT Vale (“Transaksi Saham Baru”) sebagai hasil dari
pelaksanaan seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) yang diperoleh MIND
ID (termasuk yang berasal dari pengalihan seluruh HMETD Vale Canada Limited ("VCL”),
Vale Japan Limited ("VJL"), dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (“SMM”) kepada MIND
ID) dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD | melalui Penawaran Umum
Terbatas kepada para pemegang saham PT Vale (“PMHMETD 1”), dan (ii) pembelian oleh
MIND ID atas 1.117.341.288 saham lama di PT Vale milik VCL, VJL, dan SMM (“Transaksi
Saham Lama”) melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia pada hari terakhir periode
perdagangan HMETD dalam PMHMETD I. Dengan diselesaikannya rangkaian Transaksi
Saham Baru dan Transaksi Saham Lama (“Transaksi Pengambilalihan”), MIND ID
menjadi pemegang saham terbesar di PT Vale dan VCL menjadi pemegang saham terbesar
kedua di PT Vale, yang mana keduanya menjadi pengendali bersama (joint controllers) atas
PT Vale, dengan jumlah kepemilikan saham masing-masing pihak di PT Vale sebelum dan
sesudah pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan adalah sebagai berikut:
| Sebelum Transaksi Pengambilalihan |
|
Sesudah Transaksi Pengambilalihan
") Dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh di PT Vale sebelum
pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan
““) Dari total jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh di PT Vale setelah
pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan pada tanggal pengumuman ini
Penyelesaian Transaksi Pengambilalihan terjadi pada tanggal 28 Juni 2024,
sebagaimana dibuktikan dengan tanda terima pelaksanaan HMETD dari PT Vale kepada
MIND ID untuk Transaksi Saham Baru dan konfirmasi penyelesaian crossing dan
pemindahbukuan saham milik VCL, VJL dan SMM ke MIND ID dari pialang saham yang
terlibat untuk Transaksi Saham Lama.
Transaksi Pengambilalihan dilakukan MIND ID berdasarkan dan sebagai pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah”) secara tertulis melalui surat
Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada MIND ID yang juga meneruskan surat Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan menunjuk MIND ID sebagai wakil Pemerintah
untuk mengambil seluruh saham divestasi yang ditawarkan PT Vale kepada Pemerintah
dalam pelaksanaan kewajiban divestasi saham PT Vale dan mensyaratkan MIND ID untuk
mengendalikan PT Vale secara bersama-sama dengan VCL (joint control). Atas dasar itu,
MIND ID dan VCL sebagai pengendali bersama (joint controllers) atas PT Vale dikecualikan
dari kewajiban Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer) dalam Transaksi
Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 huruf k POJK 9/2018.
Jakarta, 1 Juli 2024
PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
Names mentioned 54 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Mineral Industrill YN
p.1
unresolved
org
Bank For Financial Inclusion
p.3
unresolved
org
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
p.3
unresolved
org
Perencanaan Pembangunan Nasional
p.3
unresolved
org
Menteri Perdagangan
p.3
unresolved
org
Kementerian Koordinator Pere-
p.4
unresolved
org
Pangan Nasional
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian BUMN. Tata
p.4
unresolved
org
Kementerian Pertanian
p.4
unresolved
org
Kementerian Perdagangan
p.4
unresolved
org
Kementerian BUMN
p.4
unresolved
org
Menteri Koordinator
p.4
unresolved
org
Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat
p.4
unresolved
person
Menteri
p.4
unresolved
org
Arbitrase Nasional Indonesia
p.4
unresolved
org
Mahkamah Agung
p.4 ×2
unresolved
person
Enggartiasto Lukita.
· Chairman
p.4
unresolved
person
Rio Abdurachman.
· Direktur Utama
p.4
unresolved
person
Apreyvita D. Wulansari.
· Wakil Direktur Utama
p.4 ×2
unresolved
person
Tania Kirana.
· Direktur Umum
p.4
unresolved
person
Melly Marliani.
· Direktur Bisnis
p.4
unresolved
person
Patricia Tambunan
· Direktur Legal
p.4
unresolved
org
PT Bersatu Universe Digital Indonesia Rek.
p.4
unresolved
org
PT. Gramedia
p.4
unresolved
org
Bank Mandiri Rilis Livin KPR
p.5
unresolved
org
Bank Mandi-ri Darmawan Junaidi
p.5
unresolved
org
Bank Mandi-ri
p.5
unresolved
org
Bank Mandiri Darmawan Junaidi
p.5 ×2
unresolved
org
Bank Mandiri Menteri
p.5
unresolved
org
Menteri Sekretaris Negara Pratikno
p.5
unresolved
org
Menteri Kesehatan
p.5 ×2
unresolved
org
Penye-lenggara Jaminan Sosial
p.5
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.5
unresolved
org
HMETD Vale Canada Limited
p.5
unresolved
org
Vale Japan Limited
p.5
unresolved
org
Menteri Badan Usaha Milik Negara
p.5
unresolved
org
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.118
2532 ms
13 Sep 2026 16:22
Raw output
{'is_controller': None,
'issuer_name': '',
'issuer_raw': '',
'issuer_ticker': '',
'lines': [],
'pct_after': None,
'pct_before': None,
'report_date': '2024-07-01',
'report_number': '397/E.DIRKEU/VII/2024',
'reporter_is_board_member': None,
'reporter_name': '',
'reporter_nationality': '',
'reporter_position': '',
'retains_control': None,
'shares_after': None,
'shares_before': None}