Back to announcement
20240426_PJAA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31630076_lamp1.pdf
Financial statement Text extracted PJAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 69
Page 1
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2024 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
Page 2
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK Daftar Isi Halaman Surat Pernyataan Direksi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Maret 2024 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit) Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit) Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 3 Konsolidasian Interim Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim 4 Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim 5 Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 6
Page 3
26
Page 4
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Tanggal 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan 31 Maret 2024 31 Desember 2023
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 3, 38, 42 282.505 411.446
Piutang Usaha
Pihak Berelasi 4, 38, 42 3.347 9.531
Pihak Ketiga 4, 42 38.055 52.706
Piutang Lain-lain 5,42
Pihak Berelasi -- 17.781
Pihak Ketiga 5.369 8.296
Persediaan 6 6.186 6.057
Uang Muka 7 7.768 1.777
Pajak Dibayar di Muka 8.a 16.872 4.518
Biaya Dibayar di Muka 10 18.304 4.596
Aset Lain-lain 2.573 2.573
Jumlah Aset Lancar 380.979 519.281
ASET TIDAK LANCAR
Uang Muka -- 3.536
Aset Pajak Tangguhan 8.d 579 579
Investasi pada Ventura Bersama 11 5.843 5.815
Investasi pada Entitas Asosiasi 12 29.591 29.596
Investasi Jangka Panjang Lainnya 13, 42 128.936 128.936
Aset Real Estat 14 276.235 280.043
Properti Investasi 15 204.433 206.274
Aset Tetap 16 2.469.550 2.455.802
Aset Hak Guna 17 67.713 78.963
Aset Lain-lain 18 31.232 34.595
Jumlah Aset Tidak Lancar 3.214.112 3.224.139
JUMLAH ASET 3.595.091 3.743.420
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan
d1/April 26, 2024 1 paraf/sign:
Page 5
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Tanggal 31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan 31 Maret 2024 31 Desember 2023
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang Usaha
Pihak Berelasi 19, 38, 42 840 840
Pihak Ketiga 19 18.373 11.327
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga 19.858 15.422
Utang Pajak 8.b 127.226 141.705
Beban Akrual dan Provisi 21, 42 211.000 218.363
Liabilitas Jangka Panjang yang
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Utang Bank 230.599 40.919
Liabilitas Sewa 17 4.958 3.126
Utang Obligasi 23, 42 -- 149.568
Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan 24 114.793 116.695
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 727.647 697.965
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi
Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Utang Bank 22, 42 467.539 617.196
Utang Obligasi 23, 42 65.263 65.213
Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan 24 307.475 289.638
Liabilitas Sewa 17 84.685 97.079
Liabilitas Pajak Tangguhan 8.d 146.686 145.863
Jaminan Pelanggan dan Deposit Lainnya 25 15.689 13.397
Liabilitas Imbalan Kerja 26 150.190 148.829
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1.237.527 1.377.215
JUMLAH LIABILITAS 1.965.174 2.075.180
EKUITAS
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal Saham
Modal Dasar sebesar 5.759.999.998
saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B dengan nilai nominal
masing-masing Rp500 (Rupiah penuh) per saham serta 5.759.999.996 saham
seri C dengan nilai nominal Rp250 (Rupiah penuh) per saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar
1.599.999.998 saham terdiri dari 1 saham seri A, 1 saham seri B
dan 1.599.999.996 saham seri C 27 400.000 400.000
Tambahan Modal Disetor 28.a 40.404 40.404
Saldo Laba
Ditentukan Penggunaannya 44.810 42.458
Belum Ditentukan Penggunaannya 1.258.847 1.299.242
Komponen Ekuitas Lainnya 28.b (134.944) (134.944)
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk 1.609.117 1.647.160
Kepentingan Nonpengendali 29 20.800 21.080
JUMLAH EKUITAS 1.629.917 1.668.240
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.595.091 3.743.420
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan
d1/April 26, 2024 2 paraf/sign:
Page 6
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Tiga Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Maret
Catatan 2024 2023
PENDAPATAN USAHA 30, 38 255.650 260.347
Beban Pokok Pendapatan 31 (12.417) (7.239)
Beban Langsung 31 (130.718) (110.109)
Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung (143.135) (117.348)
LABA BRUTO 112.515 142.999
Pendapatan Bunga 4.221 4.761
Pendapatan Lainnya 33 4.480 8.637
Keuntungan Penjualan Aset Tetap - Bersih 16 -- 53
Beban Umum dan Administrasi 32 (60.187) (53.876)
Beban Penjualan 32 (3.144) (3.374)
Kerugian Selisih Kurs - Bersih (48) (3)
Beban Lain-lain 34 (7.820) (3.116)
Jumlah Beban Usaha (62.498) (46.918)
LABA USAHA 50.017 96.081
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Asosiasi 12 (5) 104
Bagian Rugi Bersih Investasi Ventura Bersama 11 28 --
Beban Keuangan 35 (21.401) (23.803)
Beban Pajak Final 9 (6.071) (2.848)
LABA SEBELUM PAJAK 22.568 69.534
Beban Pajak Penghasilan 8.c.d (9.828) (24.849)
LABA BERSIH PERIODE BERJALAN 12.740 44.685
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -- --
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN 12.740 44.685
LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk 13.020 44.980
Kepentingan Nonpengendali 29 (280) (295)
JUMLAH 12.740 44.685
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk 13.020 44.980
Kepentingan Nonpengendali 29 (280) (295)
JUMLAH 12.740 44.685
LABA PER SAHAM DASAR (Rupiah Penuh) 36 8 28
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan
d1/April 26, 2024 3 paraf/sign:
Page 7
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Tiga Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Tambahan Modal Disetor Saldo Laba
Catatan Modal Agio Selisih antara Ditentukan Belum Ditentukan Komponen Jumlah Kepentingan Jumlah
Disetor Saham Aset dan Liabilitas Penggunaannya Penggunaannya *) Ekuitas Lainnya Nonpengendali Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2022 400.000 36.709 3.695 40.916 1.144.401 (79.755) 1.545.966 14.963 1.560.929
Laba Bersih Periode Berjalan -- -- -- -- 44.980 -- 44.980 (295) 44.685
Saldo per 31 Maret 2023 400.000 36.709 3.695 40.916 1.189.381 (79.755) 1.590.946 14.668 1.605.614
Pembentukan Cadangan Umum 37 -- -- -- 1.542 (1.542) -- -- -- --
Dividen 37 -- -- -- -- (46.400) -- (46.400) -- (46.400)
Laba Bersih Tahun Berjalan -- -- -- -- 235.173 -- 235.173 6.133 241.306
Kerugian Komprehensif Lain Tahun Berjalan -- -- -- -- (32.390) (55.189) (87.579) (16) (87.595)
Saldo per 31 Desember 2023 400.000 36.709 3.695 42.458 1.299.242 (134.944) 1.647.160 21.080 1.668.240
Pembentukan Cadangan Umum 37 -- -- -- 2.352 (2.352) -- -- -- --
Dividen 37 -- -- -- -- (51.063) -- (51.063) -- (51.063)
Laba Bersih Periode Berjalan -- -- -- -- 13.020 -- 13.020 (280) 12.740
Saldo per 31 Maret 2024 400.000 36.709 3.695 44.810 1.258.847 (134.944) 1.609.117 20.800 1.629.917
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan
d1/April 26, 2024 4 paraf/sign:
Page 8
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Tiga Bulan Berakhir pada Tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Maret
Catatan 2024 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan dari Pelanggan 299.485 257.611
Pembayaran kepada Pemasok dan Pihak Ketiga (177.272) (66.102)
Pembayaran kepada Karyawan (52.749) (35.577)
Kas Dihasilkan dari Operasi 69.464 155.932
Pendapatan Bunga 4.221 4.724
Pembayaran Pajak (8.800) (2.848)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan (21.008) (19.986)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi 43.877 137.822
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan Aset Tetap 16 (34.864) (32.365)
Perolehan Aset Takberwujud 18 (2.220) (636)
Penerimaan Dividen dari Entitas Asosiasi 17.785 2.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi (19.299) (31.001)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan Utang Bank 22 50.000 --
Pembayaran Dividen 37 (51.063) --
Pembayaran Utang Obligasi 23 (149.600) --
Pembayaran Liabilitas Sewa 17 (2.856) --
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan (153.519) --
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS (128.941) 106.821
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 411.446 506.061
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 282.505 612.882
Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan Keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan
d1/April 26, 2024 5 paraf/sign:
Page 9
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode Sembilan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
1. Umum
1.a. Pendirian Perusahaan
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (‘’Perusahaan’’) didirikan berdasarkan Akta No. 33 tanggal 10 Juli
1992 yang dibuat dihadapan Notaris pengganti Achmad Abid, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian
telah diperbaharui dengan Akta No. 98 tanggal 22 Agustus 1992 dan Akta No. 134 tanggal
8 September 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian
dan perubahan ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya
No. C2-7514.HT.01.01. TH.92 tanggal 11 September 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 95, tanggal 27 Nopember 1992, Tambahan No. 6071. Anggaran Dasar
Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris No. 90
tanggal 24 Agustus 2020 dibuat oleh Aulia Taufani, S.H.,Notaris di Jakarta, antara lain mengenai
perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No.AHU-0158739.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 21 September 2020.
Pada awalnya, dalam rangka pengembangan kawasan Ancol sebagai kawasan wisata terpadu, pada
tahun 1966, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI) menunjuk PT Pembangunan
Ibu Kota Jakarta Raya (PT Pembangunan Jaya) sebagai Badan Pelaksana Pembangunan Proyek
Ancol (BPP Ancol) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Raya No. 1b/3/1/26/1966 tanggal 19 Oktober 1966. Pada tahun 1966, Perusahaan memulai kegiatan
operasinya secara komersial. Pada tanggal 10 Juli 1992, status BPP Ancol diubah menjadi suatu
badan hukum, yaitu menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol, dengan komposisi kepemilikan sahamnya
adalah Pemda DKI sebesar 80% dan PT Pembangunan Jaya sebesar 20%.
Sesuai dengan pasal 3 (tiga) Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah
berusaha dalam bidang pembangunan dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
• Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain dapat bertindak sebagai
pengembang, pemborong pada umumnya, dan pengembang wilayah pemukiman;
• Menjalankan usaha di bidang jasa, yaitu konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan
pembangunan.
Pada saat ini Perusahaan dan Entitas Anak (“Grup”) berusaha dalam bidang:
• Real estat, yaitu pembangunan, penjualan dan penyewaan bangunan dan penjualan tanah
kaveling;
• Pariwisata, termasuk mengelola taman bermain dan arena rekreasi, pasar seni dan dermaga.
Perusahaan tergabung dalam Jaya Grup. PT Pembangunan Jaya merupakan pemegang saham
dengan pengaruh signifikan atas Perusahaan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan
entitas induk utamanya.
Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor pusat beralamat di Gedung Ecovention, Jl. Lodan
Timur No. 7 Kel. Ancol Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.
1.b. Komisaris, Direksi dan Karyawan
Berdasarkan Akta No. 01/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 dari Notaris Aulia Taufani S.H., susunan
pengurus Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah
sebagai berikut:
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Komisaris Utama : Sofyan A. Djalil *)
Komisaris : Yohannes Henky Wijaya
Suhardi Alius
*) Merangkap sebagai Komisaris Independen
6
Page 10
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Direktur Utama : Winarto
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso
Daniel Nainggolan
Eddy Prastiyo
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan nomor 001/KOM-PJA/III/2023 dan
001/KOMPJA/X/2022, susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan
31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Ketua : Sofyan A. Djalil
Anggota : Teti Eko Pratiwi
Loso Judijanto
Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Sekretaris Perusahaan : Agung Praptono Agung Praptono
Ketua Satuan Pengendalian Internal Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember
2023 adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Ketua : Farida Kusuma R. Farida Kusuma R.
Jumlah karyawan per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah 592 dan 641
karyawan (tidak diaudit).
1.c. Entitas Anak
Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan Entitas Anak secara bersama - sama
disebut sebagai “Grup”.
Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak sebagai berikut:
Entitas Domisili Jenis Usaha Tahun Persentase 31 Mar 2024 31 Des 2023
Anak Operasi Kepemilikan Jumlah Jumlah Laba Jumlah Jumlah Laba
Komersial % Aset (Rugi) Bersih Aset (Rugi) Bersih
PT Taman Impian Jakarta Pariwisata 1972 99,99 3.120.809 21.312 3.177.022 388.880
Jaya Ancol (PT TIJA)
PT Seabreez Jakarta Pariwisata, 1972 96,57 41.150 (1.092) 42.297 814
Indonesia (PT SI) Perdagangan
dan Jasa
PT Jaya Ancol (PT JA) Jakarta Pariwisata 2009 100 22.728 39 11.154 (4)
PT Sarana Tirta Utama Jakarta Jasa, Penjernihan 2010 65,00 29.699 (838) 30.603 (3.539)
(PT STU) dan Pengelolaan
air bersih, Limbah,
Penyaluran dan
pendistribusian
air bersih
PT Jaya Ancol Pratama Tol Jakarta Pembangunan Tol 2011 60,00 29.258 61 29.201 18.354
(PT JAPT) dan Jasa
7
Page 11
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Entitas Domisili Jenis Usaha Tahun Persentase 31 Mar 2024 31 Des 2023
Anak Operasi Kepemilikan Jumlah Jumlah Laba Jumlah Jumlah Laba
Komersial % Aset (Rugi) Bersih Aset (Rugi) Bersih
PT Taman Impian (TI)
Jakarta Pariwisata 2012 100 11.091 (20) 10.856 581
PT Genggam Anugerah Jakarta Jasa Konsultan 2012 100 487 (9) 506 (45)
Lumbung Kuliner
Semua entitas anak berdomisili di Jakarta.
PT TIJA mengelola pintu gerbang, taman dan pantai, dunia fantasi, kolam renang, pertunjukan
binatang, penginapan wisata, dan penjualan merchandise.
Berdasarkan Akta No. 53 tanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.,
Notaris di Jakarta Selatan, pemegang saham PT TIJA menyetujui untuk menerbitkan 1.179 lembar
saham baru nilai nominal seluruhnya senilai Rp117.937, dan sehubungan dengan hal tersebut maka
modal ditempatkan dan disetor akan berubah dari sebesar Rp5.721 menjadi Rp6.700. Akta
perubahan ini telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. AHUAH. 01.03-0440151 Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021.
Modal dasar PT TIJA sebesar Rp689.998 ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.899 saham
dengan nilai nominal sebesar Rp100 (Rupiah penuh) per saham, dengan komposisi sebagai berikut:
- Perusahaan memiliki 99,9999976% atau sebanyak 6.899. saham dengan nilai sebesar
Rp689.998.
- PT Pembangunan Jaya memiliki 0,0000024% atau sebanyak 168 saham dengan nilai sebesar
Rp16.800 (Rupiah penuh).
PT SI mengelola penginapan wisata dan sarana transportasi di Kepulauan Seribu, restoran, dan
penyewaan lahan.
Berdasarkan Akta No. 28 tanggal 13 Januari 2022 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pemegang saham
PT SI menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan menerbitkan 844.214 lembar
saham baru dengan nominal seluruhnya sebesar Rp21.105, yang diambil bagian oleh:
- Perusahaan sebesar Rp20.846;
- Tn. Slamet Budisukrisno sebesar Rp9;
- PT TIJA sebesar Rp68; dan
- Tn. Wardiman sebesar Rp182.
Akta perubahan di atas telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui surat No. AHUAH. 01.03-0075810 tanggal 3 Februari 2022.
Dengan demikian, persentase kepemilikan Perusahaan dan PT TIJA pada PT SI berubah menjadi
masing-masing sebesar 97,81% dan 0,32%.
PT JA bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2011, PT JA bersama dengan PT Jaya Konstruksi
Pratama Tol mendirikan PT Jaya Ancol Pratama Tol (JAPT) dengan persentase kepemilikan masing-
masing sebesar 60% dan 40%.
PT STU bergerak di bidang jasa pengelolaan air bersih, khususnya menyelenggarakan penjernihan
dan pengelolaan air bersih dan limbah, pengadaan dan penyaluran dan pendistribusian air bersih.
Perusahaan bersama dengan PT Jaya Teknik Indonesia (PT JTI) mendirikan PT STU dengan
kepemilikan masing-masing sebesar 65% dan 35%.
PT TI bergerak di bidang pariwisata. Pada tahun 2012, PT TIJA bersama dengan PT JA mendirikan
PT Taman Impian (PT TI) dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99% dan 1%.
Berdasarkan akta No.1 dari Aulia Taufani, S.H., notaris di Jakarta 1 April 2021, ruang lingkup
kegiatan PT GALK adalah jasa konsultasi manajemen. Pada tahun 2014, PT TI mengakuisisi 70%
kepemilikan di PT GALK, sebelumnya entitas asosiasi, dan PT JA menambah kepemilikan 5% di
8
Page 12
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
PT GALK sehingga Perusahaan secara tidak langsung memiliki PT GALK 100%. Pada tahun 2021
PT GALK berdasarkan Akta No. 21 tanggal 23 Februari 2021 dihadapan Notaris Aulia Taufani, S.H.,
tentang perubahan anggaran dasar, menyetujui peningkatan modal dasar dari sebesar 3.000
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000 menjadi 3.820 lembar saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.820, yang diambil bagian oleh PT TI sebesar
Rp3.629 dan PT JA sebesar Rp191. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No. AHU-AH.01.03-0128568. tahun 2021 tanggal 26 Februari 2021.
1.d. Penawaran Umum Saham Perusahaan
Pada tanggal 22 Juni 2004, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan suratnya No. S-1915/PM/2004 untuk melakukan
penawaran umum atas 800.000.000 saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 2 Juli
2004 saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).
Pada tanggal 30 Juni 2005, sejumlah saham Perusahaan seri C sejumlah 799.999.998 lembar
saham telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Pada tanggal 13 April 2006 para pemegang saham memutuskan pemecahan nilai nominal setiap
saham seri C dari Rp500 menjadi Rp250 per saham. Sehingga jumlah saham seri C berubah
menjadi 1.599.999.996 lembar saham.
1.e. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan
Perusahaan juga telah menerbitkan obligasi dengan jumlah nilai masing-masing sebesar
Rp731.000 pada tahun 2021, Rp269.000 pada tahun 2019 serta Rp1.000.000 pada tahun 2018 dan
2016 yang dibagi atas 4 (empat) seri obligasi, dengan rincian sebagai berikut:
No. Obligasi Jumlah Tingkat Pemeringkat Peringkat Tenor Tanggal Tanggal Status
(Rp Juta) Bunga Penerbitan Jatuh Tempo
1 Obligasi Berkelanjutan I Jaya
Ancol Tahap I Tahun 2016
Seri A 250.000 8,10% PEFINDO id AA- 3 Tahun 20-Sep-16 29-Sep-19 Lunas
Seri B 50.000 8,20% PEFINDO id AA- 5 Tahun 20-Sep-16 29-Sep-21 Lunas
2 Obligasi Berkelanjutan I Jaya
Ancol Tahap II Tahun 2018
Seri A 350.000 6,30% PEFINDO id AA- 370 Hari 18-Mei-18 23-Mei-19 Lunas
Seri B 350.000 7,60% PEFINDO id AA- 3 Tahun 18-Mei-18 18-Mei-21 Lunas
3 Obligasi Berkelanjutan II Jaya
Ancol Tahap I Tahun 2019
269.000 7,85% PEFINDO id A+ 370 Hari 02-Juli-19 12-Juli-20 Lunas
4 Obligasi Berkelanjutan II Jaya
Ancol Tahap II Tahun 2021
Seri A 516.000 7,25% PEFINDO id A 370 Hari 10-Feb-21 20-Feb-22 Lunas
Seri B 149.600 8,90% PEFINDO id A 3 Tahun 10-Feb-21 10-Feb-24 Lunas
Seri C 65.400 9,60% PEFINDO id A 5 Tahun 10-Feb-21 10-Feb-26 Belum Lunas
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku
antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan,
keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan
laporan keuangan emiten atauperusahaan publik.
9
Page 13
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha
serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam
penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali
beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar
imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.
Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method)
dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini
adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.
2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada
Periode Berjalan
Pada tanggal 1 Januari 2024, Grup menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan
interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efekti sejak tanggal tersebut.
Penyesuaian kebijakan akuntansi Grup telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan
ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Penerapan standar dan
interpretasi yang baru dan revisi tidak menghasilkan perubahan besar tehadap kebijakan akuntansi
Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan atau
tahun sebelumnya:
i. PSAK 201: Penyajian Laporan
ii. PSAK 116: Sewa
iii. PSAK 207: Laporan Arus Kas dan PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan
Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang
dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.
2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi
Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas
anak seperti disebutkan pada (Catatan 1.c).
Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau
memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk
mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).
Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk
melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan
entitas lain.
Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari
Perusahaan dan seluruh entitas anak yang, secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh
Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana
Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal
pengendalian berakhir.
Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan
akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh
transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi
antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.
10
Page 14
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada
pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan
kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di
ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.
Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan
hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam
kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan
nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan
kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas
anak. Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari
jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada
pemilik dari entitas induk.
Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:
(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah
tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak
terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif
lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau
keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal
hilangnya pengendalian
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan
oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan
entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba
rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.
2.e. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:
a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang
tersebut:
i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas
pelapor.
b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya
entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas
asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang
mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah
entitas asosiasi dari entitas ketiga;
v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah
satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor
adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga
berelasi dengan entitas pelapor;
vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
huruf (a); atau
vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau
merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok
11
Page 15
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas palapor atau kepada
entitas induk dari entitas pelapor.
Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi
secara signifikan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas
yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagai entitas induk utama.
Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan
yang relevan.
2.f. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran Awal
Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak
instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup
mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi
yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau
liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset
keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba
rugi dibebankan segera.
Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan
Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain, aset keuanganyang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan
menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan
karakteristik arus kas kontraktual dari asset keuangan.
(i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut
terpenuhi:
(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan
dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal
tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of
principal and interest - SPPI) dari jumlah pokok terutang.
Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan
pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif
atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan
nilainya.
Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di
laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika asset dihentikan atau
direklasifikasi.
Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan
lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau
tidak sering.
(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain
(”FVTOCI”)
12
Page 16
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Aset keuangan diukur pada FVTOCI ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:
(1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan
dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
(2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal
tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of
principal and interest - SPPI) dari jumlah pokok terutang.
Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian
diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai
dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset
keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau
kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain
direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (“FVTPL”)
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria
untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.
Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar asset keuangan diakui dalam
laba rugi.
Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria
untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI,
sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak
dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk
diperjualbelikan dalam waktu dekat (held for trading) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini
menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain,
kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang
sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak
melalui laba rugi.
Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan
Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas
keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:
(a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif
yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
(b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi
kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan
diterapkan.
(c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga
dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya
mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
(i) Jumlah penyisihan kerugian dan
(ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari
penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
(d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103
diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba
rugi.
Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur
liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan
akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:
(a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan
(kadang disebut sebagai “accounting mismatch”) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau
13
Page 17
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang
berbeda beda; atau
(b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan
kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi
yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok
tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.
Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas
yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima
kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas
tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut
kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial
mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup
menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau
liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan
tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan
manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup
mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika
Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.
Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan
tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan
atau kadaluwarsa.
Penurunan Nilai Aset Keuangan
Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.
Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrument keuangan
sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen
keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko
kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka
mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian
tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.
Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar
kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika
memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup
terekspos terhadap risiko kredit.
Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset
keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan
komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian
kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.
Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara
yang mencerminkan:
(i) Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan
mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
(ii) Nilai waktu uang; dan
(iii) Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada
tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi
ekonomi masa depan.
14
Page 18
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak
pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.
Risiko kredit pada instrument keuangan dianggap rendah ketika asset keuangan tersebut memiliki
risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi
kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik
dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan
peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset
keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal
atau penilaian eksternal. Misal, asset keuangan dengan peringkat “investment grade” berdasarkan
penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak
mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.
Grup menggunakan metode roll rate untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.
Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan
diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan
metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang
relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi
pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan,
atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto
dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup
mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam
instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi
tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi
dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto
lain.
Reklasifikasi
Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan
aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.
Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara
prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian
penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.
Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL,
maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari
perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam
laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi
biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat
bruto baru.
Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI,
nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih
antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan
komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan
tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi. Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset
keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, asset keuangan tersebut
direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas
dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada
tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan
diamortisasi.
15
Page 19
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi,
dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran
kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.
Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi
kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya,
ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori
pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian
kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke
laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.
Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling dihapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini
memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.
Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada
tanggal pengukuran.
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran
atau untuk keperluan pengungkapan.
Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan
pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap
keseluruhan pengukuran nilai wajar:
(i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang
dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1).
(ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset
atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2).
(iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).
Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar
yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara
langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan
memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan
penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
Perpindahan antara level hirarki wajar diakui oleh Grup pada akhir tahun pelaporan dimana
perpindahan terjadi.
2.g. Investasi pada Entitas Asosiasi
Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam
keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau
mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).
Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode
ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah
atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Bagian
atas laba rugi investee diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari investee mengurangi nilai
tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk
perubahan dalam proporsi bagian investor atas investee yang timbul dari penghasilan
komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih
penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan
komprehensif lain.
16
Page 20
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti
menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:
(a) jika investasi menjadi entitas anak.
(b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur
sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
(c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang
sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi
tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika investee
telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.
2.h. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas termasuk kas tunai, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang
jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak
digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.
2.i. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi
neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang
timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan
dengan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP). Nilai realisasi neto merupakan taksiran
harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya
yang diperlukan untuk membuat penjualan.
Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan
seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau
kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan
kembali nilai realisasi bersih, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada
periode terjadinya pemulihan tersebut.
2.j. Biaya Dibayar di Muka
Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya sebagian
akan dilakukan pada periode yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka, bunga
dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan
masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis Iurus (straight-line method).
2.k. Aset Real Estat
Aset real estat berupa tanah kosong, tanah hasil pengembangan, tanah reklamasi, rumah tinggal,
rumah kantor, rumah toko dan apartemen dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan
ditentukan dengan metode rata-rata. Biaya perolehan rumah tinggal dan rumah tinggal dalam
penyelesaian meliputi seluruh biaya konstruksi bangunan, diluar biaya perolehan tanah. Biaya
perolehan tanah meliputi biaya pembelian tanah mentah, pematangan dan pengembangan tanah,
perijinan dan jasa konsultasi. Biaya pinjaman atas pinjaman yang digunakan untuk membiayai
perolehan aset dikapitalisasi dalam harga perolehan aset real estat selama masa konstruksi.
Biaya yang tidak terhubung secara langsung dengan suatu proyek real estat, seperti biaya umum
dan administrasi diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
Biaya yang telah dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estat dialokasi ke setiap unit real
estat dengan menggunakan metode identifikasi khusus yang diterapkan secara konsisten.
Biaya pinjaman yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan dikapitalisasi ke proyek
pengembangan. Kapitalisasi dihentikan pada proyek pengembangan tersebut apabila secara
substantial telah siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya atau aktivitas pembangunan
ditunda atau ditangguhkan dalam suatu periode yang cukup lama.
17
Page 21
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
2.l. Properti Investasi
Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau
kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk
menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam
kegiatan usaha sehari-hari.
Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomik
masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan
properti investasi dapat diukur dengan andal.
Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian
dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak
pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal
tersebut.
Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti
investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan
nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan. Bangunan serta
sarana dan prasarana disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
umur manfaat aset Properti Investasi.
Tahun
Bangunan 20-50
Sarana dan Prasarana 5-30
Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan
yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak
lain.
Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan
yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan
untuk dijual.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi
secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari
pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan
dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada
periode terjadinya penghentian atau pelepasan.
2.m. Aset Tetap
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan
setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang
diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.
Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan
pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap
diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan
selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.
Setelah pengakuan awal aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah
dikurangi akumulasi penyusutan dan estimasi kerugian penurunan nilai. Tanah diakui sebesar
harga perolehannya dan tidak disusutkan.
Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi
umur manfaat aset tetap, sebagai berikut:
18
Page 22
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Tahun
Kepemilikan Langsung
Bangunan 20 - 50
Sarana dan Prasarana 5 - 30
Mesin dan Peralatan 5 - 40
Perabotan dan Perlengkapan Kantor 5
Alat Transportasi (Kendaraan) 5
Kapal 8
Binatang 5-25
Aset Hak-Guna 5-21
Pada tahun 2018, Grup menelaah estimasi masa manfaat ekonomis untuk bangunan, sarana dan
prasarana, dan mesin dan perlengkapan yang umurnya dapat diestimasi secara andal, yakni
berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh Grup.
Penelaahan atas estimasi masa manfaat ekonomis Grup dilaksanakan oleh Kantor Jasa Penilai
Publik Asrori & Rekan, Penilai Publik Independen, yang telah terdaftar di Kementrian Keuangan
No. 2.15.00126 dengan laporannya No. 00251/FR-AS/TIJA/Studi/IX/2018.
Perubahan ini diterapkan secara prospektif sesuai dengan PSAK 208 (Revisi 2024).
Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya
pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian
dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi
tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam
pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.
Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai
pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.
Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak
terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan
sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan
dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.
Pada akhir tahun pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis,
nilai residu dan metode penyusutan berdasarkan kondisi teknis dan pengaruh dari setiap perubahan
estimasi tersebut berlaku prospektif.
2.n. Aset Lain-lain
Akun-akun yang tidak dapat digolongkan dalam aset lancar, investasi, maupun aset takberwujud
disajikan dalam aset lain-lain.
2.o. Aset Takberwujud
Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal,
aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi
penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi
dengan metode garis lurus. Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset,
dikurangi nilai residunya, atas umur ekonomisnya sebagai berikut:
19
Page 23
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Tahun
Perangkat Lunak Komputer 5
Lisensi 1-5
Hak Atas Tanah 20
Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas
ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas
Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset
takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa
dan kedaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak,
perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.
Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan
kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.
2.p. Penurunan Nilai Aset
Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset
tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan,
Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.
Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan
dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari
aset atau unit penghasil kas. Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum
pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan
nilainya diukur.
Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah
tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi
penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.
Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill
dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah
terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat
aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan
nilai.
2.q. Pengaturan Bersama
Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian
bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang
ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara
bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:
1) Operasi Bersama
Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki
pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap
liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.
Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi
bersama:
(a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
(b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
(c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
(d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
20
Page 24
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
(e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.
2) Ventura Bersama
Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur
bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas
aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.
Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan
mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.
2.r. Biaya Emisi Saham
Biaya emisi saham disajikan sebagai pengurang dari tambahan modal disetor dan tidak
diamortisasi.
2.s. Biaya Emisi Obligasi
Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi
dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai
nominal merupakan diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi yang
bersangkutan.
2.t. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima
langkah analisa berikut:
1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
- Perusahaan bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu
pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
- Kontrak memiliki substansi komersial;
- Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa
yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak
penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak
diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang
dijanjikan ke pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan
dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau
pada suatu waktu tertentu).
Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:
- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban
pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai
untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui jumlah pendapatan yang dapat diakui
pelaksanaan.
Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah
satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:
- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh
pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat
aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan asset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan
Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk pelaksanaan yang
diselesaikan hingga saat ini.
21
Page 25
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pengakuan Beban
Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan
aktivitas kontrak masa depan.
Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk
memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak
("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian
memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis
sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.
2.u. Biaya Pinjaman
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau
pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya
pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban
bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman
dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas
biaya bunga.
Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan
untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta
pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan
ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset
kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.
2.v. Imbalan Kerja
Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode
akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan
akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.
Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.
Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung
berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 (”UU 13/2003”).
Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada
akhir tahun pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen
dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan
dengan mendiskontokan imbalan tersebut.
Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan
pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.
Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto
atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan
kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset
diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.
22
Page 26
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pesangon
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:
a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK
No. 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.
Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan
selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.
2.w. Pajak Penghasilan
Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam
menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi,
kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan
komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing
diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.
Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode
sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum
dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak
masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit
pajak belum dimanfaatkan.
Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali
perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:
a) pengakuan awal goodwill; atau
b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat
transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang
kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat
dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari
pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis
dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan
berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan
pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun pelaporan.
Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai
dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir tahun pelaporan, untuk memulihkan atau
menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir tahun pelaporan. Grup
mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak
lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset
pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak
tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai
Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya
jika:
a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset
pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang
dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
i. entitas kena pajak yang sama; atau
ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas
pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara
bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau
liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.
23
Page 27
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika:
a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang diakui; dan
b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan
menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
2.x. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas Pengampunan Pajak diakui pada saat Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (SKPP) diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan tidak
diakui secara neto (saling hapus). Selisih antara Aset Pengampunan Pajak dan Liabilitas
Pengampunan Pajak diakui sebagai Tambahan Modal Disetor.
Aset Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai yang disetujui dalam SKPP.
Liabilitas Pengampunan Pajak pada awalnya diakui sebesar nilai kas dan setara kas yang masih
harus dibayarkan oleh Grup sesuai kewajiban kontraktual atas perolehan Aset Pengampunan
Pajak.
Uang tebusan yang dibayarkan oleh Grup untuk memperoleh pengampunan pajak diakui sebagai
beban pada periode dimana SKPP diterima oleh Grup.
Setelah pengakuan awal, Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sesuai dengan SAK yang
relevan sesuai dengan klasifikasi masing-masing Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak.
Sehubungan dengan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak yang diakui, Grup telah
mengungkapkan dalam laporan keuangannya:
a. Tanggal SKPP,
b. Jumlah yang diakui sebagai Aset Pengampunan Pajak sesuai SKPP,
c. Jumlah yang diakui sebagai Liabilitas Pengampunan Pajak.
2.y. Sewa
Grup Sebagai Penyewa (Lessee)
Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau
mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut
memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka
waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak
untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:
(a) Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara
eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial
seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak
substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
(b) Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari
penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
(c) Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini
ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk
tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang
bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan aset digunakan telah
ditentukan mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan
apa aset akan digunakan.
Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu
komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen
sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.
Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap,
sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai
24
Page 28
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalty penghentikan jika Grup cukup
pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.
Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna
awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa
disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan,
ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar
dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset
berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.
Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan model biaya, yaitu biaya
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta
disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hakguna disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus.
Jika sewa mengalihkan kepemilikan asset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya
perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa
menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar,
yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna
disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset
hak-guna atau akhir masa sewa.
Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada
tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku
bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan.
Umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga
diskonto.
Setelah tanggal permulaan, Perusahaan mengukur liablitas sewa dengan:
(a) Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
(b) Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
(c) Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa
atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revision.
Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul
dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Perusahaan atas jumlah
yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Perusahaan mengubah
penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.
Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap
jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna
telah berkurang menjadi nol.
Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran
atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan
dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut
diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.
Grup Sebagai Lessor
Grup mengakui asset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan keuangan sebesar jumlah yang
sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran
pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola
yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodic yang konstan atas investasi neto Grup
sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.
Grup menyajikan aset sebagai sewa operasi di laporan posisi keuangan sesuai sifat asset
tersebut. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi
ditambahkan dalam jumlah tercatat dari asset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa
sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjen, apabila ada, diakui
25
Page 29
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
sebagai pendapatan pada periode terjadinya. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai
pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.
2.z. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting
Grup membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman
historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar.
Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan
tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.
Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan
liabilitas diungkapkan di bawah ini.
Estimasi Umur Manfaat
Grup melakukan penelaahan atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi
berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil
operasi di masa depan akan dipengaruhi atas perubahan estimasi yang diakibatkan oleh perubahan
faktor tersebut (lihat Catatan 15 untuk nilai tercatat Properti Investasi dan Catatan 16 untuk nilai
tercatat aset tetap).
Imbalan Pascakerja
Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan
dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya
(penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi
jumlah tercatat imbalan pascakerja. Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir
pelaporan, dengan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasi
dalam mata uang imbalan yang akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan
jangka waktu liabilitas yang terkait.
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha
Grup menilai penurunan nilai pada asset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi
pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat
dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang
tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu,
kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang
disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan roll rate dan
discounted cash flow untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya,
piutang usaha dan piutang lain-lain. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan
3, 4, dan 5.
Pajak Penghasilan
Menentukan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh
manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah
tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan
badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan
(Catatan 8).
Provisi dan Kontinjensi
Provisi diakui bila Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai
akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban
serta jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.
Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan
kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan memperhatikan unsur risiko dan
ketidakpastian yang melekat pada kewajiban tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus
kas untuk menyelesaikan kewajiban kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas
tersebut.
26
Page 30
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Bila beberapa atau keseluruhan dari manfaat ekonomis mengharuskan penyelesaian provisi
diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat
kepastian tagihan dapat diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.
2.ab. Laba per Saham
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih diatribusikan kepada pemegang
saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar dalam satu
tahun.
Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat
diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham
yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar untuk perhitungan laba per saham dasar adalah
sebesar 1.599.999.998 untuk tahun 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021.
2.ac. Informasi Segmen
Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:
yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban
(termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari
entitas yang sama);
hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan
keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai
kinerjanya; dan
tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.
Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh
pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi
sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi
entitas di dalam Grup.
27
Page 31
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
3. Kas dan Setara Kas
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Kas 924 935
Bank
Rupiah
Pihak Berelasi
PT Bank
Bank DKI (Catatan 38) 30.663 10.143
Pihak Ketiga
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 4.308 17.982
PT Bank Central Asia Tbk 4.359 3.537
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3.854 10.839
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.244 766
PT Bank Permata Tbk 1.145 1.135
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 209 209
45.782 44.611
Deposito Berjangka
Rupiah
Pihak Berelasi
PT Bank DKI (Catatan 38) 224.899 355.000
Pihak Ketiga
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 9.900 9.900
PT Bank Permata Tbk 1.000 1.000
235.799 365.900
Jumlah Kas dan Setara Kas 282.505 411.446
Tingkat Suku Bunga Kontraktual
Deposito Berjangka Per Tahun (%) 2,25% - 6,25% 2,25% - 6,55%
Jangka Waktu 1 bulan 1 bulan - 3 Bulan
4. Piutang Usaha
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 38) 3.347 9.531
Pihak Ketiga 105.507 113.789
Dikurangi:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (67.452) (61.083)
Jumlah Pihak Ketiga - Bersih 38.055 52.706
Jumlah Bersih 41.402 62.237
28
Page 32
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Jumlah piutang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Belum Jatuh Tempo 6.162 12.581
Sudah Jatuh Tempo
1 - 30 hari 9.958 15.372
31 - 60 hari 9.609 3.579
61 - 90 hari 4.107 3.189
> 91 hari 79.018 88.599
Jumlah 108.854 123.320
Dikurangi:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (67.452) (61.083)
Jumlah Bersih 41.402 62.237
Manajemen telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan penilaian secara kelompok
atas masing-masing debitur.
Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Saldo Awal 61.083 47.853
Penambahan (Catatan 34) 6.369 25.050
Pemulihan (Catatan 33) -- (11.820)
Saldo Akhir 67.452 61.083
Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai diatas cukup untuk menutupi kerugian
yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang tersebut.
Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang
kepada pihak ketiga.
5. Piutang Lain-lain – Pihak Ketiga
Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Nil dan Rp17.781, piutang
lain-lain pihak berelasi merupakan piutang pembagian dividen PT Jakarta Akses Tol Priok (Catatan 12).
Saldo piutang lain-lain pihak ketiga pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing
sebesar Rp5.369 dan Rp8.296.
Piutang lain-lain pihak ketiga merupakan piutang sponsor dan tenant yang belum ditagihkan dan akrual
pendapatan bunga.
Manajemen berkeyakinan seluruh bahwa piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga manajemen tidak
mencadangkan penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023.
Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang
lain-lain.
29
Page 33
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
6. Persediaan
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Suku Cadang 3.718 3.762
Barang Dagangan 1.263 1.026
Makanan dan Minuman 1.233 1.249
Supplies 335 399
Minyak Pelumas 77 61
Sub Jumlah 6.626 6.497
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan (440) (440)
Jumlah 6.186 6.057
Persediaan Grup terdiri dari persediaan dengan tingkat perputaran cepat (fast moving), antara lain
persediaan suku cadang, makanan dan minuman, alat-alat tulis dan kerja, barang dagangan, serta minyak
pelumas.
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai persediaan.
7. Uang Muka
Saldo uang muka pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.768
dan Rp1.777.
Uang muka terdiri dari uang muka operasional atas pelaksanaan proyek dan kegiatan usaha atau acara-
acara yang diselenggarakan, dan uang muka pesangon karyawan atas pembayaran di muka (1 tahun
sebelum masa pensiun) kepada karyawan sebesar 50% dari jumlah pesangon yang akan diterima
karyawan.
8. Perpajakan
a. Pajak Dibayar di Muka
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai 462 --
Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) 10.810 1.290
Pasal 23 10 --
Entitas Anak
Pajak Hiburan 3.227 3.227
Pajak Pertambahan Nilai 227 --
Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) 2 1
Pasal 22 11 --
Pasal 23 218 --
Pasal 25 1.905 --
Jumlah 16.872 4.518
30
Page 34
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
b. Utang Pajak
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Perusahaan
Pajak Pertambahan Nilai -- 654
Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) 1.153 3.202
Pasal 21 2.486 9.223
Pasal 23 86 181
Pasal 26 137
Sub Jumlah 3.862 13.260
Entitas Anak
Pajak Hiburan 4.127 12.478
Pajak Pertambahan Nilai 5.483 5.165
Pajak Pembangunan 751 1.402
Pajak Penghasilan
Pasal 4 (2) 5.322 7.718
Pasal 21 1.235 4.395
Pasal 23 208 457
Pasal 26 404 --
Pasal 29 105.834 96.830
Sub Jumlah 123.364 128.445
Jumlah 127.226 141.705
c. Pajak Kini
31 Maret
2024 2023
Perusahaan
Pajak Kini -- 154
Pajak Tangguhan -- --
Jumlah -- 154
Entitas Anak
Pajak Kini (9.005) (21.859)
Pajak Tangguhan (823) (3.144)
Jumlah (9.828) (25.003)
Konsolidasian
Pajak Kini (9.005) (21.705)
Pajak Tangguhan (823) (3.144)
Jumlah (9.828) (24.849)
31
Page 35
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif Iain konsolidasian dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:
31 Maret
2024 2023
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 22.568 69.534
Eliminasi dan Penyesuaian (84.252) (23.622)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Perusahaan Induk (61.684) 45.912
Bagian Laba dan Beban yang telah
Dikenakan Pajak yang Bersifat Final 38.271 7.812
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (23.413) 53.724
Koreksi Fiskal
Beban Penyusutan dan Amortisasi (8.913) (1.261)
Manfaat Karyawan 6.745 2.406
Bonus dan Tantiem (3.999) 1.107
Jamuan Tamu dan Sumbangan 4.189 1.361
Penghargaan Karyawan 243 123
Penghasilan Bunga (5.620) (1.766)
Lain-lain 74.675 (66.107)
Jumlah Koreksi Fiskal 67.320 (64.137)
Laba (Rugi) Fiskal 43.907 (10.413)
Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan.
Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak
yang berlaku adalah sebagai berikut:
31 Maret
2024 2023
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi
dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian 22.568 69.352
Bagian Laba (Rugi) Bersih Entitas Anak,
Asosiasi dan Ventura Bersama --
Eliminasi dan Penyesuaian (84.252) (23.622)
Bagian Laba dan Beban yang telah
Dikenakan Pajak yang Bersifat Final 38.271 7.812
Laba Sebelum Pajak Perusahaan (23.413) 53.542
Tarif Pajak 22% (5.151) 11.779
Koreksi Fiskal 14.810 (14.110)
Rugi Fiskal Tidak Dimanfaatkan 6.109 2.331
Beban Pajak Kini Perusahaan 15.768 --
32
Page 36
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
d. Pajak Tangguhan
Rincian dari aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:
31 Des 2023 Dibebankan Dibebankan ke 31 Mar 24
ke Laba Rugi Pendapatan
Komprehensif
Lain
Aset Pajak Tangguhan
PT SI 579 -- -- 579
PT TI -- -- -- --
Jumlah Aset
Pajak Tangguhan 579 -- -- 579
Liabilitas Pajak Tangguhan
PT TIJA (143.736) (823) -- (144.559)
PT STU (2.127) -- -- (2.127)
Jumlah Liabilitas
Pajak Tangguhan (145.863) (823) -- (146.686)
31 Des 2022 Dibebankan Dikreditkan 31 Des 2023
ke Laba Rugi (Dibebankan) ke
Penghasilan
Komprehensif
Lain
Aset Pajak Tangguhan
PT SI 568 (230) 241 579
PT TI -- -- -- --
Jumlah Aset
Pajak Tangguhan 568 (230) 241 579
Liabilitas Pajak Tangguhan
PT TIJA (137.827) (10.257) 4.348 (143.736)
PT STU (2.694) 567 -- (2.127)
Jumlah Liabilitas
Pajak Tangguhan (140.521) (9.690) 4.348 (145.863)
Berdasarkan penilaian yang dibuat oleh manajemen, Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan
yang timbul dari perbedaan temporer antara pajak dan komersial karena sebagian besar penghasilan
Perusahaan telah dikenakan pajak final sehingga dampak pajak tangguhannya dipertimbangkan
tidak material.
9. Pajak Final
Jumlah beban pajak final untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2024 dan 2023 masing-masing
adalah sebesar Rp5.930 dan Rp2.848 yang dihitung dari pendapatan yang dikenakan pajak final masing-
masing sebesar Rp59.299 dan Rp29.959.
10. Biaya Dibayar di Muka
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Asuransi 3.586 4.580
Lain-lain 14.718 16
Jumlah 18.304 4.596
33
Page 37
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
11. Investasi pada Ventura Bersama
31 Maret 2024
Domisili Persentase Saldo Pengembalian Bagian Laba (Rugi) Saldo
Kepemilikan Awal Investasi Neto Periode Akhir
Berjalan
% Rp Rp Rp Rp
KSO Pembangunan Jaya Property Jakarta 65,00 3.795 -- 28 3.823
KSO Ancol Batavia Jakarta 50,00 2.020 -- -- 2.020
Jumlah 5.815 -- 28 5.843
31 Desember 2023
Domisili Persentase Saldo Pengembalian Bagian Laba (Rugi) Saldo
Kepemilikan Awal Investasi Neto Periode Akhir
Berjalan
% Rp Rp Rp Rp
KSO Pembangunan Jaya Property Jakarta 65,00 4.569 -- (774) 3.795
KSO Ancol Batavia Jakarta 50,00 2.009 -- 11 2.020
Jumlah 6.578 -- (763) 5.815
KSO Pembangunan Jaya Property
Tanggal 21 Desember 2011 Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk mengadakan Perjanjian Kerjasama
Operasi (KSO) pembangunan apartemen double decker dan kondominium di kawasan Ancol Barat beserta
sarana dan prasarananya, dengan komposisi bagi hasil Perusahaan dan PT Jaya Real Property Tbk
masing-masing sebesar 65% dan 35%.
Berdasarkan addendum II Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 15 Desember 2014 para pihak
sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama pada proyek kondominium di atas tanah seluas 12.162 m , 2
atas addendum ini proyek yang dijalankan hanya pembangunan apartemen Double Decker seluas 2.650
m.
2
Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Pembagian Keuntungan dan Pengembalian Sebagian Investasi KSO
Pembangunan Jaya Property tanggal 20 April 2020, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menerima sebesar
Rp5.216 atas pembagian keuntungan sebesar 65% dari nilai laba bersih sampai dengan tahun 2019, dan
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk berhak menerima sebesar 65% dari total pengembalian sebagian
investasi senilai Rp7.800.
Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Perusahaan dengan PT Jaya Real Property Tbk No. PJA :
001/DIR-PJA/VII/2020 No.JRP: 004/BAK/ JRP-PJA/VII/2020 tentang pengakhiran Perjanjian Kerjasama
Operasi (KSO) Dalam Rangka Pembangunan Hunian dan Komersial di Kawasan Ancol Barat Beserta
Dengan Sarana dan Prasarananya memutuskan bahwa Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk
mengakiri Perjanjian Kerjasama yang akan dituangkan dalam Akta Notaris pengakhiran perjanjian yang
ditunjuk dan/atau disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan terbit,
belum terdapat pengakhiran perjanjian tersebut.
KSO Ancol Batavia
Pada tanggal 20 April 2022 PT JA dan PT Batavia Pictures mengadakan Perjanjian Kerjasama Operasi
(KSO) pembuatan dan pengembangan Intellectual Property (IP) dengan porsi kontribusi berupa penyertaan
modal ke dalam KSO dengan komposisi PT JA dan PT Batavia Pictures masing-masing sebesar 50%.
34
Page 38
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
12. Investasi pada Entitas Asosiasi
Perusahaan memiliki penyertaan saham pada entitas asosiasi yang dipertanggungjawabkan dengan metode
ekuitas sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
PT Fauna Land Ancol (PT FLA) 15.204 15.420
PT Philindo Sporting Amusement
and Tourism Corporation (PT PSATC) 6.269 5.955
PT Jakarta Akses Tol Priok (PT JATP) 4.887 4.948
PT Jaya Kuliner Lestari (PT JKL) 2.152 2.195
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda Jakarta (PT KEKMJ) 1.079 1.078
Jumlah 29.591 29.596
Rincian dan mutasi investasi pada entitas asosiasi pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024
Domisili Persentase Nilai Penambahan Penerimaan Bagian Laba Saldo
Kepemilikan Tercatat (Pelepasan) Dividen (Rugi) Neto Akhir
Awal Tahun Investasi Tahun Berjalan
% Rp Rp Rp Rp Rp
PT Fauna Land Ancol (FLA) Jakarta 35,00 15.420 -- -- (216) 15.204
PT Philindo Sporting Amusement
and Tourism Corporation (PSATC) Jakarta 50,00 5.955 -- -- 314 6.269
PT Jakarta Akses Tol
Priok (JATP) Jakarta 50,00 4.948 -- -- (61) 4.887
PT Jaya Kuliner Lestari (JKL) Jakarta 25,00 2.195 -- -- (43) 2.152
PT Kawasan Ekonomi Khusus
Marunda Jakarta (KEKMJ) Jakarta 25,00 1.078 -- -- 1 1.079
Jumlah 29.596 -- -- (5) 29.591
31 Desember 2023
Domisili Persentase Nilai Penambahan Penerimaan Bagian Laba Saldo
Kepemilikan Tercatat (Pelepasan) Dividen (Rugi) Neto Akhir
Awal Tahun Investasi Tahun Berjalan
% Rp Rp Rp Rp Rp
PT Fauna Land Ancol (FLA) Jakarta 35,00 16.212 -- -- (792) 15.420
PT Philindo Sporting Amusement
and Tourism Corporation (PSATC) Jakarta 50,00 -- -- -- 5.955 5.955
PT Jakarta Akses Tol
Priok (JATP) Jakarta 50,00 6.429 -- (19.781) 18.300 4.948
PT Jaya Kuliner Lestari (JKL) Jakarta 25,00 2.660 -- (1.000) 535 2.195
PT Kawasan Ekonomi Khusus
Marunda Jakarta (KEKMJ) Jakarta 25,00 1.060 -- -- 18 1.078
Jumlah 26.361 -- (20.781) 24.016 29.596
PT PSATC
Perusahaan telah melakukan absorb rugi penuh atas investasi ini pada tahun 2022. Bagian kerugian yang
tidak diakui sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp152. Pada 31 Desember 2023 Perusahaan
mendapatkan porsi laba sebesar Rp6.107 dan melakukan absorb laba bersih sebesar Rp5.955.
PT JATP
Berdasarkan Akta No. 32 tanggal 17 Februari 2023 dari Notaris Pratiwi Handayani S.H., dan Surat
keputusan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pembagian Dividen Interim tahun 2023 No.
02/JAPT/Kpts/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, Komisaris, Direksi, dan pemegang saham PT JATP
menyetujui pembagian dividen sebesar Rp19.781 kepada PT JAPT.
35
Page 39
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
PT JKL
Pada tahun 2023, PT JKL melakukan pembagian dividen sebesar Rp1.000 kepada PT TI.
Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat
pembatasan dan risiko signifikan yang terkait dengan investasi pada entitas asosiasi.
Berikut adalah informasi keuangan entitas asosiasi per 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Jumlah Agregat Aset 89.934 125.544
Jumlah Agregat Liabilitas 11.331 46.557
Jumlah Agregat Pendapatan 19.603 48.126
Jumlah Agregat Laba Komprehensif (697) 48.766
13. Investasi Jangka Panjang Lainnya
31 Maret 2024
Tempat Perubahan
Kedudukan % Saldo Awal Nilai Wajar Saldo Akhir
PT Jakarta Tollroad
Development (JTD) Jakarta 5,89% 128.298 -- 128.298
PT Jaya Bowling
Indonesia (JBI) Jakarta 16,75% 638 -- 638
Jumlah 128.936 -- 128.936
31 Desember 2023
Tempat Perubahan
Kedudukan % Saldo Awal Nilai Wajar Saldo Akhir
PT Jakarta Tollroad
Development (JTD) Jakarta 5,89% 183.487 (55.189) 128.298
PT Jaya Bowling
Indonesia (JBI) Jakarta 16,75% 638 -- 638
Jumlah 184.125 (55.189) 128.936
PT JTD
Pada tanggal 2 Juni 2022, Perusahaan melakukan reklasifikasi investasi pada JTD yang sebelumnya
diklasifikasikan sebagai investasi pada entitas asosiasi menjadi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui penghasilan komprehensif lain. Pengakuan awal investasi diukur pada nilai wajar sebesar
Rp265.669 berdasarkan perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan, penilai independen,
dalam laporannya No. 00047/2.0126-00/BS/05/0338/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023. Selisih antara nilai
tercatat dengan nilai wajar diakui di laba rugi.
Berdasarkan Akta No. 71 tanggal 28 Desember 2022 dari Notaris Aulia Taufani S.H., mengenai pernyataan
keputusan para pemegang saham terkait dengan peningkatan modal dasar melalui penerbitan 294.026
lembar saham seri B dengan nilai Rp1.000.000. Perusahaan tidak mengambil bagian atas penerbitan saham
sehingga kepemilikan investasi Perusahaan di PT JTD menjadi sebesar 6,66%.
Nilai wajar investasi saham PT JTD pada tanggal 30 November 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar
Rp133.575 dan Rp183.487 didasarkan pada perhitungan penilai publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik
Rengganis, Hamid dan Rekan serta Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya tanggal 26
Januari 2024 dan 24 Maret 2023. Perubahan nilai wajar masing-masing sebesar Rp55.189 dan Rp82.182
diakui pada penghasilan komprehensif lain.
36
Page 40
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Berdasarkan Akta No. 50 tanggal 18 Desember 2023 dari Notaris Aulia Taufani S.H., mengenai
pernyataan keputusan para pemegang saham terkait dengan peningkatan modal ditempatkan/disetor
menjadi 751.035 lembar saham dengan nilai Rp1.000.000 (Rupiah Penuh). Perusahaan tidak mengambil
bagian atas penerbitan saham sehingga kepemilikan investasi Perusahaan di PT JTD menjadi sebesar
5,89%.
Berdasarkan perubahan kepemilikan Perusahaan di PT JTD tersebut, maka manajemen melakukan
penyesuaian atas nilai wajar sebesar Rp5.277 yang diakui pada penghasilan komprehensif lain. Nilai
wajar investasi saham atas kepemilikan 5,89% Perusahaan di JTD pada tanggal 31 Desember 2023
sebesar Rp128.298.
Pengukuran nilai wajar menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode arus kas terdiskonto dan
pendekatan biaya dengan metode biaya pengganti/reproduksi tersusutkan (Tingkat 3).
14. Aset Real Estat
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Tanah 202.653 204.568
Rumah dan Apartemen 73.582 75.475
Jumlah 276.235 280.043
a. Mutasi tanah :
Tahun Saldo Awal Penambahan Penjualan Saldo Akhir
31 Maret 2024 204.568 -- (1.915) 202.653
31 Desember 2023 204.021 547 -- 204.568
Lokasi, luas dan nilai perolehan atas tanah adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Lokasi Luas Tanah Nilai Perolehan Luas Tanah Nilai Perolehan
m2 Rp m2 Rp
Ancol Timur 282.468 162.582 282.628 164.497
Ancol Barat 5.436 20.548 5.436 20.548
Marunda 26.957 18.447 26.957 18.447
Tugu Permai 3.855 929 3.855 929
Sunter 1.585 147 1.585 147
Jumlah 320.301 202.653 320.461 204.568
Tanah Perusahaan di Kelurahan Sunter Agung, Jakarta Utara dengan HGB No. 649 luas sebesar
1.585 m2 dan nilai perolehan sebesar Rp147 masing-masing pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember
2023, tercatat atas nama PT Regional Engineering dan Alumunium Manufacturing & Co.
b. Mutasi rumah dan apartemen :
Tahun Saldo Awal Penambahan Penjualan Saldo Akhir
31 Maret 2024 75.475 -- (1.893) 73.582
31 Desember 2023 75.351 124 -- 75.475
37
Page 41
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Lokasi, jumlah dan nilai perolehan atas rumah dan apartemen adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Lokasi Jumlah Nilai Perolehan Jumlah Nilai Perolehan
Unit Rp Unit Rp
Ancol Timur 20 59.888 22 61.781
Pademangan 21 12.335 21 12.335
Ancol Barat 6 1.359 6 1.359
Jumlah 47 73.582 49 75.475
Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 Perusahaan telah mengasuransikan aset real
estat kepada pihak ketiga yang tergabung dalam suatu polis asuransi gabungan bersama aset tetap
(Catatan 16).
15. Properti Investasi
2024
1 Januari Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Maret
Biaya Perolehan:
Tanah 4.523 -- -- -- 4.523
Bangunan 280.028 -- -- -- 280.028
Sarana dan Prasarana 25.318 -- -- -- 25.318
Jumlah 309.869 -- -- -- 309.869
Akumulasi Penyusutan:
Bangunan 84.052 1.657 -- -- 85.709
Sarana dan Prasarana 19.543 184 -- -- 19.727
Jumlah 103.595 1.841 -- -- 105.436
Nilai Tercatat 206.274 204.433
2023
1 Januari Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember
Biaya Perolehan:
Tanah 4.523 -- -- -- 4.523
Bangunan 280.028 -- -- -- 280.028
Sarana dan Prasarana 25.318 -- -- -- 25.318
Jumlah 309.869 -- -- -- 309.869
Akumulasi Penyusutan:
Bangunan 77.424 6.628 -- -- 84.052
Sarana dan Prasarana 18.807 736 -- -- 19.543
Jumlah 96.231 7.364 -- -- 103.595
Nilai Tercatat 213.638 206.274
Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mengasuransikan properti
investasi kepada pihak ketiga yang tergabung dalam suatu polis asuransi gabungan bersama aset tetap
(Catatan 16).
Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 tidak terdapat properti investasi milik Perusahaan
yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman kepada pihak ketiga.
38
Page 42
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pendapatan sewa yang diterima Perusahaan dari properti investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir
31 Maret 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp526 dan Rp135 (Catatan 30).
Beban penyusutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 dicatat
sebagai bagian dari beban langsung masing-masing sebesar Rp1.841 (Catatan 31).
Beban operasi yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan properti investasi untuk periode tiga
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023 sebesar Rp47 dan Rp44 (Catatan 31).
16. Aset Tetap
2024
1 Januari Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Maret
Biaya Perolehan:
Tanah 15.297 -- -- -- 15.297
Bangunan 1.166.997 -- -- 17.499 1.184.496
Sarana dan Prasarana 1.173.341 -- -- 4.026 1.177.367
Mesin dan Perlengkapan 1.191.779 -- -- 12.428 1.204.207
Peralatan 67.839 -- -- 385 68.224
Kendaraan 4.846 -- -- 211 5.057
Kapal 5.110 -- -- -- 5.110
Binatang 12.438 -- -- 950 13.388
Sub Jumlah 3.637.647 -- -- 35.499 3.673.146
Aset Dalam Penyelesaian 768.907 39.300 -- (35.499) 772.708
Jumlah Biaya Perolehan 4.406.554 39.300 -- -- 4.445.854
Akumulasi Penyusutan:
Bangunan 455.981 7.596 -- -- 463.577
Sarana dan Prasarana 628.198 6.209 -- -- 634.407
Mesin dan Perlengkapan 662.956 10.979 -- -- 673.935
Peralatan 63.969 427 -- -- 64.396
Kendaraan 4.580 48 -- -- 4.628
Kapal 4.743 30 -- -- 4.773
Binatang 7.329 263 -- -- 7.592
Jumlah 1.827.756 25.552 -- -- 1.853.308
Beban Penurunan:
Nilai Aset Tetap 322 -- -- -- 322
Nilai Aset dalam Penyelesaian 122.674 -- -- -- 122.674
Nilai Tercatat 2.455.802 2.469.550
39
Page 43
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
2023
1 Januari Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember
Biaya Perolehan
Tanah 15.297 -- -- -- 15.297
Bangunan 1.141.600 -- (1.619) 27.016 1.166.997
Sarana dan Prasarana 1.156.676 -- (1.810) 18.475 1.173.341
Mesin dan Perlengkapan 1.151.645 -- (67) 40.201 1.191.779
Peralatan 66.922 -- (9) 926 67.839
Kendaraan 4.654 -- -- 192 4.846
Kapal 5.110 -- -- -- 5.110
Binatang 12.239 -- -- 199 12.438
Sub Jumlah 3.554.143 -- (3.505) 87.009 3.637.647
Aset Dalam Penyelesaian 747.438 108.478 -- (87.009) 768.907
Jumlah 4.301.581 108.478 (3.505) -- 4.406.554
Akumulasi Penyusutan
Bangunan 427.705 29.895 (1.619) -- 455.981
Sarana dan Prasarana 605.068 24.940 (1.810) -- 628.198
Mesin dan Perlengkapan 623.175 39.848 (67) -- 662.956
Peralatan 62.181 1.797 (9) -- 63.969
Kendaraan 4.433 147 -- -- 4.580
Kapal 4.614 129 -- -- 4.743
Binatang 6.356 973 -- -- 7.329
Jumlah 1.733.532 97.729 (3.505) -- 1.827.756
Beban Penurunan Nilai
Aset Tetap 322 -- -- -- 322
Aset dalam Penyelesaian 58.289 64.385 -- -- 122.674
Nilai Tercatat 2.509.439 2.455.802
Beban penyusutan dialokasi sebagai berikut:
31 Maret
2024 2023
Beban Langsung (Catatan 31) 24.220 21.183
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 33) 1.332 1.409
Jumlah 25.552 22.592
Perusahaan memiliki tanah yang terletak di Jakarta Utara, dengan hak legal berupa Hak Pengelolaan
Lahan (HPL) atas nama Pemda DKI, seluas 4.779.120 m2, juga memiliki beberapa bidang tanah yang
terletak di Jakarta Utara dengan hak legal berupa Hak Guna Bangunan (HGB) yang berjangka waktu
20 (dua puluh) tahun yang berakhir di tahun 2027. Untuk HPL, selama tanah tersebut dipergunakan untuk
industri, perumahan dan rekreasi, Perusahaan akan tetap mempunyai hak untuk mengelolanya.
Penambahan aset tetap untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 berasal dari
Inovasi Cottage Putri Duyung Ancol, Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera, dan Area Taman
Impian. Penambahan aset tetap pada tahun 2023 berasal dari Penggantian Sistem ERP SAP dan HCMS,
Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera, Atlantis Water Adventure, Seaword Ancol dan Area
Taman Impian.
Aset dalam penyelesaian per 31 Maret 2024 sebesar Rp772.708 dengan kenaikan bersih sebesar
Rp3.801 pada tahun berjalan sebagian besar atas Renovasi Dunia Fantasi, Ocean Dream Samudera dan
Area Taman Impian.
Aset dalam penyelesaian untuk proyek perluasan kawasan pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar
Rp526.933 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp521.923. Pada tanggal 24 Februari 2020, Gubernur DKI
Jakarta secara resmi mengumumkan izin perluasan pengembangan kawasan seluas 155 hektare. Izin
40
Page 44
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 tahun 2020 tentang Izin
Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas ± 35 Hektare Dan Kawasan Rekreasi
Taman Impian Ancol Timur Seluas ± 120 Hektar (Catatan 40.c).
Penambahan aset tetap yang berasal dari penambahan utang lain-lain pada tanggal 31 Maret 2024 dan
31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.436 dan Rp6.278 (Catatan 44).
Nilai wajar aset dalam penyelesaian untuk proyek perluasan kawasan pada tanggal 31 Desember 2022
adalah sebesar Rp1.187.469 didasarkan pada perhitungan penilai publik oleh Kantor Jasa Penilai Publik
Asrori dan Rekan, penilai independen, dalam laporannya No. 00046/2.0126-00/PI/05/0338/1/III/2023
tanggal 24 Maret 2023.
Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 seluruh properti investasi dan aset tetap kecuali
tanah telah diasuransikan kepada PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT Sompo Insurance
Indonesia, PT Asuransi MSIG Indonesia, PT Asuransi Central Asia, PT Sunday Insurance Indonesia,
PT Mandiri Axa General Insurance, PT Asuransi Astra Buana, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Asuransi
FPG Indonesia, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika, PT Asuransi Multi Artha
Guna, PT Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Umum BCA, pihak ketiga, terhadap risiko gempa
bumi, kebakaran, pencurian dan risiko Iainnya dengan jumlah pertanggungan pada tanggal 31 Maret 2024
dan 2023 masing-masing sebesar Rp6.035.723.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan
kerugian atas aset yang dipertanggungkan.
17. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa
2024
1 Januari Penambahan Pengurangan 31 Maret
Biaya Perolehan
Tanah 106.118 -- (9.378) 96.740
Bangunan 3.027 -- -- 3.027
Jumlah 109.145 -- (9.378) 99.767
Akumulasi Penyusutan
Tanah 27.912 2.438 (717) 29.633
Bangunan 2.270 151 -- 2.421
Jumlah 30.182 2.589 (717) 32.054
Nilai Tercatat 78.963 67.713
2023
1 Januari Penambahan Modifikasi Sewa 31 Desember
Biaya Perolehan
Tanah 106.118 -- -- 106.118
Bangunan -- 3.027 -- 3.027
Jumlah 106.118 3.027 -- 109.145
Akumulasi Penyusutan
Tanah 20.802 7.110 -- 27.912
Bangunan -- 2.270 -- 2.270
Jumlah 20.802 9.380 -- 30.182
Nilai Tercatat 85.316 78.963
41
Page 45
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pada tanggal 22 Agustus 2023, berdasarkan Akta No. 45 tentang Perjanjian Kerjasama Pemerintah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perusahaan tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang
Milik Daerah yang berlokasi di Kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jalan Lodan Timur, Kelurahan Ancol,
Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah
Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota dengan nilai sebesar Rp3.500 dengan
jangka waktu sewa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal 5 April 2020 dan berakhir pada tanggal 4 April
2025.
Beban penyusutan seluruhnya dialokasikan pada Beban Langsung (Catatan 31) pada 31 Maret 2024 dan
2023 masing-masing sebesar Rp1.872 dan Rp1.778.
Berikut ini ringkasan komponen liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Liabilitas Sewa
Jatuh tempo dalam satu tahun 11.427 10.451
Jatuh tempo dalam lebih dari satu tahun 117.559 141.974
Jumlah 128.986 152.425
Dikurangi bagian bunga (39.343) (52.220)
Nilai kini Pembayaran Sewa 89.643 100.205
Dikurangi: bagian jatuh tempo satu tahun (4.958) (3.126)
Bagian Jangka Panjang 84.685 97.079
Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Saldo Awal 100.205 101.654
Arus Kas (2.856) (12.376)
Penambahan -- 3.027
Perubahan Nonkas
Penambahan Bunga 1.672 7.900
Modifikasi Sewa (9.378) --
Saldo Akhir 89.643 100.205
18. Aset Lain-lain
a. Aset Lain-lain Lancar
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Deposito Berjangka
PT Bank Permata Tbk 2.500 2.500
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 73 73
Jumlah 2.573 2.573
42
Page 46
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
b. Aset Lain-lain Tidak Lancar
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Dana Dibatasi penggunaannya
Pihak Berelasi (Catatan 38) 7.332 7.332
Pihak Ketiga
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk 349 349
PT Bank Maybank Indonesia Tbk 243 243
Sub Jumlah 7.924 7.924
Aset Takberwujud
Perangkat Lunak Komputer
dan Lisensi 68.982 66.762
Hak atas Tanah 13.067 13.067
Jumlah 82.049 79.829
Dikurangi: Akumulasi Amortisasi (61.329) (58.319)
Sub Jumlah 20.720 21.510
Lain-lain 2.588 5.161
Jumlah 31.232 34.595
Deposito berjangka pada PT Bank Permata Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki
tingkat suku bunga per tahun masing-masing sebesar 3,25%. Tipe dari dari deposito ini adalah Automatic
Roll Over (ARO) dengan jangka waktu 1 tahun.
Perangkat lunak komputer dan lisensi merupakan biaya atas pembelian piranti lunak yang bersifat spesifik
berdasarkan proses bisnis Grup serta lisensi atas musik dan wahana.
Pada tahun 1994, PT SI memperoleh Hak Pengelolaan atas pulau Bidadari di Kepulauan Seribu seluas
38.220 m2 dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI) Jakarta, sebagaimana tersebut dalam
Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 3280/1.711.5 tanggal 12 Oktober 1994, dengan
jangka waktu 20 tahun. Pada tahun 2003, telah terjadi peningkatan status SIPPT tersebut menjadi Hak
Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam HGB No. 255 tanggal 31 Juli 2003
dan Hak Pakai No. 19 tanggal 25 September 2003. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur Hak Guna Bangunan/HGB,
Sampai dengan laporan ini diterbitkan Grup masih dalam proses pengurusan perjanjangan Hak Guna
Bangunan ini.
Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 2023, Grup mencatat beban
amortisasi masing-masing sebesar Rp3.010 dan Rp3.651 yang dialokasikan ke beban pokok pendapatan
dan beban langsung serta beban umum dan administrasi.
19. Utang Usaha
Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 38) 840 840
Pihak Ketiga
PT Bumi Daya Plaza 1.158 3.599
PT Media Prima Solutions 1.059 1.059
PT Estetika Surya Pesona 800 --
PT Iss Indonesia 787 --
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp500 Juta) 14.569 6.669
Sub Jumlah 18.373 11.327
Jumlah 19.213 12.167
43
Page 47
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Jumlah utang usaha berdasarkan umur (hari) adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Belum Jatuh Tempo 11.331 5.371
Sudah Jatuh Tempo
1-30 hari 54 74
31-60 hari 492 671
61-90 hari 1.306 1.106
>90 hari 6.031 4.945
Jumlah 19.213 12.167
20. Utang Lain-lain
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Pihak Ketiga
CV Istana Timur Tehnik 2.323 1.731
PT Emtu Karya Sentosa 1.674 1.328
PT Envitek Indonesia Jaya 1.590 --
PT Deka Buana Swastamas 1.181 941
PT Putra Anugerah Mandiri 1.019 462
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) 12.071 10.960
Sub Jumlah 19.858 15.422
Jumlah 19.858 15.422
21. Beban Akrual dan Provisi
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Bonus dan Tantiem 46.088 43.318
Alih Daya 26.276 20.290
Pajak Bumi dan Bangunan 16.531 --
Operasional 12.167 44.211
Logistik 5.401 5.876
Gaji 4.297 10.775
Lisensi Wahana 2.312 2.312
Pemeliharaan 2.168 2.168
Iklan 1.402 1.402
Bunga 1.046 3.265
Lain-lain 9.178 611
Jumlah Beban Akrual 126.865 134.228
Provisi 84.135 84.135
Jumlah 211.000 218.363
Beban akrual operasional adalah utang kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sehubungan dengan
kegiatan operasional Perusahaan dan PT TIJA meliputi kegiatan penjualan, pemasaran, iklan, perbaikan,
penyewaan, pemeliharaan dan beban utilitas.
Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan membentuk provisi sehubungan dengan kewajiban
Perusahaan atas pemenuhan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
44
Page 48
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
22. Utang Bank
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Pihak Berelasi (Catatan 38) 705.319 666.000
Biaya Provisi (7.181) (7.885)
Jumlah 698.138 658.115
Dikurangi:Bagian Jatuh
Tempo Dalam Satu Tahun (230.599) (40.919)
Bagian Jangka Panjang 467.539 617.196
PT Bank DKI
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.1489/SPPK/925/IX/2023 tanggal
19 September 2023, tentang perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap
Berjangka (KMK PTB) dan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas Kredit Investasi refinancing,
Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan limit Rp389.000 dengan
jangka waktu 24 bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau sampai dengan 20 September 2025.
Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 6,75% per tahun.
Perjanjian kredit ini dijaminkan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Tanah seluas 23.285 m2 yang terletak di Jl. R. E Martadinata kel. Ancol beserta bangunan Dunia
Fantasi diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Banguan Dunia Fantasi.
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No.2161/SPPK/910/IX/2021 tanggal
16 September 2021, terdapat perubahan tingkat bunga semula 7,15% per tahun menjadi 7% per tahun.
Berdasarkan Akta No. 56 tanggal 20 Desember 2021, tentang Perjanjian Kredit Investasi Refinancing,
yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit
investasi dengan nilai Rp516.000 dengan jangka waktu 24 bulan untuk grace period dan 84 bulan untuk
masa setelah grace period sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau total jangka waktu sampai dengan 14
Desember 2030. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar Jibor 3 bulan + margin 1,75% (selama grace
period) dan Jibor 3 bulan + margin 3% (setelah grace period).
Perjanjian kredit ini dijaminkan dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebidang tanah yang terdaftar sebagai SHGB No 2943, seluas 23.285 m2 sebagaimana diuraikan
dalam Surat Ukur tanggal 13-3-2007 No.01911/Ancol/2007 dengan No. Identifikasi Bidang (NIB)
0905070101905;
2. Izin mendirikan bangunan atas bangunan Dunia Fantasi Pengikatan Hak Tanggungan I sebesar
Rp850.000.
Adapun affirmative covenants yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan penggunaan kredit.
2. Menyampaikan laporan keuangan audited yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk
oleh PT Pembangunan Jaya ancol Tbk (Sesuai Akta Perseroan KAP ditunjuk oleh Komisaris
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk) paling lambat 180 hari kalender setelah akhir periode laporan.
3. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat 60 hari kalender setelah akhir
laporan.
4. Menyampaikan laporan realisasi jumlah pengunjung bulanan, dan relaisasi pendapatan bulanan paling
lambat 30 hari kalender setelah bulan berjalan.
5. Memelihara Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 2,5 kali.
6. Dalam rangka sinergi BUMD, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk bersedia menjadikan Bank DKI
sebagai Bank Utama Debitur termasuk dan tidak terbatas pada:
a. Bank penerima pembayaran yang berasal dari penerimaan tiket termasuk penjualan melalui website
dan e-commerce.
45
Page 49
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
b. Bank penerima pembayaran yang terkait dengan kegiatan usaha debitur yang tidak melalui Bank
DKI wajib dipindahbukukan maksimal H+2 ke Rekening debitur di Bank DKI.
c. Menyerahkan rekening koran bulanan debitur pada bank lain paling lambat setiap tanggal 15 bulan
berikutnya.
d. Memberikan akses inquiry untuk system payment gateway pada website ancol.
e. Penempatan Dana Utama (Bank DKI minimal 90% dari total kas dan bank debitur)
f. Penggunaan CMS.
g. Pembayaran payroll karyawan.
h. KMG Karyawan.
i. Memprioritaskan Bank DKI sebagai mitra apabila menyelenggarakan program-program khusus
kepada customer.
j. Debitur bersedia melunasi pembayaran kewajiban kepada vendor/supplier sesuai dengan perjanjian
yang berlaku.
7. Memiliki ijin-ijin yang dipersyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinyadan
berkewajiban untuk memperpanjang atau meperbaharui ijin-ijin dalam hal telah habis masa belakunya
serta menyerahkan copy perpanjangan ke Bank DKI.
8. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank DKI, selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal kejadian
jika terdapat perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya perubahan pemegang
saham, direksi, komisaris, permodalan dan nilai nominal saham.
9. Senantiasa selalu menjaga kualitas kredit atas nama Perusahaan dan Pengurus Perusahaan.
Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah (Negative Covenants):
Selama kredit belum lunas, Perusahaan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank DKI,
selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal kejadian jika:
1. Membayar/melunasi utang pemegang saham.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang sudah
atau belum dijaminkan ke Bank DKI kepada pihak lain.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain dan/atau lembaga lain.
Saldo utang bank pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar
Rp698.138 dan Rp658.115.
23. Utang Obligasi
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol
Tahap II Tahun 2021 65.400 215.000
Biaya Emisi Obligasi (274) (371)
Akumulasi Amortisasi 137 152
Jumlah 65.263 214.781
Dikurangi: Bagian Jatuh
Tempo Dalam Satu Tahun -- (149.568)
Bagian Jangka Panjang 65.263 65.213
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021
Pada tanggal 10 Februari 2021, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 yaitu:
a. Seri A senilai Rp516.000 dengan suku bunga 7,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal
20 Februari 2022.
b. Seri B senilai Rp149.600 dengan suku bunga 8,90% per tahun, akan jatuh tempo tanggal
10 Februari 2024.
c. Seri C senilai Rp65.400 dengan suku bunga 9,60% per tahun, akan jatuh tempo tanggal
10 Februari 2026.
46
Page 50
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 10 Februari 2021, dari hasil penerbitan Obligasi
Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 adalah sebesar Rp731.000. Sesuai perjanjian dengan
PT Bank Permata Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Perusahaan.
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 mendapatkan peringkat idA (Single A) untuk
penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut memiliki sedikit
perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan dan kemampuan Obligor untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia
adalah sangat kuat.
a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 2:1.
b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap
Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 2:1.
Pada tanggal 8 Februari 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II
Tahun 2021 Seri A senilai Rp516.000 dan pada tanggal 10 Februari 2024, Perusahaan telah melunasi
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp149.600.
24. Pendapatan Diterima di Muka dan Uang Muka Pelanggan
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Pendapatan Diterima di Muka
Sewa 205.340 210.285
Proyek Ancol Beach City 132.684 135.051
Uang Muka E-Commerce 39.914 10.408
Uang Titipan 29.880 29.922
Uang Muka Rombongan 8.345 8.345
Sponsor 3.525 4.320
Lain-lain 2.221 5.462
Sub Jumlah 421.909 403.793
Uang Muka Pelanggan Penjualan Tanah dan Bangunan 359 2.540
Jumlah 422.268 406.333
Dikurangi : Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (114.793) (116.695)
Bagian Jangka Panjang 307.475 289.638
Pendapatan sewa diterima di muka terutama merupakan penyewaan lahan Perusahaan untuk
pengembangan jaringan di pipa gas bumi milik PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PT PGN)
(Catatan 40.d) dan jaringan di pipa gas bumi milik PT Pertamina Gas (PT Pertagas) (Catatan 41.d).
Pendapatan diterima di muka atas proyek Ancol Beach City berdasarkan Berita Acara Serah Terima
Pengoperasian Bangunan Music Stadium No. 021/DIRPJA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan
31 Juli 2013, Perusahaan sepakat dan setuju untuk menyerahkan bangunan tersebut untuk dioperasikan
oleh PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) selama 25 (dua puluh lima) tahun.
25. Jaminan Pelanggan dan Deposit Lainnya
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Jaminan Tiket 10.833 1.676
Jaminan Penyewa 4.856 11.721
Jumlah 15.689 13.397
Uang Jaminan yang diterima merupakan uang yang dibayarkan tenant kepada PT TIJA sebagai jaminan
usaha di kawasan Ancol.
47
Page 51
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Jaminan tiket sebagian besar merupakan uang deposit tiket melalui kerjasama dengan platform
e-commerce.
26. Liabilitas Imbalan Kerja
Grup membukukan manfaat karyawan sesuai dengan peraturan Grup dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan manfaat karyawan tersebut adalah masing-
masing sebanyak 568 pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023. Liabilitas imbalan kerja karyawan
terdiri dari liabilitas imbalan pascakerja sesuai undang-undang tenaga kerja dan liabilitas imbalan kerja
lainnya berupa manfaat cuti besar dan penghargaan masa kerja.
Program Imbalan Pasti
Pada 31 Desember 2022, Perusahaan dan PT TIJA telah menempatkan dana sebesar Rp13.291 pada
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) AXA Mandiri untuk kompensasi pesangon pegawai.
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya terdiri dari:
Imbalan Penghargaan Masa Kerja dalam bentuk cincin pengabdian terbuat dari 10 (sepuluh) gram
emas. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah menjalani masa kerja 10 (sepuluh) tahun
secara terus-menerus tanpa terputus sejak diangkat menjadi karyawan tetap;
Imbalan Cuti Panjang berupa tunjangan cuti panjang sebesar 1 (satu) kali gaji bulanan diberikan
kepada karyawan yang telah menjalani setiap kelipatan 5 (lima) tahun masa kerja.
Total liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai
berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti 150.190 157.308
Nilai Wajar Aset Program -- (8.479)
Liabilitas Imbalan Kerja 150.190 148.829
Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Liabilitas Imbalan Pasti Neto Awal Periode 148.829 98.114
Biaya yang diakui pada Laporan Laba/Rugi (Catatan 32) 5.201 20.820
Kontribusi Pemberi Kerja Periode Berjalan (3.840) (5.040)
Pembayaran Imbalan oleh Perusahaan -- (2.060)
Pendapatan yang diakui pada
Penghasilan Komprehensif Lain -- 36.995
Liabilitas Imbalan Pasti Neto Akhir Periode 150.190 148.829
Mutasi Kerugian Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Penghasilan Komprehensif Lain Awal Periode 92.699 38.988
Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan -- 36.995
Akumulasi Pajak Penghasilan Terkait -- 16.716
Beban Komprehensif Lain Akhir Periode Setelah Pajak 92.699 92.699
48
Page 52
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Saldo liabilitas imbalan kerja dan imbalan lainnya pada 31 Desember 2022 didasarkan pada perhitungan
aktuaria oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya
tertanggal 8 Maret 2023 menggunakan asumsi sebagai berikut:
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Tingkat Kematian Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia VI Tahun 2019
Umur Pensiun Normal 55 tahun
Tingkat Cacat 10% per tahun
Kenaikan Gaji 6,7% per tahun
Tingkat Diskonto 7,25%-7,30% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri 1% pada usia 20 tahun dan menurun secara linier sampai dengan usia 55 tahun
Program liabilitas imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat
bunga, dan risiko gaji.
Risiko Investasi
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang
ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset
program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.
Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan
mengacu pada imbal pasti hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan
meningkatkan liabilitas program.
Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program.
Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.
Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan
kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis dibawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing
perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir tahun pelaporan, dengan semua asumsi yang lain
konstan.
27. Modal Saham
31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023
Jumlah Persentase Jumlah Modal
Nama Pemegang Saham Saham Pemillikan Disetor
Pemerintah DKI Jakarta
Saham Seri A 1 0,0000001% 0,00050
Saham Seri C 1.151.999.998 71,9999999% 288.000
Jumlah 1.151.999.999 72,0000000% 288.000
PT Pembangunan Jaya
Saham Seri B 1 0,0000001% 0,00050
Saham Seri C 288.099.998 18,0099999% 72.025
Jumlah 288.099.999 18,0100000% 72.025
Masyarakat
(masing-masing dibawah 5%, Saham Seri C) 159.900.000 9,9900000% 39.975
Jumlah 1.599.999.998 100,0000000% 400.000
49
Page 53
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Perusahaan mengeluarkan saham Seri A, Seri B, dan Seri C dengan keterangan sebagai berikut:
1. Saham Seri A
Merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk
mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur dan 4 orang komisaris (termasuk 1 orang
komisaris utama). Pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Saham Seri B
Merupakan saham yang memberikan hak istimewa kepada PT Pembangunan Jaya untuk
mencalonkan direktur utama dan sebanyak-banyaknya 2 orang direktur serta 1 orang komisaris.
Pencalonan tersebut mengikat RUPS.
3. Saham Seri C
Saham Seri C memiliki hak yang sama dengan hak yang dimiliki saham Seri A dan Seri B, kecuali hak-
hak istimewa yang dimiliki saham Seri A dan Seri B sebagaimana dijelaskan.
28. Tambahan Modal Disetor dan Komponen Ekuitas Lainnya
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Pengeluaran 80.000.000 Saham melalui Penawaran Umum
Tahun 2004:
Agio Saham 42.000 42.000
Biaya Emisi Saham (5.291) (5.291)
Tambahan Modal Disetor dari Selisih antara Aset dan
Liabilitas Pengampunan Pajak 3.695 3.695
Jumlah 40.404 40.404
Pada tahun 2017 perusahaan telah melaporkan aset Pengampunan Pajak atas Perseroan sebesar
Rp3.695 sesuai Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor KET-643/PP/WPJ.07/2017 yang dicatat
sebagai tambahan modal disetor.
29. Kepentingan Nonpengendali
Akun ini merupakan kepentingan nonpengendali atas aset bersih dan laba bersih Entitas Anak sebagai
berikut:
31 Maret 2024
Kepemilikan Nilai Tercatat Bagian Laba Tambahan Setoran Dampak Nilai Tercatat
Awal Tahun (Rugi) Komprehensif Modal pada Dilusi Saham Akhir Periode
Periode Berjalan Entitas Anak
% Rp Rp Rp Rp Rp
PT Jaya Ancol Pratama Tol 40,00% 11.541 24 -- -- 11.565
PT Sarana Tirta Utama 35,00% 9.078 (284) -- -- 8.794
PT Seabreez Indonesia 1,87% 461 (20) -- -- 441
Jumlah 21.080 (280) -- -- 20.800
31 Desember 2023
Kepemilikan Nilai Tercatat Bagian Laba Tambahan Setoran Dampak Nilai Tercatat
Awal Tahun (Rugi) Komprehensif Modal pada Dilusi Saham Akhir Tahun
Periode Berjalan Entitas Anak
% Rp Rp Rp Rp Rp
PT Jaya Ancol Pratama Tol 40,00% 4.200 7.341 -- -- 11.541
PT Sarana Tirta Utama 35,00% 10.317 (1.239) -- -- 9.078
PT Seabreez Indonesia 1,87% 446 15 -- -- 461
Jumlah 14.963 6.117 -- -- 21.080
50
Page 54
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
30. Pendapatan Usaha
31 Maret
2024 2023
Pendapatan Real Estat
Tanah dan Bangunan 5.676 --
Pendapatan Tiket
Wahana Wisata 109.788 129.591
Pintu Gerbang 64.260 55.820
Sub Jumlah 174.048 185.411
Pendapatan Hotel dan Restoran
Restoran 9.144 11.748
Kamar 6.641 7.763
Sub Jumlah 15.785 19.511
Pendapatan Usaha Lainnya
Penyewaan Kios, Lahan, dan Gedung 31.085 28.379
Pengelolaan Perumahan 7.659 8.517
Sponsor 5.928 7.236
Barang Dagangan 5.792 3.390
Uang Sandar dan Iuran 2.150 1.580
Logistik Acara 1.713 1.337
Loker dan Permainan 1.644 1.489
Bagi Hasil 1.347 3.455
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 Miliar) 3.157 2.256
Sub Jumlah 60.475 57.639
Jumlah 255.984 262.561
Dikurangi: Potongan Penjualan (334) (2.214)
Bersih 255.650 260.347
31. Beban Pokok Pendapatan dan Beban Langsung
31 Maret
2024 2023
Beban Pokok Pendapatan
Makanan dan Minuman 4.476 5.198
Tanah dan Bangunan 3.808 --
Barang Dagangan 2.903 1.307
Logistik Acara 1.230 734
Sub Jumlah 12.417 7.239
Beban Langsung
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 15, 16, 17 dan 18) 29.203 24.835
Sub Kontrak Tenaga Kerja 22.930 20.159
Gaji dan Upah 22.199 17.995
Pajak Hiburan 17.698 17.270
Telepon, Listrik dan Air 13.395 13.486
Penyelenggaraan Pertunjukan 9.712 5.575
Pemeliharaan 9.020 4.568
Alat Kerja dan Operasi 2.668 1.536
Sewa 1.325 1.085
Jasa Layanan Aplikasi 1.117 2.209
Perjalanan dan Survei 818 1.193
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 Juta) 633 198
Sub Jumlah 130.718 110.109
Jumlah 143.135 117.348
51
Page 55
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
32. Beban Penjualan dan Umum dan Administrasi
31 Maret
2024 2023
Beban Penjualan
Promosi dan Penjualan 3.144 3.374
Beban Umum dan Administrasi
Gaji dan Upah 23.002 22.230
Pajak Bumi dan Bangunan 16.934 16.085
Imbalan Kerja (Catatan 26) 5.201 4.147
Penyusutan dan Amortisasi (Catatan 15, 16, 17 dan 18) 3.069 2.311
Jasa Profesional 2.933 1.604
Humas dan Jamuan Tamu 2.751 1.370
Asuransi 1.434 1.455
Fasilitas Karyawan 1.299 562
Telepon, Listrik dan Air 1.143 803
Pemeliharaan 704 1.075
Sub Kontrak Tenaga Kerja 605 1.116
Administrasi Bank 282 264
Transportasi dan Perjalanan Dinas -- 98
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100 Juta) 830 756
Sub Jumlah 60.187 53.876
Jumlah 63.331 57.250
33. Pendapatan Lainnya
31 Maret
2024 2023
Ancol Beach City (Catatan 40.b) 2.367 2.367
Klaim Asuransi Aset 1.452 --
Pemulihan Cadangan Kerugian Piutang Usaha -- 2.395
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp500 juta) 661 3.875
Jumlah 4.480 8.637
34. Beban Lain - Lain
31 Maret
2024 2023
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha 6.498 2.407
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 milliar) 1.322 709
Jumlah 7.820 3.116
35. Beban Keuangan
31 Maret
2024 2023
Bunga Bank 15.547 16.846
Bunga Obligasi 3.789 4.898
Bunga Liabilitas Sewa 1.672 1.874
Amortisasi Biaya Emisi 393 185
Jumlah 21.401 23.803
52
Page 56
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
36. Laba Per Saham
Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:
31 Maret
2024 2023
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk 13.020 44.980
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Biasa yang
Beredar (Catatan 2.ab) 1.599.999.996 1.599.999.996
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rupiah Penuh) 8 28
Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham yang bersifat dilutif sehingga tidak ada dampak dilusian
pada perhitungan laba per saham.
37. Dividen dan Cadangan Umum
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana
tercantum dalam Akta No. 23 tanggal 23 Februari 2024 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., pemegang saham
menyetujui pembagian dividen untuk tahun buku 2023 sebesar 21,77% dari laba bersih tahun buku 2023
atau sebesar Rp32 (dalam rupiah penuh) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp51.200 yang
telah dibayarkan di tahun 2024 dan menetapkan tambahan cadangan umum sebesar Rp2.352.
38. Sifat Transaksi dan Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi
Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi
Pihak-pihak Berelasi Sifat Hubungan Jenis Transaksi
PT Bank DKI (Bank DKI) Entitas yang pemegang sahamnya sama Penyimpanan Uang dan Pinjaman Bank
dengan pemegang saham Perusahaan,
yaitu Pemda DKI
PT Jakarta Propertindo Entitas yang pemegang sahamnya sama Pemanfaatan Lahan
(Perseroda) dengan pemegang saham Perusahaan,
yaitu Pemda DKI
PT Jaya Kuliner Lestari Entitas Asosiasi Piutang Usaha
PT Arkonin Entitas yang pemegang sahamnya sama Penagihan Jasa Konstruksi
dengan pemegang saham Perusahaan,
yaitu PT Pembangunan Jaya
Manajemen Kunci Pengendali Kegiatan Perusahaan Tantiem dan Bonus
Saldo dan transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi adalah sebagai berikut :
Persentase Terhadap Jumlah Aset,
Liabilitas, Pendapatan dan Beban
31 Maret 2024 31 Desember 2023 31 Maret 2024 31 Desember 2023
Rp Rp % %
Kas dan Setara Kas (Catatan 3)
Bank
PT Bank DKI 30.663 10.143 0,01 0,00
Deposito Berjangka
PT Bank DKI 224.899 355.000 0,06 0,09
Jumlah 255.562 365.143 0,07 0,10
Piutang Usaha (Catatan 4)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2.544 8.577 0,00 0,00
PT Bank DKI 66 382 0,00 0,00
PT Jaya Kuliner Lestari 737 572 0,00 0,00
Sub Jumlah 3.347 9.531 0,00 0,00
Aset Lain-lain (Catatan 18)
PT Bank DKI 7.332 9.832 0,00 0,00
53
Page 57
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Persentase Terhadap Jumlah Aset,
Liabilitas, Pendapatan dan Beban
31 Maret 2024 31 Desember 2023 31 Maret 2024 31 Desember 2023
Rp Rp % %
Utang Usaha (Catatan 19)
PT Arkonin 840 840 0,00 0,00
Jumlah 840 840 0,00 0,00
Utang Bank (Catatan 22)
PT Bank DKI 698.138 658.115 0,19 0,18
Jumlah 698.138 658.115 0,19 0,18
Pendapatan (Catatan 30)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) -- 6.814 -- 0,00
PT Bank DKI 401 719 0,00 0,00
Jumlah 401 7.533 0,00 0,00
Transaksi dengan pihak berelasi terutama merupakan pengadaan atau penyediaan jasa subkontraktor/
supplier. Pengadaan ini diselenggarakan oleh Perusahaan dengan mengadakan tender yang pesertanya
adalah pihak ketiga dan pihak berelasi yang terdaftar dalam daftar rekanan Perusahaan. Mekanisme
pengadaan sesuai dengan standar pengadaan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris pada periode 31 Maret 2024 dan
2023, masing-masing sebesar Rp1.178 dan Rp883.
Jumlah remunerasi jangka pendek yang diterima oleh Direksi pada periode 31 Maret 2024 dan 2023,
masing-masing sebesar Rp3.177 dan Rp1.990.
Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan ini.
39. Segmen Operasi
Untuk tujuan pelaporan manajemen, saat ini membagi segmen operasi sesuai dengan produk dan jasa
kegiatan usahanya yaitu: pariwisata, real estat serta perdagangan dan jasa. Kelompok-kelompok tersebut
menjadi dasar pelaporan segmen informasi.
Kegiatan utama kelompok tersebut terdiri dari:
Pariwisata : Mengelola kawasan wisata, pertunjukan keliling dan penginapan wisata
Real Estat : Pembangunan, penjualan dan penyewaan properti
Perdagangan dan Jasa : Penjualan barang dagangan, jasa sarana transportasi laut dan
pengelolaan restoran dan air bersih
Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan segmen operasi:
54
Page 58
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Maret 2024
Pariwisata Real Estat Perdagangan Eliminasi Jumlah
dan Jasa
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan dari
Pelanggan Eksternal 183.462 55.756 49.867 (33.435) 255.650
Hasil
Hasil Segmen (118.738) (15.027) (30.496) 28.379 (135.882)
Beban Langsung tidak
dapat Dialokasikan (7.253)
Laba Bruto 112.515
Penghasilan Bunga 4.221
Penghasilan Lainnya 4.480
Keuntungan Penjualan Aset Tetap --
Beban Umum dan Administrasi (60.187)
Beban Penjualan (3.144)
Kerugian Selisih Kurs (48)
Beban Lain-lain (7.820)
Jumlah Beban Usaha (62.498)
Rugi Sebelum Pajak
dan Beban Keuangan 50.017
Beban Pajak Final (6.071)
Beban Keuangan (21.401)
Bagian Laba Bersih
Investasi Ventura Bersama 28
Bagian Rugi Bersih
Entitas Asosiasi (5)
Rugi Sebelum Pajak 22.568
Beban Pajak Penghasilan (9.828)
Rugi Bersih Tahun Berjalan 12.740
Penghasilan Komprehensif
Lain Setelah Pajak --
Jumlah Rugi Komprehensif
Tahun Berjalan 12.740
Kepentingan Non-pengendali (280)
Aset
Aset Segmen 2.006.917 1.271.893 159.064 (2.520.427) 917.448
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi 2.677.643
Total Aset 3.595.091
Liabilitas
Liabilitas Segmen 465.422 541.239 34.093 (489.049) 551.705
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi 1.413.469
Total Liabilitas 1.965.174
Pengeluaran Modal 39.300
Penyusutan dan Amortisasi 31.939
Beban Nonkas selain Penyusutan dan
Amortisasi Tidak Dapat
Dialokasikan 5.201
55
Page 59
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Desember 2023
Pariwisata Real Estat Perdagangan Eliminasi Jumlah
dan Jasa
Rp Rp Rp Rp Rp
Pendapatan dari
Pelanggan Eksternal 1.010.077 131.464 141.623 (9.330) 1.273.834
Hasil
Hasil Segmen 499.952 46.520 49.598 8.818 604.889
Beban Langsung tidak
dapat Dialokasikan (1.181.772)
Laba Bruto 696.951
Penghasilan Bunga 23.775
Penghasilan Lainnya 33
Kerugian Selisih Kurs - Bersih (250.260)
Beban Penjualan (28.331)
Beban Umum dan Administrasi (551)
Beban Lain-lain (98.246)
Jumlah Beban Usaha (249.739)
Laba Sebelum Pajak
dan Beban Keuangan 447.212
Beban Pajak Final (16.981)
Beban Keuangan (96.369)
Bagian Rugi Bersih
Investasi Ventura Bersama (763)
Bagian Rugi Bersih
Entitas Asosiasi 24.016
Laba Sebelum Pajak 357.115
Beban Pajak Penghasilan (115.809)
Laba Bersih Tahun Berjalan 241.306
Kerugian Komprehensif
Lain Setelah Pajak (87.595)
Jumlah Laba Komprehensif
Tahun Berjalan 153.711
Kepentingan Non-pengendali (6.117)
Aset
Aset Segmen 2.064.720 1.329.696 213.880 (2.508.554) 1.099.742
Aset yang Tidak Dapat Dialokasi 2.643.678
Total Aset 3.743.420
Liabilitas
Liabilitas Segmen 483.883 559.700 77.512 (397.132) 723.963
Liabilitas yang Tidak Dapat Dialokasi 1.351.217
Total Liabilitas 2.075.180
Pengeluaran Modal 199.889
Penyusutan dan Amortisasi 92.306
Beban Nonkas selain Penyusutan
dan Amortisasi Tidak Dapat
Dialokasikan 18.726
Grup tidak menyajikan segmen geografis karena seluruh usaha Grup terkonsentrasi pada satu lokasi di
Ancol, Jakarta Utara.
56
Page 60
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
40. Perjanjian dan Informasi Penting Lainnya
a. Berdasarkan Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T)
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Wilayah Kotamadya Jakarta Utara No.
02/PPT/JU/111/95 tanggal 16 Maret 1995, tanah yang digunakan untuk jalan tol yang termasuk dalam
HPL No. 1 milik Perusahaan adalah seluas 143.574 m2 dengan nilai ganti rugi sebesar Rp92.842.
Selisih perhitungan nilai antara Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara tersebut dengan dana ganti
rugi yang diterima Perusahaan yaitu sebesar Rp16.582 belum dicatat sebagai pendapatan
Perusahaan, karena menurut manajemen Perusahaan:
1. Secara yuridis formal, sisa tagihan belum dapat dikategorikan sebagai piutang Perusahaan karena
penentuan jumlah nilai seluruh ganti rugi dilakukan secara sepihak oleh Panitia Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Pluit - Cilincing (Harbour Road) Kotamadya Jakarta Utara.
Tidak ada perjanjian kesepakatan jumlah ganti rugi yang melibatkan Perusahaan selaku entitas
usaha berbadan hukum, sehingga secara validitas, tidak ada dasar bagi Perusahaan untuk
mengakui sisa tagihan ganti rugi sebagai piutang maupun pendapatan;
2. Ditjen Binamarga dengan suratnya No. T.10.100.06.06/729 tanggal 22 September 1999 yang
ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, memohon untuk mempertimbangkan agar sisa
kekurangan pembayaran ganti rugi dapat diselesaikan tanpa ganti rugi, mengingat hal-hal berikut:
Kondisi keuangan negara saat ini dan ketersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) yang cenderung semakin terbatas, dan
Prasarana publik yang dibangun di atas tanah Perusahaan juga memberikan manfaat yang
sangat besar terhadap pengembangan proyek Perusahaan.
Berdasarkan surat Perusahaan No. 048/DIR-PJA/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 kepada Menteri
Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Perusahaan telah meminta realisasi atas kekurangan ganti rugi
yang belum diterima. Sampai dengan tanggal laporan ini, penyelesaian selisih tersebut masih dalam
proses.
b. Pada tanggal 10 Agustus 2004, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan PT Paramitha
Bangun Cipta Sarana (PBCS) untuk membangun, mengalihkan serta mengelola hak atas sarana music
stadium di area Perusahaan seluas 39.000 m². PBCS memiliki hak pengelolaan atas proyek tersebut
selama 25 tahun. Setelah masa perjanjian berakhir, PBCS akan mengembalikan pengelolaan kepada
Perusahaan. PBCS memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan maksimal
25 tahun atas persetujuan tertulis Perusahaan. Atas kerjasama tersebut, Perusahaan berhak
mendapatkan imbalan sebesar 5% dari sewa jangka panjang dan 6% dari sewa jangka pendek yang
merupakan bagian dari pendapatan kotor setiap tahunnya. Apabila PBCS terlambat melaksanakan
penyerahan atas pembagian hasil transaksi penjualan maka dikenakan denda keterlambatan yang
besarnya denda ditentukan berdasarkan rata-rata bunga deposito 1 (satu) tahun dari 3 (tiga) bank
pemerintah terkemuka.
Pada tanggal 26 April 2007, melalui Akta Notaris No. 208 dari Sutjipto S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta,
Perusahaan telah memberikan persetujuan kepada PBCS untuk mengalihkan kerjasama kepada
PT Wahana Agung Indonesia (WAI), sebagai perusahaan afiliasi PBCS, yang berlaku sejak tanggal
ditandatanganinya perjanjian pengalihan.
Pembagian pendapatan yang disetujui berdasarkan perjanjian adalah:
Pendapatan yang bersumber dari sewa jangka panjang pihak ketiga yaitu sebesar 5% (lima
persen) dari pendapatan bruto;
Pendapatan yang bersumber dari sewa jangka pendek dari pihak ketiga yaitu 6% (enam persen)
dari pendapatan bruto, dan
WAI wajib melakukan pembayaran minimal ke Perusahaan sebesar Rp3.250 pada tahun pertama
pengoperasian dan untuk tahun berikutnya dengan kenaikan minimal 5% (lima persen) per tahun,
pembayaran tahun pertama sudah diterima.
Sehubungan keterlambatan pembangunan fisik sehingga mundurnya pelaksanaan pengoperasian
proyek secara keseluruhan, maka dengan itikad baik Perusahaan, WAI dan PT Wahana Agung
Indonesia Propertindo (WAIP) sepakat membuat Perjanjian Pengalihan Kerjasama Pembangunan,
57
Page 61
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Pengalihan dan Pengoperasian “Music Stadium“ dari WAI ke WAIP yang tertuang dalam perjanjian
tertanggal 28 Agustus 2009, selanjutnya proyek tersebut akan dilakukan oleh WAIP dan dijadwalkan
dapat diselesaikan tanggal 30 Nopember 2010 untuk proyek sisi utara dan 30 Juni 2011 untuk proyek
sisi selatan. Pada tanggal 29 Agustus 2011 dilakukan addendum I (pertama) mengenai penyelesaian
proyek di sisi Utara yang semula tanggal 30 Nopember 2010 menjadi 29 Agustus 2011 dan dari 30
Juni 2011 menjadi 29 Desember 2011 untuk sisi selatan. Pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan
addendum II (kedua) mengenai penyelesaian proyek dari 29 Agustus 2011 untuk sisi utara dan 28
Desember 2011 untuk sisi selatan, menjadi 20 Desember 2012 untuk pengalihan proyek secara parsial
dan 31 Juli 2013 untuk pengalihan proyek secara keseluruhan.
Kemudian Perusahaan melakukan berita acara serah terima secara parsial Pengalihan dan
Pengoperasian Bangunan Music Stadium masing-masing melalui Berita Acara (BA) No.
021/DIRPJA/XII/2012 - 001/BA/DIR-WAIP/ XII/2012 dan No. 020/DIR-PJA/XII/2012 - No.
002/BA/DIRWAIP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan secara keseluruhan Pengalihan dan
Pengoperasian Bangunan Music Stadium masing-masing melalui Berita Acara (BA) No. 003/DIR-
PJA/VII/2013 - No. 003/BA/DIR-WAIP/VII/2013 dan No. 004/DIR-PJA/VII/2013 - 004/BA/DIR-
WAIP/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, dengan ini perusahaan sepakat dan setuju untuk menyerahkan
bangunan tersebut untuk dioperasikan oleh WAIP selama 25 tahun.
c. Kelanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta yang berada di kawasan Ancol mengalami
penyesuaian dengan adanya perencanaan ulang penataan ruang kawasan reklamasi Pantai Utara
Jakarta yang diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 121 Tahun 2012 tentang
Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan peraturan perundang-undangan terkait
lainnya, sehingga kemudian dilakukan penyesuaian terhadap izin-izin reklamasi yang sebelumnya
telah diterbitkan dan diperoleh Perusahaan. Izin-izin reklamasi baru yang diperoleh Perusahaan
setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud di atas menjadi sebagai berikut:
- Izin Prinsip Reklamasi Pulau I dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1275/-1.794.2
tanggal 21 September 2012 dengan luas 202,5 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat
Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 994/-1/794.2 tanggal 7 September 2015.
- Izin Prinsip Reklamasi Pulau J dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1276/-1.794.2
tanggal 21 September 2012 dengan luas 316 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat
Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 995/-1.794.2 tanggal 7 September 2015.
- Izin Prinsip Reklamasi Pulau K dengan Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 1295/-1.794.2
tanggal 21 September 2012 dengan luas 32 Ha, yang kemudian diperpanjang dengan Surat
Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 540/-1.794.2 tanggal 10 Juni 2014. Bahwa kemudian terhadap
izin prinsip Pulau K tersebut telah terbit Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2485
Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada Perusahaan pada
tanggal 17 November 2015.
- Izin Prinsip Reklamasi Pulau L dengan Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1296/-1.794.2
tanggal 21 September 2012 dengan luas 481 Ha.
Bahwa pada tanggal 26 September 2018 Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui jumpa pers di
Balaikota Jakarta secara resmi mengumumkan pemberhentian proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta,
yang kemudian diikuti dengan pencabutan izin-izin reklamasi yang telah diterbitkan sebelumnya,
termasuk izin-izin reklamasi yang diperoleh Perusahaan sebagaimana dimaksud di atas. Terhadap
keputusan pemberhentian tersebut, kemudian Perusahaan menerima surat keputusan pencabutan
terhadap izin-izin reklamasi yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:
1. Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1041/-1.794.2 tanggal 6 September 2018 Perihal
Pencabutan:
a) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1276/-1.794.2 (Pulau J);
b) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1296/-1.794.2 (Pulau L);
c) Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 21 September 2012 No. 1275/-1.794.2 (Pulau I).
58
Page 62
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
2. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1410 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Keputusan
Gubernur No. 2485 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Kepada
Perusahaan.
Bahwa Perusahaan kemudian melakukan koordinasi intensif kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas
rencana kerja Perusahaan kedepannya. Rencana kerja tersebut kemudian disampaikan oleh
Perusahaan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Surat No. 011/DIR-PJA/EXT/XI/2018
tanggal 27 November 2018 tentang rencana pengembangan ikon Dunia Fantasi dengan melakukan
perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi melalui pembangunan wahana Ocean Fantasi yang
terintegrasi dengan wahana Dunia Fantasi eksisting dan rencana perluasan kawasan rekreasi kawasan
Taman Impian pada area Ancol Timur. Melalui surat yang sama, terhadap rencana kerja tersebut
kemudian Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk dapat
menerbitkan izin prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi seluas ± 35 Ha dan Kawasan
Rekreasi Taman Impian pada area Ancol Timur seluas ± 120 Ha.
Bahwa berdasarkan persetujuan prinsip perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN) seluas ±
35 Ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha berdasarkan surat Gubernur
DKI Jakarta tanggal 24 Mei 2019 Nomor 462/-1.711.511 dan berdasarkan surat Perusahaan Nomor
010/DIR-PJA/EXT/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Pelaksanaan
Perluasan Kawasan, pada tanggal 24 Februari 2020 diterbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta
Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi
(DUFAN) seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha, yang
pada intinya memberikan Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi (DUFAN)
seluas ± 35 Ha dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas ± 120 Ha kepada
Perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan sebelum
pelaksanaannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut atas pengembangan kawasan ancol tersebut di atas dan
dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada tanggal 13
September 2023 Perusahaan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut Nomor 13092310513100010 seluas 202.95 Ha yang diterbitkan melalui sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang ditandatangani secara
elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri
Kelautan dan Perikanan. Izin sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi Perusahaan untuk
melanjutkan pengurusan izin pengembangan kawasan ancol selanjutnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d. Berikut ini adalah pihak yang signifikan terkait dengan perjanjian sewa dan sponsorship:
Entitas Pihak Periode Kontrak Bagi Hasil Nilai Kontrak Pendapatan
Mar 2024
PJA PT Pertamina Gas 2014 - 2039 Penyewaan Lahan 84.675 847
PJA PT Pertamina Gas 2016 - 2041 Penyewaan Lahan 79.660 797
PJA PT Perusahaan Gas Negara 2015 - 2040 Penyewaan Lahan 79.660 797
PJA PT Perusahaan Gas Negara 2013 - 2038 Penyewaan Lahan 44.357 444
TIJA PT Fauna Land Ancol 2016 - 2035 Penyewaan Lahan 24.500 322
PJA PT Indosat Tbk 2020 - 2025 Penyewaan Lahan 22.681 1.134
PJA PT Inti Bangun Sejahtera Tbk 2019 - 2029 Penyewaan Lahan 41.500 1.038
PJA PT Ketrosden Triasmitra 2012 - 2032 Penyewaan Lahan 7.331 76
TIJA PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2021 - 2024 Kerjasama Promosi dan Penjualan 7.128 980
59
Page 63
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
e. Berikut ini adalah pihak yang signifikan terkait dengan perjanjian sewa berdasarkan persentase bagi
hasil:
Entitas Pihak Periode Kontrak Presentase Pendapatan
Bagi Hasil Maret 2024
TIJA PT Djamanmas Pangan Nusa 2020 - 2025 6% 2.453
TIJA PT Rekso Nasional Food 2019 - 2024 15% 1.398
TIJA PT Arif Cipta Mandiri 2019 - 2023 20% 1.262
TIJA PT Jimbaran Jaya 2003 - 2028 20% 956
TIJA PT Seribu Satu Rasa 2023 - 2024 10% 892
TIJA CV Nusa Prima Pangan 2022 - 2028 15% 855
TIJA PT Multirasa Nusantara 2020 - 2025 16% 685
TIJA Kalaha Tan 2018 - 2024 25% 571
TIJA PT Prima Usaha Era Mandiri 2018 - 2025 10% 211
TIJA Simpang Raya 2023 - 2024 11% 158
f. Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait pemanfaatan tanah/lahan di Kawasan
Ancol untuk Penyelenggaraan Acara/Event dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor X/DIR-
PJA/XI/2021 pada tanggal 17 November 2021 dengan jangka waktu kerjasama penggunaan lahan
dalam perjanjian tersebut selama 3 tahun, adapun penggunaan area obyek pemanfaatan dalam jangka
waktu tersebut mengikuti kalender acara penyelenggaraan event sesuai penggunaan PT Jakarta
Propertindo (Perseroda) dalam jangka waktu tersebut.
41. Perkara Hukum
a. Pada tanggal 25 Oktober 2022, PT Arkindo (selaku Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum tertanggal 25 Oktober 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap:
1. PT Taman Impian Jaya Ancol (PT TIJA) (selaku Tergugat I);
2. PT PJA (selaku Tergugat II);
3. PT Bank DKI c.q. Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan (selaku Turut Tergugat I);
4. PT Jamkrida Jakarta (selaku Turut Tergugat).
Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada kontrak Nomor:
001/P/DIR-TIJA/PP/VIII/21 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Masjid Apung Ancol (“Kontrak”) dimana
PT Arkindo (Penggugat) sebagai kontraktor/penerima pekerjaan dan PT TIJA (Tergugat) sebagai
pemilik proyek/pemberi pekerjaan dengan jenis Kontrak turnkey (putar kunci) yang merupakan kontrak
mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal kontraktor/penerima pekerjaan setuju untuk
membangun proyek secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya
sehingga proyek siap dioperasikan. PT Arkindo (Penggugat) wajib melaksanakan dan menyelesaikan
pekerjaan terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 15 Juni 2022.
Dalam pelaksanaannya sampai dengan batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan sesuai
Kontrak, PT Arkindo (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Masjid Apung Ancol secara
penuh dan tuntas sampai dengan pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen) sesuai dengan
batas waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan yang diatur di dalam Kontrak, yaitu pada tanggal
15 Juni 2022, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak PT TIJA melakukan
pembatalan Kontrak terhadap PT Arkindo pada tanggal 15 Juni 2022 dengan segala konsekuensi
akibat pembatalan Kontrak ditanggung oleh PT Arkindo sesuai ketentuan yang diatur di dalam Kontrak.
Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25
Oktober 2022 dan tercatat dengan nomor register perkara 709/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. panggilan
sidang (relaas) diterima masing-masing oleh PT TIJA dan PT PJA dari Pengadilan Negeri Jakarta
Utara Kelas I A Khusus pada tanggal 15 November 2022.
Pada tanggal 4 Desember 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara
709/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Utr. yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh kuasa hukum
Penggugat (PT Arkindo), kuasa hukum Tergugat I (PT TIJA), kuasa hukum Tergugat II (Perusahaan),
60
Page 64
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
kuasa hukum Turut Tergugat I (PT Bank DKI c.q. Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan),
kuasa hukum Turut Tergugat II (PT Jamkrida Jakarta), yang amar putusannya sebagai berikut:
Dalam Konvensi.
Dalam Eksepsi.
Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
Dalam Pokok Perkara.
a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ontvankelike Veerklaard).
b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini.
Dalam Rekonvensi.
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelike Veerklaard).
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp1.153.000 (dalam rupiah penuh);
Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, secara daring melalui e-court, PT Arkindo selaku
Pembanding (d/h Penggugat) telah mengajukan permohonan pernyataan banding atas putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.709/Pdt.G/2021/PN.JKT.Utr tersebut di atas, yang kemudian
diberitahukan kepada PT Taman Impian Jaya Ancol selaku Terbanding I (d/h Tergugat I) dan
Perusahaan selaku Terbanding II (d/h Tergugat II) pada tanggal 20 Desember 2023 dan kemudian
tercatat dengan nomor register perkara No. 245/PDT/2024/PT DKI.
Pada tanggal 21 Maret 2024, kuasa hukum Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta nomor No. 245/PDT/2024/PT DKI tanggal 19 Maret 2024 melalui e-court yang pada
pokoknya menginformasikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor No.
245/PDT/2024/PT DKI yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr tanggal 4
Desember 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (dalam rupiah penuh);
Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperoleh informasi bahwa PT Arkindo telah mengajukan pernyataan
permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan nomor 245/PDT/2024/PT DKI juncto nomor
709/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr pada tanggal 4 April 2024.
Sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses kasasi.
b. Pada tanggal 5 April 2023, PT Mata Elang Internasional Stadium (PT MEIS) (selaku Penggugat)
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap
PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (PT WAIP) (selaku Tergugat) dan Perusahaan (selaku Turut
Tergugat). Berdasarkan dokumen gugatan diperoleh informasi bahwa gugatan didasarkan pada
perjanjian sewa menyewa antara PT WAIP (pihak menyewakan) dan PT MEIS (pihak penyewa)
sebagaimana yang dinyatakan dalam akta Notaris Edison Jingga, SH. No. 78 tanggal 21 Maret 2012
tentang Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan nomor 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 18 Agustus 2015 juncto putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta nomor 629/PDT/2016/PT.DKI tanggal 16 Desember 2016 juncto Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 2430 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 juncto Putusan
Peninjauan Kembali nomor 547 PK/Pdt/2018 tanggal 24 Agustus 2020.
61
Page 65
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Bahwa kedudukan Perusahaan dalam gugatan ini adalah karena adanya perjanjian Build Transfer
Operate (BTO) antara Perusahaan dengan PT WAIP, dimana setelah selesai masa pembangunan
proyek BTO, PT WAIP memiliki hak mengoperasikan proyek BTO tersebut, termasuk menyewakan
kepada pihak ketiga, dalam perkara ini pihak ketiga dimaksud adalah PT MEIS.
Bahwa kemudian gugatan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 April
2023 dan tercatat dengan nomor register perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. Relaas panggilan sidang
diterima oleh Perusahaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas I A Khusus tanggal 13 April
2023.
Pada tanggal 20 September 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus perkara
225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. yang diucapkan dalam sidang terbuka yang amar putusannya sebagai
berikut:
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat dan Turut untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan segala bentuk perbuatan Tergugat yang dilakukan terhadap Penggugat sehingga
Penggugat mengalami kerugian materiel dalam perkara aquo adalah merupakan perbuatan
melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengembalikan kerugian materiel dengan cara tunai
dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp45.000.000.000 (dalam rupiah penuh);
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan atas perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp595.000 (lima ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Pada tanggal 29 September 2023, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Infomasi
Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta, PT WAIP telah mengajukan pernyataan
permohonan upaya hukum banding terhadap putusan perkara 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20
September 2023 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober
2023, melalui e-court, kuasa hukum Perusahaan telah menerima scan putusan perkara nomor
225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2023 yang kemudian diikuti dengan pemberitahuan
memori banding dan berkas memori banding yang diajukan oleh PT WAIP selaku Pembanding (d/h
Tergugat I) pada tanggal 19 Oktober 2023 yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan penyerahan
kontra memori banding oleh Perusahaan selaku Turut Terbanding (d/h Turut Tergugat) pada tanggal
26 Oktober 2023. Bahwa terhadap upaya hukum banding tersebut kemudian tercatat dengan nomor
register 1195/PDT/2023/PT DKI.
Pada tanggal 4 Januari 2023, kuasa hukum Perusahaan telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta nomor 1195/PDT/2023/PT DKI tanggal 20 Desember 2023 melalui e-court yang pada
pokoknya menginformasikan bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutus perkara nomor
1195/PDT/2023/PT DKI yang amar putusannya sebagai berikut:
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal
20 September 2023;
Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000 (dalam rupiah penuh);
Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Utara diperoleh informasi bahwa PT WAIP telah mengajukan
62
Page 66
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
pernyataan permohonan upaya hukum kasasi terhadap putusan nomor 225/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr.
juncto nomor 1195/PDT/2023/PT DKI pada tanggal 10 Januari 2023.
Sampai dengan laporan ini disampaikan, perkara ini masih dalam tahap proses kasasi.
42. Instrumen Keuangan dan Manajemen Risiko Keuangan
Manajemen risiko Perusahaan adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh personil Perusahaan sebagai
salah satu dasar dalam penentuan strategi, dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa atau keadaan yang
berpotensi negatif terhadap pencapaian tujuan korporasi dan mengelola risiko tersebut agar masuk dalam
risk appetite (risiko yang dapat diterima) Perusahaan untuk menjamin secara rasional pencapaian tujuan
Perusahaan.
Dalam melaksanakan manajemen risiko, Perusahaan melakukan identifikasi, penaksiran, respon,
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan atas risiko Perusahaan.
1. Risiko keuangan utama yang harus dikelola adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar yang
terdiri dari risiko suku bunga dan risiko mata uang asing.
i. Risiko Kredit
Risiko kredit adalah kerugian yang timbul dari kegagalan pelanggan memenuhi kewajiban
kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan yang mempunyai potensi atas risiko kredit
terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit
maksimum sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut (rincian umur piutang usaha). Pada
tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 piutang usaha Perusahaan tidak terkonsentrasi
pada pelanggan tertentu.
Perusahaan mengelola risiko kredit dengan cara melakukan seleksi pelanggan, bank dan institusi
keuangan serta penetapan kebijakan cara pembayaran penjualan dan pengalihan risiko dengan
penutupan asuransi, mengusahakan penyandang dana untuk pelanggan.
Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan atas instrumen keuangan
pada laporan posisi keuangan konsolidasian:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Nilai Tercatat Exposure Maksimum Nilai Tercatat Exposure Maksimum
Aset Keuangan
Kas dan Setara Kas 282.505 282.505 411.446 411.446
Piutang Usaha 41.402 39.843 62.237 62.237
Piutang Lain-lain 5.369 5.369 26.077 26.077
Investasi Jangka Panjang Lainnya 128.936 128.936 128.936 128.936
Aset Lain-lain 10.497 10.497 10.497 10.497
Jumlah Aset Keuangan 458.212 456.653 628.696 628.696
Grup mengelola risiko kredit yang terkait dengan rekening bank dan piutang dengan memonitor
reputasi, peringkat kredit, dan membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam kontrak.
Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan
nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu
pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur.
Grup telah mencatat penyisihan penurunan nilai atas penurunan piutang usaha yang telah jatuh
tempo (Catatan 4).
Aset keuangan yang belum jatuh tempo yang terindikasi risiko kredit terutama dari kas dan setara
kas dan piutang usaha.
Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas penempatan dana
di bank, karena penempatan dana hanya ditempatkan pada bank-bank yang berpredikat baik.
63
Page 67
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
Manajemen berpendapat bahwa piutang usaha yang belum jatuh tempo tidak memiliki risiko kredit
yang signifikan, karena piutang usaha atas penjualan unit properti, dijamin dengan properti yang
sama, dimana jumlah eksposure risikonya lebih rendah dari nilai jaminannya, sedangkan piutang
usaha nonproperti berasal dari pelanggan-pelanggan yang memiliki rekam jejak yang baik.
ii. Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko dimana perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh
tempo.
Eksposur risiko likuiditas berupa kesulitan Perusahaan dalam memenuhi liabilitas keuangan yang
harus dibayar dengan kas atau aset keuangan lainnya. Perusahaan diharapkan dapat membayar
seluruh liabilitasnya sesuai dengan jatuh tempo kontraktual. Agar dapat memenuhi liabilitas
tersebut, Perusahaan harus menghasilkan arus kas masuk yang cukup.
Grup mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi
dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal dan secara rutin mengevaluasi
proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban
keuangan.
Tabel berikut merangkum liabilitas keuangan Perusahaan per 31 Maret 2024 dan
31 Desember 2023 pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak pembayaran yang tidak
didiskontokan:
31 Maret 2024
Liabilitas Tidak ditentukan < 1 Tahun > 1 - 5 tahun Biaya Emisi Nilai Tercatat
Utang Usaha dan Lain-lain -- 39.071 -- -- 39.071
Beban Akrual 211.000 -- -- -- 211.000
Utang Bank -- 230.599 474.720 (7.181) 698.138
Utang Obligasi -- -- 65.368 (105) 65.263
Jaminan Pelanggan
dan Deposit lainnya 15.689 -- -- -- 15.689
Liabilitas Sewa -- 4.958 84.685 -- 89.643
Jumlah 226.689 274.628 624.773 (7.286) 1.118.804
31 Desember 2023
Liabilitas Tidak ditentukan < 1 Tahun > 1 - 5 tahun Biaya Emisi Nilai Tercatat
Utang Usaha dan Lain-lain -- 27.589 -- -- 27.589
Beban Akrual 218.363 -- -- -- 218.363
Utang Bank -- 41.280 624.720 (7.885) 658.115
Utang Obligasi -- 65.432 149.568 (219) 214.781
Jaminan Pelanggan
dan Deposit lainnya 13.397 -- -- -- 13.397
Liabilitas Sewa -- 3.126 97.079 -- 100.205
Jumlah 231.760 137.427 871.367 (8.104) 1.232.450
iii. Risiko nilai tukar mata uang asing
Risiko nilai tukar mata uang asing didefinisikan sebagai penurunan nilai aset/pendapatan atau
peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang asing
tersebut.
64
Page 68
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah, Kondisi Ekonomi dan Sosial Politik.
Kebijakan Pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik
yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Hal ini dapat
mengakibatkan tertundanya proyek-proyek yang telah maupun akan diperoleh Grup. Risiko ini
merupakan risiko yang bersifat sistemik (systematic risk) dimana bila risiko ini terjadi maka akan
mempengaruhi secara negatif seluruh variable yang terlibat, sehingga membuat kinerja menurun,
bahkan diversifikasipun belum mampu menghilangkan risiko ini.
3. Nilai Wajar
Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Nilai Tercatat Nilai Wajar Nilai Tercatat Nilai Wajar
Aset Keuangan
Kas dan Bank 282.505 282.505 411.446 411.446
Piutang Usaha 41.402 39.843 62.237 62.237
Aset Lain-lain 31.232 31.232 34.595 34.595
Total 355.139 353.580 508.278 508.278
Liabilitas Keuangan
Utang Usaha dan Lain-lain 39.071 39.071 27.589 27.589
Utang Bank 698.138 698.138 658.115 658.115
Beban Akrual 211.000 211.000 218.363 218.363
Total 948.209 948.209 904.067 904.067
Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar
dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, karena
dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.
43. Manajemen Permodalan
Tujuan dari Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan hasil bagi
pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil
yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan
dengan tingkat risiko.
Grup menetapkan sejumlah modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal
dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko
aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Perusahaan memonitor modal
dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Rasio ini dihitung sebagai berikut: Liabilitas
neto dibagi modal yang disesuaikan. Liabilitas neto merupakan total liabilitas (sebagaimana jumlah dalam
laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan setara kas. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh
komponen ekuitas (meliputi modal saham dan saldo laba).
Rasio liabilitas terhadap modal yang disesuaikan pada 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 adalah
sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Jumlah Liabilitas 1.965.174 2.075.180
Dikurangi Kas dan Setara Kas (282.505) (411.446)
Liabilitas Bersih 1.682.669 1.663.734
65
Page 69
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 (Tidak diaudit) dan 31 Desember 2023 (Diaudit)
Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Maret 2024 dan 2023 (Tidak diaudit)
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)
31 Maret 2024 31 Desember 2023
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan
kepada Pemilik Entitas Induk 1.609.117 1.647.160
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 104,57% 101,01%
44. Informasi Tambahan untuk Arus Kas
Perusahaan memiliki transaksi non kas untuk 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:
31 Maret 2024 31 Desember 2023
4.436 9.454
Penambahan Investasi Jangka
Panjang Lainnya Melalui Reklasifikasi
Investasi pada Entitas Asosiasi -- 265.669
Jumlah 4.436 275.123
Tabel dibawah ini menunjukan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, sebagai berikut:
31 Maret 2024
Saldo Awal Arus Kas Perubahan Saldo Akhir
Non Kas
Utang Bank 658.115 39.319 704 698.138
Utang Obligasi 214.781 (149.600) 82 65.263
Liabilitas Sewa 100.205 (2.856) (7.706) 89.643
31 Desember 2023
Saldo Awal Arus Kas Perubahan Saldo Akhir
Non Kas
Utang Bank 901.704 (242.870) (719) 658.115
Utang Obligasi 214.543 -- 238 214.781
Liabilitas Sewa 101.654 (12.376) 10.927 100.205
45. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim
Manajemen Perusahaan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian interim. Laporan keuangan konsolidasian interim telah diotorisasi untuk terbit oleh Direksi
pada tanggal 26 April 2024.
66
Names mentioned 150 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Achmad Abid
p.9
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.9 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.9
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.9 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9 ×3
unresolved
org
PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya
p.9
unresolved
org
PT Pembangunan Jaya
p.9 ×6
unresolved
org
Pelaksana Pembangunan Proyek Ancol
p.9
unresolved
org
Pemerintah Provinsi DKI
p.9 ×2
unresolved
org
PT TIJA
p.10 ×17
unresolved
org
PT Seabreez
p.10
unresolved
org
PT SI
p.10 ×7
unresolved
org
PT Jaya Ancol
p.10
unresolved
org
PT JA
p.10 ×8
unresolved
org
PT Sarana Tirta Utama
p.10 ×3
unresolved
org
PT STU
p.10 ×5
unresolved
org
PT Jaya Ancol Pratama Tol
p.10 ×4
unresolved
org
PT JAPT
p.10 ×2
unresolved
org
PT Genggam Anugerah
p.11
unresolved
person
Slamet Budisukrisno
p.11
unresolved
org
PT Jaya Konstruksi Pratama Tol
p.11
unresolved
org
PT Jaya Teknik Indonesia
p.11
unresolved
org
PT JTI
p.11
unresolved
org
PT TI
p.11 ×7
unresolved
org
PT GALK
p.11 ×5
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.12
unresolved
org
Bapepam
p.12 ×2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.12
unresolved
org
Bapepam-LK
p.12 ×4
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Asrori & Rekan
p.22
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.27
unresolved
org
PT Bank Bank DKI
p.31
unresolved
org
PT Bank DKI
p.31 ×20
unresolved
org
PT Jakarta Akses Tol Priok
p.32 ×4
unresolved
org
PT Batavia Pictures
p.37 ×2
unresolved
org
PT Fauna Land Ancol
p.38 ×4
unresolved
org
PT FLA
p.38
unresolved
org
PT Philindo Sporting Amusement
p.38 ×3
unresolved
org
Tourism Corporation
p.38 ×3
unresolved
org
PT PSATC
p.38
unresolved
org
PT JATP
p.38 ×2
unresolved
org
PT Jaya Kuliner Lestari
p.38 ×5
unresolved
org
PT JKL
p.38 ×3
unresolved
org
PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda
p.38 ×3
unresolved
org
PT KEKMJ
p.38
unresolved
org
PT PSATC Perusahaan
p.38
unresolved
org
PT JATP Berdasarkan Akta
p.38
unresolved
org
PT Jaya Bowling Indonesia
p.39 ×2
unresolved
org
PT JTD
p.39 ×5
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Asrori dan Rekan
p.39 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Asrori
p.39 ×2
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis
p.39
unresolved
org
Hamid dan Rekan
p.39
unresolved
org
Asrori dan Rekan
p.39
unresolved
org
PT Great Eastern General Insurance Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Sompo Insurance Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Asuransi MSIG Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Sunday Insurance Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Mandiri Axa General Insurance
p.44
unresolved
org
PT Asuransi Astra Buana
p.44
unresolved
org
PT Tugu Pratama Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Asuransi FPG Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika
p.44
unresolved
org
PT Tokio Marine Indonesia
p.44
unresolved
org
PT Asuransi Umum BCA
p.44
unresolved
org
Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
p.45
unresolved
org
PT Media Prima Solutions
p.46
unresolved
org
PT Estetika Surya Pesona
p.46
unresolved
org
PT Iss Indonesia
p.46
unresolved
org
PT Emtu Karya Sentosa
p.47
unresolved
org
PT Envitek Indonesia Jaya
p.47
unresolved
org
PT Deka Buana Swastamas
p.47
unresolved
org
PT Putra Anugerah Mandiri
p.47
unresolved
org
PT Bank DKI Berdasarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit
p.48
unresolved
person
Ashoya Ratam
p.48
unresolved
org
Bank Utama Debitur
p.48
unresolved
org
PT Pemeringkat Efek Indonesia
p.50
unresolved
org
PT PGN
p.50
unresolved
org
PT Pertamina Gas
p.50 ×3
unresolved
org
PT Pertagas
p.50
unresolved
org
PT Wahana Agung Indonesia Propertindo
p.50 ×3
unresolved
org
Dana Pensiun Lembaga Keuangan
p.51
unresolved
org
PT Pembangunan Jaya Saham Seri B
p.52
unresolved
person
(masing-masing dibawah 5%, Saham Seri C)
p.52
unresolved
org
PT Seabreez Indonesia
p.53 ×2
unresolved
org
PT Jakarta Propertindo
p.56 ×5
unresolved
org
PT Arkonin
p.56 ×2
unresolved
org
PT Pembangunan Jaya Manajemen Kunci
p.56
unresolved
—
Ketetapan Walikotamadya Jakarta Utara
· Ketua
p.60
unresolved
org
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
p.60
unresolved
org
PT Paramitha Bangun Cipta Sarana
p.60
unresolved
org
PT Wahana Agung Indonesia
p.60
unresolved
org
Menteri Investasi
p.62
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.62
unresolved
org
Menteri Kelautan dan Perikanan. Izin
p.62
unresolved
org
PT Djamanmas Pangan Nusa
p.63
unresolved
org
PT Rekso Nasional Food
p.63
unresolved
org
PT Arif Cipta Mandiri
p.63
unresolved
org
PT Jimbaran Jaya
p.63
unresolved
org
PT Seribu Satu Rasa
p.63
unresolved
org
PT Multirasa Nusantara
p.63
unresolved
org
PT Prima Usaha Era Mandiri
p.63
unresolved
org
PT Arkindo
p.63 ×9
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
p.63 ×11
unresolved
org
PT PJA
p.63 ×2
unresolved
org
Bank DKI Kantor Layanan Pintu Besar Selatan
p.63 ×2
unresolved
org
PT Jamkrida
p.63 ×2
unresolved
org
PT DKI.
p.64 ×8
unresolved
org
PT Mata Elang Internasional Stadium
p.64
unresolved
org
PT MEIS
p.64 ×2
unresolved
org
PT WAIP
p.64 ×7
unresolved
person
Edison Jingga
p.64
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
p.64
unresolved
org
Mahkamah Agung Republik Indonesia
p.64
unresolved
org
PT MEIS. Bahwa
p.65
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.65
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa
p.65
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.