20240304_BUMI_Laporan Informasi dan Fakta Material_31592811_lamp1.pdf

Bakrie Tower,12th floor
Komplek Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, INDONESIA 12940
Website: www.bumiresources.com


                                                                          Informasi Perusahaan

BUMI DIPILIH SEBAGAI TOP ESG RATING & CONTOH IMPLEMENTASI HAK
ASASI MANUSIA OLEH PEMERINTAH INDONESIA PADA SESI TAHUNAN PBB

Jakarta, 4 Maret 2024

PT Bumi Resources Tbk. (“BUMI” atau “Perseroan”) menjadi salah satu contoh baik yang disebut dalam
sidang dialog Pemerintah Indonesia dengan Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sidang dialog tersebut yang dilaksanakan di Palais Wilson, Jenewa, Swiss
(20/2), BUMI disebutkan telah berhasil menaikkan skor Environmental, Social, and Governance (ESG)
secara signifikan berkat Uji Tuntas HAM berdasarkan The United Nations Guiding Principle (UNGP)
on Business and Human Rights dan Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) yang diselenggarakan
oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Direktur Instrumen HAM, Farid Junaedi, yang turut menjadi delegasi Indonesia di UN Committee on
Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) mengungkapkan BUMI menjadi Perusahaan yang
mampu menaikkan skor ESG aspek Sosialnya di Bloomberg ESG sebesar 18% dari pelaksanaan Uji
Tuntas HAM dan Penilaian PRISMA pada tahun sebelumnya.

Pada lain kesempatan, Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra mengapresiasi upaya-upaya yang telah
dilakukan BUMI untuk terus meningkatkan implementasi HAM dalam aktivitas bisnisnya. Menurut
Dhahana yang telah dikerjakan BUMI ini sejatinya sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 60
Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. “Kami meyakini penerapan bisnis dan HAM
yang dilakukan BUMI ini dapat meningkatkan daya saing usaha di tingkat global,” terang Dhahana.

Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk., Adika Nuraga Bakrie mengatakan, “BUMI menjunjung
tinggi prinsip-prinsip penghormatan bisnis terhadap HAM. Perusahaan telah dua kali dalam kurun
waktu dua tahun terakhir melaksanakan uji tuntas HAM oleh pihak independen di seluruh wilayah
operasionalnya sebagai wujud komitmen Kami.”

Lebih lanjut Pak Aga menyampaikan, “sebagai bentuk continuous improvement, Perusahaan selalu
mencari cara untuk memperbaiki kebijakan dan mekanisme pengaduan, melalui uji tuntas HAM,
PRISMA dan mekanisme lain. Perusahaan senantiasa berupaya proaktif untuk meminimalisir potensi
masalah sebelum masalah tersebut muncul.”

Ditambahkan oleh Pak Aga, “Selain itu, BUMI juga menjunjung tinggi prinsip kesehatan dan
keselamatan kerja, terutama pada operasi pertambangan serta kebebasan berserikat bagi para
karyawannya.”

Perlu diketahui Komite merupakan salah satu mekanisme di bawah United Nations Treaty Bodies, yang
beranggotakan 18 perwakilan negara. Di mana tugas komite adalah untuk memantau pelaksanaan
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di negara-negara Pihak.