20240212_BMRI_Pemanggilan RUPS_31577004_lamp2.pdf

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
   Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:
   Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta
   (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam
   RUPS.

3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 dan
   Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
   Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:
   Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar
   Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN
   Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia
   Badan Usaha Milik Negara, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan
   bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit
   Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan
   Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.
   Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat:
   - Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii)
     Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang
     Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
     (iii) Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
     Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan
     Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang
     berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
   - Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 01, Laporan Keuangan
     Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh
     Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun
     sesuai standar akuntansi keuangan.

5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
   Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.
   Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima:
   - Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
     Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan
     realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai
     dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
   - Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut wajib dijadikan sebagai
     salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, namun tidak membutuhkan persetujuan
     pemegang saham.

6. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
   Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam:
    - Berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang
      Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, pengkinian Rencana Aksi (Recovery
      Plan) yang memuat, antara lain, perubahan trigger level dan/atau pemenuhan
      kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik
      modal yang dimiliki oleh bank sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang
      saham dalam RUPS.
    - Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) sebagaimana dimaksud disampaikan
      kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) belum memperoleh persetujuan dalam RUPS,
      bank sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) pada RUPS
      berikutnya.
    - Pada Pengkinian Recovery Plan Tahun 2022, Bank Mandiri melakukan penyesuaian
      trigger level untuk rasio KPMM pada trigger level 1 (Pencegahan). Penyesuaian trigger
      level tersebut telah disetujui oleh OJK dan membutuhkan persetujuan pemegang saham
      dalam RUPS.
    - Pada tahun 2023, Perseroan telah menerbitkan Medium Term Notes Subordinasi II PT
      Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2023 sebagai pemenuhan kecukupan dan kelayakan
      instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dalam dokumen
      pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan kepada OJK, namun
      belum memperoleh persetujuan RUPS.

7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   Penjelasan Mata Acara Rapat Ketujuh:
    - Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan
      anggaran dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS
      tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
    - Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian
      terhadap ketentuan sebagai berikut:
      a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
          Sektor Keuangan;
      b. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank
          Umum;
      c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata
          Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
      d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber
          Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
      e. Peraturan terkait kegiatan usaha Perseroan lainnya.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
   Penjelasan Mata Acara Rapat Kedelapan:
   Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar
   Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
   RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham
   Seri A Dwiwarna.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena
    Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan
    untuk menghadiri Rapat.

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham
   Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau
   pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif
   PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada
   tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang
   Berhak”).

3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan
   mekanisme berikut:
     a. hadir dalam Rapat secara fisik;
     b. hadir    dalam      Rapat      secara    elektronik melalui    aplikasi     eASY.KSEI
        (https://akses.ksei.co.id/); atau
     c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi
        eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa secara tertulis.

4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan
   kuasa secara elektronik (e-proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham
   yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi
   eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI
   (http://akses.ksei.co.id), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya
        dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul
        12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
     b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya
        secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan
        hal-hal sebagai berikut:
        i. Proses Registrasi;
        ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik;
        iii. Proses Pemungutan Suara / voting;
        iv. Tayangan RUPS.
        Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
        dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (http://akses.ksei.co.id) atau pada
        situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm).
     c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat
        memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang
        dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm)
        dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek
        Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
        Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari
        kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari
        Kamis, tanggal 29 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan
   bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak
   selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam
   pemungutan suara pada Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web
   Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm).

6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat
   secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda
   pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
   Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran
   Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya
   yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham
   dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
   RUPS (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal
   Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap
   dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
   Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang
   berlaku.

7. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm
   sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan
   ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat
   akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam
   ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau
   kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
   selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                               Jakarta, 13 Februari 2024

                            PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
                                      Direksi