Back to announcement
20240626_BBTN_Informasi Transaksi Afiliasi_31675720_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 18
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI ("TRANSAKSI”)
Transaksi Benturan Kepentingan
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta 10130, Indonesia
PO BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6789
Email: csd@btn.co.id
Website: www.btn.co.id
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN
TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).
KETERBUKAAN INFO
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA
BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM, AKUNTAN,
PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.
Afilias
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 26 Juni 2024
Page 2
DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal dan POJK 42/2020.
Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang Saham
Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.
Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan.
KJPP FAR berarti Kantor Jasa Penilai Publik Firman Azis & Rekan selaku penilai independen untuk memberikan
pendapat/penilaian atas nilai objek transaksi.
KJPP FDI berarti Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan selaku penilai independen
yang memberikan pendapat atas kewajaran transaksi.
Perseroan berarti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta , suatu perseroan terbuka
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia.
POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan
Kepentingan.
POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
Transaksi berarti pembelian lahan milik Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (“Perum
Perumnas”) yang beralamat di jalan Letjen Hertasning No. 1, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan Transaksi Afiliasi.
UU Pasar Modal berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan transaksi pembelian sebidang tanah Perum Perumnas
yang terletak di jalan Letjen Hertasning No. 1, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan oleh Perseroan dengan tujuan perluasan BTN Kantor Cabang Panakkukang
berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.51 tanggal 24 Juni 2024 dengan nilai transaksi sejumlah
Rp12.995.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi karena dilakukan oleh Perseroan dengan Perum Perumnas
yang memiliki kesamaan pemegang saham pengendali, yaitu Negara Republik Indonesia.
Transaksi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan
bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
Page 3
URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
A. JADWAL DAN TANGGAL TRANSAKSI
Transaksi ini terjadi pada tanggal 25 Juni 2024, yaitu tanggal pelunasan nilai transaksi oleh Perseroan
kepada Perum Perumnas berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.51 tanggal 24 Juni 2024.
B. OBJEK TRANSAKSI
Objek transaksi adalah sebidang tanah yang berlokasi di jalan Letjen Hertasning No. 1, Kelurahan Kassi-
kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, luas tanah 637 m2 (enam ratus
tiga puluh tujuh meter persegi) dengan bukti hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan No.1/Rappocini
Tahun 1985 dan terdaftar atas nama Perum Perumnas serta berada tepat di samping dan di belakang
BTN Kantor Cabang Panakkukang.
C. NILAI TRANSAKSI
Nilai Transaksi atas Objek Transaksi adalah sejumlah Rp12.995.000.000,- (dua belas miliar sembilan
ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
D. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI
1. Identitas Pihak I
a. Nama : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
b. Alamat : Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta
c. Nomor Telepon : 021-6336789
d. Alamat e-mail : csd@btn.co.id
e. Kegiatan Usaha : Jasa Perbankan
f. Susunan Pengurus : Direksi
a. Direktur Utama
Nixon L.P. Napitupulu
b. Wakil Direktur Utama
Oni Febriarto Rahardjo
c. Direktur Information Technology
Andi Nirwoto
d. Direktur Assets Management
Elisabeth Novie Riswanti
e. Direktur Distribution and Institutional Funding
Jasmin
f. Direktur Risk Management
Setiyo Wibowo
g. Direktur Consumer
Hirwandi Gafar
h. Direktur Finance
Nofry Rony Poetra
i. Direktur Human Capital, Compliance, and Legal
Eko Waluyo
j. Direktur Operations and Customer Experience
Hakim Putratama
k. Direktur SME and Retail Funding*
Muhammad Iqbal
Page 4
Dewan Komisaris
a. Komisaris Utama/Independen
Chandra M. Hamzah
b. Wakil Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro
c. Komisaris Independen
Armand B. Arief
d. Komisaris Independen
Sentot A. Sentausa
e. Komisaris Independen*
Bambang Widjanarko
f. Komisaris Independen*
Adi Sulistyowati
g. Komisaris
Andin Hadiyanto
h. Komisaris
Herry Trisaputra Zuna
i. Komisaris
Himawan Arief Sugoto
*) Efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan dari OJK
g. Susunan Pemegang Saham : Negara Republik Indonesia 60%
Masyarakat 40%
2. Identitas Pihak II
a. Nama : Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan
Nasional (Perum Perumnas)
b. Alamat : Kantor Pusat Perumnas, Wisma Perumnas
Jalan. D.I. Pandjaitan Kav.11 Jakarta Timur
c. Nomor Telepon : 021-8194807
d. Alamat e-mail : ktrpusat@perumnas.co.id
e. Kegiatan Usaha : Penyedia Perumahan dan Permukiman
f. Susunan Pengurus : Direksi
a. Direktur Utama
Budi Saddewa Soediro
b. Wakil Direktur Utama
Tambok Setyawati
c. Plt. Direktur Manajemen Risiko
Tambok Setyawati
d. Plt. Direktur Legal
Tri Hartanto
e. Direktur Produksi
Tri Hartanto
Page 5
f. Direktur Pemasaran
Imelda Alini Pohan
g. Direktur Keuangan
Sindhu Rahadian Ardita
Dewan Pengawas
a. Ketua Dewan Pengawas
Khalawi Abdul Hamid
b. Anggota Dewan Pengawas
Bambang Riswanda
c. Anggota Dewan Pengawas
Achmad Khadafi Munir
d. Anggota Dewan Pengawas
Erna Witoelar
e. Anggota Dewan Pengawas
Chaerul Amir
f. Anggota Dewan Pengawas
Agus Mauro
g. Susunan Pemegang Saham : Negara Republik Indonesia 100%
E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PERSEROAN
Perseroan dan Perum Perumnas memiliki hubungan afiliasi karena dikendalikan secara langsung oleh
pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia, sehingga memenuhi kriteria afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam UU Pasar Modal dan POJK 42/2020.
PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI
Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini dan telah ditunjuk oleh
Perseroan adalah:
a. Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Azis & Rekan (KJPP FAR) selaku penilai independen untuk memberikan
pendapat/penilaian atas nilai objek transaksi; dan
b. Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan (KJPP FDI) selaku penilai independen yang
memberikan pendapat atas kewajaran transaksi.
KJPP FAR dan KJPP FDI menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI
Ringkasan Penilaian Objek Transaksi
Berikut ini adalah ringkasan dari laporan Penilaian Aset yang disusun oleh KJPP Firman Azis dan Rekan No.
00232/2.0069-02/PI/07/0256/1/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024:
Page 6
1. Identitas Pihak Penilai
KJPP FIRMAN AZIS & REKAN dhi. diwakili oleh Deni Agustino, S.T., MAPPI (Cert.) yang telah memiliki Izin
Penilai Publik No. P-1.09.00256 dan No. Register RMK-2017.00228 serta telah terdaftar sebagai profesi
penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) OJK No. STTD.PP-227/PM.02/2023.
2. Objek Penilaian
Tanah kosong seluas 637 m2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Letjen
Hertasning No. 1, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
dengan bukti hak atas tanah berupa Hak Pengelolaan No. 1 Tahun 1985 dan terdaftar atas nama Perum
Perumnas.
3. Tujuan Penilaian
Memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas Objek Penilaian yang akan digunakan untuk tujuan jual
beli oleh Perseroan dengan Perum Perumnas.
4. Asumsi dan Kondisi Pembatas
Penilaian ini berdasarkan atas asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut:
a. Aset yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan bahwa hak kepemilikannya adalah sah (free
and clear) dan dapat dipasarkan.
b. KJPP FAR tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait, oleh
karenanya KJPP FAR tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya. KJPP FAR juga tidak
bertanggung jawab atas hal-hal yang menyangkut hukum, selain itu KJPP FAR tidak mengemukakan
pendapat mengenai kepemilikan dari objek penilaian.
c. Dalam penilaian ini, KJPP FAR menganggap bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan objek
penilaian adalah benar.
d. Kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi terhadap aset yang dapat membuat efek negatif terhadap
nilai, tidak menjadi tanggung jawab KJPP FAR sebab merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya.
e. Informasi, perkiraan dan pendapat yang KJPP FAR peroleh dari berbagai sumber, KJPP FAR anggap
merupakan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Oleh karena itu, KJPP FAR tidak melakukan
pengecekan lebih lanjut. Bilamana dikemudian hari diketahui ada informasi yang tidak benar yang
diberikan kepada KJPP FAR, maka KJPP FAR tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.
f. Laporan harus digunakan secara keseluruhan yang tidak terpisahkan dan terbatas pada maksud dan
tujuan penilaian yang ditentukan. Laporan ini tidak berlaku untuk maksud dan tujuan yang berbeda.
g. Penilai dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan
yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
h. Nilai yang dilaporkan dalam laporan ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
i. Bahwa aset yang ditunjukkan kepada KJPP FAR adalah benar merupakan aset dalam penilaian dan
KJPP FAR tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya.
j. Bukan merupakan tanggung jawab KJPP FAR atas kemungkinan yang berkaitan status hukum
kepemilikan, kewajiban hutang atas aset yang KJPP FAR nilai dan KJPP FAR menganggap bahwa aset
di bawah kepemilikan dan penggunaan yang sah.
k. KJPP FAR tidak mempunyai kepentingan apa pun atas aset yang dinilai, baik sekarang maupun
dikemudian hari, dan tugas KJPP FAR untuk melaksanakan penilaian ini tidak tergantung dari nilai yang
Page 7
dilaporkan.
l. Penilai tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak lain, kecuali disebutkan sebelumnya dalam surat
penugasan dan laporan penilaian.
m. KJPP FAR, tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau
pejabat pemerintahan mengenai penilaian ini, terkecuali jika telah diadakan persetujuan sebelumnya.
n. Siapa pun yang mendapat laporan ini atau tembusan dari padanya tidak ada hak untuk mengumumkan
atau mempergunakannya untuk keperluan apa pun tanpa izin dari penilai atau pemiliknya, kecuali
pemiliknya sendiri.
o. KJPP FAR berhak dan tidak berkewajiban merevisi dan memperbaiki isi dalam laporan penilaian ini
apabila terdapat data atau informasi yang KJPP FAR peroleh sesudah penyelesaian laporan ini.
p. Biaya untuk penilaian ini tidak tergantung pada besarnya nilai aset yang diperoleh atau yang tercantum
dalam laporan. Laporan ini tidak sah jika tidak dibubuhi tandatangan pimpinan perusahaan dan
stempel/seal perusahaan KJPP FAR.
q. KJPP FAR menegaskan bahwa laporan ini tidak berlaku umum, tetapi hanya khusus kepada pengguna
laporan yang tercantum di dalam laporan penilaian ini. KJPP FAR tidak bertanggung jawab kepada
pihak lain yang menggunakan laporan penilaian ini, baik secara sebagian maupun keseluruhan laporan
atau sebagai rujukan untuk diterbitkan dalam dokumen apa pun, pernyataan, edaran, ataupun untuk
dikomunikasikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KJPP FAR untuk
format maupun konteks di mana akan dimunculkan.
r. Dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian
termasuk penunjukan lokasi yang salah (termasuk oleh personil yang ditugaskan/yang mewakili dari
Pemberi Tugas), maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat
dikarenakan kesalahan tersebut. (KEPI 5.8 butir b.2).
5. Pendekatan dan Metode Penilaian
Pendekatan yang digunakan oleh KJPP FAR adalah pendekatan pasar dengan merujuk pada ketentuan
POJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal
dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII-2018. Pendekatan pasar adalah pendekatan penilaian dengan
membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang sebanding dan sejenis.
6. Kesimpulan Nilai
KJPP FAR berpendapat bahwa nilai pasar dari Objek Penilaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp.
13.676.390.000,- (tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran
Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran Atas Transaksi Afiliasi yang disusun oleh KJPP
Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan No. 00059/2.0176-00/BS/07/0213/1/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024
(“Laporan Pendapat Kewajaran”):
Page 8
1. Identitas Pihak
KJPP FERDINAND, DANAR, ICHSAN DAN REKAN dhi. diwakili oleh Danar Wihandoyo., MBA., MAPPI
(Cert.) yang telah memiliki Izin Penilai Bisnis No. B-1.09.00213 dan No. Register RMK-2017.00197 serta
telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) OJK
No. STTD.PB-47/PJ-1/PM.021/2024.
2. Objek Penilaian
Transaksi Afiliasi berupa pembelian tanah Perum Perumnas oleh Perseroan dengan luas tanah 637 m2
(enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di jalan Letjen Hertasning No.1, Kelurahan Kassi-
kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan bukti hak atas tanah berupa
Hak Pengelolaan No.1 Tahun 1985 dan terdaftar atas nama Perum Perumnas dengan nilai transaksi
sejumlah Rp12.995.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
3. Tujuan Penilaian
Memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Afiliasi dimaksud, dalam rangka memenuhi ketentuan
POJK 42/2020.
4. Asumsi dan Kondisi Pembatas
Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penilaian ini sebagai berikut:
a. Laporan pendapat kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
b. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
analisis pendapat kewajaran.
c. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
e. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik.
f. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta Laporan Pendapat Kewajaran telah
disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 35/POJK.04/2020 tentang
Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan ketentuan Standar
Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
g. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
h. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
i. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar
pengadilan) yang berkaitan dengan objek penilaian tidak menjadi tanggung jawab KJPP FDI.
j. KJPP FDI ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab KJPP FDI secara
khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas objek penilaian, di luar dari aspek perpajakan dan hukum
karena hal tersebut berada di luar lingkup penugasan KJPP FDI.
k. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan
kondisi objek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab
KJPP FDI.
l. Laporan pendapat kewajaran ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam
laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan KJPP FDI tidak bertanggung
jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
m. Laporan Pendapat Kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam
mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu
suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat
berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang KJPP FDI miliki.
Page 9
n. Laporan Pendapat Kewajaran ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai
berizin beserta stempel perusahaan (corporate seal) yang resmi dari KJPP FDI.
o. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan
tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.
5. Pendekatan dan Metode Penilaian
Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis
kuantitatif. Analisis kualitatif berupa analisis terhadap latar belakang dan manfaat serta risiko rencana
transaksi analisis terhadap Perseroan. Analisis kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis laporan
keuangan sebelum dan sesudah rencana transaksi (Proforma) dari sisi Perseroan untuk mengetahui dampak
keuangan dari rencana transaksi yang dilakukan, serta analisis inkremental dan analisis sensitivitas atas
rencana transaksi.
6. Pendapat Kewajaran atas Transaksi Afiliasi
Hasil analisis kualitatif yaitu Perseroan masih memiliki marketabilitas yang sangat baik di waktu yang akan
datang. Hasil analisis kuantitatif yaitu rencana Transaksi Afiliasi tidak memberikan dampak terhadap laporan
laba rugi Perseroan. Saat transaksi dilakukan oleh Perseroan, terjadi penurunan pada akun kas sebesar
Rp12.995.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan peningkatan pada
akun aset tetap Rp12.995.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
Berdasarkan kewajaran nilai transaksi, selisih harga transaksi masih dalam batas kisaran ± 7,5% yaitu 4,98%
di bawah Nilai Pasar Aset. Berdasarkan analisis tersebut, menurut pendapat KJPP FDI, transaksi tersebut
adalah Wajar.
PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN
DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI SEJENIS DENGAN PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI
Pertimbangan dilakukan transaksi afiliasi ini adalah karena objek transaksi berlokasi tepat di sisi belakang dan
samping BTN Kantor Cabang Panakkukang. Transaksi ini dilakukan untuk memperluas gedung BTN Kantor
Cabang Panakkukang sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pengembangan bisnis Perseroan serta
memberikan layanan yang lebih optimal kepada nasabah Perseroan.
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur Transaksi Afiliasi.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan
bahwa:
(1) Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020
dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan
(2) Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
Jakarta, 26 Juni 2024
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Direksi
Page 10
DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE PUBLIC RELATED TO AFFILIATE TRANSACTIONS ("TRANSACTIONS")
Transaksi Benturan Kepentingan
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
(“Company”)
Main Business Activity:
Banking Financial Services
Domiciled in Jakarta, Indonesia
Head Office
Menara BTN Jalan Gajah Mada Number 1, Jakarta 10130, Indonesia
PO BOX 3198 / JKT 10130
Phone: (021) 633-6789
Email: csd@btn.co.id
Website: www.btn.co.id
THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT FOR THE COMPANY'S
SHAREHOLDERS TO READ AND NOTE RELATED WITH AFFILIATE TRANSACTIONS PURSUANT TO THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY ("OJK") REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 CONCERNING AFFILIATE TRANSACTIONS AND CONFLICT OF
INTEREST TRANSACTIONS ("POJK 42/2020").
KETERBUKAAN INFO
IF YOU EXPERIENCE DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION AS CONTAINED IN THIS INFORMATION
DISCLOSURE OR HAVE ANY DOUBTS IN MAKING A DECISION, YOU SHOULD CONSULT WITH A SECURITIES
INTERMEDIARY, INVESTMENT MANAGER, LEGAL CONSULTANT, ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR OR OTHER
PROFESSIONAL.
Afilias
This Disclose Information is issued in Jakarta, June 26, 2024
Page 11
DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
Affiliate means as defined in the Capital Markets Law and POJK 42/2020.
Disclosure of Information means the Disclosure of Information conveyed to the Company's Shareholders in
order to fulfill POJK 42/2020.
Menkumham means the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
OJK means Otoritas Jasa Keuangan.
KJPP FAR means the Office of Public Appraisal Services Firman Azis & Partners as an independent appraiser
to provide opinions/assessments on the value of transaction objects.
KJPP FDI means the Office of Ferdinand, Danar, Ichsan and Rekan Public Appraisal Services as an independent
appraiser who provides an opinion on the fairness of the transaction.
Company means PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, domiciled in Jakarta, a public company whose
shares are listed on the Indonesian Stock Exchange, which is established and operated based on the laws of
the Republic of Indonesia.
POJK 42/2020 means OJK Regulation no. 42/POJK.04/2020 on Affiliate Transactions and Conflict of Interest
Transactions.
POJK 17/2020 means OJK Regulation No.17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business
Activities.
Transaction means the purchase of land belonging to the National Public Housing Development Company
("Perum Perumnas") which is located at Letjen Hertasning No.1, Kassi-kassi Village, Rappocini District,
Makassar City, South Sulawesi Province which is an Affiliate Transaction.
UU Pasar Modal means Law no. 8 of 1995 on Capital Markets as amended by Law no. 4 of 2023 on
Development and Strengthening of the Financial Sector.
FOREWORD
This Disclosure of Information was carried out in connection with a transaction to purchase a plot of land at
Perum Perumnas located on Jalan Letjen Hertasning No. 1, Kassi-kassi Village, Rappocini District, Makassar
City, South Sulawesi Province by the Company with the aim of expanding the BTN Panakkukang Branch Office
based on the Deed of Relinquishment of Land Rights No. 51 dated June 24, 2024 with a transaction value of
IDR 12,995,000,000,- (twelve billion nine hundred and ninety five million rupiah).
This transaction is an Affiliate Transaction because it was carried out by the Company with Perum
Perumnas which has the same controlling shareholder, namely the Republic of Indonesia.
This transaction does not contain a conflict of interest as intended in POJK 42/2020 and is not a material
transaction as intended in POJK 17/2020.
Page 12
DESCRIPTION OF THE TRANSACTION
A. SCHEDULE AND DATES OF THE TRANSACTION
This transaction occurred on June 25, 2024, namely the date of settlement of the transaction value by
the Company to Perum Perumnas based on the Deed of Disposal of Land Rights No. 51 dated June 24,
2024.
B. OBJECT OF THE TRANSACTION
The object of the transaction is a plot of land located on Jalan Letjen Hertasning No. 1, Kassi-kassi Village,
Rappocini District, Makassar City, South Sulawesi Province, land area 637 m2 (six hundred thirty-seven
square meters) with proof of land rights in the form of Management Rights No. 1 of 1985 and is registered
in the name of Perum Perumnas and is located right next to and behind the BTN Branch Office of
Panakkukang.
C. TRANSACTION VALUE
The Transaction Value of the Transaction Object is IDR 12,995,000,000,- (twelve billion nine hundred and
ninety five million rupiah).
D. PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION
1. Identity of party I
a. Name : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
b. Address : Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta
c. Phone : 021-6336789
d. E-mail Address : csd@btn.co.id
e. Business Activity : Banking Services
f. Board of Management : Board of Directors
a. President Director
Nixon L.P. Napitupulu
b. Vice President Director
Oni Febriarto Rahardjo
c. Director of Information Technology
Andi Nirwoto
d. Director of Assets Management
Elisabeth Novie Riswanti
e. Director of Distribution and Institutional Funding
Jasmin
f. Director of Risk Management
Setiyo Wibowo
g. Director of Consumer
Hirwandi Gafar
h. Director of Finance
Nofry Rony Poetra
i. Director of Human Capital, Compliance and Legal
Eko Waluyo
j. Director of Operations and Customer Experience
Page 13
Hakim Putratama
k. Director of SME and Retail Funding*
Muhammad Iqbal
Board of Commissioners
a. President Commissioner/ Independent
Commissioner
Chandra M. Hamzah
b. Vice President Commissioner/ Independent
Commissioner
Iqbal Latanro
c. Independent Commissioner
Armand B. Arief
d. Independent Commissioner
Sentot A. Sentausa
e. Independent Commissioner *
Bambang Widjanarko
f. Independent Commissioner *
Adi Sulistyowati
g. Commissioner
Andin Hadiyanto
h. Commissioner
Herry Trisaputra Zuna
i. Commissioner
Himawan Arief Sugoto
*) Effective after get approval for the fit and proper test
from OJK
g. Compositions of Shareholders : Republic of Indonesia 60%
Public 40%
2. Identity of party I
a. Name : National Housing Development Public Company
(Perum Perumnas)
b. Address : Perumnas Head Office, Wisma Perumnas
Jl. D.I. Pandjaitan Kav.11 East Jakarta
c. Phone : 021-8194807
d. E-mail Address : ktrpusat@perumnas.co.id
e. Business Activity : Provider of Housing and Settlement
f. Board of Management : Board of Directors
a. President Director
Budi Saddewa Soediro
b. Vice President Director
Tambok Setyawati
c. Acting Director of Risk Management
Page 14
Tambok Setyawati
d. Acting Director of Legal
Tri Hartanto
e. Director of Production
Tri Hartanto
f. Director of Marketing
Imelda Alini Pohan
g. Director of Finance
Sindhu Rahadian Ardita
Board of Supervisory
a. Chairman of the Supervisory Board
Khalawi Abdul Hamid
b. Member of the Supervisory Board
Bambang Riswanda
c. Member of the Supervisory Board
Achmad Khadafi Munir
d. Member of the Supervisory Board
Erna Witoelar
e. Member of the Supervisory Board
Chaerul Amir
f. Member of the Supervisory Board
Agus Mauro
g. Compositions of Shareholders : Republic of Indonesia 100%
E. CHARACTERISTIC OF AFFILIATE RELATIONSHIP OF THE PARTIES CONDUCTING
TRANSACTIONS WITH THE COMPANY
The Company and Perum Perumnas have an affiliate relationship because they are directly controlled by
the same party, namely the Republic of Indonesia, so they meet the affiliation criteria as intended in the
Capital Market Law and POJK 42/2020.
INDEPENDENT PARTY NAMED IN THE TRANSACTION
The independent parties who play a role in connection with this Affiliate Transaction and have been appointed
by the Company are:
a. Firman Azis & Partners Public Appraisal Services Office (KJPP FAR) as an independent appraiser to provide
an opinion/assessment on the value of the transaction object; and
b. Ferdinand, Danar, Ichsan and Rekan Public Appraisal Services Office (KJPP FDI) as an independent
appraiser providing an opinion on the fairness of the transaction.
KJPP FAR and KJPP FDI declare that they have no affiliation, either directly or indirectly, with the Company as
defined in the Capital Markets Law.
Page 15
SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT ON THE TRANSACTION OBJECT
Summary of Transaction Object Assessment
The following is a summary of the Asset Valuation report prepared by KJPP Firman Azis and Partners No.
00232/2.0069-02/PI/07/0256/1/VI/2024 dated June 12, 2024:
1. The Identity of the Appraiser
KJPP FIRMAN AZIS & REKAN dhi. represented by Deni Agustino, S.T., MAPPI (Cert.) who has Public
Appraiser License No. P-1.09.00256 and No. Register RMK-2017.00228 and have been registered as a
capital market supporting profession at the OJK with OJK Registration Certificate (STTD) No. STTD.PP-
227/PM.02/2023.
2. Assessment Object
Vacant land covering an area of 637 m2 (six hundred thirty-seven square meters) located on Jalan Letjen
Hertasning No. 1, Kassi-kassi Village, Rappocini District, Makassar City, South Sulawesi Province with proof
of land rights in the form of Management Rights No. 1 of 1985 and registered in the name of Perum
Perumnas.
3. Assessment Objectives
Provide an opinion regarding the Market Value of the Appraisal Object which will be used for buying and
selling purposes by the Company with Perum Perumnas.
4. Assumptions and Limiting Conditions
This assessment is based on the following assumptions and limiting conditions:
a. The assets that are assessed have no legal problems and that the ownership rights are legal (free and
clear) and can be marketed.
b. KJPP FAR does not conduct research into the validity of related documents, therefore KJPP FAR does
not guarantee their truth or validity. KJPP FAR is also not responsible for matters involving law, apart
from that KJPP FAR does not express an opinion regarding the ownership of the object of assessment.
c. In this assessment, KJPP FAR considers that the documents related to the object of assessment are
correct.
d. Hidden abnormal conditions in assets that can have a negative effect on value are not the responsibility
of KJPP FAR because they are part of other expert work..
e. The information, estimates and opinions that KJPP FAR obtain from various sources, KJPP FAR
considers to be information that can be trusted as true. Therefore, KJPP FAR did not carry out further
checks. If in the future it is discovered that there was incorrect information provided to KJPP FAR, then
KJPP FAR cannot be held responsible.
f. The report must be used as an inseparable whole and limited to the specified aims and objectives of the
assessment. This report is not applicable for different purposes and purposes.
g. The appraiser is released from all claims and obligations related to the use of the report which is not in
accordance with the aim and objectives of the report.
h. The values reported in this report are expressed in Rupiah currency.
i. That the assets shown to KJPP FAR are truly assets under assessment and KJPP FAR does not carry
Page 16
out further checks on their correctness.
j. KJPP FAR is not responsible for possibilities relating to the legal status of ownership, debt obligations
for assets that KJPP FAR values and KJPP FAR considers that the assets are under legal ownership
and use.
k. KJPP FAR does not have any interest in the assets being assessed, either now or in the future, and the
task of KJPP FAR to carry out this assessment does not depend on the reported value.
l. The appraiser is not responsible for other parties, unless previously stated in the assignment letter and
appraisal report.
m. KJPP FAR, is not obliged to provide testimony or appear before a court or government official regarding
this assessment, unless prior approval has been made.
n. Anyone who receives this report or a copy thereof has no right to publish it or use it for any purpose
without permission from the appraiser or owner, except the owner himself.
o. KJPP FAR has the right and is not obliged to revise and correct the contents of this assessment report
if there is data or information that KJPP FAR obtains after completing this report.
p. The costs for this assessment do not depend on the value of the assets acquired or stated in the report.
This report is invalid if it does not bear the signature of the company head and the KJPP FAR company
seal.
q. KJPP FAR emphasizes that this report does not apply generally, but only specifically to the report users
listed in this assessment report. KJPP FAR is not responsible for other parties who use this assessment
report, either in part or as a whole report or as a reference for publication in any document, statement,
circular, or for communication to other parties without prior written approval from KJPP FAR for the
format or the context in which it will appear.
r. In the event that the Assignor does not provide correct data and information regarding the object of
assessment including incorrect location designation (including by personnel assigned/representing the
Assignor), then the Assessor is released from responsibility for incorrect assessment results due to the
error. (KEPI 5.8 point b.2).
5. Assessment Approaches and Methods
The approach used by KJPP FAR is a market approach by referring to the provisions of POJK No.
28/POJK.04/2021 concerning Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market
and Indonesian Valuation Standards Edition VII-2018. The market approach is an assessment approach by
comparing the asset being valued with comparable and similar assets.
6. Value Conclusion
KJPP FAR is of the opinion that the market value of the Appraisal Object on December 31, 2023 is IDR
13,676,390,000,- (thirteen billion six hundred seventy-six million three hundred and ninety thousand rupiah).
SUMMARY OF THE APPRAISAL REPORT ON THE TRANSACTION OBJECT
Summary of Fairness Opinion Report
The following is a summary of the Fairness Opinion Report on Affiliate Transactions prepared by KJPP
Ferdinand, Danar, Ichsan and Partners No. 00059/2.0176-00/BS/07/0213/1/VI/2024 dated June 14, 2024
(“Fairness Opinion Report”):
Page 17
1. Party Identity
KJPP FERDINAND, DANAR, ICHSAN AND REKAN dhi. represented by Danar Wihandoyo., MBA., MAPPI
(Cert.) who has Business Appraiser License No. B-1.09.00213 and No. Register RMK-2017.00197 and has
been registered as a capital market supporting profession at the OJK with OJK Registration Certificate
(STTD) Numb. STTD.PB-47/PJ-1/PM.021/2024.
2. Object of the Assessment
Affiliate transaction in the form of the purchase of Perum Perumnas land by the Company with a land area
of 637 m2 (six hundred thirty-seven square meters) located on Jalan Letjen Hertasning No.1, Kassi-kassi
Village, Rappocini District, Makassar City, South Sulawesi Province with proof of title on land in the form of
Management Rights No.1 of 1985 and registered in the name of Perum Perumnas with a transaction value
of IDR 12,995,000,000,- (twelve billion nine hundred and ninety-five million rupiah).
3. Objectives of Assessment
Provide a fairness opinion on the Affiliate Transaction in question, in order to comply with POJK 42/2020.
4. Assumptions and Limiting Conditions
The assumptions and limiting conditions used in this assessment are as follows :
a. This fairness opinion report is a non-disclaimer opinion.
b. The Business Appraiser has reviewed the documents used in the fairness opinion analysis process.
c. The data and information obtained comes from sources whose accuracy can be trusted.
d. The appraiser uses financial projections made by management.
e. This Fairness Opinion Report is open to the public.
f. The analysis, opinions and conclusions made by the appraiser, as well as the Fairness Opinion Report
have been prepared in accordance with Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No.
35/POJK.04/2020 concerning Guidelines for Appraisal and Presentation of Business Valuation Reports
in the Capital Market and provisions of the Indonesian Valuation Standards (SPI), Indonesian Appraiser
Code of Ethics (KEPI).
g. The Business Appraiser is responsible for the Fairness Opinion Report and Final Opinion Conclusion.
h. The appraiser has obtained information on the legal status of the Appraisal Object from the assignor.
i. All disputes in the form of criminal or civil cases (both inside and outside the court) relating to the object
of assessment are not the responsibility of KJPP FDI.
j. KJPP FDI would like to emphasize that the results of the study, analysis and responsibility of KJPP FDI
are specifically limited to the value aspect of the object of assessment, outside of the taxation and legal
aspects because these are outside the scope of KJPP FDI's assignment.
k. Changes made by the government and the private sector relating to the condition of the assessment
object, in this case market conditions and so on, are not the responsibility of KJPP FDI.
l. This fairness opinion report is presented only for the purposes and objectives as written in the report
and cannot be used for other purposes and purposes and KJPP FDI is not responsible if this report is
used for other purposes.
m. This Fairness Opinion Report is one piece of information to be used as a basis for thinking in making
decisions, however it is not binding and cannot be used as a basis for determining a decision that has
legal consequences, because this fairness opinion report is solely based on a study of the scientific
discipline and capabilities that KJPP FDI has.
n. This Fairness Opinion Report is invalid and invalid if there is no signature of a licensed appraiser along
with an official corporate seal from KJPP FDI.
Page 18
o. This assessment report is prepared and addressed only to the assignor, in accordance with the aims
and objectives expressed in the assessment report.
5. Assessment Approaches and Methods
The assessment approach and method used is qualitative analysis and quantitative analysis methods.
Qualitative analysis in the form of analysis of the background and benefits and risks of analysis transaction
plans for the Company. Quantitative analysis in the form of historical performance analysis, analysis of
financial reports before and after the planned transaction (Proforma) from the Company's side to determine
the financial impact of the planned transaction, as well as incremental analysis and sensitivity analysis of the
planned transaction.
6. Fairness Opinion on Affiliate Transactions
The results of the qualitative analysis show that the Company still has very good marketability in the future.
The results of the quantitative analysis are that the Affiliate Transaction plan has no impact on the Company's
profit and loss report. When the transaction was carried out by the Company, there was a decrease in the
cash account of IDR 12,995,000,000,- (twelve billion nine hundred and ninety-five million rupiah) and an
increase in the fixed asset account of IDR 12,995,000,000,- (twelve billion nine hundred and ninety-five
million rupiah). Based on the fairness of the transaction value, the difference in transaction price is still within
the range of ± 7.5%, namely 4.98% below the Asset Market Value. Based on this analysis, in the opinion of
KJPP FDI, the transaction is reasonable.
EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE TRANSACTION COMPARED TO IF A
SIMILAR TRANSACTION WAS CONDUCTED WITH AN UNAFFILIATED PARTY
The consideration for carrying out this affiliate transaction is because the transaction object is located right at
the back and side of the Panakkukang Branch Office. This transaction was carried out to expand the BTN
Panakkukang Branch Office building so that it can encourage and increase the Company's business
development and provide more optimal services to the Company's customers.
STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of the Directors of the Company stated that this Transaction had gone through the Affiliate
Transaction procedure.
The Company's Board of Directors and Board of Commissioners, both individually and jointly, declare that:
(1) This transaction does not contain a conflict of interest as intended in POJK 42/2020 and is not a Material
Transaction as intended in POJK 17/2020; and
(2) All material information has been disclosed and the information is not misleading.
Jakarta, June 26, 2024
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Board of Directors
Names mentioned 47 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.2
unresolved
org
KJPP FAR
p.2 ×60
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Firman Azis & Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Firman Azis
p.2
unresolved
org
KJPP FDI
p.2 ×23
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Ferdinand
p.2 ×2
unresolved
org
Ichsan dan Rekan
p.2 ×3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Firman
p.5
unresolved
org
Azis & Rekan
p.5
unresolved
org
KJPP Firman Azis dan Rekan
p.5
unresolved
org
KJPP Firman Azis
p.5 ×4
unresolved
org
Identitas Pihak Penilai KJPP FIRMAN AZIS & REKAN
p.6
unresolved
person
Deni Agustino
p.6 ×2
unresolved
—
Pembat
· Penilai
p.6
unresolved
org
KJPP Ferdinand
p.7 ×4
unresolved
person
MBA.
p.8 ×2
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.10 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.11
unresolved
org
Public Appraisal Services Firman Azis & Partners
p.11
unresolved
org
Firman Azis & Partners
p.14
unresolved
org
Appraiser KJPP FIRMAN AZIS & REKAN
p.15
unresolved
org
KJPP FDI's
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
4656 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None, 'category': 'OTHER', 'description': 'dan'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': 'dan',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}