Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 21
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 104/EXT/PP/CORSEC/2026
Nama Perusahaan PP (Persero) Tbk
Kode Emiten PTPP
Lampiran 1
Perihal Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG
Merujuk pada pelaporan Laporan Tahunan Nomor 100/EXT/PP/CORSEC/2026, Dengan ini Perseroan
Menyampaikan Laporan Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai
dengan 31 Desember 2025 dalam bahasa Indonesia dan Inggris
Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Ya)
Perseroan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 April 2026
Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link
https://www.ptpp.co.id/id/pusat-media/pengumuman pada tanggal 27 April 2026
Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)
A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)
Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :
E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Laporan Emisi GRK Konsolidasi? Tidak
Batasan Organisasi Operasional/Finansial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam
Ya
laporan ini?
Mohon Jelaskan:
-
Name Total Emisi (tCO2e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan
Emisi langsung dari pembakaran stasioner 26.792.568,47
Emisi langsung dari pembakaran bergerak 1.817.740,13
Emisi langsung dari proses pengolahan 0
Emisi fugitive langsung 0
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and
0
Forestry (LULUCF)
Total Emisi Langsung (Scope 1) 28.610.308,6
Page 2
Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli
Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang
6.450,9
diimpor/dibeli
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang
0
diimpor/dibeli (diluar listrik)
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2) 6.450,9
Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi
Transportasi dan distribusi hulu 0
Perjalanan dinas 19.027
Transportasi dari klien dan pengunjung 0
Transportasi dan distribusi hilir 0
Perjalanan Karyawan 0
Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan
Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak
termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak 0
langsung
Pembelian Barang dan Jasa 0
Capital equipment/goods 0
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional 0
Aset Sewaan hulu 0
Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan
Investasi 0
Penggunaan produk yang dijual 0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual 0
Waralaba hilir 0
Aset Sewaan Hilir 0
Pengolahan produk yang dijual 0
Page 3
Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya 0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3) 19.027
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2) 35.061.274,31
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3) 35.080.301,31
Offsets/Credits 224.097,23
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh) 0
Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit
E-02 Intensitas Emisi GRK 0
pendapatan Perusahaan Tercatat
Jumlah total energi yang dikonsumsi secara
8.165.734,86
langsung (kWh or J)
Jumlah total energi yang dikonsumsi secara
E-03 Konsumsi Energi listrik 0
tidak langsung (kWh or J))
Total konsumsi energi (kWh or J) 8.165.734,86
E-04 Konsumsi Air Total konsumsi air (m3) 445.793
E-05 Limbah yang dihasilkan Total limbah yang dihasilkan (ton) 0
E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero? Ya
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang
2060
dipublikasi?
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen
pencapaian target Net zero emission Perusahaan.
Berdasarkan roadmap ESG periode 2024-2028, di tahun 2025 PTPP telah menjalankan 47 inisiatif ESG
dengan rincian 12 inisiatif pada pilar Lingkungan, 20 inisiatif pada pilar Sosial, dan 15 inisiatif pada pilar Tata
Kelola (G). Penerapan ini mencapai 98% dari target inisiatif ESG yang telah ditetapkan dalam roadmap ESG
periode 2024-2028, di mana hanya terdapat 1 (satu) inisiatif ESG yang belum dapat dijalankan di tahun
2025 yaitu pembuatan Roadmap Net Zero Emission (NZE) yang baru dapat dijalankan setelah proses
integrasi BUMN Karya rampung dilakukan. Inisiatif pembuatan Roadmap NZE ini akan menjadi salah satu
indikator penilaian kinerja PTPP di tahun berikutnya. Dengan capaian tersebut, implementasi roadmap ESG
PTPP pada tahun 2025 tidak hanya menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi secara kuantitatif, tetapi
juga mencerminkan kualitas pelaksanaan yang semakin matang. Ke depan, Perseroan akan terus
memperkuat integrasi aspek ESG ke dalam strategi bisnis inti, termasuk penyelesaian roadmap Net Zero
Emission, guna memastikan keberlanjutan usaha serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh
pemangku kepentingan.
E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi? Ya
0%
Target pengurangan emisi GRK
0 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK? 2060
Page 4
Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?
Ya
Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun
sebelumnya.
Penjelasan:
Berdasarkan roadmap ESG periode 2024-2028, di tahun 2025 PTPP telah menjalankan 47 inisiatif ESG dengan
rincian 12 inisiatif pada pilar Lingkungan, 20 inisiatif pada pilar Sosial, dan 15 inisiatif pada pilar Tata Kelola (G).
Penerapan ini mencapai 98% dari target inisiatif ESG yang telah ditetapkan dalam roadmap ESG periode 2024-
2028, di mana hanya terdapat 1 (satu) inisiatif ESG yang belum dapat dijalankan di tahun 2025 yaitu pembuatan
Roadmap Net Zero Emission (NZE) yang baru dapat dijalankan setelah proses integrasi BUMN Karya rampung
dilakukan. Inisiatif pembuatan Roadmap NZE ini akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja PTPP di
tahun berikutnya. Dengan capaian tersebut, implementasi roadmap ESG PTPP pada tahun 2025 tidak hanya
menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas pelaksanaan
yang semakin matang. Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat integrasi aspek ESG ke dalam strategi
bisnis inti, termasuk penyelesaian roadmap Net Zero Emission, guna memastikan keberlanjutan usaha serta
penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
B. Kinerja Sosial (Social Performance)
S-01 Kesetaraan Gender
Laki-Laki Perempuan
Level Jabatan
Jumlah pegawai Persentasi pegawai Jumlah pegawai Persentasi pegawai
Entry-level 871 50,14 % 194 11,17 %
Mid-level 436 25,1 % 60 3,45 %
Senior-level 128 7,37 % 21 1,21 %
Executive-level 23 1,32 % 4 50,14 %
Total Pegawai 1.458 83,94 % 279 83,94 %
S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur
Level Jabatan
Rentang Usia Entry-level Mid-level Senior-level Executive-level Jumlah
(tahun) Pegawai
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
18-25 9 6 0 0 0 0 0 0 15
25-35 391 118 94 24 15 4 2 0 648
35-45 303 58 229 31 76 14 10 3 724
45-55 165 11 113 5 34 3 8 1 340
>55 3 1 0 0 3 0 3 0 10
S-03 Tingkat Pergantian Pegawai
Jumlah Pegawai (dalam tahun Percentage Pegawai (dalam tahun
pelaporan) pelaporan)
Page 5
Jumlah Pegawai
resign/Pemutusan Hubungan 116 Pegawai 6,62 %
Kerja
Jumlah Pegawai Baru/pengganti 5 Pegawai 0,24 %
S-04 Jumlah Pegawai Sementara
Jumlah Pegawai (dalam tahun Percentage Pegawai (dalam tahun
pelaporan) pelaporan)
Jumlah Pegawai perusahaan
yang dipegang oleh kontraktor 0 Pegawai 0%
dan/atau konsultan
S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai
Rata-rata jam pelatihan per
Jumlah pegawai yang ikut serta Persentase jumlah pegawai yang
pegawai dalam tahun
dalam program pelatihan ikut serta dalam pelatihan (%)
Pelaporan
0,44 jam/pegawai 6.317 363,67 %
S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja
Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat
Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai
cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
0 0%
S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun
0
Pelaporan
Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja
S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau
Ya
non-diskriminasi?
PTPP berkomitmen menerapkan prinsip kesetaraan atau non-diskriminasi dalam seluruh proses
ketenagakerjaan tanpa membedakan suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, pandangan politik,
keturunan, asal-usul sosial, maupun kondisi disabilitas. Komitmen ini dioperasionalkan melalui kebijakan
Respectful Workplace Policy (RWP) dalam Peraturan Perusahaan 2025-2027 yang secara eksplisit
melarang berbagai bentuk diskriminasi, pengucilan, pembatasan, perundungan, pelecehan, dan kekerasan
baik fisik maupun mental di tempat kerja. PTPP membuka kesempatan kerja yang setara bagi tenaga kerja
disabilitas sesuai kemampuan, kompetensi, dan ragam kebutuhan khususnya. PTPP juga menetapkan
mekanisme pelaporan melalui WBS, SiCakePP, serta kanal Divisi HCM, dengan jaminan kerahasiaan dan
perlindungan pelapor.
S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia? Ya
Kebijakan mengenai hak asasi manusia tertuang dalam kebijakan pengembangan SDM berbasis HAM yang
mengakomodir kesetaraan dalam bekerja (non diskriminasi) sebagai amanat perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan serta kebijakan mengenai pekerja anak dan pekerja paksa.
S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau
Ya
pekerja paksa?
Page 6
Terkait kerja paksa, PTPP mengatur bahwa seluruh hubungan kerja harus dilakukan atas dasar perjanjian
kerja yang sah, sukarela, dan mematuhi hukum ketenagakerjaan. Jam kerja disepakati, yaitu 8 (delapan)
jam sehari. Sementara itu, pada level dan jabatan pegawai tertentu yang dimungkinkan kerja lembur,
Perusahaan memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan. Tidak ada klausul
atau mekanisme yang membuka ruang terjadinya kerja paksa. Selama 2025, PTPP tidak mencatat insiden
kerja paksa.
S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan
keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan Ya
kepada seluruh karyawan?
PTPP menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang berlaku untuk
semua pegawai (100%), baik pegawai tetap maupun tidak tetap. Praktik penerapan SMK3 di PTPP
diperkuat dengan penerapan ISO 45001:2018 sebagai standar internasional yang menentukan persyaratan
untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh LRQA
tersebut berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak 23 Juni 2025. Untuk menguatkan penerapan SMK3, PTPP
telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Unit kerja ini merupakan
badan pembantu di Perusahaan yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan tenaga kerja
atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam
penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga
kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. Keberadaan P2K3
PTPP telah diakui dan disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Jakarta melalui Surat Keputusan No. SK:
104/P2K3/II/2025. Hingga akhir tahun 2025, keanggotaan P2K3 di lingkup PTPP terdiri dari 13 orang
dengan perwakilan dari pegawai sebanyak 11 orang dan 2 orang dari pengusaha/manajemen. Untuk
meningkatkan awareness dan efektivitas dalam penerapan sistem manajemen K3, setiap Divisi Operasi dan
Proyek juga membentuk Tim P2K3 di area kerja masing-masing.
Corporate Social Responsibility (CSR)
S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan
Ya
terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?
Realisasi pengembangan masyarakat oleh Perusahaan dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL BUMN) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Pelaksanaan TJSL diselenggarakan secara berkelanjutan melalui Program Pendanaan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil (UMK) dan Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya, serta Program Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) . Dalam prosesnya, pelaksanaan TJSL diawali dengan
upaya menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat, sehingga dapat tercapai hasil yang optimal.
Melalui proses ini, maka program-program TJSL, Pendanaan UMK dan Bantuan/Kegiatan Lainnya
diharapkan mampu memenuhi dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kontribusi Perusahaan melalui
berbagai program tersebut sekaligus merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)
G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)
Tipe Manajemen
Jumlah Laki-laki Perempuan Pihak Independen
Perusahaan
Komisaris 0 6 0 4
Direksi 0 6 0 0
G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan
Jumlah rapat dewan (di tahun Rata-rata persentase kehadiran
pelaporan) direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat
43 95 %
dewan
Page 7
Jumlah kehadiran komisaris ke
19 100 %
rapat dewan
Kebijakan mengenai manajemen lainnya
G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of
Ya
The Board dan CEO?
-
G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan
Ya
komisaris
Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara
umum kinerja Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang
Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris dan Direksi sejak
pengangkatannya. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan capaian KPI
Dewan Komisaris sedangkan hasil evaluasi terhadap Direksi dilakukan secara keseluruhan dan secara
individual. Dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi pemberian
insentif bagi Direksi. Selain itu, hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham/RUPS untuk pemberhentian dan/atau
menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang bersangkutan.
G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan
Ya
komisaris
Berdasarkan Pedoman GCG PTPP yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 29
Oktober 2021, Direksi Perusahaan diharuskan mengikuti program peningkatan pengetahuan dan
kompetensi.
G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan
Ya
komisaris
Kebijakan dasar terkait suksesi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sebagai BUMN mengacu pada
Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber
Daya Manusia Badan Usaha MIlik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, pengangkatan dan
pemberhentian Direksi juga mengacu kepada Peraturan OJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan
Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dewan Komisaris dan Direksi diangkat melalui RUPS.
Proses pencalonan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan
pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Untuk memastikan integritas dan profesionalitas di bidangnya,
seluruh calon Dewan Komisaris dan Direksi menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test) yang dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam melakukan uji
kemampuan dan kepatutan mengacu pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Peraturan Menteri BUMN tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha MIlik Negara,
serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik, dan peraturan perundang- undangan lainnya.
G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-
Ya
korupsi?
PTPP telah menyusun Kode Etik Perusahaan yang tertuang dalam Pernyataan Bersama Dewan Komisaris
dan Direksi No. 159/KOM/PP/2022 dan No. 403/DIR/PP/DU/2022 tanggal 30 November 2022. Kode Etik
Perusahaan mengatur 2 (dua) aspek mendasar, yaitu Etika Usaha dan Etika Kerja. Kode Etik ini
mewajibkan seluruh jajaran Insan PTPP yang terdiri dari top management, pejabat maupun pegawai untuk
patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Perusahaan, termasuk budaya
Perusahaan, menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan
menjaga kerahasiaan informasi bisnis Perusahaan dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang
memiliki hubungan dengan PTPP. PTPP mewajibkan setiap pegawai dan manajemen Perusahaan untuk
menandatangani Pakta Integritas mengenai kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan untuk memastikan
bahwa semua organ Perusahaan memiliki komitmen untuk membangun etika dan kultur bisnis yang sehat
serta membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen dari semua jajaran Perusahaan.
G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap
Ya
Pemegang Saham?
Page 8
Perusahaan melarang seluruh individu jajaran Perusahaan yang memiliki akses informasi material untuk
menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material yang dapat
mempengaruhi keputusan informasi investor. Informasi material adalah informasi yang belum dipublikasikan
secara luas yang dapat mendorong seseorang untuk membeli, menjual, atau menahan saham Perusahaan.
G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban
Ya
direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?
PTPP memiliki kewajiban kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan terkait konflik dan benturan
kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagaimana pula tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN RI
No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha
Milik Negara, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan berupaya memenuhi pengelolaan konflik dan
benturan kepentingan, baik larangan atas rangkap jabatan di dalam dan di luar Perusahaan, konflik
kepentingan atas kepemilikan saham baik saham Perusahaan maupun saham pemasok yang terlibat dalam
rantai nilai, maupun transaksi afiliasi dan berelasi yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi
sebagaimana juga diungkapkan dalam Laporan Keuangan teraudit.
D. Lain-lain
Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG
Halaman di Laporan
Kinerja Kode Nama Metrik
Keberlanjutan/Tahunan
E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca 193-196
E-02 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 196
E-03 Konsumsi Energi Listrik 177-178
E-04 Konsumsi Air 182-183
Lingkungan
E-05 Limbah yang Dihasilkan 187-188
Komitmen Perusahaan untuk Mencapai
E-06 20-33
Target Net Zero Emission
Komitmen Perusahaan untuk
E-07 20-33
mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
S-01 Kesetaraan Gender 160-167
Pegawai Berdasarkan Gender dan
S-02 160-167
Kelompok Umur
S-03 Tingkat Pergantian Pegawai 219-221
S-04 Jumlah Pegawai Sementara -
S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai 228-230
S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja 249
Kejadian Pelanggaran Hak Asasi
S-07 113-114
Manusia
Sosial Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau
S-08 212-215
Non-diskriminasi
S-09 Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia 212
Kebijakan Pekerja Anak dan/atau
S-10 213
Pekerja Paksa
Kebijakan Mengenai Kesehatan dan
Keselamatan Kerja serta Lingkungan
S-11 235-236
Kerja yang Aman dan Layak diberikan
Kepada Seluruh Karyawan
S-12 Pencegahan Konflik Kepentingan 260
Page 9
Keberagaman Manajemen dan
G-01 431-443
Independensi
Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke
G-02 438-443
Rapat Dewan
Kebijakan Pemisahan Chairman of the
G-03 429-537
Board dan CEO
Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan
G-04 541-463
Komisaris
Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan
Tata-kelola G-05 374-426
Komisaris
G-06 Kriteria Khusus Pemilihan Dewan 444-450
G-07 Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi 629-704
Kebijakan Perlakuan Adil terhadap
G-08 705-706
Pemegang Saham
G-09 Pencegahan Konflik Kepentingan 704-706
Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga
Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan
X Ya Tidak
X GRI
TCFD
CDP
IFRS S1
IFRS S2
X SASB
Others, please specify
Assurance dan validasi pihak ketiga
X Ya
Nama pihak ketiga Lingkup pekerjaan
PT Keberlanjutan Menjaga Bumi Assurance
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PP (Persero) Tbk
Page 10
Joko Raharjo
Sekretaris Perusahaan
PP (Persero) Tbk
Plaza PP
Telepon : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id
Nama Pengirim Joko Raharjo
Jabatan Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu 27-04-2026 23:47
Lampiran 1. PTPP - SR 2025 - 260427 - v5.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PP (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PP (Persero) Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 11
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 104/EXT/PP/CORSEC/2026
Issuer Name PP (Persero) Tbk
Issuer Code PTPP
Attachment 1
Subject Submission of Sustainability Report
Referring to the Annual Report Report Number 100/EXT/PP/CORSEC/2026 , with this The Company hereby submit
Sustainability Report 2025 for the period of 01 January 2025 to 31 December 2025 in Indonesia dan Inggris
Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes)
The Company made invitations to the Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026
The information referred above has been published on the Company’s website https://www.ptpp.co.id/id/pusat-
media/pengumuman at 27 April 2026
Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)
A. Environmental Performance
The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:
E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report
Consolidated GHG Emission Report? No
Organizational Boundaries Operasional/Finansial
Any subsidiaries that are not included in the report? Yes
Please Explain:
-
Name Total emission (tCO2e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals
Direct emissions from stationary combustion 26.792.568,47
Direct emissions from mobile combustion 1.817.740,13
Direct emissions from processes 0
Direct fugitive emissions 0
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and
0
Forestry (LULUCF)
Total Direct Emissions (Scope 1) 28.610.308,6
Page 12
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy
Indirect emissions from imported/purchased electricity
6.450,9
consumption
Indirect emissions from imported/purchased network energy
0
consumption (excluding electricity)
Total Indirect Emissions (Scope 2) 6.450,9
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation
Upstream transport and distribution 0
Business travels 19.027
Transportation of clients and visitors 0
Downstream transportation and distribution 0
Employee commuting 0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization
Energy related activities not included in direct emissions and
0
energy indirect emissions
Purchased goods and services 0
Capital equipment/goods 0
Waste generated in operations 0
Upstream leased assets 0
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization
Investments 0
Use of sold products 0
End of life treatment of sold products 0
Downstream franchises 0
Downstream leased assets 0
Processing of sold products 0
Page 13
Category 6: Indirect GHG emissions from other sources
Other indirect emissions or removals 0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2) 19.027
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2) 35.061.274,31
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3) 35.080.301,31
Offsets/Credits 224.097,23
REC Purchases (kWh) 0
Total scope 1 and 2 emissions produced per
E-02 GHG Emissions Intensity 0
revenue of listed compant (tCO2e/Rp)
Total amount of energy directly consumed
8.165.734,86
(kWh or J)
Total amount of energy indirectly consumed
E-03 Electricity Consumption 0
(kWh or J)
Total energy consumption (kWh or J) 8.165.734,86
E-04 Water Consumption Total water consumed (m3) 445.793
E-05 Waste Generation Total waste generated (ton) 0
E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target
Does the Company have a net zero emission target commitment? Yes
What year is the Company’s net zero emission published target? 2060
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company’s commitment in
achieving net zero emission target.
Based on the ESG roadmap for the 2024-2028 period, in 2025 PTPP has implemented 47 ESG initiatives,
consisting of 12 initiatives under the Environmental pillar, 20 initiatives under the Social pillar, and 15
initiatives under the Governance G pillar. This implementation has achieved 98 percent of the ESG initiative
targets set in the 2024-2028 ESG roadmap, with only 1 one ESG initiative that could not be carried out in
2025, namely the development of a Net Zero Emission NZE Roadmap, which can only be implemented after
the completion of the State Owned Construction Enterprises BUMN Karya integration process. This NZE
Roadmap development initiative will become one of the key performance indicators for PTPP in the following
year. With these achievements, the implementation of the PTPP ESG roadmap in 2025 not only
demonstrates a high level of quantitative accomplishment but also reflects increasingly mature execution
quality. Going forward, the Company will continue to strengthen the integration of ESG aspects into its core
business strategy, including the completion of the Net Zero Emission roadmap, in order to ensure business
sustainability and create long term value for all stakeholders.
E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target
Does the Company commit to reducing GHG emission? Ya
0%
What is the Company’s GHG emission reduction target?
0 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target? 2060
Page 14
Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?
Yes
Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year
Based on the ESG roadmap for the 2024-2028 period, in 2025 PTPP has implemented 47 ESG initiatives,
consisting of 12 initiatives under the Environmental pillar, 20 initiatives under the Social pillar, and 15 initiatives
under the Governance G pillar. This implementation has achieved 98 percent of the ESG initiative targets set in
the 2024-2028 ESG roadmap, with only 1 one ESG initiative that could not be carried out in 2025, namely the
development of a Net Zero Emission NZE Roadmap, which can only be implemented after the completion of the
State Owned Construction Enterprises BUMN Karya integration process. This NZE Roadmap development
initiative will become one of the key performance indicators for PTPP in the following year. With these
achievements, the implementation of the PTPP ESG roadmap in 2025 not only demonstrates a high level of
quantitative accomplishment but also reflects increasingly mature execution quality. Going forward, the Company
will continue to strengthen the integration of ESG aspects into its core business strategy, including the
completion of the Net Zero Emission roadmap, in order to ensure business sustainability and create long term
value for all stakeholders.
B. Kinerja Sosial (Social Performance)
S-01 Gender Diversity
Men Women
Job positions Number of Percentage of Percentage of
Number of employees
employees employees employees
Entry-level 871 50,14 % 194 11,17 %
Mid-level 436 25,1 % 60 3,45 %
Senior-level 128 7,37 % 21 1,21 %
Executive-level 23 1,32 % 4 50,14 %
Total Pegawai 1.458 83,94 % 279 83,94 %
S-02 Employees Level by Gender and Age Group
Job levels
Age group Entry-level Mid-level Senior-level Executive-level Number of
(years) employees
Men Women Men Women Men Women Men Women
18-25 9 6 0 0 0 0 0 0 15
25-35 391 118 94 24 15 4 2 0 648
35-45 303 58 229 5 76 14 10 3 724
45-55 165 11 113 5 34 3 8 1 340
>55 3 1 0 0 3 0 3 0 10
S-03 Employees Turnover
Page 15
Number of employees Percentage
(in reporting year) (in reporting year)
Number of employees resigned 116 Employees 6,62 %
Number of newly appointed
5 Employees 0,24 %
Employees
S-04 Temporary Worker
Number of employees Percentage
(in reporting year) (in reporting year)
Total company headcount held
by contractors and/or 0 Employees 0%
consultants
S-05 Employee Training and Development
Average training hour per
Total employee attending company Percentage of employee attending
employee
training program company training program (%)
(in reporting year)
0,44 hours/employee 6.317 363,67 %
S-06 Injury Rate
Frequency of work-related accidents of total
Percentage of serious work-related accidents resulting in
Employees
serious and fatal injuries from total employees (%)
(in reporting year)
0 0%
S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse
Number of incidents regarding human rights
0
abuse (in reporting year)
Company Policy Regarding Employees
S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or
Yes
non-discrimination?
PTPP is committed to implementing the principle of equality or non-discrimination in all employment
processes without distinction of ethnicity, religion, race, skin color, gender, political views, ancestry, social
origin, or disability. This commitment is operationalized through the Respectful Workplace Policy (RWP) in
the 2025-2027 Company Regulations, which explicitly prohibits various forms of discrimination, exclusion,
restrictions, bullying, harassment, and violence, both physical and mental, in the workplace. PTPP provides
equal employment opportunities for workers with disabilities according to their abilities, competencies, and
various special needs. PTPP also establishes a reporting mechanism through the WBS, SiCakePP, and the
HCM Division channel, with guaranteed confidentiality and protection for the reporter.
S-09 Does the company has a policy regarding human rights? Yes
Human rights policies are outlined in the human rights-based human resource development policy, which
accommodates equality in employment (non-discrimination) as mandated by labor legislation, as well as
policies on child labor and forced labor.
Page 16
S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced
Yes
labor?
Regarding forced labor, PTPP stipulates that all employment relationships must be conducted based on a
valid, voluntary employment agreement and comply with labor laws. Working hours are agreed upon at 8
(eight) hours per day. Meanwhile, at certain employee levels and positions where overtime is permitted, the
Company provides compensation as stipulated in Company Regulations. There are no clauses or
mechanisms that allow for forced labor. PTPP did not record any incidents of forced labor during 2025.
S-11 Does the company have a company policy regarding occupational
health and safety as well as a safe working environment for all Yes
employees?
PTPP implements an Occupational Safety and Health Management System (SMK3) that applies to all
employees (100%), both permanent and non-permanent. The SMK3 implementation at PTPP is
strengthened by the implementation of ISO 45001:2018, the international standard that defines the
requirements for an Occupational Health and Safety Management System. The certification issued by LRQA
is valid for three years, starting June 23, 2025. To strengthen the implementation of the SMK3, PTPP has
established an Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3). This work unit is an
auxiliary body within the Company that serves as a collaborative forum between employers and
workers/laborers to foster mutual understanding and effective participation in the implementation of
occupational safety and health. P2K3 membership consists of representatives from employers and
workers/laborers, consisting of a Chairperson, Secretary, and Members. The existence of the PTPP P2K3
has been recognized and authorized by the Jakarta Manpower Office through Decree No. SK:
104/P2K3/II/2025. By the end of 2025, the P2K3 membership within PTPP will consist of 13 members, with
11 representing employees and two representing employers/management. To increase awareness and
effectiveness in implementing the OHS management system, each Operations and Project Division will also
establish a P2K3 Team in their respective work areas.
Corporate Social Responsibility (CSR)
S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to
Yes
the community or registered non-profit organizations?
The realization of community development by the Company is carried out through the State-Owned
Enterprises Social and Environmental Responsibility (SOE) and Corporate Social Responsibility (CSR)
programs. The implementation of SOEs is carried out sustainably through the Micro and Small Enterprises
(MSE) Funding Program and Assistance and/or Other Activities, as well as the Corporate Social
Responsibility (CSR) Program. In the process, the implementation of SOEs begins with efforts to establish
communication with the local community, so that optimal results can be achieved. Through this process, the
SOEs, SOE Funding and Assistance/Other Activities programs are expected to be able to meet and align
with the needs of the community. The Company's contribution through these various programs is also a form
of real support for the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia.
C. Governance Performance
G-01 Board Diversity and Independence
Type of Company Number of seats Seats Occupied by Seats Occupied by Seats Occupied by
Board on Company Men Women Independent Party
Commissioners 0 6 0 4
Directors 0 6 0 0
G-02 Board Meeting Attendance
Number of board meetings Percentage of board meeting
(in reporting year) attendances (in reporting year)
Director Attendance to
43 95 %
Board Meetings
Page 17
Comissioner Attendance to
19 100 %
Board Meetings
Other governmental-related policy
G-03 Does the company has a policy regarding separation of the
Yes
Chairman of the Board and CEO?
-
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal? Yes
The performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors is evaluated annually by
Shareholders in a GMS. In general, the performance of the Board of Commissioners and the Board of
Directors is determined based on the duties and obligations stipulated in applicable laws and regulations
and the Company's Articles of Association as well as the mandate of the Shareholders. Formal evaluation
criteria are communicated openly to the Board of Commissioners and the Board of Directors upon their
appointment. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners are based on the
achievement of the Board of Commissioners' KPI, while the results of the evaluation of the Board of
Directors are conducted as a whole and individually. In this case, it is an integral part of the compensation
scheme providing incentives for the Board of Directors. In addition, the results of the performance evaluation
of each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors are one of the basic
considerations for Shareholders/GMS to dismiss and/or reappoint the relevant members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors.
G-05 Does the company has a policy regarding board training and
Yes
development?
Based on the PTPP GCG Guidelines signed by the Board of Commissioners and Directors on October 29,
2021, the Company's Directors are required to participate in knowledge and competency improvement
programs.
G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and
Yes
re-election?
The basic policy regarding the succession of the Board of Commissioners and Directors of the Company as
a State-Owned Enterprise refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the
Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Organs and Human
Resources of State-Owned Enterprises. In addition, as a public company, the appointment and dismissal of
the Board of Directors also refers to the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014
concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. The Board of
Commissioners and Directors are appointed through the GMS. The nomination process is carried out in
accordance with applicable laws and regulations, and the nomination is binding for the GMS. To ensure
integrity and professionalism in their fields, all candidates for the Board of Commissioners and Directors
undergo a fit and proper test process carried out in accordance with applicable laws and regulations. In
conducting the fit and proper test, it refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,
the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises concerning Organs and Human Resources of
State-Owned Enterprises, and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning
the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, and other laws and
regulations.
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-
Yes
corruption?
PTPP has developed a Company Code of Ethics as outlined in the Joint Statement of the Board of
Commissioners and Directors No. 159/KOM/PP/2022 and No. 403/DIR/PP/DU/2022 dated November 30,
2022. The Company Code of Ethics regulates 2 (two) fundamental aspects, namely Business Ethics and
Work Ethics. This Code of Ethics requires all levels of PTPP Personnel consisting of top management,
officials and employees to comply with and obey the laws and regulations applicable within the Company,
including the Company's culture, avoid activities that cause conflicts of interest, and store and maintain the
confidentiality of the Company's business information and information related to parties related to PTPP.
PTPP requires every employee and management of the Company to sign an Integrity Pact regarding
compliance with the Company Code of Ethics to ensure that all Company organs are committed to building
healthy business ethics and culture and building understanding, concern and commitment from all levels of
the Company.
Page 18
G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of
Yes
shareholders?
The Company prohibits all individuals within the Company who have access to material information from
abusing their positions and positions by disclosing material information that could influence informed
investor decisions. Material information is information that has not been widely published and could induce
someone to buy, sell, or hold the Company's shares.
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of
Yes
directors/commissioners to prevent conflicts of interest?
PTPP has compliance obligations with various regulations and provisions related to conflicts and conflicts of
interest of the Board of Commissioners and Directors. As also stated in the Regulation of the Minister of
State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for
Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Company's Board of
Commissioners and Directors strive to fulfill the management of conflicts and conflicts of interest, both
prohibitions on dual positions within and outside the Company, conflicts of interest over share ownership of
both the Company's shares and the shares of suppliers involved in the value chain, as well as affiliated and
related transactions involving the Board of Commissioners and Directors as also disclosed in the audited
Financial Statements.
Page 19
D. Other
Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics
Pages in the Sustainability/Annual
Kinerja Kode Metric Name
Report
E-01 Greenhouse Gas Emission Report 193-196
E-02 Greenhouse Gas Emission Intensity 196
E-03 Electricity Consumption 177-178
E-04 Water Consumption 182-183
Environment
E-05 Waste Generated 187-188
Company Commitment to Achieving Net
E-06 20-33
Zero Emission Target
Company Commitment to Reduce
E-07 20-33
Emission
S-01 Gender Equality 160-167
S-02 Employees by Gender and Age Group 160-167
S-03 Employee Turnover Rate 219-221
S-04 Number of Temporary Officers -
S-05 Employee Training and Development 228-230
S-06 Number of Work Accidents 249
S-07 Human Rights Violation Incidents 113-114
Social Sexual Harassment and/or Non-
S-08 212-215
Discrimination Policy
S-09 Policy on Human Rights 212
S-10 Child Labor and/or Forced Labor Policy 213
Occupational Health and Safety Policy
S-11 and Safe and Secure Work Environment 235-236
are provided to all employees.
S-12 Corporate Social Responsibility 260
Page 20
Management Diversity and
G-01 431-443
Independence
Total Attendance of Directors and
G-02 438-443
Commissioners to Board Meetings
Chairman of the Board and CEO
G-03 429-537
Separation Policy
Board of Directors and Commissioners
G-04 541-463
Assessment Policy
Board of Directors and Commissioners
Governance G-05 374-426
Training Policy
G-06 Special Criteria for Election of the Board 444-450
G-07 Code of Ethics and/or Anti-Corruption 629-704
G-08 Fair Treatment Policy for Shareholders 705-706
G-09 Conflict of Interest Prevention Policy 704-706
Referenced International Standards and Third Party Verification
Alignment with sustainability reporting framework
X Yes No
X GRI
TCFD
CDP
IFRS S1
IFRS S2
X SASB
Others, please specify
null
Third-party assurance and/or validation
X Yes
Name of third-party service provider Scope of Work
PT Keberlanjutan Menjaga Bumi Assurance
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PP (Persero) Tbk
Page 21
Joko Raharjo
Sekretaris Perusahaan
PP (Persero) Tbk
Plaza PP
Phone : 021-8403883, Fax : 021-8403890, www.ptpp.co.id
Sender Name Joko Raharjo
Function Sekretaris Perusahaan
Date and Time 27-04-2026 23:47
Attachment 1. PTPP - SR 2025 - 260427 - v5.pdf
This is an official document of PP (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. PP (Persero) Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Emisi langsung dari pembakaran stasioner
p.1
unresolved
—
Emisi fugitive langsung
p.1
unresolved
—
Total Emisi Langsung (Scope 1)
p.1
unresolved
org
Milik Negara
p.6 ×3
unresolved
org
Menteri BUMN RI No. PER-
p.7 ×2
unresolved
org
MIlik Negara. Selain
p.7
unresolved
org
Menteri BUMN
p.7
unresolved
—
Direct emissions from stationary combustion
p.11
unresolved
—
Direct emissions from mobile combustion
p.11
unresolved
—
Direct emissions from processes
p.11
unresolved
—
Direct fugitive emissions
p.11
unresolved
—
Total Direct Emissions (Scope 1)
p.11
unresolved
org
Minister of State-Owned Enterprises
p.17 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.17 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.