20240522_BBLD_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31642403_lamp2.pdf

  atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham
  WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai
   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat
   memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan
   PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
   PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan
   Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas,
   ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada
   dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai
   dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah
   memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT
   dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD.
   Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud,
   maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan
   PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang
   Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan
   bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
   diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun
   2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh
   bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di
   wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek
   PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang
   diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10%
   berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.
  *Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan
  berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Recording Date).

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Recording Date. Jika
   terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut
   ke Recording Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian
   pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang
   sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan
   Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang
   terdampak peraturan tersebut.

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah dibayarkan
   kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI selain
   kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank
   Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan
   yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.
Informasi pemberitahuan ini juga tersedia pada situs web Perseroan: www.buanafinance.co.id


                                                      Jakarta, 22 Mei 2024
                                                        Direksi Perseroan