20240405_MBAP_Pemanggilan RUPS_31625192_lamp2.pdf

4        JUMAT, 5 APRIL 2024                                                          POLITIK & HUKUM
                                                                                                                                                                                                  Wilmar Group
                                                                                                                                                                                                  Rugikan
                                                                                                                                                                                                  Negara
                                                                                                                                                                                                  Rp12,3 T
                                                                                                                                                                                                  PENGADILAN Tipikor pada Pengadilan Negeri
                                                                                                                                                                                                  Jakarta Pusat kembali menggelar kasus dugaan
                                                                                                                                                                                                  korupsi terkait dengan ekspor minyak sawit
                                                                                                                                                                                                  mentah atau crude palm oil (CPO). Lima terda-
                                                                                                                                                                                                  kwa korporasi yang bernaung dalam Wilmar
                                                                                                                                                                                                  Group didakwa merugikan keuangan negara,
                                                                                                                                                                                                  merugikan sektor usaha, dan mendapatkan
                                                                                                                                                                                                  keuntungan tidak sah sampai Rp12,3 triliun.
                                                                                                                                                                                                    “(Kerugian) total Rp12.312.053.298.925 atau
                                                                                                                                                                                                  setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” kata
                                                                                                                                                                                                  jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung
                                                                                                                                                                                                  (Kejagung) dalam surat dakwaan yang dikutip
                                                                                                                                                                                                  kemarin.
                                                                                                                                                                                                    Jaksa menjelaskan lima perusahaan yang men-
                                                                                                                                                                                                  jadi terdakwa dalam kasus itu, yakni PT Multimas
                                                                                                                                                                                                  Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar
                                                                                                                                                                                                  Alam Permai, PT Wilmat Bio­energi Indonesia, dan
                                                                                                                                                                                                  PT Wilmar Nabati Indonesia.
                                                                                                                                                                                                    Kasus itu merupakan pengembangan dari
                                                                                                                                                                                                  perkara pemberian fasilitas ekspor CPO yang
                                                                                                                                                                                                  sebelumnya menjerat Komisaris PT Wilmar
                                                                                                                                                                              ANTARA/RENO ESNIR   Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor
BERSAKSI KASUS PEMBANGUNAN GEREJA: Bupati Mimika Eltinus Omaleng berjalan seusai menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di                          dkk. Penghitungan itu dipastikan berdasarkan
Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Jaksa menghadirkan Bupati Eltinus untuk terdakwa mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika                  kajian yang benar.
2015-2020 Totok Suharto.                                                                                                                                                                            “Sebagaimana laporan kajian analisis ke-
                                                                                                                                                                                                  untungan ilegal dan kerugian perekonomian
                                                                                                                                                                                                  negara akibat korupsi di sektor minyak goreng
                                                                                                                                                                                                  dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas




Hak Angket kian Melempem
                                                                                                                                                                                                  Gadjah Mada,” ucap jaksa.
                                                                                                                                                                                                    Dalam rincian jaksa, lima perusahaan yang
                                                                                                                                                                                                  bernaung dalam Wilmar Group itu diduga
                                                                                                                                                                                                  mendapatkan keuntungan yang tidak sah sam-
                                                                                                                                                                                                  pai Rp1,69 triliun. Perusahaan-perusahaan itu
                                                                                                                                                                                                  juga diyakini membuat minyak goreng menjadi
                                                                                                                                                                                                  langka di Indonesia dalam waktu tertentu.
Puan Maharani berencana bertemu                                             ajukan hak angket),” kata Puan,         ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKB   ber) masih lama.”                          Jaksa juga menghitung adanya kerugian
                                                                            kemarin.                                Syaiful Huda, Senin (1/4).              Pada kesempatan itu, Puan             sektor usaha dan rumah tangga sampai
Prabowo selaku presiden terpilih sekaligus                                     Sebelumnya, Puan mengaku               Pengamat politik dan Direktur      berencana bertemu Prabowo                Rp8,52 triliun dalam kasus tersebut. Uang
Ketua Umum Partai Gerindra.                                                 tidak ada instruksi mengenai hak        Lingkar Madani Indonesia (Lima)      selaku presiden terpilih sekaligus       yang seharusnya masuk ke negara sebesar
                                                                            angket di fraksinya, PDIP. Ketua        Ray Rangkuti mengatakan hak          Ketua Umum Partai Gerindra. Per-         Rp1,65 triliun juga menjadi hilang karena
Fachri Audhia Hafiez                  di ruang sidang.                      DPP PDIP itu mengaku tak mem-           angket harus tetap digulirkan        temuan itu direncanakan dilaksa-         permainan kotor mereka. “Merugikan ke-
redaksi@mediaindonesia.com              “Menurut catatan dari Sekre-        berikan arahan soal hak angket.         agar bisa membongkar dugaan          nakan sebelum Prabowo bertemu            uangan negara atau perekonomian negara




D
                                      tariat Jenderal DPR, daftar hadir     “Enggak ada instruksi, enggak           kecurangan pemilu. “Kalau ti-        Ketua Umum PDIP Megawati Soek-           sebesar Rp1.658.195.109.817,11 berdasarkan
           PR RI telah menutup        DPR permulaan rapat paripurna         ada,” ungkapnya, Kamis (28/3).          dak terbukti, pemenang pemilu        arnoputri. “Insya Allah,” katanya.       Laporan Hasil Audit BPKP Nomor PE.03/SR-511/
           masa persidangan IV        hari ini telah ditandatangani 189        Dihubungi terpisah, anggota          makin legitimate dan presiden           Namun, Puan menyebut belum            D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022,” ujar jaksa.
           2023-2024 pada rapat       anggota, izin 101, sehingga yang      Komisi II DPR dari Fraksi PKS           terbebas dari asumsi mengguna-       ada rencana pertemuan dengan               Praktik lancung itu terjadi pada periode
           paripurna ke-15, kema-     hadir pada hari ini 290 anggota       Mardani Ali Sera menyatakan hak         kan kekuasaan. Jika terbukti, ini    Prabowo dalam waktu dekat. Ket-          Juli 2021 sampai Desember 2021 saat minyak
rin. Dalam rapat tersebut tidak       dari seluruh fraksi yang ada di       angket untuk mengungkap se-             jadi modal untuk mengevaluasi        ua DPR itu memastikan pertemuan          goreng di dalam negeri menjadi mahal. Kong-
terdengar wacana pengajuan hak        DPR,” ungkap Puan membuka             jumlah dugaan kecurangan yang           secara menyeluruh,” kata Ray da-     dilaksanakan seusai Lebaran 2024.        kalikong itu juga menyeret sejumlah pejabat
angket untuk mengungkap se-           rapat.                                terjadi selama Pemilu 2024 mesti        lam keterangannya.                   “Lebaran dulu, ya, insya Allah           perusahaan tersebut yang bekerja mewakili
jumlah dugaan kecurangan yang           Wakil Ketua Komisi III DPR dari     dijalankan. “Agar jelas dan terang                                           (bertemu).”                              kantor mereka.
terjadi selama Pemilihan Umum         Fraksi Gerindra Habiburokhman         benderang kualitas demokrasi            Potensi oposisi                         Wacana pertemuan Megawati               Pemerintah sejatinya sudah mencoba me-
(Pemilu) 2024.                        mengungkapkan Fraksi Gerindra         di Indonesia. Parpol mana pun             Puan enggan merespons le-          dengan Prabowo tengah menguat.           ngendalikan harga minyak goreng yang naik
  Rapat paripurna tersebut ha-        DPR bahagia hak angket tidak jadi     baiknya berinisiatif memulai,”          bih jauh perihal peluang par-        Pertemuan itu dinilai memung-            sejak Oktober 2021. Namun, upaya negara itu
nya menggelar dua agenda, yaitu       bergulir. Menurutnya, masa per-       tukasnya, kemarin.                      tainya menjadi oposisi. PDIP tetap   kinkan dan akan menjadi perte-           menjadi sia-sia karena adanya perusahaan
penetapan tujuh calon anggota         sidangan sudah ditutup sehingga          Sebelumnya, Partai Kebangkitan       menunggu pelantikan presiden         muan seusai perhelatan Pemilu            yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.
Lembaga Perlindungan Saksi dan        DPR sudah memasuki masa reses.        Bangsa (PKB) menyatakan sikap           dan wakil presiden terpilih pada     2024. “Dalam politik apa yang tidak        “Upaya dimaksud mulai dilaksanakan sejak
Korban (LPSK) periode 2024-2029       “Ini (sidang paripurna) sudah ditu-   menunggu PDI Perjuangan selaku          Oktober 2024 untuk bersikap.         mungkin, yang tidak mungkin bisa         Oktober 2021, dengan menyepakati komitmen
serta pidato penutupan masa si-       tup, ya. Alhamdulillah angket tidak   partai pemenang Pemilu 2019             “Masih lama. Oktober masih lama,     mungkin dalam politik, sepanjang         sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan
dang oleh Ketua DPR Puan Maha-        jadi,” katanya.                       untuk menggulirkan hak angket.          sabar,” kata Puan, kemarin.          itu untuk kebaikan, dan untuk            sederhana seharga Rp14 ribu per liter dari
rani. Tampak hadir Wakil Ketua          Seusai rapat paripurna, Puan        “Tanpa ada teman-teman PDI                Puan juga enggan menanggapi        kemaslahatan masyarakat, kenapa          pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi
DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat        pun enggan menanggapi lebih jauh      Perjuangan, ini enggak mungkin          potensi gabung ke koalisi Prabowo    tidak? Kan, boleh-boleh saja, kita       Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia
Gobel, dan Lodewijk F Paulus.         perihal belum adanya pengajuan        bisa jalan, fase usulan di rapur eng-   Subianto dan Gibran Rakabuming       tunggu saja,” kata politikus PDIP        (GIMNI) dan Asosiasi Industri Minyak Makan
Sementara itu, Wakil Ketua DPR        hak angket ke pimpinan legislatif     gak disetujui sama sebagian yang        Raka. Ketua DPR itu mengulang        Junimart Girsang, beberapa waktu         Indonesia (AIMMI) selama Natal dan Tahun
Muhaimin Iskandar tidak terlihat      tersebut. “Belum (ada yang meng-      hadir juga enggak jadi apa-apa,”        kembali pernyataannya. “(Okto-       lalu. (Ykb/Mal/Ant/J-2)                  Baru,” ucap jaksa. (Can/P-3)




                                          PT SYARIKAT TAKAFUL INDONESIA
                                                            (PERSEROAN)
                                         Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
                                      Diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan
                                      bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat
                                      Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang akan
                                      dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024,
                                      bertempat di Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan
                                      Raya No. 100, Jakarta 12790, Pukul 15.00 Waktu Indonesia
                                      Bagian Barat dengan agenda sebagai berikut.
                                      1. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;
                                      2. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan termasuk
                                         pengesahan laporan keuangan Perseroan terkonsolidasi dan
                                         neraca rugi laba Perseroan untuk tahun buku 2022 s/d 2023;
                                      3. Memberikan pelepasan dan pembebasan (acquit et de
                                         charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
                                      Untuk maksud tersebut, materi rapat tersedia bagi para
                                      Pemegang Saham Perseroan selama jam kerja di kantor
                                      Perseroan, 1 (satu) minggu sebelum tanggal RUPST.

                                                          Jakarta, 5 April 2024
                                                      PT Syarikat Takaful Indonesia

                                    Media Ind, 2 Klm x 100 mm