Back to announcement
20260511_CANI_Rencana Transaksi Material Dengan Persetujuan RUPS_32090233_lamp2.pdf
Asset transaction Needs review CANISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1 OCR 0.934
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Conditional Sale and Purchase Agreement Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini (selanjutnya disebut sebagai “"PPJB”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2026 oleh dan antara: 1. PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk, Perseroan Terbatas yang — didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Untuk Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Ang Ah Nui selaku Direktur Utama, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk, berkedudukan di Perkantoran Permata Eksekutif Blok R1/3-2/3, Jalan Raya Pos Pengumben, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai “CNI”) PT Pelayaran Teluk Perseroan Terbatas yang — didirikan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Richie Limson selaku Direktur Utama, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari berkedudukan di Kota Samarinda (untuk selanjutnya disebut sebagai “TBL”) Bajau Lestari, selanjutnya CNI dan TBL secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak" dan sendiri sebagai “Pihak”. Bahwa: CNI adalah pemilik yang sah atas kapal dan alat berat sebagai berikut: a) 1 (satu) unit ASL Delta Tug boat dengan nomor register 9520235, tahun 2007, yang dimiliki oleh CNI: b) 1 (satu) unit Kapal Tongkang BG. Limin 3301 dengan nomor register 2012 PPm No. 2381/L, tahun 2008, yang dimiliki oleh CNI: This Conditional Sale and Purchase Agreement (hereinafter referred to as "CSPA”) is made and signed on 8 May 2026 by and between: 1 PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk, a limited liability company established under the law of the Republic of Indonesia, for this matter represented by Ang Ah Nui as the President Director, therefore legally acting for and on behalf of PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk, having its address at Perkantoran Permata Eksekutif Blok R1/3-2/3, Jalan Raya Pos Pengumben, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, (hereinafter referred to as “CNI”). PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari, a limited liability company established under the law of the Republic of Indonesia, for this matter represented by Richie Limson as the Director, therefore legally acting for and on behalf of PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari, having its address at Samarinda (hereinafter referred to as “TBL”) hereinafter are referred to jointly as "Parties” and each as "Party". Whereas: CNI is the rightful owner of the following vessels and heavy eguipment: a) 1 (one) unit of ASL Delta Tug boat with registration number 9520235, built in 2007, owned by CNI, b) 1 (one) unit of barge BG. Limin 3301 with registration number, 2012 PPm No. 2381/L, built in 2008, owned by CNI wf
Page 2 OCR 0.943
c) 1 (satu) unit Kapal Tongkang Capitol 1801 dengan nomor register 2010 Ilk No. 5422/L, tahun 2010, yang dimiliki oleh CNI: dan d) 1 (satu) unit Crane Kobelco 7250-2F dengan nomor register JDO4-02530 tahun 2010 yang dimiliki oleh CNI. (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Kapal dan Alat Berat”) Bahwa Para Pihak berencana untuk melakukan jual beli atas Kapal dan Alat Berat. Akan tetapi, Para Pihak memahami guna melaksanakan jual beli tersebut CNI masih memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, serta hal-hal yang terkait dengan peraturan pasar modal dan korporasi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, dengan didasarkan pada hal-hal di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan tunduk pada PPJB ini sebagai dasar kesepakatan dan prasyarat antara Para Pihak atas rencana jual beli Kapal dan Alat Berat. Dengan demikian, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut: Pasal 1 Maksud dan Tujuan PPJB ini adalah dasar kesepahaman antara Para Pihak sehubungan dengan rencana jual beli Kapal dan Alat Berat. Ta Pasal 2 Jual Beli Kapal dan Alat Berat Tunduk pada syarat dan ketentuan dalam PPJB ini, Para Pihak sepakat untuk merencanakan jual beli Kapal dan Alat Berat. c) 1 (one) unit of barge Capitol 1801 with registration number 2010 Ilk No. 5422/L, built in year 2010, owned by CNI: and d) 1 (one) unit of Crane Kobelco 7250-2F, registration number JDO4-02530, built in 2010, owned by CNI. (hereinafter referred to as "Vessels and Heavy Eguipment”) 2. Whereas the Parties intend to conduct a sale and purchase of the Vessels and Heavy Eguipment. However, the Parties understand that to execute such sale and purchase, CNI still reguires the approval of the General Meeting of Shareholders, as well as matters related to the prevailing capital market and corporate regulations in Indonesia. 3. Therefore, based on the matters above, the Parties agree to enter and be bound by this CSPA as the basis of the agreement and condition precedent between the Parties regarding the sale and purchase plan of the Vessels and Heavy Eguipment. Accordingly, the Parties have agreed upon the following matters: Article 1 Purpose and Objectives This CSPA is the basis of understanding between the Parties regarding the intended sale and purchase of the Vessels and Heavy Eguipment Article 2 Sale and Purchase of the Vessels and Heavy Eguipment 1. Subject to the terms and conditions in this CSPA, the Parties agree to intend the sale and purchase of the Vessels and Heavy Eguipment
Page 3 OCR 0.940
Para Pihak sepakat jual beli Kapal dan Alat Berat akan dituangkan dalam 4 (empat) Akta Notaris untuk masing-masing objek yang diperjualbelikan sebagaimana Konsep Perjanjian Jual Beli (“Konsep PJB”) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV dari PPJB ini (dimana seluruh Konsep PJB tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPJB). Untuk menghindari keraguan, Konsep PJB akan secara substansial sama dengan final Perjanjian Jual Beli dan merupakan hak dari TBL untuk menunjuk Notaris guna keperluan pembuatan Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Konsep PJB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran Il, Lampiran III, dan Lampiran IV tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Para Pihak, kecuali untuk memenuhi persyaratan teknis pembuatan Akta dalam Bahasa Indonesia sesuai diskresi tunggal dari Notaris, dengan tetap memperhatikan perubahan dimaksud tidak dapat merubah syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh CNI dan TBL sebagaimana dimaksud dalam Konsep PJB. Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PPJB adalah bukti yang cukup sehubungan dengan penjualan, pengalihan, pemindahan hak dan penyerahan Kapal dan Alat Berat dari CNI kepada TBL. Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, PPJB ini merupakan bukti yang cukup pemberian hak diutamakan oleh CNI kepada TBL untuk membeli Kapal dan Alat Berat. Pasal 3 Harga Jual Beli Dengan tetap memperhatikan Kesimpulan 2. The Parties agree that the sale and purchase of the Vessels and Heavy Eguipment shall be formed in a Notarial Deed for each transaction object as per the Draft Sale and Purchase Agreement (“Draft SPA") referred to in Appendix I, Appendix II, Appendix III, and Appendix IV of this CSPA (whereby the Draft SPA constitutes an integral part of this CSPA). For the avoidance of doubt, the Draft SPA will be substantially the same as the final Sale and Purchase Agreement and TBL shall have the right to appoint the Notary for the purpose of executing the Notarial Deeds as referred to in this provision. 3. The Draft SPA as referred to in Appendix I, Appendix II, Appendix III, and Appendix IV may not be amended without the consent of the Parties, except to fulfill the technical reguirements for the execution of the Deeds in Bahasa Indonesia at the sole discretion of the Notary, provided that such amendments may not alter the terms and conditions agreed upon by CNI and TBL as set forth in the Draft SPA 4. The Notarial Deed as referred to Article 2 paragraph (2) of the CSPA is sufficient evidence regarding the sale, transfer, assignment, and delivery of the Vessels and Heavy Eguipment from CNI to TBL 5. Unless otherwise agreed by the Parties, this CSPA shall constitute sufficient evidence of the grant by CNI to TBL of a priority to purchase the Vessel and the Heavy Eguipment. Article 3 Sale and Purchase Price Subject to the Conclusion of the Fairness of
Page 4 OCR 0.944
dari Laporan Opini Kewajaran (fairness opinion), Para Pihak sepakat estimasi Harga Jual Beli Kapal dan Alat Berat yang akan dilaksanakan oleh Para Pihak adalah total sebesar USD 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut: a) ASL Delta Tug boat dengan nomor register 9520235, tahun 2007, yang dimiliki oleh CNI estimasi senilai USD344.000 (tiga ratus empat puluh empat ribu Dolar Amerika Serikat), b) Kapal Tongkang BG. Limin 3301 dengan nomor register 2012 PPm No. 2381/L, tahun 2008, yang dimiliki oleh CNI estimasi senilai USD599.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat): c) Kapal Tongkang Capitol 1801 dengan nomor register 2010 Ilk No. 5422/L, tahun 2010, yang dimiliki oleh CNI estimasi senilai USD 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat): dan d) Crane Kobelco 7250-2F dengan nomor register JDO4-02530 tahun 2010 yang dimiliki oleh CNI estimasi senilai USD 482.000 (empat ratus delapan puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat). (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Harga Jual Beli”). Harga Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib ditanggung oleh Para Pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 4 Ketentuan Prasyarat Para Pihak sepakat jual beli Kapal dan Alat Berat wajib dilakukan dengan tunduk pada terpenuhinya semua ketentuan prasyarat Opinion, the Parties agree to the estimated Sale and Purchase Price of the Vessels and Heavy Eguipment that is going to be executed by the Parties in the total of USD1.700.000 (one million seven hundred United States Dollars) with the details as follows: a) ASL Delta Tug boat with registration number 9520235, built in 2007, owned by CNI estimated at the value of USD344.000 (three hundred forty four thousand United States Dollars): b) Barge BG. Limin 3301 with registration number, 2012 PPm No. 2381/L, built in 2008, owned by CNI estimated at the value of USD599.000 (five hundred ninety nine thousand United States Dollars) c) Barge Capitol 1801 with registration number 2010 Ilk No. 5422/L, built in 2010, owned by CNI estimated at the value of USD 275.000 (two hundred seventy five thousand United States Dollars), and d) Crane Kobelco 7250-2F registration number JDO4-02530, built in 2010, owned by CNI estimated at the value of USD 482.000 (four hundred eighty two thousand United States Dollars). (hereinafter referred to as “Sale and Purchase Price”). . The Sale and Purchase price as referred to in Article 3 Paragraph (1) does not include the Value Added Tax (VAT) in accordance with the applicable law. Article 4 Conditions Precedent The Parties agree that the Sale and Purchase of the Vessels and Heavy Eguipment shall be executed subject to the ka g
Page 5 OCR 0.938
sebagai berikut: a CNI telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai seluruh ketentuan hukum pemerintah dan peraturan industri yang berlaku atas rencana jual beli Kapal dan Alat Berat dimana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut akan diselenggarakan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2026, Laporan Opini Kewajaran (fairness opinion) menyatakan bahwa rencana jual beli adalah wajar yang paling lambat akan diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2026: dan Tidak ada perubahan pada ketentuan hukum yang berlaku yang secara tegas melarang dan membatasi pelaksanaan rencana Jual Beli Kapal dan Alat Berat. 2. Apabila Ketentuan Prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PPJB tidak dapat dipenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka TBL berhak meminta perlindungan hukum pada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, kecuali tidak terpenuhinya waktu disebabkan: a. kelalaian ataupun kesengajaan TBL dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan, b. terjadinya segala faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk tanggapan dan pertanyaan regulator (termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), kuorum atau jangka waktu RUPSLB tidak memenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ataupun segala peristiwa force majeure, atau 2 fulfilment of all Conditions Precedents as follows: a CNI has obtained approval from the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with all applicable government laws and industrial regulations regarding the plan for the sale and purchase of the Vessels and Heavy Eguipment, which Extraordinary General Meeting of Shareholders shall be held no later than 30 June 2026, A Fairness Opinion Report stating that the sale and purchase plan is fair shall be issued no later than 11 May 2026, and There are no changes to the prevailing laws and regulations that expressly prohibit or restrict the implementation of the plan for the Sale and Purchase of the Vessels and Heavy Eguipment. In the event that the Conditions Precedent as referred to in Article 4 paragraphs (1) and (2) of this CSPA cannot be fulfilled within the specified timeframe, TBL has a right to seek legal protection from the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX), unless the failure to meet the timeframe is caused by: a negligence or intentional acts of TBL in preparing the reguired documents, the occurrence of any influencing factors, including responses and inguiries from regulators (including but not limited to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority), the guorum / timeframe of the EGMS is not met pursuant to applicable laws, or any force majeure events, or Lg
Page 6 OCR 0.942
c. ketentuan hukum mewajibkan penerbitan Laporan Keuangan tiga bulanan terbaru dan/atau tambahan untuk keperluan penerbitan Laporan Opini Kewajaran (fairness opinion), maka segala keterlambatan yang terjadi bukan merupakan tanggung jawab dan kesalahan CNI, sehingga TBL tidak akan memiliki hak untuk meminta perlindungan hukum pada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia. Pasal 5 Kewajiban Para Pihak Para Pihak sepakat bahwa Akta Perjanjian jual beli Kapal dan Alat Berat akan ditandatangani oleh Para Pihak di hadapan Notaris paling lambat tanggal 30 Juni 2026, dimana dalam hal karena alasan apapun juga Akta Perjanjian Jual Beli Kapal dan Alat Berat tidak dapat ditandatangani pada waktu yang ditentukan, maka TBL berhak untuk meminta perlindungan hukum pada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, kecuali tidak terpenuhinya waktu tersebut terjadi karena: a. kelalaian ataupun kesengajaan TBL dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan: b. terjadinya segala faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk tanggapan dan pertanyaan regulator (termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), kuorum/jangka waktu RUPSLB tidak memenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, ataupun segala peristiwa force majeure, c. ketentuan hukum mewajibkan penerbitan Laporan Keuangan tiga bulanan terbaru dan/atau tambahan untuk keperluan penerbitan Laporan Opini Kewajaran (fairness opinion), atau c. legal provisions reguiring the issuance of the latest and/or additional guarterly Financial Statements for the purpose of issuing the Fairness Opinion Report, then any resulting delay shall not be the responsibility or fault of the CNI, thereby TBL will not have the right to seek legal protection from the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange. Article 5 Obligations of the Parties The Parties agree that the Notarial Sale and Purchase Agreement Deeds for the Vessels and Heavy Eguipment shall be signed by the Parties before a Notary no later than 30 June 2026, whereby if for any reason whatsoever the Notarial Sale and Purchase Agreement Deeds cannot be signed at the specified time, TBL shall have the right to seek legal protection from the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange (IDX), unless the failure to meet the timeframe is caused by: a. negligence or intentional acts of TBL in preparing the reguired documents, b. the occurrence of any influencing factors, including responses and inguiries from regulators (including but not limited to the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority), the guorum/ timeframe of the EGMS is not met pursuant to applicable laws, or any force majeure events, c. legal provisions reguiring the issuance of the latest and/or additional guarterly Financial Statements for the purpose of issuing the Fairness Opinion Report, or Kg
Page 7 OCR 0.944
d. Notaris yang ditunjuk menyatakan Akta Perjanjian jual beli Kapal dan Alat Berat belum dapat ditandatangani pada waktu yang ditentukan oleh karena belum terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuatan Akta Perjanjian jual beli Kapal dan Alat Berat berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“Undang-undang — Notaris”) serta peraturan-peraturan lain yang terkait dalam praktek Notaris. Pasal 6 Pembayaran Para Pihak sepakat pelunasan atas jual beli Kapal dan Alat Berat wajib dibayarkan oleh TBL atau pihak lain yang ditunjuk pada hari yang sama dengan Penancatanganan Akta Perjanjian Jual Beli ke Rekening Bank yang ditunjuk oleh CNI, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak. Pasal 7 Pajak dan Biaya 1. Para Pihak sepakat bahwa seluruh biaya yang terkait dengan jual beli Kapal dan Alat Berat, termasuk namun tidak terbatas pada pajak, biaya transfer, dan biaya lainnya, wajib ditanggung oleh masing- masing pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan biaya sehubungan dengan persiapan Akta Jual Beli Kapal dan Alat Berat wajib ditanggung dan dibayarkan bersama secara setara antara CNI dan TBL. 2. Terhitung sejak tanggal Akta Perjanjian Jual Beli, segala keuntungan dan/atau biaya, tunggakan - yang terbatas pada pajak, d. the appointed Notary declaring that the Notarial Sale and Purchase Agreement Deeds cannot yet be signed at the specified due to the non-fulfillment of terms and conditions for the execution of the Sale and Purchase Agreement Deeds based on Law Number 30 of 2004 concerning the Notary juncto Law Number 2 of 2014 of the amendment of the Law Number 30 of 2004 concerning the Notary (“Notary Law") and other relevant regulations in Notarial practice. Article 6 Payment The Parties agree that the Purchase Price for the sale and purchase of the Vessel and the Heavy Eguipment shall be paid in full by TBL or its designated party on the same day as the execution of the Deed of Sale and Purchase, into the bank account designated by CNI, unless otherwise agreed by the Parties. Article 7 Taxes and Expenses 1. The Parties agree that all costs related to the sale and purchase of the Vessel and the Heavy Eguipment, including but not limited to taxes, transfer fees, and other expenses, shall be borne by each Party in accordance with the applicable laws and regulations. For the avoidance of doubts, the VAT and costs for the preparation of the Vessel Sale and Purchase deed shall be borne together and paid egually by the CNI and TBL. 2. Effective as of the date the Sale and Purchase Agreement Deeds, all profit and/or costs and arrears - limited to taxes Yng
Page 8 OCR 0.936
kewajiban terhadap crew dan biaya operasional/penanganan terkait - menjadi hak dan tanggungan TBL. Guna menghindari keraguan maka selain tunggakan tersebut tidak ada tunggakan dalam bentuk apapun juga yang dapat dibebankan kepada TBL. Para Pihak mengkonfirmasi bahwa tidak ada lagi tagihan tertunggak sehubungan dengan Biaya Sewa atau kewajiban hukum dalam bentuk apapur: juga atas Kapal serta Alat Berat dan TBL membeli Kapal dan Alat Berat dalam kondisi “apa adanya” (as is) sehingga segala resiko atas Kapal dan Alat Berat yang timbul baik sebelum atau setelah menjadi tanggungan TBL. TBL dengan tegas melepaskan CNI dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul terkait dengan resiko tersebut. Pasal 8 Pernyataan dan Jaminan and obligations toward the crew and Vessel and Heavy Eguipment operational/handling related fees - shall be the right and responsibility of TBL. For the avoidance of doubt, beside the said arrears there is no other arrears in all form may be borne to TBL. The Parties confirm that there are no outstanding chartering fees or any legal obligation in whatsoever forms in relation to Vessel and Heavy Eguipment, and the Buyer purchases the Vessel and Heavy Eguipmerni in its “as is” condition, such that all risks associated with the Vessel and Heavy Eguipment arising either before or after the Transaction Completion Date shall be borne by the TBL. TBL expressly releases CNI from any legal claims that may arise regarding such risks. Article 8 Representations and Warranties Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan Each Party hereby represents and warrants to dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa: the other Party that: a. Tidak ada perjanjian ataupun kesepakatan a. The execution and delivery of this CSPA do lainnya yang dilanggar dengan dibuat dan ditandatanganinya PPJB ini. Oleh karena itu, Para Pihak menyatakan mereka akan bertanggungjawab atas setiap permasalahan, gugatan, ataupun tuntutan yang timbul dari pihak lain sebagai akibat dari diadakannya dan ditandatanganinya PPJB ini. . Memiliki kewenangan untuk mengadakan dan menandatangani PPJB ini dan menjamin bahwa kewenangan tersebut adalah penuh dan tidak mengganggu kepentingan dari Pihak lain. . Pihak tersebut memiliki atau memperoleh kapasitas, kuasa, dan wewenang penuh serta memiliki semua perijinan untuk mengadakan atau melaksanakan PPJB ini, not and will not result in a breach of any agreement or arrangement to which such Party is a party. Accordingly, each Party shall be responsible for any issues, claims, or demands brought by any third party arising from the execution and delivery of this CSPA, it has the full power and authority to enter and execute.this CSPA, and such authority is valid and does not conflict with the interests or rights of any other party, it has obtained all necessary capacity, power, authority, and approvals reguired to enter and perform this CSPA: W?
Page 9 OCR 0.941
d. Penandatanganan dan pelaksanaan PPJB ini tidak melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau tidak melanggar ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan e. Salah satu Pihak tidak sedang atau telah menerima permohonan pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 9 Lain-lain 1. Hal yang belum diatur atau bila terdapat perubahan ketentuan dari PPJB ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Para Pihak secara tertulis yang ditandatangani bersama yang merupakan satu kesatuan dari PPJB ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama. 2. Seluruh . surat dan pemberitahuan berdasarkan PPJB harus dikirimkan dengan pos tercatat atau dikirimkan oleh kurir dengan menyertakan bukti pengiriman ke alamat-alamat sebagai berikut: Pemberitahuan ke CNI ditujukan ke: PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk. Perkantoran Permata Eksekutif Blok R1/3- 2/3, Jalan Raya Pos Pengumben, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Email: office@CNI.co.id U.p: Direksi Pemberitahuan ke TBL ditujukan ke: PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 16, Samarinda. Email: richielimson@ptbes.co.id U.p: Direksi the execution and performance of this CSPA do not violate any Articles of Association or any applicable laws, and Neither of the parties is in any petition for bankruptcy or suspension of debt payment obligations pursuant to a final and binding court decision. Article 9 Miscellaneous Any matters not provided for herein or any amendments to this CSPA shall be further determined by the Parties in writing, duly executed by the Parties, and shall form an integral part of this CSPA and have egual legal force and effect. All correspondence and notices under this CSPA shall be sent by registered mail or delivered by courier with proof of delivery to the following addresses: Notices to CNI: PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk. Perkantoran Permata Eksekutif Blok R1/3- 2/3, Jalan Raya Pos Pengumben, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, West Jakarta Email: office@CNI.co.id Attn: Board of Directors Notices to TBL: PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari Jalan Pangeran Suriansyah Nomor 16, Samarinda. Email: richielimson@ptbes.co.id Attn: Board of Directors wi
Page 10 OCR 0.936
Perubahan alamat wajib diberitahukan setidaknya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya menurut cara yang sama sebagaimana dideskripsikan di atas. Pemberitahuari yang disampaikan oleh kurir wajib dianggap telah diterima pada tanggal tanda terima atau dikirimkan melalui pos tercatat dianggap telah diterima 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pos. Para Pihak sepakat penafsiran dan pelaksanaan dari PPJB ini adalah berdasarkan hukum dan peraturan negara Republik Indonesia. PPJB ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam penafsiran Bahasa Inggris dan teks Bahasa Indonesia, maka Teks Bahasa Indonesia yang berlaku dan Teks Bahasa Inggris terkait akan secara otomatis diubah untuk disesuaikan dengan Teks Bahasa Indonesia. Para Pihak sepakat sejak tangga! ditandatanganinya PPJB ini, PPJB ini memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan hukum kepada Para Pihak. Setiap pelanggaran atas ketentuan dalam PPJB ini akan dianggap sebagai suatu bentuk dari perbuatan cidera janji. Para Pihak wajib mengupayakan untuk menyelesaikan segala sengketa, tuntutan, ataupun gugatan yang timbul dari dan terkait dengan PPJB ini atau pelanggaran daripadanya secara kekeluargaan dan dengan musyawarah. Apabila penyelesaian dari permasalahan berdasarkan musyawarah tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sengketa timbul, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan - Any change of address must be notified at least 7 (seven) calendar days in advance in the same manner as set out above. Any notice delivered by courier shall be deemed received on the date of acknowledgment of receipt, and any notice sent by registered mail shall be deemed received 3 (three) Business Days after the date of posting. The Parties agree that the interpretation and execution of this CSPA shall be in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia. This CSPA is made in English and Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency in interpretation between the English text and the Bahasa Indonesia text, the Bahasa Indonesia text shall prevail, and the relevant English text shall be deemed automatically amended to conform with the Bahasa Indonesia text. The Parties agree that as of the date of execution of this CSPA, this CSPA shall be legally binding upon the Parties. Any breach of the provisions of this CSPA shall constitute an event of default. The Parties shall use their best efforts to resolve amicably any dispute, claim, or controversy arising out of or in connection with this CSPA or any breach thereof through deliberation and consensus. If no amicable settlement is reached within 30 (thirty) calendar days after the dispute arises, the Parties agree to resolve such dispute through arbitration at the Indonesian National Arbitration Board WP
Page 11 OCR 0.945
10. permasalahan tersebut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan arbiter tunggal berdasarkan aturan dan prosedur BANI, dimana Bahasa dalam proses tersebut adalah Bahasa Indonesia. PPJB ini dapat ditandatangani dalam satu atau beberapa banyak salinan dimana setiap Salinan harus dianggap sebagai bagian dari PPJB ini. Penyerahan Salinan asli yang telah ditandatangani oleh masing- masing Pihak melalui kurir ataupun surat elektronik sebagaimana disebutkan dalam PPJB ini akan memberikan kekuatan hukum yang mengikat atas PPJB ini bagi Para Pihak. 10. (BANI) by a sole arbitrator in accordance with BANI rules and procedures, and the language of the proceedings shall be Bahasa Indonesia. This CSPA may be executed in one or more counterparts where each counterpart shall be deemed as the form part of this CSPA. The delivery of the original executed copy by each Party through courier or email as stated in this CSPA may grant the binding legal effect of this CSPA to the Parties. Halaman tanda tangan pada halaman selanjutnya / Execution page follows --- Ka?
Page 12 OCR 0.945
PT Capitol Nusantara Indonesia, Tbk Ang Ah Nui Direktur Utama/President Director
Page 13 OCR 0.953
PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Ang Ah Nui
· Direktur Utama
p.1
unresolved
org
PT Pelayaran Teluk Perseroan Terbatas
p.1
unresolved
org
PT Pelayaran Teluk Bajau Lestari
p.1 ×6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5 ×5
unresolved
org
Arbitrase Nasional Indonesia
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
656 ms
13 Sep 2026 14:51
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL_FACT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}