20240701_BALI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31677754_lamp7.pdf

4. Dividen Final yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan
   yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk
   memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang
        belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy
        NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 28 Juni 2024 pukul
        16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
        Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan
        No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang
        Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
        Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen
        Final tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
         i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Final tersebut harus
            diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
            tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka
            Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Final wajib disetor sendiri oleh
            Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan
            Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
        ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.

    b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang
       sahamnya:
        i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
       ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham dalam bentuk
           warkat),

        dan yang pemotongan pajaknyaakan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan
        Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-
        Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.
        7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan
        Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau
        Sinartama Gunita (untuk yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif
        KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 28 Juni 2024
        pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana
        disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang
        Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD
        dengan format dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26
        sebesar 20%.




                                         Jakarta, 01 Juli 2024
                                 PT Bali Towerindo Sentra Tbk
                                              Direksi