20260427_BUVA_Informasi Transaksi Afiliasi_32074283_lamp4.pdf

  D. Asumsi Umum
     1. Hak kepemilikan dan penguasaan atas objek Penilaian diasumsikan dilengkapi dengan
        dokumen yang sah dan benar, serta sesuai dengan aslinya dan belum pernah diperbarui atau
        dipindahtangankan.
     2. Objek yang ditunjukkan oleh Pemberi Tugas dan/atau yang mewakili, diasumsikan benar
        merupakan objek penilaian. Penilai tidak bertanggung jawab apabila aset yang ditunjukkan
        berbeda atau bukan aset yang dimaksud dalam lingkup penugasan maupun salinan dokumen
        yang diterima.
     3. Objek Penilaian diasumsikan bebas dari sengketa dan/atau potensi pencemaran atau hal-hal
        yang berhubungan dengan dampak lingkungan.
     4. Apabila Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas objek penilaian,
        termasuk penunjukan lokasi yang salah (baik oleh personel yang ditugaskan maupun yang
        mewakili Pemberi Tugas), maka Penilai dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian
        yang tidak tepat akibat kesalahan tersebut. (KEPI 5.8 butir b.2).
     5. Bila ada bagian dari objek penilaian yang tidak terlihat sehingga perlu menggunakan data dari
        Pemberi Tugas, maka penggunaan data tersebut menjadi asumsi khusus dalam penilaian,
        dimana kebenaran atas informasi dan data yang digunakan dianggap wajar dan benar.

  E. Pedoman dan Standar Penilaian
     Penilaian ini disusun dengan berpedoman pada: Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar
     Penilaian Indonesia (SPI) Edisi VII Tahun 2018, termasuk SPI 207 dan SPI 360, serta edisi revisi
     SPI 204, SPI 300, SPI 310, SPI 320, dan SPI 330 yang diterbitkan oleh Masyarakat Profesi Penilai
     Indonesia (MAPPI). Peraturan No. VIII.C.4 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian
     Properti di Pasar Modal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. POJK
     28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
     Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/SEOJK.04/2021 tentang
     Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

  F.   Kesimpulan
       Berdasarkan penilaian yang dilakukan per tanggal 31 Desember 2025, maka nilai pasar dari objek
       properti yang menjadi lingkup penugasan adalah sebesar: Rp. 67.160.000.000,- (enam puluh tujuh
       miliar seratus enam puluh juta Rupiah). Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan:
       1. Ruang lingkup penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
       2. Kondisi bisnis, ekonomi, serta peraturan yang berlaku pada saat tanggal penilaian.
       3. Bahwa hasil penilaian dapat berubah apabila terjadi perubahan signifikan setelah tanggal
           penilaian.
       4. Penilai bersifat independen dan tidak memiliki kepentingan dengan pihak yang dinilai.



Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Pembelian Tanah
Kosong

  A. Identitas Pihak
     Identitas Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan
     Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan dalam hal ini adalah:
     Nama            : PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
     Bidang Usaha : Jasa Akomodasi dan Real Estate
     Alamat          : Graha Iskandarsyah 10th Floor, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C, Jakarta Selatan
     12160
     Email           : info@buvagroup.com
     Website         : https://buvagroup.com/id/
     Telepon         : 021–7209957
     No. Fax         : 021–7207523

B. Objek Pendapat Kewajaran
   Objek Pendapat Kewajaran adalah rencana transaksi berupa pembelian tanah kosong yang
   berlokasi di Jalan Belimbing Sari, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali,
   dengan total luas 8.395 M², yang dimiliki oleh PT Erlangga Prakarsa Mulia Sentosa.

       No                         Sertifikat                                Luas (m2)

        1                   HGB 918/Desa Pecatu                                3.124

        2                   HGB 919/Desa Pecatu                                2.449

        3                   HGB 920/Desa Pecatu                                2.822

                                Total                                         8.395


C. Maksud dan Tujuan
   Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) atas
   Rencana Transaksi. Tujuan dari Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima
   adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam rangka keterbukaan informasi,
   sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi
   Benturan Kepentingan.

D. Asumsi dan Kondisi Pembatas
   Tanpa mengurangi tanggung jawab sebagai Penilai, Pendapat Kewajaran dibatasi oleh asumsi dan
   kondisi pembatas sebagai berikut:
    1. Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
    2. Penilai Bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam
       proses penilaian.
    3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
    4. Proyeksi keuangan yang digunakan telah disesuaikan dan mencerminkan kewajaran
       proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya.
    5. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi
       keuangan.
    6. Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang
       bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
    7. Penilai Bisnis bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Akhir.
    8. Penilai Bisnis telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Pendapat Kewajaran dari
       Pemberi Tugas.

E. Pendekatan dan Prosedur Penilaian
   Dalam menganalisis kewajaran Rencana Transaksi, kami melakukan prosedur analisa sebagai
   berikut:
    1. Analisis transaksi;
    2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi;
    3. Analisis atas kewajaran nilai transaksi; dan
    4. Analisis atas faktor lain yang relevan.

F.   Kesimpulan
     Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan, KJPP
     berpendapat bahwa Rencana Transaksi Pembelian Tanah yang dilakukan oleh Perseroan adalah
     wajar.