20240401_BBLD_Penyampaian Bukti Iklan_31621463_lamp1.pdf

4 SENIN, 01 APRIL 2024                                                                                                                    POLEMIK
 Agar Kerja Kami                                                                      Kasus LPEI di Kejaksaan Agung
                                                                                         Tanggal pelaporan: 18 Maret 2024
                                                                                                                                                                   Keterangan:
                                                                                                                                                                    Pada 2022 Kejaksaan Agung pernah menetapkan terdakwa
                                                                                                                                                                    kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI
                                                                                                                                                                                                                                                                       Nilai yang Berubah
  tidak Mubazir                                                                                                                                                                                                                                                               di KPK
                                                                                         Pelapor: Menteri Keuangan Sri Mulyani                                      selama periode 2013-2019.
                                                                                         Dugaan: Ada 24 perusahaan atau eksportir yang diduga                       Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang
                                                                                                  bermasalah.                                                       berasal dari kredit macet delapan grup usaha yang terdiri
                                                                                         Status: Masih dipelajari                                                   atas 27 perusahaan. Salah satu terdakwa ialah Direktur PT
                                                                                         Bangunan perkara:                                                          Mount Dreams Indonesia Johan Darsono, divonis 5 tahun
BISA Anda jelaskan lini masa pengusutan kasus                                              Empat perusahaan terindikasi fraud atau melakukan                        penjara.                                                                                    APAKAH Anda melihat ada upaya tarik-menarik antara
dugaan korupsi di LPEI oleh KPK?                                                           penyelewengan terkait dengan korupsi pembiayaan                                                                                                                      KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan
                                                                                           ekspor yang difasilitasi LPEI sejak 2019-2023, yaitu:                   Kasus LPEI di KPK
  KPK sudah menerima laporan dugaan terjadinya ko-                                                                                                                                                                                                              penyidikan dugaan korupsi di LPEI?
                                                                                           PT RII: Rp1,8 triliun                                                    Laporan masuk: 10 Mei 2023
rupsi di LPEI pada Mei tahun lalu. Kami sudah lakukan                                                                                                                                                                                                             Analisisnya sih begitu, karena kalau lihat dari hanya sehari,
                                                                                           PT SMS: Rp216 miliar                                                     Naik penyidikan: 19 Maret 2024
                                     telaah, kami sudah                                    PT SPV: Rp144 miliar
                                                                                                                                                                                                                                                                kemudian teman-te-
                                                                                                                                                                    Tersangka: Belum ditetapkan
                                     lakukan klarifikasi                                   PT PRS: Rp305 miliar                                                     Dugaan kerugian negara: Rp766 miliar.                                                       man di KPK memberi
                                     kepada pihak ter­                                     Total kerugian negara: Rp2,5 triliun                                     Indikasi:                                                                                   respons, yang juga
                                     lapor dan pihak ter-                                                                                                             Terjadi penyimpangan dalam penyaluran kredit yang                                         mereka menjelaskan
                                                                                      Keterangan:
                                                                                                                                                                      diberikan oleh LPEI kepada debitur berinisial PT PE.
                                     kait serta beberapa                               Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batu                                                                                                                kalau KPK itu kan pe-
                                                                                                                                                                      PT PE ialah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi
                                     dokumen sudah                                     bara, nikel, dan perkapalan. Mereka diduga melakukan                                                                                                                     nyelenggara negara,
                                                                                                                                                                      BBM dan bahan bakar lainnya.
                                                                                       praktik kecurangan (fraud ) dalam pembiayaan ekspor.
                                     kami kumpulkan.                                                                                                                Bangunan perkara:                                                                           berarti ada penyeleng-
                                                                                       Enam eksportir lainnya masih ditangani tim gabungan
                                     Hasil telaahan itu                                dalam rangka penagihan. Nilai kredit mencapai Rp3 triliun                      PT PE menerima fasilitas modal kerja ekspor dari LPEI                                     garanya. Sementara
                                     menunjukkan betul                                 dan Rp85 miliar.                                                               sebanyak tiga kali, yakni pada 2015, 2016, dan 2017.                                      itu, kejaksaan itu bi-
                                                                                       Kasus dugaan tindak pidana umum ini ditangani Mabes Polri.                     KPK menduga pemberian modal kerja terhadap PT PE
                                     ada dugaan tindak                                                                                                                dilakukan secara serampangan. Komite pembiayaan LPEI
                                                                                                                                                                                                                                                                asanya mereka fokus
                                     pidana korupsi dan                                                                                                               diduga mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menyalur-                                  di swastanya.
                                                                                      Tim yang Bekerja Sama dalam Penyelesaian Kasus
                                     itu dilimpahkan ke                                                                                                               kan kredit ke PT PE.                                                                        Katakan kalau Men-
                                      Direktorat Penye­                                  Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara                        Lembaga antirasuah sebenarnya menerima enam laporan                                       teri Keuangan Sri
                                                                                         (Jamdatun)                                                                   terkait dugaan korupsi dalam kredit bermasalah di LPEI.
                         MI/ SUSANTO
                                      lidikan.                                           Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)                             Baru tiga laporan yang sudah ditelaah, salah satunya yang
                                                                                                                                                                                                                                                                Mul­y ani datang ke                                   MI/ SUSANTO

Alexander Marwata                        Sprinlindik terbit                                                                                                           melibatkan PT PE. Dugaannya ialah korupsi penyaluran                                      kejaksaan untuk ke-        Saut Situmorang
                                                                                         Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan pada 13 Februari                                                                                                                     kredit ekspor dengan jumlah total Rp3,451 triliun.                                        mudian either menye­       Mantan Wakil Ketua Komisi
Korupsi (KPK)                         lebih kurang sebu-                              Penyebab Terjadinya Fraud di LPEI                                               Selain PT PE, KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi                                       lesaikan swastanya         Pemberantasan Korupsi (KPK)
                                                                                      (Menurut Ekonom Indef, Eko Listiyanto)                                          penyaluran kredit ekspor yang melibatkan PT RII senilai
                                      lan yang lalu untuk                                                                                                             Rp1,6 triliun dan PT SMJL senilai Rp1,051 triliun.
                                                                                                                                                                                                                                                                atau yang lain, apa-
pendalaman lebih lanjut. Kemudian, beberapa waktu                                         Tata kelola yang buruk.            Penyelewengan dari SDM.                                                                                                            lagi kemarin dia menyebutnya ada beberapa dua grup case.
                                                                                                                                                                                                          Sumber: Kejagung/Kemenkeu/KPK/Litbang MI
yang lalu Menteri Keuangan melaporkan hasil audit                                                                                                                                                                                                               Kalau saya bisa simpulkan, kita melihat bahwa di KPK itu me-




                                                                                       Sprindik Kosong Ajang
ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan dugaan                                                                                                                                                                                                             reka sudah lebih awal kelihatannya karena responsnya cepat.
fraud juga.                                                                                                                                                                                                                                                       Kalau kita balik ke MoU (nota kesepahaman), kalau KPK
  Menyikapi hal itu karena kami sudah lakukan lidik dan                                                                                                                                                                                                         sudah melakukan proses, yang lain menghentikan atau
ada potensi korupsi serta agar kerja kami tidak mubazir,                                                                                                                                                                                                        menyerahkan. Bahkan, Undang-Undang (tentang KPK) juga
kami declare, kami ekspose bagaimana pengembangan                                                                                                                                                                                                               menyebutkan begitu. Kalau sudah dimulai proses oleh KPK,




                                                                                          Jual Beli Perkara
penyelidikannya dan di dalam forum ekspose yang di-                                                                                                                                                                                                             yang lain menghentikan penyelidikan atau penyidikannya.
hadiri jajaran penindakan, penyelidik, penyidik, penuntut                                                                                                                                                                                                       Itu terlihat bahwa memang per hari itu mereka ekspose, ko-
umum, dan pimpinan menyepakati bahwa perkara naik                                                                                                                                                                                                               ordinasi antara KPK dan Kejagung ada satu tarik-menarik.
ke penyidikan meski tidak kita sebut tersangkanya.
                                                                                                                                                                                                                                                                   KPK langsung menyatakan sedang menyidik kasus di
  Apa saja yang tergambar dari proses penyidikan                                                                                                                                                                                                                LPEI sehari setelah Sri Mulyani melaporkan ke Kejagung.
tersebut? Lalu, bagaimana koordinasi KPK dengan                                                                                                                                                                                                                 Bukankah itu menunjukkan KPK tidak ingin kehilangan
Kejagung?                                                                             Kontroversi ini harus menjadi perhatian dan evaluasi ke depan bagi                                                                                                        momentum?
  Itu sudah tergambarkan peran setiap pihak. Terkait
dengan koordinasi bersama Kejagung pasti kita lakukan
                                                                                       cara kerja KPK. Sprindik kosong sangat berpotensi untuk menjadi                                                                                                             Kalau saya lihat, kita sama-sama ingin memberantas ko-
                                                                                                                                                                                                                                                                rupsi. Yang harus kita perhatikan sebenarnya dua institusi
karena LPEI itu memberikan menyalurkan kredit ke                                                subjek jual beli perkara atau bancakan korupsi.                                                                                                                 ini bisa menyelesaikan case ini dengan baik, saling tukar
perusahaan-perusahaan banyak, enggak hanya satu                                                                                                                                                                                                                 (informasi). Mau nanti ditindaklanjuti KPK atau kejaksaan,
perusahaan. Kemarin yang kami paparkan baru satu,                                     Dinda Shabrina                                    menjelaskan secara rinci perihal                       Divisi Hukum dan Monitoring                                      di KPK juga penuntut umumnya ialah jaksa dari Kejagung.
tapi ada enam perusahaan itu curang.                                                  dinda@mediaindonesia.com                          pemberitahuan status kasus LPEI                        Peradilan Indonesia Corruption                                      Menurut saya, KPK harus segera memahami prinsip me-




                                                                                      A
                                                                                                                                        yang disebut telah naik ke tahap                       Watch (ICW) Diky Anandya juga                                    reka dalam organisasi, yakni integritas, sinergi, kepemimpin­
  Ada kesan yang timbul di masyarakat bahwa KPK                                                  DA kesan kompetisi                     penyidikan. Menurut dia, penyi-                        turut mengkritisi langgam KPK                                    an, profesionalisme, dan keadilan. Itu mereka harus leading.
dan Kejagung saling rebutan perkara LPEI. Bagai-                                                 atau saling rebut kasus                dikan secara resmi dimulai apa-                        yang tak biasa, yakni menge-                                     Apakah itu ialah buah dari confuse-nya kerja sama? Bisa
mana Anda menyikapinya?                                                                          antara Kejaksaan Agung                 bila sudah keluar sprindik secara                      luarkan sprindik kosong tanpa                                    jadi. Karena Undang-Undang KPK sudah begitu lemahnya
  Bukan saling merebut. Kemarin sudah saya sampai-                                               (Kejagung) dan Komisi                  resmi dan formal.                                      tersangka.                                                       sekarang. Jadi, sisi lain dari perubahan Undang-Undang KPK
kan supaya tidak terjadi duplikasi dalam penanganan                                   Pemberantasan Korupsi (KPK)                          “Kalau baru diumumkan, arti-                          Kontroversi yang timbul akibat                                 kayak beginilah.
perkara. Saya sampaikan, KPK sudah menangani                                          dalam kasus dugaan korupsi di                     nya baru gelar yang disetujuinya.                      langkah KPK itu harus menjadi                                       Kalau dulu dia kan KPK tetap independen. Kita tinggal
perkara lebih kurang setahun yang lalu. Proses itu                                    Lembaga Pembiayaan Ekspor                         Jadi belum ada tersangkanya.                           perhatian dan evaluasi ke depan                                  panggil jaksa di KPK, (dan mengatakan), “Kasih tahu sama
sudah kami lakukan di tingkat penyelidikan, sudah.                                    Indonesia (LPEI). Hal itu terbaca                 Baru gelar doang. Gelar perkara                        bagi cara kerja KPK. Menurut Diky,                               temanmu di sana (kejaksaan) kita sudah memulai nih (penyi-
Supaya hasil penyelidikan dan telaah terhadap laporan                                 ketika KPK mengumumkan pi-                        disetujui, naik ke penyidikan.                         sprindik kosong sangat berpotensi                                dikan), yang sana setop saja dulu.” Kan itu akhirnya orang
masyarakat dan ini juga menyangkut kepercayaan ma-                                    haknya telah memulai penyidikan                   Setelah itu, baru bisa keluar lah                      untuk menjadi subjek jual beli                                   melihatnya bagaimana sih? Kesannya jadi rebutan.
syarakat ke KPK.                                                                      kasus LPEI pada Selasa (19/3)                     surat perintah penyidikan (sprin-                      perkara atau bancakan korupsi.                                      Yang menjadi unik sebenarnya, kalau memang KPK sudah
  Mereka melaporkan ke KPK terus tindakan KPK se-                                     lalu. Tepatnya, satu hari setelah                 dik), ditujukan kepada tersangka.                        Jika dilihat secara mekanisme                                  melakukan penyidikan, Sri Mulyani harusnya tahu bahwa
perti apa, jangan sampai cuma didiamkan. Makanya                                      Kejagung menerima laporan dari                    Itu pasti disebut. Anda disangka                       formal yang selama ini dilakukan                                 timnya pernah ditanya-tanya saat penyelidikan di KPK. Arti-
kemarin staf di Kedeputian Penindakan melakukan                                       Menteri Keuangan Sri Mulyani.                     melanggar pasal sekian atas la-                        KPK, penyelidikan KPK berbeda                                    nya, ngapain juga Sri Mulyani mesti ke Kejagung.
ekspose, menyampaikan ke pimpinan supaya dipapar-                                        Koordinator Masyarakat Anti                    poran dari si A. Saya kira yang                        dengan penyelidikan yang ada
kan. Mereka paparkan dan kami semua penyelidik,                                       Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin                  diumumkan itu baru hasil gelar.                        dalam Kitab Undang-Undang Hu-                                      Lalu, apa makna konferensi pers oleh KPK sehari sete-
penyidik, dan penuntut umum sepakat telah terdapat                                    Saiman mengatakan memang ada                      Nanti kalau sudah dimulai penyi-                       kum Acara Pidana (KUHAP). KPK                                    lah Sri Mulyani ke Kejagung?
cukup bukti tindak pidana korupsi sehingga naik ke                                    kesan yang ingin disampaikan KPK                  dikannya, baru tersangkanya tahu                       seharusnya mengacu pada Pasal                                      Sudah jelas itu pasti respons KPK terhadap kejadian ter-
tahap penyidikan.                                                                     bahwa lembaga antirasuah itu                      si A, B, atau C,” jelas Romli.                         44 UU KPK, yang menyebutkan, jika                                sebut bahwa “Hei! Kami juga lagi nanganin lo ya. Kami le-
                                                                                      masih bisa diandalkan untuk me-                      Romli juga mengingatkan, da-                        perkara masuk penyelidikan, maka                                 bih dulu, ya.” Itu memberi warning. Makanya, Sri Mulyani
  Apakah artinya kasus yang disidik KPK sama de-                                      nangani kasus korupsi, walaupun di-               lam kasus LPEI, sesungguhnya                           di tahap penyelidikan itu mereka                                 kenapa mesti ke kejaksaan? Itu satu sisi bagaimana kurang-
ngan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung?                                         sadari bahwa pemberitahuan terkait                Kejagung yang lebih dulu mena-                         sudah mencari alat bukti dengan                                  nya koordinasi karena memang ada nilai yang berubah di
  Makanya perlu dicek lagi apakah perusahaannya                                       dengan status penyidikan itu belum                ngani. Kejagung juga telah memi-                       bukti permulaan yang cukup.                                      organisasi KPK.
sama. Kan saya bilang, yang menerima pendanaan itu                                    sepenuhnya memenuhi syarat.                       liki daftar tersangka. Maka, Romli                       “Tentu kita berharapnya ke de-
bukan hanya satu dua perusahaan.                                                         “Ya memang bahasaku kebakaran                  meminta KPK agar tidak lagi me-                        pan dalam penanganan korupsi                                        Bagaimana koordinasi KPK dulu berhadapan dengan
                                                                                      jenggot saja. Bu Sri Mulyani datang               nangani kasus LPEI dan melaku-                         yang ditangani KPK dengan alasan                                 aparat hukum lain saat menangani kasus yang sama?
   Kerugian Rp3 triliun itu sudah keseluruhan?                                        ke Kejagung. Karena sebelumnya                    kan koordinasi dengan Kejagung.                        tadi, bahwa sebetulnya Pasal 44                                     Itu sudah disyaratkan Undang-Undang KPK dan KPK juga
   Itu perlu dikoordinasikan di kejaksaan. Namun, kalau                               KPK sudah menangani kasus ini satu                   “Berarti Kejagung yang duluan.                      UU KPK itu sudah memberikan                                      sudah punya MoU dengan polisi dan kejaksaan. Bila sudah
terkait dengan LPEI-nya kita enggak akan bisa lepaskan                                tahun lalu, tetapi tidak ada perkem-              Salah sendiri (KPK). Masalahnya                        keistimewaan kepada KPK dalam                                    dimulai, yang lain berkoordinasi. Simpel, karena KPK-nya
karena dalam memberikan kredit itu ada peran-peran                                    bangannya. Barangkali Bu Menkeu                   sekarang Kejagung sudah mela-                          tahap penyelidikan itu sebagai                                   sebagai leading sector, vocal point, koordinasinya jadi baik. Di
dari LPEI, manajemen LPEI, bagaimana yang bersang-                                    lebih percaya kepada Kejagung. Ke-                kukan koordinasi sesuai Pasal 50                       langkah yang pro justicia. Se-                                   periode yang lalu hal ini menjadi lebih sederhana. Biasanya
kutan menganalisis layak atau tidaknya perusahaan                                     mudian agar tidak semakin terhina,                UU KPK, belum? Saya kira tidak,                        hingga, mengeluarkan sprindik                                    kalau dari penyelidikan, kalau ada irisan dengan instansi
itu mendapatkan kredit ekspor, risiko keuangannya,                                    maka KPK cepat-cepat penyidikan,”                 sehingga terjadi dispute, main                         kosong tidak diperlukan, bahkan                                  lain itu gampang untuk dikoordinasikan.
tata kelolanya, pasti itu kan menjadi pertimbangan                                    kata Boyamin kepada Media Indone-                 dulu-duluan siapa,” ujar Romli.                        cenderung berbahaya untuk pe-                                       Kita jadi bertanya-tanya, niatnya Sri Mulyani apa sebenar-
dari manajemen LPEI ketika akan menyalurkan kredit.                                   sia, Kamis (28/3).                                                                                       negakan hukum tindak pidana                                      nya? Apalagi, dari awal KPK sudah lebih dulu mengusutnya
Itu hal yang lazimlah di dalam dunia perbankan atau                                      Pakar hukum pidana Romli                       Bancakan korupsi                                       korupsi yang dilakukan KPK,” jelas                               sehingga sudah bertanya-tanya ke pihak LPEI. Oleh karena
pembiayaan itu. (Tri/P-3)                                                             Atmasasmita meminta KPK untuk                        Dalam kesempatan lain, anggota                      Diky. (P-3)                                                      itu, enggak mungkin Sri Mulyani enggak tahu. (Tri/P-3)



                                                                                                                                                                                                                             Kantor Pusat :                              Kantor Cabang :


                                                                         PT BUANA FINANCE Tbk
                                                                                                                                                                                                                             Tokopedia Tower (Ciputra World 2) Lt.38     • Jakarta     • Makassar                • Banjarmasin          • Bekasi
                                                                                                                                                                                                                             Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.11 Jakarta 12950     • Surabaya    • Pekanbaru               • Manado               • Pontianak
                                                                                                                                                                                                                             Telp : (021) 50806969                       • Medan       • Jambi                   • Samarinda            • Palangkaraya
                                                                                                                                                                                                                             Fax      : (021) 50806996                   • Semarang    • Balikpapan              • Denpasar             • Bandung
                                                                                                                                                                                                                             Website : http://www.buanafinance.co.id     • Palembang   • Bandar Lampung          • Serpong

                                                                                                                                                                              LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
                                                               LAPORAN POSISI KEUANGAN                                                                                                                                                                                                    LAPORAN ARUS KAS
                                                                                                                                                                                     KOMPREHENSIF LAIN                                                                    Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
                                                                    31 Desember 2023 dan 2022                                                                                 Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
                                                      (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)                                                                                                                                                            (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
                                                                                                                                                                              (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
                                                             2023          2022                                                            2023         2022                                                                     2023              2022                                                                     2023              2022
     ASET                                                                             LIABILITAS DAN EKUITAS                                                         Pendapatan                                                                                   Arus kas dari aktivitas operasi
                                                                                                                                                                     Pendapatan sewa pembiayaan                                  144.558           135.228        Penerimaan dari transaksi :
     Kas dan setara kas                                                              LIABILITAS                                                                      Pendapatan pembiayaan konsumen                              458.099           360.096          Sewa pembiayaan                                         808.661           786.646
       Pihak ketiga                                          337.880        514.134                                                                                  Pendapatan anjak piutang                                      2.580               400
                                                                                                                                                                                                                                                                    Pembiayaan konsumen                                    2.111.187        1.900.787
       Cadangan kerugian penurunan nilai                          (1)           (69) Pinjaman bank dan non-bank                          4.245.201     3.153.900     Pendapatan bunga dan denda                                   52.473            44.470
                                                                                                                                                                                                                                                                    Anjak piutang                                           150.954            29.990
                                                                                     Beban akrual                                            8.400         7.337     Pendapatan lain-lain                                         68.066            59.685
                                                                                                                                                                     Total pendapatan                                            725.776           599.879          Bunga                                                     20.997            8.783
     Kas dan setara kas - neto                               337.879        514.065 Utang pajak                                                                                                                                                                   Pembayaran kas untuk transaksi :
                                                                                       Pajak penghasilan badan                              10.648       15.615      Beban                                                                                          Sewa pembiayaan                                         (793.149)        (867.863)
     Piutang sewa pembiayaan                                                                                                                                         Beban keuangan                                              281.066           210.975          Pembiayaan konsumen                                   (2.841.862)      (2.051.236)
       Pihak ketiga                                          993.936      1.003.141     Pajak lainnya                                        2.568        1.878
                                                                                                                                                                     Beban umum dan administrasi                                 233.719           203.856          Anjak piutang                                           (151.554)         (48.350)
       Cadangan kerugian penurunan nilai                      (11.281)      (16.921) Utang dividen                                             398          377      Beban penyisihan kerugian penurunan nilai                    61.661            57.315        Pembayaran beban usaha                                    (210.398)        (177.176)
                                                                                     Utang lain-lain                                       110.541      121.135      Beban pemasaran                                               5.229             5.076
                                                                                                                                                                     Beban lain-lain                                              11.961             9.715        Pembayaran bunga dan biaya keuangan lainnya               (282.406)        (214.930)
       Piutang sewa pembiayaan - neto                        982.655        986.220 Uang muka                                                1.999        1.431                                                                                                   Pembayaran pajak penghasilan                               (33.433)         (18.225)
                                                                                                                                                                     Total beban                                                 593.636           486.937
                                                                                     Liabilitas derivatif                                    4.981        4.369                                                                                                   Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi              (1.221.003)        (651.574)
     Piutang pembiayaan konsumen                                                                                                                                     Laba sebelum pajak penghasilan                              132.140           112.942
       Pihak ketiga                                        4.267.353      2.990.988 Liabilitas imbalan pasca kerja                          10.145        8.167
                                                                                                                                                                     Beban pajak penghasilan                                     (27.127)          (25.482)       Arus kas dari aktivitas investasi
       Cadangan kerugian penurunan nilai                     (43.055)       (27.833)                                                                                                                                                                              Pembelian aset tetap                                       (11.508)           (5.257)
                                                                                     TOTAL LIABILITAS                                    4.394.881     3.314.209     Laba neto tahun berjalan                                    105.013            87.460
                                                                                                                                                                     Penghasilan (rugi) komprehensif lain                                                         Pembelian aset takberwujud                                  (4.587)              (10)
       Piutang pembiayaan konsumen - neto                  4.224.298      2.963.155                                                                                                                                                                               Hasil penjualan aset tetap                                     597               315
                                                                                                                                                                     Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:
     Tagihan anjak piutang                                                           EKUITAS                                                                          Pengukuran kembali atas instrumen                                                           Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi               (15.498)           (4.952)
                                                                                                                                                                        derivatif untuk lindung nilai arus kas                        156             (6.499)
       Pihak ketiga                                           53.045          7.630                                                                                   Pajak penghasilan terkait                                       (34)             1.430      Arus kas dari aktivitas pendanaan
       Cadangan kerugian penurunan nilai                         (17)            (1) Modal saham - nilai nominal Rp 250 (nilai penuh)                                Neto                                                             122             (5.069)     Penerimaan dari utang bank dan non-bank                  2.642.457        2.823.503
                                                                                       per saham
       Tagihan anjak piutang - neto                           53.028          7.629                                                                                  Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:                                            Pembayaran kembali utang bank dan non-bank              (1.550.715)      (1.867.412)
                                                                                       Modal dasar - 4.800.000.000 saham                                              Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan                                                  Pembayaran liabilitas sewa                                  (5.184)          (3.278)
                                                                                       Modal ditempatkan dan disetor -                                                  pasca kerja                                                     (9)            (508)      Pembayaran dividen tunai                                   (26.312)          (9.867)
     Surat berharga                                                 -           180     1.645.796.054 saham                                411.449      411.449       Pajak penghasilan terkait                                           2             112
                                                                                                                                                                                                                                                                  Kas neto diperoleh dari aktivitas
                                                                                                                                                                     Neto                                                               (7)            (396)
     Piutang lain-lain                                        54.883         31.722  Tambahan   modal disetor                                  457          457                                                                                                    pendanaan                                               1.060.246          942.946
     Aset derivatif                                             2.839           110 Rugi komprehensif lain - neto                           (2.957 )     (3.072)     Penghasilan (rugi) komprehensif lain -                                                       Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas              (176.255)         286.420
                                                                                     Saldo laba                                                                       neto setelah pajak                                              115             (5.465)
     Uang muka, biaya dibayar dimuka dan lainnya              36.852         34.580                                                                                                                                                                               Efek dari perubahan kurs mata uang asing                          1            6.963
                                                                                       Telah ditentukan penggunaannya                       23.000       22.000      Total penghasilan komperhensif tahun berjalan               105.128            81.995
     Aset tetap - neto                                        72.462         71.207                                                                                                                                                                               Kas dan setara kas awal tahun                              514.134          220.751
                                                                                       Belum ditentukan penggunaannya                      962.787      885.107      Laba per saham - Dasar dan Dilusian
     Aset takberwujud - neto                                    8.464         9.031                                                                                   (dalam Rupiah penuh)                                          63,81             53,14       Kas dan setara kas akhir tahun                             337.880          514.134
                                                                                     TOTAL EKUITAS                                       1.394.736     1.315.941
     Aset hak-guna - neto                                       7.053         4.354
                                                                                                                                                                                                                                  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
     Aset pajak tangguhan - neto                                9.204         7.897                                                                                                                                        Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022
                                                                                                                                                                                                                           (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
     TOTAL ASET                                            5.789.617      4.630.150   TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                       5.789.617     4.630.150
                                                                                                                                                                                                                                                                                  Penghasilan (rugi)            Saldo Laba
     Catatan :                                                                                                                                                                                                                                                       Tambahan     komprehensif lain Telah ditentukan Belum ditentukan         Total
                                                                                                                                                                                                                                                        Modal saham modal disetor      - neto        penggunaannya penggunaannya             ekuitas
     - Informasi keuangan di atas pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 diambil dari laporan keuangan                                          Saldo 1 Januari 2022                                                                  411.449           457            2.393           21.000         808.522          1.243.821
       PT Buana Finance Tbk (“Perusahaan”), yang disusun manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
       di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan, anggota jaringan                                        Laba bersih tahun berjalan                                                                   -            -                -                -          87.460             87.460
       firma PKF Global (rekan penanggung jawab adalah Darmenta Pinem, S.E, CPA), auditor independen, berdasarkan Standar                                             Rugi komprehensif lain - neto setelah pajak :
       Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini audit wajar tanpa modifikasian, sebagaimana         Jakarta, 1 April 2024              Perubahan nilai wajar instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto                -            -          (5.069)               -                -             (5.069)
       tercantum dalam laporannya tanggal 26 Maret 2024. Sedangkan informasi keuangan pada tanggal dan tahun yang berakhir                                              Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto                              -            -            (396)               -                -               (396)
                                                                                                                                    PT Buana Finance Tbk              Alokasi cadangan umum                                                                        -            -               -            1.000          (1.000)                  -
       31 Desember 2022 diambil dari laporan keuangan PT Buana Finance Tbk (“Perusahaan”), yang disusun oleh manajemen
       Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman,                                             Pembagian dividen tunai                                                                                                                    -          (9.875)             (9.875)
       Mulyadi, Tjahjo & Rekan, anggota jaringan firma Crowe Global (rekan penanggung jawab adalah Riva Utama Winata,                      Direksi
       CPA), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini                                      Saldo per 31 Desember 2022                                                            411.449           457           (3.072)          22.000         885.107          1.315.941
       audit wajar tanpa modifikasian sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 30 Maret 2023.                                                                   Laba bersih tahun berjalan                                                                   -            -                -                -        105.013            105.013
                                                                                                                                                                        Penghasilan (rugi) komprehensif lain - neto setelah pajak :
     - Karena informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan, dengan demikian informasi tersebut bukan merupakan                                              Perubahan nilai wajar instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas-neto                -            -             122                -                -                122
       penyajian yang lengkap dari laporan keuangan. Informasi lainnya seperti catatan atas laporan keuangan tidak termasuk                                              Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasca kerja - neto                             -            -              (7)               -                -                 (7)
       dalam informasi yang disajikan di atas.                                                                                                                        Alokasi cadangan umum                                                                        -            -               -            1.000           (1.000)                  -
     - Kurs yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 1 USD = Rp 15.416 (dalam Rupiah                                                  Pembagian dividen tunai                                                                      -            -               -                -          (26.333)           (26.333)
       penuh) dan Rp 15.731 (dalam Rupiah penuh).                                                                                                                    Saldo per 31 Desember 2023                                                            411.449           457           (2.957)          23.000         962.787          1.394.736




Media Indonesia (7kolom x 170mmkl)