20260512_DEWA_Pemanggilan RUPS_32090634_lamp2.pdf

SN

D

DH

Laporan Pertanggungjawaban Direksi
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Agenda ke-1 Rapat sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 66 dan Pasal 69
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-undang
(“UPT”).

Pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
(acguit et de charge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang
mereka lakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.

Penjelasan:

Agenda ke-2 Rapat sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar
Perseroan serta Pasal 66 dan Pasal 69
UUPT.

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Agenda ke-3 Rapat dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Pasal 21
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71

Commissioners and the Accountability
Report of the Board of Directors for the
Financial year ended on 31 December
2025.

Explanation:

Agenda Item Tis in accordance with the
provisions of Article 9 of the Company's
Articles of Association and Articles 66
and 69 of Law No. 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies,
as amended by Law No. & of 2023
concerning the Stipulation of
Government Regulation in Lieu of Law
No. 2 of 2022 on Job Creation into Law
(“Company Lau”).

Ratification of the Annual Financial
Statements for the financial year
ending on 31 December 2025 and the
granting of full release and discharge
(acguit et de charge) to the Board of
Commissioners and the Board of
Directors of the Company for their
Supervisory and management actions
carried out during the financial year
ending on 31 December 2025.

Explanation:

Agenda Item 2is in accordance with the
provisions of Article 9 of the Company's
Articles of Association as well as
Articles 66 and 69 of the Company Law.

Approval of the Use of the Company's
Net Profit for the Financial Year Ended
December 31, 2025.
Explanation:

Item 3

Agenda is conducted in

accordance with Article 21 of the
Company's Articles of Association and

N

D

DH

UUPT, yang menyebutkan bahwa
penggunaan laba bersih termasuk
penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan, diputuskan dalam RUPS.
Perseroan juga berencana untuk
meminta — persetujuan — pemegang
saham untuk pembagian dividen dalam
RUPS ini.

Pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk merancang,
menetapkan, dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan
atau remunerasi lainnya bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk periode tahun 2026.

Penjelasan:

Agenda ke-4 Rapat, Perseroan akan
mengusulkan untuk memberikan
wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merencanakan,
menetapkan, dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk
honorarium, tunjangan, gaji, bonus,
dan/atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
untuk periode tahun 2026.

Penunjukan Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 dan untuk mereviu
atau mengaudit periode-periode

lainnya dalam tahun buku 2026.

atau

Penjelasan:

Agenda ke-5 Rapat diadakan sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat
(8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan,

Article 71 of the Company Law (UUPT),
which stipulate that the appropriation
of net profit, including the
determination of reserve allocations,
shall be decided at the GMS. The
Company also plans to seek
shareholders' approval for dividend
distribution at the GMS.

Granting authority to the Company's
Board of Commissioners to design,
determine, and implement a
remuneration System, including
honorarium, — allowances, salaries,
bonuses, and/or other forms of
remuneration for members of the Board
of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the
2026 period.

Explanation:

Agenda Item 4 the Company will
propose to grant authority to the Board
of Commissioners to plan, determine,
and implement a remuneration system,
including — honorarium,  allowances,
salaries, bonuses, and/or other forms of
remuneration for members of the Board
of Directors and the Board of
Commissioners for the 2026 period.

. Appointment of a Public Accountant or

Public Accounting Firm to audit the
Companys Financial Statements for
the financial year ending December 31,
2026, and to review or audit other
periods within the 2026 financial year.

Explanation:

The 5th Meeting Agenda is conducted
in accordance with the provisions of
Article 9 paragraph (8) letter c of the

Wp
DH

dimana Perseroan akan mengusulkan
dalam Rapat untuk melakukan
penunjukan kantor akuntan publik yang
terdaftar di OJK untuk melakukan audit
atas laporan keuangan Perseroan
tahun berjalan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Republik Indonesia.

Pelaksanaan Agenda ke-5 Rapat juga
untuk menjalankan Peraturan OJK
Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan
Jasa Keuangan, yang menyatakan
sebagai berikut:

e Pasal 3 ayat (1): rapat umum
pemegang saham wajib
memutuskan penunjukan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan
publik yang akan memberikan jasa
audit atas informasi atas informasi
keuangan historis tahunan dengan
mempertimbangkan usulan Dewan
Komisaris, dewan pengawas, atau
pihak yang melakukan fungsi
pengawasan sebagaimana
dilakukan oleh Dewan Komisaris.

e Pasal 3 ayat (2): Dalam hal rapat
umum pemegang saham tidak
dapat memutuskan penunjukan
akuntan publik dan/atau kantor
akuntan publik yang akan
memberikan jasa audit atas
informasi keuangan historis
tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), rapat umum
pemegang saham melimpahkan
kewenangan penunjukan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan
publik kepada Dewan Komisaris,
dewan pengawas, atau pihak yang
melakukan pengawasan
sebagaimana dilakukan oleh

Companys Articles of Association,
whereby the Company will propose at
the Meeting the appointment of a@
public accounting firm registered with
the Financial Services Authority (OJK)
to audit the Companys financial
Sstatements for the current year, in
compliance with the  prevailing
regulations in the Capital Market
sector in the Republic of Indonesia.

The implementation of the 5th Meeting
Agenda is also intended to comply with
OJK Regulation No. 9 of 2023
concerning the Use of Public
Accountant Services and Public
Accounting Firms in Financial Services
Activities, which stipulates as follows:

e Article 3 paragraph (1): the General
Meeting of Shareholders must
decide on the appointment of a
public accountant and/or public
accounting firm that will provide
gudit services on annual historical
financial information, taking into
account the proposal from the
Board of Commissioners,
supervisory board, or parties
performing supervisory functions
as carried out by the Board of
Commissioners.

e Article 3 paragraph (2):in the event
that the General Meeting of
Shareholders is unable to decide
on the appointment of a public
accountant and/or public
accounting firm as referred to in
paragraph (1), the General Meeting
of Shareholders shall delegate the
authority to appoint a public
accountant and/or public
accounting Firm to the Board of
Commissioners, supervisory board,
or parties performing supervisory
functions as carried out by the
Board of Commissioners,

AZ DH

— Dewan Komisaris, disertai
penjelasan mengenai:
a. Alasan pelimpahan

kewenangan, dan

b. Kriteria atau batasan akuntan
publik dan/atau kantor akuntan
publik yang dapat ditunjuk.

6. Perubahan / penetapan kembali

susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan

Dalam agenda ke-6 Rapat, Perseroan
akan melakukan perubahan/penetapan
kembali susunan pengurus Perseroan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
(i) Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan dan (ii)
Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1)
UUPT, serta peraturan terkait yang
diterbitkan oleh OJK dan BEI.

Catatan:

1. Ralat Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi kepada seluruh
pemegang saham sesuai dengan
ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1)
Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”). Oleh
karena itu, Perseroan tidak
mengirimkan surat undangan

tersendiri kepada pemegang saham.

accompanied by an explanation
regarding:

a. the reasons for such delegation
of authority, and

b. the criteria or limitations of the
public  accountant and/or
public accounting firm that
may be appointed.

6. Changes to and/or reappointment of
the composition of the Companys
management.

Explanation:

In the 6th agenda of the Meeting, the
Company will make changes to and/or
reappoint the composition of the
Companys management. This is in
accordance with the provisions of (i)
Article 14 paragraph (2) and Article 17
paragraph (4) of the Companys
Articles of Association, and (ii) Article
94 paragraph (1) and Article 171
paragraph (1) of the Indonesian
Company Law, as well as the relevant
regulations issued by the OJK and the
IDX.

Notes:

1 This Revision of Invitation serves as
the official invitation to all
shareholders in accordance with the
provisions of Article 10 paragraph (8)
of the Companys Articles of
Association and Article 52 paragraph
( of the OJK Regulation No.
15/POJK.04/2020 on Planning and
Organizing General Meetings of
Shareholders by Public Companies
(POJK 15/2020”). Therefore, the
Company does not send a separate
invitation letter to the shareholders.

1,

D

DH

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal

10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52
ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan
untuk — Rapat harus dilakukan
sekurang-kurangnya 21 (dua puluh
satu) hari sebelum tanggal Rapat
dengan tidak — memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat, dengan cara mempublikasikan
dalam situs web Bursa Efek
(www.idx.co.id), situs web Perseroan
(https://www.ptdh.co.id/), dan situs

web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”)
(https://akses.ksei.co.id) (dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang

digunakan paling kurang adalah
Bahasa Inggris), maka Ralat
Pemanggilan Rapat ini diterbitkan

pada tanggal 12 Mei 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(10) dan (MN) dan Pasal 10 ayat (14)
Anggaran Dasar Perseroan serta
Pasal 23 POJK 15/2020, yang berhak
hadir atau diwakili dalam Rapat
hanyalah pemegang saham atau
kuasa yang sah dari pemegang saham
yang namanya tercatat di dalam
Daftar Pemegang Saham yang ditutup
pada 1 (satu) hari kerja sebelum
tanggal Ralat Pemanggilan ini, yaitu
pada tanggal 11 Mei 2026 (recording
date) sampai pukul 16.00 WIB.

4. Pemegang saham dan kuasanya yang

akan menghadiri Rapat diminta untuk
membawa dan menyerahkan salinan
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau
tanda pengenal lain yang masih

berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang Rapat.

2

In accordance with the provisions of
Article 10 paragraph (8) of the
Company Articles of Association and
Article 17 paragraph (1) and Article 52
paragraph (1) of POJK 15/2020, the
Meeting' invitation must be made at
least 21 (twenty-one) days before the
date of the Meeting by not taking into
account the date of the invitation and
the date of the Meeting, by publishing
it on the Stock Exchange's website
(ww.idx.co.id), the Company's
website (https//wwuw.ptdh.co.id/), and

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's

(“KSEI”) website
(https://akses.ksei.co.id) (in

Indonesian Language and a foreign
language, provided that the foreign
language being used shall be at least
English), therefore the Revision of
Invitation of the Company's Meeting is
published on May 12, 2026.

In accordance with the provisions of
Article 7 paragraphs (10) and (11) and
Article 10 paragraph (14) of the
Company's Articles of Association,
and Article 23 of POJK 15/2020, those
entitled to attendor be representedat
the Meeting are only shareholders or
valid proxies of shareholders mwhose
names are listed in the Shareholders
Register, which is closed 1 (one)
business day prior to this Revised
Invitation, specifically on May 11, 2026
(recording date) until 0400 PM
Western Indonesia Time.

Shareholders and their proxies who
will attend the Meeting are reguired to
bring and submit a copy of their valid
Identity Card or other valid
identification to the registration
officer before entering the Meeting
room.

NU
— MX DH

5. Bagi pemegang saham dalam
Penitipan Kolektif KSEI, selain
fotokopi KTP, juga dimohon untuk
menyerahkan Konfirmasi Tertulis
untuk Rapat (KTUR) yang dapat
diperoleh melalui Anggota Bursa atau
Bank Kustodian.

6. a. Pemegang saham yang tidak
dapat hadir, dapat diwakili oleh
kuasanya dengan membawa surat
kuasa yang sah sebagaimana
ditentukan oleh Perseroan, dengan
ketentuan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh
bertindak selaku pemegang saham
Perseroan dalam Rapat, namun
suara mereka tidak diperhitungkan
dalam pemungutan suara.

b. Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa
salinan anggaran dasarnya yang
terakhir serta akta pengangkatan
anggota Direksi dan Komisaris
atau pengurusan terakhir disertai
salinan KTP dari pemberi atau
penerima kuasa (apabila
dikuasakan).

c. Para pemegang saham yang akan
memberikan kuasa dapat
mengambil surat kuasa pada hari
dan jam kerja di kantor pusat
Perseroan di Prosperity Tower
Lantai 39, SCBD, District 8, Lot. 28,

—— Jl Jend. Sudirman Kav. 52-53,

Jakarta Selatan 12190, Indonesia,

— Tel: (021) 5025 8888. Surat kuasa

tersebut harus ditandatangani di

— atas meterai Rp 10.000 dan dapat

diserahkan kepada Direksi

5 Perseroan selambat-lambatnya 3

6.

For shareholders in the Collective
Custody of KSEI, in addition to a copy
of the Identity Card, they are also
reguested to submit a Written
Confirmation for the Meeting (KTUR),
which can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank.

a. Shareholders who are unable to
attend, may be represented by
their proxies with a valid power of
attorney as specified by the
Company, provided that members
of the Board of Directors,
members of the Board of
Commissioners, and employees of
the Company may act as
shareholders at the Meeting, but
their vote will not be counted in
the voting process.

b. Shareholders in the form ofa legal
entity are reguired to bring a copy
of their latest articles of
association, as well as the deedof
appointment of the members of
the Board of Directors and
Commissioners orthe most recent
management document, along
with a copy of the Identity Card of
the authorizer or proxy (if
authorized).

c. Shareholders who wish to grant a
power of attorney may obtain the
power of attorney form on
business days and hours at the
Company's head office at
Prosperity Tower, 39" Floor,
SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, South
Jakarta 12190, Indonesia, Tel:
(021) 5025 8888. The power of
attorney must be signed on @
stamp duty of IDR 10,000 and can
be submitted to the Board of

DH

(tiga) hari kerja sebelum tanggal
pelaksanaan RUPS.

Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan telah menyediakan
alternatif pemberian kuasa secara
elektronik bagi pemegang saham
melalui sistem  eASY.KSEI yang
dikelola oleh KSEI yang dapat diakses
melalui link
https://easy.ksei.co.id/egken/.

Dalam pemberian kuasa secara
elektronik, anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan perseroan dilarang
bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan.

Materi Rapat dapat dilihat di website
Perseroan  (https://www.ptdh.co.id/)
sejak tanggal Ralat Pemanggilan ini,
dan bisa didapatkan setiap jam kerja
di Kantor Pusat Perseroan dengan
alamat Prosperity Tower Lantai 39,
SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

Untuk mempermudah pengaturan dan
demi tertibnya Rapat, pemegang
saham atau kuasanya yang hadir fisik
dimohon sudah berada di tempat
Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Mei 2026
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

Directors of the Company no later
than 3 (three) business days
before the date of the GMS.

7. Electronic Power of Attorney

The Company has provided an
alternative for granting — proxy
electronically for shareholders through
the eASY.KSEI system managed by
KSEI, which can be accessed through
the following link
https://easy.ksei.co.id/egken/.

In granting the proxy electronically, the
Board of Directors' members, the Board
of Commissioners' members, and
Company's employees are prohibited
From acting as proxies for the
shareholders of the Company.

. The Meeting materials can be viewed

on the Company's website
(https//ww.ptdh.co.id/) from the date
Of this Revision of Invitation, and can be
obtained during working hours at the
Company's head office at Prosperity
Tower, 39" Floor, SCBD, District 8, Lot.
28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South
Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021)
5025 8888.

To facilitate the arrangement and to
ensure the orderly conduct of the
Meeting, shareholders or their valid
proxies who are physically present are
reguested to be at the Meeting venue
30 (thirty) minutes before the Meeting
begins.

Jakarta, May 12, 2026
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors