20260423_POLU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32073050_lamp1.pdf

MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3/1/2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-138/PM.2/2018

2026, dengan batasan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan,

- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan

- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Kantor
Akuntan Publik pengganti serta memberhentikan Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut apabila karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan ketentuan bahwa dalam
melakukan penunjukkan Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.

Agenda Keempat:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris & Direksi tahun buku 2026 dan untuk
menetapkan tunjangan lain untuk kinerja tahun buku 2026.

Agenda Kelima:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebebasan, pemberesan dan pelepasan
tangggung jawab (acguit ct de charge) atas tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan
selama masa jabatan mereka sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta

2. Menyetujui untuk mengangkat kembaii anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
terhitung dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) yang kelima setelah pengangkatan tersebut, dengan demikian maka susunan
Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH
Komisaris Independen 4 Bapak JANG RONY YUWONO

Direksi

Direktur Utama H Ibu TENY SITI FEBRYANI

Direktur 5 Ibu PRICILIA YENY AVIANITA

Selanjutnya Rapat Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris, seluruh keputusan yang diambil dalam
Agenda Rapat yang kelima ini berkenaan dengan adanya pengangkatan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya untuk mengajukan pemberitahuan atas perubahan
susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan
tindakan yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota

Dipindai dengan CamScanner

MIKI TANUMIHARJA, S.H.
NOTARIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor AHU-027.AH.02.02-Tahun 2013
S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN Nomor 3/Kep-17.3//2015
Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor STTD.N-1 38/PM.2/2018

Direksi Perseroan tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.

rma
takid asi Jakarta Sclatan

V'
va
aa

MIKI TANUMIHARJA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner