20260519_ANTM_Pemanggilan RUPS_32092571_lamp3.pdf

4.   Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan
     Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku
     2026.
5.   Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun
     2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta
     Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.
6.   Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum .
7.   Persetujuan Penugasan Khusus Kepada Perseroan .
8.   Perubahan Anggaran Dasar Perseroan .
9.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat :
 a. Mata acara rapat ke-1 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf (a)
    dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 78
    UUPT, dan Pasal 15H ayat (1) UU BUMN yang        mengatur bahwa laporan tahunan termasuk
    laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta laporan keuangan tahunan yang
    telah diaudit oleh akuntan publik harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari RUPS.
    Selain itu, mata acara rapat ke-1 juga dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33
    ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER          -1/MBU/03/2023
    tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha
    Milik Negara (”Permen BUMN No. 1/2023 ”), yang mewajibkan laporan keuangan program
    PUMK dan laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan                 (TJSL)
    disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan         laporan berkala (Triwulan) dan laporan
    tahunan Perseroan yang bersangkutan.

b. Mata acara rapat ke-2 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf (b)
   Anggaran Dasar Perseroan       juncto Pasal 70 dan 71 UUPT yang mensyaratkan untuk
   penggunaan laba Perseroan diputuskan oleh RUPS. Selanjutnya dengan mengacu pada
   ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.6 juncto Pasal 27 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, pada
   RUPS tersebut dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

c. Mata acara rapat ke-3 dilakukan mengacu pada ketentuan (i ) Pasal 11 ayat (1 4) dan Pasal 14
   ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Pasal 76Peraturan
   Menteri BUMN Nomor PER -3/MBU/03/2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
   Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha (“ Permen BUMN No. 3/2023 ”),
   ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2026,
   serta remunerasi atas kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Ko misaris Perseroan ditetapkan
   oleh RUPS. Lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 Anggaran Dasar Perseroan,
   Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak menyetujui remunerasi anggota Direksi dan Dewan
   Komisaris.

d. Mata acara rapat ke-4 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf (c)
   Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
   dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta ketentuan Pasal 33 ayat (3)   Permen BUMN No. 1/2023
   juncto Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER -
   02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha
   Milik Negara (“Permen BUMN No. 2/2023 ”), yang mengharuskan untuk menunjuk Akuntan
   Publik dan Kantor Akuntan Publik pada RUPS Tahunan Perseroan.

e.   Mata acara rapat ke-5, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15G ayat (2) dan ayat (5) UU BUMN
     juncto Pasal 17 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, yang pada intinya mengatur bahwa
     RKAP dan RJPP disetujui oleh         RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut,             dengan
     mempertimbangkan efektivitas pengambilan keputusan, persetujuan atas RKAP Tahun 2027
     dan perubahan RJPP sebagaimana diperlukan akan dimintakan pelimpahan kewenangan
     kepada Dewan Komisaris Perseroan,       dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan
     Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

f.   Pada mata acara rapat ke-6, Perseroan akan:
      i. menyampaikan laporan mengenai realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan
         Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT
         I) Perseroan, sesuai dengan periode tahun buku, sebagaimana diatur dalam Permen BUMN
         No. 2/2023; dan
     ii. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil     penawaran umum (yaitu dana
         hasil PUT I) sesuai dengan ketentuan dalam    Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
         30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum .

g.   Mata acara rapat ke-7, dilaksanakan sehubungan dengan :
      i. Surat Keputusan Bersama Menteri ESDM Nomor 350.K/MB.01/MEM/2025,                Menteri
         Keuangan Nomor 322.1 Tahun 2025, Kepala Badan Pengaturan BUMN Nomor 27 Tahun
         2025, dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara Nomor SKB.15/DI-
         BP/XII/2025 tanggal 30 Oktober 2025 tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik
         Negara dalam rangka Percepatan Program Hilirisasi Nikel dan Percepatan Investasi
         Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik. Merujuk pada UU BUMN, Permen BUMN No. 1/2023
         dan Pasal 12 ayat (12) huruf (a) angka (4) Anggaran Dasar Perseroan , penugasan khusus
         yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada BUMN dapat dilakukan setelah
         mendapatkan persetujuan RUPS.
     ii. Setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS        atas pelaksanaan penugasan khusus ,
         selanjutnya Perseroan akan memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku, termasuk
         melakukan kajian atas pelaksanaan penugasan khusus dan memperoleh persetujuan
         korporasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang        -undangan
         termasuk peraturan di bidang pasar modal , Anggaran Dasar Perseroan, dan kebijakan
         yang berlaku .

h.   Mata acara rapat ke-8, dilaksanakan sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan
     Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
     (“Peraturan BPS No. 7/2025 ”), dengan demikian maka perlu dilakukan penyesuaan Klasifikasi
     Baku Lapangan Usaha Indonesia (“ KBLI ”) 2020 sebagaimana dimuat pada Peraturan Badan
     Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
     (“Peraturan BPS No. 2/2020 ”), dengan ketentuan KBLI 2025 sebagaimana diatur dalam
     Peraturan BPS No. 7/2025.

i.   Mata acara rapat ke-9, dilaksanakan antara lain sehubungan dengan:
      i. akan berakhirnya masa jabatan periode pertama Bapak I Dewa Wirantaya selaku Direktur
         Pengembangan Usaha ANTAM (akan memasuki RUPS Tahunan yang ke -5 setelah tanggal
         pengangkatannya), yang sebelumnya diangkat pada tanggal 23 Desember 2021
         berdasarkan Keputus an Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021; dan
     ii. berakhirnya masa jabatan Bapak M. Rudy Salahuddin Ramto yang sebelumnya menjabat
         sebagai Komisaris ANTAM, sehubungan dengan pengangkatan         beliau sebagai Wakil
         Komisaris Utama di BUMN lain.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal -hal sebagai
berikut:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena
   pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk
   menghadiri Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020 .

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik
   saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di                     penitipan kolektif
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“ KSEI ”) pada penutupan perdagangan saham pada hari
   Senin , tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB         (“Pemegang Saham Yang
   Berhak ”).

3. Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 14/2025, Perseroan
   menghimbau kepada Pemegang Saham Yang Berhak untuk menghadiri Rapat secara elektronik
   dan/atau memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya secara elektronik.
   Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme
   berikut:
    a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI ( https://akses.ksei.co.id/);
        atau
    b. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
        (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara tertulis.

4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik
   (e-proxy ) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Yang Berhak . Untuk menggunakan
   aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu                 eASY.KSEI pada fasilitas
   AKSes.KSEI (http://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham Yang Berhak menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
        dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00
        WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau pada hari Selasa, 9 Juni 2026 .
   b. Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir secara elektronik atau memberikan
        kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan
        hal-hal sebagai berikut:
          i.   proses registrasi;
         ii.   proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik;
        iii.   proses pemungutan suara / voting ;
        iv.    tayangan RUPS.
        Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
        diunduh melalui situs website eASY.KSEI (     http://akses.ksei.co.id) atau pada situs web
        Perseroan (www.antam.com ).

5. Kehadiran Pemegang Saham secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI agar memperhatikan
   hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara
       elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari Pukul 11.00 WIB
       s.d. 13.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:
       1) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau
            kuasa dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin
            menghadiri Rapat secara elektronik.
       2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi
            belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara rapat dalam fasilitas

          eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara
          elektronik.
       3) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada
          independent representative atau individual representative , tetapi belum menetapkan
          pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara rapat dalam fasilitas eASY.KSEI hingga
          batas waktu yang ditentukan.
       4) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada
          partisipan/intermediary (bank kustodian atau perusahaan efek) dan telah menetapkan
          pilihan suara dalam fasilitas eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

   b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada
      independent representative atau individual representative dan telah menetapkan pilihan
      suara untuk mata acara rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka
      yang bersangkutan/ penerima kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara
      elektronik dalam fasilitas eASY.KSEI.

   c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
      apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat
      menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan
      sebagai kuo rum kehadiran.

6. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat ( scrip) dapat menghadiri Rapat
   secara fisik, dengan mengacu pada ketentuan POJK No. 14/2025.

7. Pimpinan Rapat, Direksi , dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang
   membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat secara fisik, sebagaimana disyaratkan pada
   Pasal 24 ayat (2) POJK No.14/2025.

8. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan ( www.antam.com ) sejak tanggal Pemanggilan
   ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup
   calon pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat
   diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan.

9. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir dalam pelaksanaan Rapat.

10. Perseroan dapat mengumumkan kembali Pemanggilan apabila terdapat perubahan dan/atau
    penambahan informasi terkait tata cara penyelenggaraan Rapat dengan mengacu pada
    ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.


                                     Jakarta, 19 Mei 2026
                                            Direksi
                                   PT ANTAM (Persero) Tbk