Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 26
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 159/SP-IV/2026
Nama Perusahaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kode Emiten ADHI
Lampiran 1
Perihal Penyampaian Laporan Keberlanjutan dan ESG
Merujuk pada pelaporan Laporan Tahunan Nomor 158/SP-IV/2026, Dengan ini Perseroan Menyampaikan Laporan
Keberlanjutan dan ESG tahun 2025 dengan periode tahun buku dari 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember
2025 dalam bahasa Indonesia dan Inggris
Apakah Perseroan akan/telah melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan? (Ya)
Perseroan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 07 Mei 2026
Informasi sebagaimana dimaksud di atas telah dimuat pada Situs Web Perseroan di alamat link
https://adhi.co.id/hubungan-investor-2/keuangan/rups/ pada tanggal 15 April 2026
Apakah Perseroan tercatat di Bursa lain? (Tidak)
A. Kinerja Lingkungan (Environmental Performance)
Perseroan menyampaikan Keberlanjutan dan ESG Tahunan :
E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Laporan Emisi GRK Konsolidasi? Tidak
Batasan Organisasi Operasional/Finansial
Adakah anak perusahaan yang tidak diikutsertakan dalam
Ya
laporan ini?
Mohon Jelaskan:
Laporan ini memuat kegiatan operasional ADHI di bidang
ekonomi, lingkungan, dan sosial beserta dampak yang
ditimbulkan selama periode 1 Januari 2025 sampai
31 Desember 2025, termasuk dampak positif yang
bersifat material. Laporan ini tidak mencakup kegiatan
operasional anak perusahaan.
Name Total Emisi (tCO2e)
Kategori 1: Emisi GRK langsung dan pembuangan
Emisi langsung dari pembakaran stasioner 4.591
Emisi langsung dari pembakaran bergerak 49.582
Emisi langsung dari proses pengolahan 0
Emisi fugitive langsung 0
Page 2
Emisi langsung dari Land Use, Land Use Change and
0
Forestry (LULUCF)
Total Emisi Langsung (Scope 1) 54.173
Kategori 2: Emisi GRK tidak langsung dari energi yang diimpor/dibeli
Emisi tidak langsung dari konsumsi Listrik yang
6.901
diimpor/dibeli
Emisi tidak langsung dari konsumsi jaringan energi yang
0
diimpor/dibeli (diluar listrik)
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 2) 6.901
Kategori 3: Emisi GRK tidak langsung dari transportasi
Transportasi dan distribusi hulu 0
Perjalanan dinas 29.373
Transportasi dari klien dan pengunjung 0
Transportasi dan distribusi hilir 0
Perjalanan Karyawan 0
Kategori 4: Emisi GRK tidak langsung dari produk yang digunakan oleh perusahaan
Kegiatan yang berhubungan dengan energi yang tidak
termasuk dalam emisi langsung dan emisi energi tidak 0
langsung
Pembelian Barang dan Jasa 0
Capital equipment/goods 0
Limbah yang dihasilkan dalam kegiatan operasional 0
Aset Sewaan hulu 0
Kategori 5: Emisi GRK tidak langsung yang terkait dengan penggunaan produk dari perusahaan
Investasi 0
Penggunaan produk yang dijual 0
Perawatan akhir masa pakai produk yang dijual 0
Page 3
Waralaba hilir 0
Aset Sewaan Hilir 0
Pengolahan produk yang dijual 0
Kategori 6: Emisi GRK tidak langsung dari sumber lainnya
Emisi atau pembuangan tidak langsung lainnya 0
Total Emisi Tidak Langsung (Scope 3) 29.373
Total Emisi GRK (Scope 1 and 2) 61.074
Total Emisi GRK (Scope 1, 2 and 3) 90.447
Offsets/Credits 0
Pembelian Renewable Energy Certificate (REC) (kWh) 0
Total emisi dari Scope 1 dan 2 per unit
E-02 Intensitas Emisi GRK 0,00001
pendapatan Perusahaan Tercatat
Jumlah total energi yang dikonsumsi secara
9.660.162
langsung (kWh or J)
Jumlah total energi yang dikonsumsi secara
E-03 Konsumsi Energi listrik 0
tidak langsung (kWh or J))
Total konsumsi energi (kWh or J) 9.660.162
E-04 Konsumsi Air Total konsumsi air (m3) 325.146.517
E-05 Limbah yang dihasilkan Total limbah yang dihasilkan (ton) 78.553
E-06 Komitmen Perusahaan untuk mencapai target Net Zero Emission
Apakah Perusahaan memiliki komitmen pencapaian target net zero? Ya
Tahun berapa Perusahaan menargetkan pencapaian Net Zero emission yang
2055
dipublikasi?
Mohon berikan deskripsi ringkas penjelasan dan tautan ke dokumentasi yang menjelaskan komitmen
pencapaian target Net zero emission Perusahaan.
Dalam rangka mewujudkan target tersebut, ADHI telah
menetapkan kebijakan dan pedoman internal yang
mengatur pengelolaan emisi gas rumah kaca, termasuk
strategi pengurangan emisi serta penguatan tata kelola
pengendalian emisi di lingkungan Perseroan.
E-07 Komitmen Perusahaan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (Emission Reduction)
Apakah Perusahaan memiliki komitmen mengurangi emisi? Tidak
0%
Target pengurangan emisi GRK
0 (tCO2e)
Tahun target untuk penurunan emisi GRK? null
Page 4
Apakah perusahaan memiliki manajemen yang mengawasi pengendalian iklim?
Ya
Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan penurunan emisi yang telah dicapai dibandingkan tahun
sebelumnya.
Penjelasan:
Dalam rangka mewujudkan target tersebut, ADHI telah
menetapkan kebijakan dan pedoman internal yang
mengatur pengelolaan emisi gas rumah kaca, termasuk
strategi pengurangan emisi serta penguatan tata kelola
pengendalian emisi di lingkungan Perseroan.
B. Kinerja Sosial (Social Performance)
S-01 Kesetaraan Gender
Laki-Laki Perempuan
Level Jabatan
Jumlah pegawai Persentasi pegawai Jumlah pegawai Persentasi pegawai
Entry-level 585 27,74 % 258 12,23 %
Mid-level 974 46,18 % 140 6,64 %
Senior-level 103 4,88 % 10 0,47 %
Executive-level 36 1,71 % 3 0,14 %
Total Pegawai 1.698 80,51 % 411 19,49 %
S-02 Jumlah level pegawai yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan kelompok umur
Level Jabatan
Rentang Usia Entry-level Mid-level Senior-level Executive-level Jumlah
(tahun) Pegawai
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
18-25 9 9 1 0 0 0 0 0 19
25-35 306 191 289 90 13 2 1 0 892
35-45 121 39 348 26 34 3 5 1 577
45-55 149 19 322 24 53 5 21 1 594
>55 0 0 14 0 3 0 9 1 27
S-03 Tingkat Pergantian Pegawai
Jumlah Pegawai (dalam tahun Percentage Pegawai (dalam tahun
pelaporan) pelaporan)
Jumlah Pegawai
resign/Pemutusan Hubungan 236 Pegawai 11,19 %
Kerja
Jumlah Pegawai Baru/pengganti 12 Pegawai 0,57 %
Page 5
S-04 Jumlah Pegawai Sementara
Jumlah Pegawai (dalam tahun Percentage Pegawai (dalam tahun
pelaporan) pelaporan)
Jumlah Pegawai perusahaan
yang dipegang oleh kontraktor 203 Pegawai 9,63 %
dan/atau konsultan
S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai
Rata-rata jam pelatihan per
Jumlah pegawai yang ikut serta Persentase jumlah pegawai yang
pegawai dalam tahun
dalam program pelatihan ikut serta dalam pelatihan (%)
Pelaporan
11,2 jam/pegawai 3.821 181,18 %
S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja
Persentase kecelakaan kerja serius yang berakibat
Frekuensi kecelakaan kerja dari total pegawai
cedera serius dan fatal dari total pegawai (%)
0 0%
S-07 Jumlah Kejadian Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Jumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam tahun
0
Pelaporan
Kebijakan Perusahaan terkait Pekerja
S-08 Perusahaan memiliki kebijakan terkait pelecehan seksual dan/atau
Ya
non-diskriminasi?
Perseroan memiliki kebijakan tegas yang melarang
segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kerja.
Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama,
Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan
kerja yang aman, profesional, dan menghormati hak-hak
setiap karyawan, terkhusus karyawan perempuan, serta
memastikan bahwa semua pegawai dapat bekerja tanpa
rasa takut atau intimidasi tanpa perlakuan diskriminatif.
Kebijakan terkait pelecehan seksual dan diskriminasi
juga tertulis di Pedoman Perilaku Etika ADHI Edisi 6,
pada bagian Pedoman 2 Perseroan dan Karyawan, yang
menyatakan komitmen untuk memberikan kesempatan
bekerja yang sama (kecuali untuk beberapa bidang
yang membutuhkan kualifikasi khusus), serta tidak
membenarkan tindakan asulisa dan segala bentuk
pelecehan.
ADHI juga menyediakan saluran pengaduan untuk
segala tindakan pelecehan dan diskriminasi melalui
Whistleblowing System (WBS) ADHI. Melalui mekanisme
tersebut pelapor dapat melaporkan segala bentuk
pelanggaran atas peraturan perundangundangan,
peraturan internal perusahaan, pedoman perilaku
perusahaan, serta etika bisnis yang sehat. Sesuai Surat
Page 6
Keputusan Direksi no. 014-6/2024/142 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Perlindungan Terhadap Pelapor
Whistleblowing System (WBS), ADHI juga melindungi
para pelapor yang menggunakan sistem WBS, baik
dari sisi perlindungan fisik, perlindungan dari tindakan
balasan pihak yang terlapor, perlindungan karir, maupun
kerahasiaan informasi.
S-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak asasi manusia? Tidak
ADHI belum memiliki kebijakan spesifik terkait dengan
hak asasi manusia. Namun demikian, komitmen dalam
penegakkan HAM telah tercantum dalam Kode Etik
(Code of Conduct), Perjanjian Kontrak Bersama
(PKB), dan Surat Ketetapan Direksi mengenai Sanksi &
Punishment serta terdapat pembentukan organisasi dan
program seperti Respectful Workplace Program (RWP),
SRIKANDI dan Badan Kordinasi Kerohanian (BAKO).
Dalam aspek sosial, Perseroan menegaskan prinsip
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan
dengan menghormati hak asasi manusia serta menjamin
kesetaraan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjadi
dasar bagi seluruh kegiatan operasional ADHI,yaitu
memastikan bahwa setiap kebijakan, praktik, dan
interaksi dengan konsumen/pelanggan/mitra maupun
karyawan mencerminkan penghormatan terhadap hak
individu dan perlakuan adil/non diskriminatif bagi semua
pihak sebagai wujud implementasi penghormatan
terhadap hak asasi manusia.
S-10 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pekerja anak dan/atau
Ya
pekerja paksa?
ADHI berkomitmen penuh dalam mendukung
penghapusan pekerja anak dan segala bentuk kerja
paksa sebagai bagian dari penghormatan terhadap
Hak Asasi Manusia (HAM). Wujud nyata komitmen ini
diimplementasikan melalui kebijakan ketenagakerjaan
yang ketat, termasuk penetapan usia minimum
karyawan minimal 22 tahun. Dalam hal pengaturan
waktu kerja, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama, Perseroan secara konsisten merujuk pada
Pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan memberlakukan 8 (delapan)
jam kerja per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu
dalam skema lima hari kerja.
Pada beberapa unit kerja dan level tertentu, ADHI
memberlakukan sistem kerja giliran (shift work) yang
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional.
Pengaturan ini memastikan bahwa setiap waktu kerja
tambahan dihitung sebagai lembur dan diberikan
kompensasi sesuai ketentuan agar tidak merugikan
karyawan. Selain itu, Perseroan juga menjamin hak
karyawan untuk beristirahat sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan guna menjaga keseimbangan antara
produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja.
Kebijakan batasan usia kerja di Perseroan tidak hanya
mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan,
tetapi juga selaras dengan spirit Undang-Undang No.
20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention
No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to
Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum
Untuk Diperbolehkan Bekerja), dan Undang-Undang
Republik Indonesia No. 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The
Page 7
Prohibition And Immediate Action for The Elimination
of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO
No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk
Anak). Sementara itu, penerapan jam kerja dengan
batasan waktu yang jelas sejalan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 Tentang
Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The
Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO Mengen
S-11 Perusahaan memiliki kebijakan perusahaan mengenai kesehatan dan
keselamatan kerja serta lingkungan kerja yang aman dan layak diberikan Ya
kepada seluruh karyawan?
Berdasarkan regulasi di atas, selanjutnya ADHI
menerbitkan sejumlah kebijakan internal terkait
kebijakan mutu dan K3L sebagai berikut:
1. Kebijakan Mutu, K3L, dan Sasaran Mutu PT ADHI
KARYA (Persero) Tbk. No. 0146/2020/357 tanggal
2 Juli 2020
2. Tata Kelola Manajemen Risiko MP013, tanggal 28
Februari 2024
3. Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk
No. 0146/2024/129 tentang Manual Manajemen
Mutu, K3, dan Lingkungan MP014
4. Manual Manajemen Risiko No. 0146/2021/359
tanggal 17 Desember 2021
5. Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk
No. 0146/2023/380 tentang Perubahan Struktur
Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) Tanggal 31 Oktober 2023
6. Kebijakan SWA (Stop Work Authority) No. 014
6/2020/369 tanggal 22 Juli 2020
7. Kebijakan Sistem Manajemen Risiko Asesmen
Berbasis Manajemen Risiko sesuai dokumen No.
BP 013 RS P04 tanggal 17 Desember 2020
8. Prosedur Penerapan SMM sesuai dokumen No. BP
024 QS P01 tanggal 18 Oktober 2021 dan
9. Penerapan Prosedur Sistem Manajemen K3L sesuai
dokumen No. BP 014 HS P01 Edisi Ke2 tanggal 9
Oktober 2023.
Corporate Social Responsibility (CSR)
S-12 Perusahaan memiliki aktivitas CSR, investasi atau sumbangan
Ya
terhadap komunitas atau organisasi nirlaba terdaftar?
Hingga 31 Desember 2025, ADHI merealisasikan
biaya TJSL sebesar Rp2.239.960.299, meningkat
dibandingkan realisasi tahun 2024 yang tercatat sebesar
Rp2.196.170.279. Peningkatan ini dipengaruhi oleh
dinamika pelaksanaan TJSL, namun tidak mengubah
arah dan tujuan program TJSL
C. Kinerja Tata Kelola (Governance Performance)
G-01 Keberagaman Manajemen dan Independensi (Board Diversity and Independence)
Tipe Manajemen
Jumlah Laki-laki Perempuan Pihak Independen
Perusahaan
Komisaris 0 5 1 3
Page 8
Direksi 0 6 1 0
G-02 Total kehadiran direksi dan komisaris ke rapat dewan
Jumlah rapat dewan (di tahun Rata-rata persentase kehadiran
pelaporan) direksi/komisaris dalam rapat dewan
Jumlah kehadiran direksi ke rapat
41 96 %
dewan
Jumlah kehadiran komisaris ke
14 93 %
rapat dewan
Kebijakan mengenai manajemen lainnya
G-03 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai pemisahan Chairman of
Ya
The Board dan CEO?
Merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ADHI menyusun struktur Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (GCG). Implementasi ini mengacu pada Undang-
Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Berdasarkan undang-undang
tersebut, terdapat tiga organ utama tata kelola: Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris,
dan Direksi. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar
Perseroan, sistem kepengurusan mengadopsi two tier
system antara Dewan Komisaris dan Direksi dengan
wewenang serta tanggung jawab yang tegas sesuai
fungsi masing-masing sebagaimana diamanatkan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
Di ADHI, Direksi berperan sebagai eksekutif senior
yang ditunjuk langsung oleh pemegang saham dan
bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keseluruhan
perusahaan.
G-04 Perusahaan memiliki kebijakan penilaian dewan direksi dan
Ya
komisaris
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan
untuk memastikan pengelolaan Perseroan berlangsung
secara efektif, transparan, serta selaras dengan prinsipprinsip
Good Corporate Governance (GCG). Proses ini
mencakup evaluasi atas kontribusi individu maupun
kolektif dalam mencapai sasaran strategis Perseroan,
sekaligus menegaskan akuntabilitas dalam setiap
pengambilan keputusan. Metode penilaian mengacu
pada pendekatan Balanced Scorecard dan pengukuran
berbasis Key Performance Indicators (KPI) yang telah
ditetapkan sebelumnya. Evaluasi tersebut menjadi
instrumen penting dalam memberikan umpan balik
yang konstruktif, mendorong perbaikan berkelanjutan,
serta menjaga dan meningkatkan kepercayaan para
pemangku kepentingan terhadap tata kelola Perseroan.
Sebagaimana yang telah tertuang dalam Board Manual
ADHI, tercantum bahwa dalam penilaian kinerja Direksi,
Dewan Komisaris berkewajiban
1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai
penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan
individual dan menyampaikan hasil penilaian kepada
Pemegang Saham.
2. Menyusun rencana mengenai pemantauan kinerja
Page 9
Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
3. Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan
indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak
Manajemen Direksi secara kolegial dan individu
dengan realisasi pencapaian masing-masing.
4. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi
secara kolegial dan individu kepada RUPS dalam
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara
tahunan
Setiap tahun, Perseroan melaksanakan evaluasi kinerja
Direksi berdasarkan capaian Key Performance Indicator
(KPI) sesuai dengan pedoman yang diatur dalam
Peraturan Menteri BUMN. Di tahun 2025, Perseroan
melaksanakan evaluasi kinerja Direksi berdasarkan
capaian KPI sebagaimana di atur dalam Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER
2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan
Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
G-05 Perusahaan memiliki kebijakan pelatihan dewan direksi dan
Ya
komisaris
ADHI menyediakan fasilitas serta kesempatan bagi
Dewan Komisaris dan Direksi untuk meningkatkan
pengetahuan dan kompetensi yang relevan dengan
kegiatan usaha Perseroan guna mendukung efektivitas
pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris
dan fungsi pengelolaan oleh Direksi. Peningkatan
kompetensi tersebut dilaksanakan melalui berbagai
program pengembangan, termasuk yang berkaitan
dengan aspek keuangan dan kegiatan berkelanjutan.
Program pengembangan kompetensi dapat berupa
pelatihan, workshop, seminar, konferensi, kursus,
lokakarya, maupun bentuk kegiatan pembelajaran
lainnya. Kesempatan yang setara juga diberikan kepada
Corporate Secretary sebagai penanggung jawab
sementara atas penerapan keuangan dan/atau kegiatan
berkelanjutan di Perseroan.
G-06 Kriteria khusus yang digunakan untuk pemilihan dewan direksi dan
Ya
komisaris
Perencanaan suksesi Direksi dilaksanakan oleh Komite
Nominasi dan Remunerasi sebagai bagian dari upaya
mempersiapkan proses regenerasi kepemimpinan
serta memastikan kesinambungan arah dan strategi
Perseroan di masa mendatang. Kebijakan dasar yang
mengatur Dewan Komisaris dan Direksi di lingkungan
Perseroan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/06/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
BUMN No. PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota
Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara.
Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/
MBU/06/2020, calon anggota Dewan Komisaris dan
Direksi wajib dinyatakan lulus proses penilaian atas
kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat
sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.
Page 10
G-07 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kode etik dan/atau anti-
Ya
korupsi?
Sebagai bentuk implementasi kebijakan antikorupsi
dan anti-gratifikasi, Perseroan menerbitkan Surat
Keputusan Direksi PT ADHI KARYA (Persero) Tbk No.
014-6/2020/389B tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi yang disahkan pada 14 Agustus 2020.
Kebijakan tersebut mengatur mekanisme pengendalian
gratifikasi yang berpotensi bertentangan dengan tugas
dan kewajiban karyawan. Setiap karyawan wajib
menolak secara santun setiap bentuk gratifikasi yang
tidak sesuai dengan ketentuan Perseroan. Dalam hal
penolakan berpotensi mengganggu hubungan kerja atau
pemberian telah berada di tempat penerima, gratifikasi
tersebut wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) atau kepada Tim Pelaksana Pengendali
Gratifikasi (TPPG) sebagai pengelola gratifikasi di
lingkungan ADHI.
Informasi lebih lanjut mengenai pengendalian gratifikasi
bisa diakses melalui situs resmi Perseroan: https://adhi.
co.id/gcg/manual-gcg/
G-08 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlakuan adil terhadap
Ya
Pemegang Saham?
Perseroan berkomitmen untuk senantiasa melindungi
serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak pemegang
saham, sekaligus memastikan perlakuan yang setara
dan adil bagi seluruh pemegang saham. Dalam rangka
itu, Perseroan telah menetapkan hak dan tanggung
jawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar Perusahaan No. 18 tanggal 14 Januari
2026, di mana disampaikan bahwa dalam RUPS tiap
saham memiliki hak masing-masing 1 (satu) suara.
Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
landasan dan kejelasan mengenai hak-hak pemegang
saham, sehingga tercipta kepastian hukum dan tata
kelola yang baik. Dengan kerangka tersebut, para
pemegang saham diharapkan dapat berperan aktif serta
memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan
dan keberlanjutan Perseroan.
G-09 Perusahaan memiliki kebijakan mengenai kewajiban
Ya
direksi/komisaris untuk mencegah adanya konflik kepentingan?
Benturan kepentingan terjadi ketika hak, kegiatan, dan
hubungan pribadi pegawai mengganggu atau berpotensi
mengganggu tindakan pegawai demi kepentingan
terbaik ADHI. Dengan kata lain, benturan kepentingan
merupakan pertentangan antara kepentingan pribadi
insan ADHI dengan kepentingan Perusahaan. Situasi
tersebut dapat merusak atau dianggap merusak
kemampuan pegawai ADHI untuk mengambil keputusan
bisnis secara objektif.
ADHI mengatur tentang pengelolaan dan pencegahan
benturan kepentingan melalui Surat Keputusan Direksi
No. 014-6/2024/303 tanggal 23 Juli 2024 tentang Tata
Kelola Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest).
Mekanisme Tata Kelola Konflik Kepentingan (Conflict
of Interest) bisa diakses melalui situs resmi Perseroan:
https://adhi.co.id/gcg/kebijakan/
Page 11
D. Lain-lain
Keselarasan Laporan Keberlanjutan/Tahunan dengan Metrik ESG
Halaman di Laporan
Kinerja Kode Nama Metrik
Keberlanjutan/Tahunan
E-01 Laporan Emisi Gas Rumah Kaca 164
E-02 Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 161
E-03 Konsumsi Energi Listrik 153
E-04 Konsumsi Air 149
Lingkungan
E-05 Limbah yang Dihasilkan 167
Komitmen Perusahaan untuk Mencapai
E-06 157
Target Net Zero Emission
Komitmen Perusahaan untuk
E-07 157
mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca
S-01 Kesetaraan Gender 54
Pegawai Berdasarkan Gender dan
S-02 52
Kelompok Umur
S-03 Tingkat Pergantian Pegawai 185
S-04 Jumlah Pegawai Sementara 55
S-05 Pelatihan dan Pengembangan Pegawai 192
S-06 Jumlah Kecelakaan Kerja 218
Kejadian Pelanggaran Hak Asasi
S-07 188
Manusia
Sosial Kebijakan Pelecehan Seksual dan/atau
S-08 188
Non-diskriminasi
S-09 Kebijakan Mengenai Hak Asasi Manusia 188
Kebijakan Pekerja Anak dan/atau
S-10 189
Pekerja Paksa
Kebijakan Mengenai Kesehatan dan
Keselamatan Kerja serta Lingkungan
S-11 197
Kerja yang Aman dan Layak diberikan
Kepada Seluruh Karyawan
S-12 Pencegahan Konflik Kepentingan 232
Page 12
Keberagaman Manajemen dan
G-01 78
Independensi
Total Kehadiran Direksi dan Komisaris ke
G-02 79
Rapat Dewan
Kebijakan Pemisahan Chairman of the
G-03 73
Board dan CEO
Kebijakan Penilaian Dewan Direksi dan
G-04 80
Komisaris
Kebijakan Pelatihan Dewan Direksi dan
Tata-kelola G-05 82
Komisaris
G-06 Kriteria Khusus Pemilihan Dewan 77
G-07 Kode Etik dan/atau Anti-Korupsi 100
Kebijakan Perlakuan Adil terhadap
G-08 74
Pemegang Saham
G-09 Pencegahan Konflik Kepentingan 101
Standar Internasional yang Diacu dan Verifikasi Pihak Ketiga
Keselarasan dengan kerangka pelaporan keberlanjutan
X Ya Tidak
X GRI
TCFD
CDP
IFRS S1
IFRS S2
SASB
X Others, please specify
P O J K
5 1
Assurance dan validasi pihak ketiga
X Tidak
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Page 13
Rozi Sparta
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510
Telepon : 021-7975312, Fax : 021-7975311, www.adhi.co.id
Nama Pengirim Rozi Sparta
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-04-2026 23:55
Lampiran 1. Sustainability Report ADHI 2025.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 14
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 159/SP-IV/2026
Issuer Name PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Issuer Code ADHI
Attachment 1
Subject Submission of Sustainability Report
Referring to the Annual Report Report Number 158/SP-IV/2026 , with this The Company hereby submit Sustainability
Report 2025 for the period of 01 January 2025 to 31 December 2025 in Indonesia dan Inggris
Will the Company be/has summons for the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes)
The Company made invitations to the Annual General Meeting of Shareholders on 07 Mei 2026
The information referred above has been published on the Company’s website https://adhi.co.id/hubungan-investor-
2/keuangan/rups/ at 15 April 2026
Is the Company listed on another Stock Exchange? (No)
A. Environmental Performance
The Company submits its Annual Sustainability and ESG Report:
E-01 Greenhouse Gas (GHG) Emission Report
Consolidated GHG Emission Report? No
Organizational Boundaries Operasional/Finansial
Any subsidiaries that are not included in the report? Yes
Please Explain:
Laporan ini memuat kegiatan operasional ADHI di bidang
ekonomi, lingkungan, dan sosial beserta dampak yang
ditimbulkan selama periode 1 Januari 2025 sampai
31 Desember 2025, termasuk dampak positif yang
bersifat material. Laporan ini tidak mencakup kegiatan
operasional anak perusahaan.
Name Total emission (tCO2e)
Category 1: Direct GHG emissions and removals
Direct emissions from stationary combustion 4.591
Direct emissions from mobile combustion 49.582
Direct emissions from processes 0
Direct fugitive emissions 0
Direct emissions from Land Use, Land Use Change and
0
Forestry (LULUCF)
Page 15
Total Direct Emissions (Scope 1) 54.173
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy
Indirect emissions from imported/purchased electricity
6.901
consumption
Indirect emissions from imported/purchased network energy
0
consumption (excluding electricity)
Total Indirect Emissions (Scope 2) 6.901
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation
Upstream transport and distribution 0
Business travels 29.373
Transportation of clients and visitors 0
Downstream transportation and distribution 0
Employee commuting 0
Category 4: Indirect GHG emissions from products used by Organization
Energy related activities not included in direct emissions and
0
energy indirect emissions
Purchased goods and services 0
Capital equipment/goods 0
Waste generated in operations 0
Upstream leased assets 0
Category 5: Indirect GHG Emissions associated with the use of products from the Organization
Investments 0
Use of sold products 0
End of life treatment of sold products 0
Downstream franchises 0
Downstream leased assets 0
Page 16
Processing of sold products 0
Category 6: Indirect GHG emissions from other sources
Other indirect emissions or removals 0
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2) 29.373
Total GHG Emissions (Scope 1 and 2) 61.074
Total GHG Emissions (Scope 1, 2 and 3) 90.447
Offsets/Credits 0
REC Purchases (kWh) 0
Total scope 1 and 2 emissions produced per
E-02 GHG Emissions Intensity 0,00001
revenue of listed compant (tCO2e/Rp)
Total amount of energy directly consumed
9.660.162
(kWh or J)
Total amount of energy indirectly consumed
E-03 Electricity Consumption 0
(kWh or J)
Total energy consumption (kWh or J) 9.660.162
E-04 Water Consumption Total water consumed (m3) 325.146.517
E-05 Waste Generation Total waste generated (ton) 78.553
E-06 Company commitment to Net Zero Emission Target
Does the Company have a net zero emission target commitment? Yes
What year is the Company’s net zero emission published target? 2055
Please provide a brief description and a link to documentation explaining the Company’s commitment in
achieving net zero emission target.
To realize this target, ADHI has established internal
policies and guidelines that regulate greenhouse gas
emissions management, including emission reduction
strategies and strengthening emission control
governance within the Company.
E-07 Company Commitment to GHG Emission Reduction Target
Does the Company commit to reducing GHG emission? Tidak
0%
What is the Company’s GHG emission reduction target?
0 (tCO2e)
Targeted year in achieving GHG reduction target? null
Does the Listed Company has measures on monitoring in enacting climate policy?
Page 17
Yes
Steps that have been taken and emission reductions that have been achieved compared to the previous year
To support the achievement of the net-zero emission
target, ADHI has also set short-term (1 year), mediumterm
(5 years), and long-term (10 years) emission
reduction targets with a baseline calculation year of
2024. In line with these targets, in 2025, the Company
succeeded in realizing a 9.66% reduction in emissions
from the 2024 GHG emissions inventory.
To ensure the achievement of these targets, the
Company has appointed the Environment Management
Bureau of the QHSE Department as the unit responsible
for monitoring and controlling greenhouse gas emissions
within the Company.
B. Kinerja Sosial (Social Performance)
S-01 Gender Diversity
Men Women
Job positions Number of Percentage of Percentage of
Number of employees
employees employees employees
Entry-level 585 27,74 % 258 12,23 %
Mid-level 974 46,18 % 140 6,64 %
Senior-level 103 4,88 % 10 0,47 %
Executive-level 36 1,71 % 3 0,14 %
Total Pegawai 1.698 80,51 % 411 19,49 %
S-02 Employees Level by Gender and Age Group
Job levels
Age group Entry-level Mid-level Senior-level Executive-level Number of
(years) employees
Men Women Men Women Men Women Men Women
18-25 9 9 1 0 0 0 0 0 19
25-35 306 191 289 90 13 2 1 0 892
35-45 121 39 348 24 34 3 5 1 577
45-55 149 19 322 24 53 5 21 1 594
>55 0 0 14 0 3 0 9 1 27
S-03 Employees Turnover
Number of employees Percentage
(in reporting year) (in reporting year)
Number of employees resigned 236 Employees 11,19 %
Page 18
Number of newly appointed
12 Employees 0,57 %
Employees
S-04 Temporary Worker
Number of employees Percentage
(in reporting year) (in reporting year)
Total company headcount held
by contractors and/or 203 Employees 9,63 %
consultants
S-05 Employee Training and Development
Average training hour per
Total employee attending company Percentage of employee attending
employee
training program company training program (%)
(in reporting year)
11,2 hours/employee 3.821 181,18 %
S-06 Injury Rate
Frequency of work-related accidents of total
Percentage of serious work-related accidents resulting in
Employees
serious and fatal injuries from total employees (%)
(in reporting year)
0 0%
S-07 Incidents Regarding Human Rights Abuse
Number of incidents regarding human rights
0
abuse (in reporting year)
Company Policy Regarding Employees
S-08 Does the company has a policy regarding sexual harassment and/or
Yes
non-discrimination?
The Company has a strict policy that prohibits all forms
of sexual harassment in the workplace. As stipulated the
Collective Labor, this policy is implemented to create
a safe, professional, and respectful work environment
for all employees, especially female employees, and
to ensure that all employees can work without fear
or intimidation and without discriminatory treatment.
Policies regarding sexual harassment and discrimination
are also outlined in ADHIs Code of Ethical Conduct, 6th
Edition, under Section 2: Guidelines for the Company and
Employees, which states the companys commitment
to providing equal employment opportunities (except
in certain fields requiring specialized qualifications)
and does not condone inappropriate behavior or any
form of harassment.
ADHI also provides a reporting channel for all acts
of harassment and discrimination through the ADHI
Whistleblowing System (WBS). Through this mechanism,
reporters can report any violations of laws and
Page 19
regulations, internal company regulations, corporate
conduct guidelines, and sound business ethics. In
accordance with Board of Directors Decree No. 014-
6/2024/142 on Technical Guidelines for the Protection
of Whistleblowing System (WBS) Whistleblowers, ADHI
also protects reporters who use the WBS system,
including through physical protection, protection against
retaliation by the reported party, career protection, and
the confidentiality of information.
S-09 Does the company has a policy regarding human rights? No
ADHI does not yet have a specific policy regarding
human rights. However, the commitment to upholding
human rights has been stated in the Code of Ethics
(Code of Conduct), Collective Contract Agreement
(PKB), and the Board of Directors Decree regarding
Sanctions & Punishment as well as the establishment
of organizations and programs such as the Respectful
Workplace Program (RWP), SRIKANDI and the Spiritual
Coordination Unit (BAKO). In the social aspect, the
Company emphasizes the principle of upholding the
values of humanity and justice by respecting human
rights and ensuring equality without discrimination.
This principle is the basis for all ADHI operational
activities, namely ensuring that every policy, practice,
and interaction with consumers/customers/partners
and employees reflects respect for individual rights
and fair/non-discriminatory treatment for all parties as
a form of implementation of respect for human rights
S-10 Does the company have a policy regarding child labor and/or forced
Yes
labor?
ADHI is fully committed to supporting the elimination
of child labor and all forms of forced labor as part
of its respect for human rights. This commitment is
implemented through a strict policy that includes a
minimum employee age of 22. In terms of working
hours, as stipulated in the Collective Labor Agreement,
the Company consistently refers to Article 77 of Law
No. 13 of 2003 on Manpower, which implements an
eight-hour workday or a 40-hour workweek in a fiveday
workweek scheme.
In certain work units and at certain levels, ADHI
implements a shift work system tailored to operational
conditions and needs. This arrangement ensures that
any additional working hours are counted as overtime
and compensated in accordance with the provisions,
without disadvantaging employees. In addition, the
Company guarantees employees right to take breaks
within the specified time to maintain a balance between
productivity and the welfare of the workforce.
The Companys policy on age limits for employment
not only refers to labor laws, but is also in line with
the spirit of Law No. 20 of 1999 on the Ratification of
ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for
Admission to Employment, and LawLaw of the Republic
of Indonesia No. 1 of 2000 on the Ratification of ILO
Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labor. Meanwhile, the implementation of working hours
with clear time limits is in line with Law No. 19 of 1999
Page 20
of the Republic of Indonesia on the Ratification of ILO
Convention No. 105 on the Abolition of Forced Labor.
S-11 Does the company have a company policy regarding occupational
health and safety as well as a safe working environment for all Yes
employees?
Based on the above regulations, ADHI subsequently
issued several internal policies related to quality and
HSE policies as follows:
1. Quality, HSE, and Quality Objectives Policy of PT
ADHI KARYA (Persero) Tbk. No. 0146/2020/357
dated July 2, 2020
2. Risk Management Governance MP013, dated
February 28, 2024
3. Board of Directors Decree of PT Adhi Karya (Persero)
Tbk No. 0146/2024/129 on the Quality, OHS, and
Environment Management Manual MP014
4. Risk Management Manual No. 0146/2021/359
dated December 17, 2021
5. Board of Directors Decree of PT Adhi Karya
(Persero) Tbk No. 0146/2023/380 on Changes to
the Organizational Structure of the Occupational
Safety and Health Steering Committee (P2K3) dated
October 31, 2023
6. SWA (Stop Work Authority) Policy No. 014
6/2020/369 dated July 22, 2020
7. Risk Assessment Management System Policy in
accordance with document No. BP 013 RS P04
dated December 17, 2020
8. Procedures for Implementing SMM per document
No. BP 024 QS P01 dated October 18, 2021 and
9. Implementation of the HSE Management System
Procedures per document No. BP 014 HS P01, 2nd
Edition, dated October 9, 2023.
Corporate Social Responsibility (CSR)
S-12 Does the company have CSR activities, investments or donations to
Yes
the community or registered non-profit organizations?
As of December 31, 2025, ADHI has realized TJSL
costs of Rp2,239,960,299, an increase from the
2024 realization of Rp2,196,170,279. This increase is
influenced by the dynamics of TJSL implementation,
but does not change the direction and objectives of the
TJSL program.
C. Governance Performance
G-01 Board Diversity and Independence
Type of Company Number of seats Seats Occupied by Seats Occupied by Seats Occupied by
Board on Company Men Women Independent Party
Commissioners 0 5 1 3
Directors 0 6 1 0
G-02 Board Meeting Attendance
Page 21
Number of board meetings Percentage of board meeting
(in reporting year) attendances (in reporting year)
Director Attendance to
41 96 %
Board Meetings
Comissioner Attendance to
14 93 %
Board Meetings
Other governmental-related policy
G-03 Does the company has a policy regarding separation of the
Yes
Chairman of the Board and CEO?
In accordance with applicable laws and regulations,
ADHI has established a Good Corporate Governance
(GCG) structure. This implementation is based on Law
No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies. Under
this law, there are three main governance bodies: the
General Meeting of Shareholders (GMS), the Board
of Commissioners, and the Board of Directors. As
stipulated in the Articles of Association, the management
system adopts a two-tier system between the Board
of Commissioners and the Board of Directors, with
clearly defined authorities and responsibilities in
accordance with their respective functions as mandated
by the Articles of Association and applicable laws and
regulations. At ADHI, the Board of Directors serves as
the senior executive body directly appointed by the
shareholders and is fully responsible for the overall
Company management.
G-04 Does the company has a policy regarding board appraisal? Yes
Performance evaluations of the Board of Commissioners
and the Board of Directors are conducted to ensure that
the Companys management is carried out effectively,
transparently, and in accordance with the principles
of Good Corporate Governance (GCG). This process
includes an evaluation of both individual and collective
contributions toward achieving the Companys strategic
objectives, while reinforcing accountability in every
decision-making process. The assessment method
is based on the Balanced Scorecard approach and
measurements using pre-established Key Performance
Indicators (KPIs). This evaluation serves as a vital tool for
providing constructive feedback, fostering continuous
improvement, and maintaining and enhancing
stakeholders confidence in the Companys governance.
As stipulated in ADHI Board Manual, it is stated that in
evaluating the performance of the Board of Directors,
the Board of Commissioners is obligated to
1. Establish Board of Commissioners policies regarding
the performance evaluation of the Board of Directors,
both collectively and individually, and communicate
the evaluation results to the Shareholders.
2. Develop a plan for monitoring the Board of Directors
performance and reporting to the Shareholders.
3. Conduct performance evaluations of the Board of
Directors based on key performance indicators
included in the Board of Directors Management
Contracts, both collectively and individually, in
relation to the achievement of respective targets.
Page 22
4. Submit the results of the Board of Directors
performance evaluation, both collectively
and individually, to the GMS in the Board of
Commissioners annual supervisory report.
Annually, the Company conducts a performance
evaluation of the Board of Directors based on the
achievement of Key Performance Indicators (KPIs) in
accordance with the guidelines outlined in the Minister
of SOE Regulation. In 2025, the Company conducted a
performance evaluation of the Board of Directors based
on KPI achieve
G-05 Does the company has a policy regarding board training and
Yes
development?
ADHI provides facilities and opportunities for the
Board of Commissioners and the Board of Directors
to enhance their knowledge and competencies relevant
to the Companys business operations to support the
effectiveness of the supervisory functions performed
by the Board of Commissioners and the management
functions performed by the Board of Directors. This
competency enhancement is carried out through
various development programs, including those related
to financial aspects and sustainable activities.
Competency development programs may take the
form of training, workshops, seminars, conferences,
courses, or other forms of learning activities.
Equivalent opportunities are also provided to the
Corporate Secretary as the interim person in charge
of the implementation of financial and/or sustainable
activities within the Company.
G-06 Does the company has a criteria regarding board appointment and
Yes
re-election?
Succession planning for the Board of Directors is carried
out by the Nomination and Remuneration Committee
as part of efforts to prepare for leadership succession
and ensure the continuity of the Companys direction
and strategy in the future. The fundamental policies
governing the Board of Commissioners and the Board of
Directors within the Company are based on applicable
laws and regulations, including:
1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board
of Directors and Board of Commissioners of Issuers
or Public Companies.
3. Ministry of SOE Regulation No. PER-04/
MBU/06/2020 on Amendments to the Ministry
of SOE Regulation No. PER-03/MBU/2012 on
Guidelines for the Appointment of Members
of the Board of Directors and Members of the
Board of Commissioners of Subsidiaries of
State-Owned Enterprises.
Pursuant to the Ministry of SOE Regulation No.
PER-04/MBU/06/2020, candidates for the Board of
Commissioners and the Board of Directors must be
deemed to have passed the assessment process
regarding an individuals suitability and fitness to
serve as a member of the Board of Directors or Board
of Commissioners.
Page 23
G-07 Does the company has a policy regarding ethics and/or anti-
Yes
corruption?
As part of the implementation of anti-corruption and
anti-gratification policies, the Company issued Board
of Directors Decree No. 014-6/2020/389B of PT ADHI
KARYA (Persero) Tbk on Guidelines for Gratification
Control, which was approved on August 14, 2020. This
policy regulates the mechanism for controlling gratuities
that may conflict with employees duties and obligations.
Every employee is required to politely refuse any form
of gratuity that does not comply with the Companys
regulations. In the event that refusal could potentially
disrupt working relationships or the gift has already
been received by the recipient, such gratuities must
be reported to the Corruption Eradication Commission
(KPK) or to the Gratification Control Implementation
Team (TPPG) as the gratuity manager within ADHI.
Further information regarding gift control can be
accessed through the Companys official website:
https://adhi.co.id/gcg/manual-gcg/
G-08 Does the company has a policy regarding equitable treatment of
Yes
shareholders?
The Company is committed to consistently protecting
and facilitating the fulfillment of shareholders
rights, while ensuring equal and fair treatment for all
shareholders. To that end, the Company has established
the rights and responsibilities of shareholders as
stipulated in the Companys Articles of Association
No. 18 dated January 14, 2026, which states that at
the General Meeting of Shareholders, each share is
entitled to 1 on vote.
This provision is intended to provide a foundation and
clarity regarding shareholders rights, thereby fostering
legal certainty and good corporate governance. Within
this framework, shareholders are expected to play
an active role and make positive contributions to the
Companys growth and sustainability.
G-09 Does the company have a policy regarding the obligations of
Yes
directors/commissioners to prevent conflicts of interest?
A conflict of interest arises when an employees personal
rights, activities, and relationships interfere with or have
the potential to interfere with the employees actions
in the best interests of ADHI. In other words, a conflict
of interest is a clash between the personal interests
of ADHI personnel and the interests of the Company.
Such a situation may impair or be perceived as
impairing an ADHI employees ability to make objective
business decisions.
ADHI regulates the management and prevention
of conflicts of interest through Board of Directors
Decree No. 014-6/2024/303 dated July 23, 2024,
on Conflict of Interest Governance. The Conflict of
Interest Governance Mechanism can be accessed via
the Companys official website: https://adhi.co.id/gcg/
kebijakan/
Page 24
D. Other
Alignment of Sustainability/Annual Reports with ESG Metrics
Pages in the Sustainability/Annual
Kinerja Kode Metric Name
Report
E-01 Greenhouse Gas Emission Report 164
E-02 Greenhouse Gas Emission Intensity 161
E-03 Electricity Consumption 153
E-04 Water Consumption 149
Environment
E-05 Waste Generated 167
Company Commitment to Achieving Net
E-06 157
Zero Emission Target
Company Commitment to Reduce
E-07 157
Emission
S-01 Gender Equality 54
S-02 Employees by Gender and Age Group 52
S-03 Employee Turnover Rate 185
S-04 Number of Temporary Officers 55
S-05 Employee Training and Development 192
S-06 Number of Work Accidents 218
S-07 Human Rights Violation Incidents 188
Social Sexual Harassment and/or Non-
S-08 188
Discrimination Policy
S-09 Policy on Human Rights 188
S-10 Child Labor and/or Forced Labor Policy 189
Occupational Health and Safety Policy
S-11 and Safe and Secure Work Environment 197
are provided to all employees.
S-12 Corporate Social Responsibility 232
Page 25
Management Diversity and
G-01 78
Independence
Total Attendance of Directors and
G-02 79
Commissioners to Board Meetings
Chairman of the Board and CEO
G-03 73
Separation Policy
Board of Directors and Commissioners
G-04 80
Assessment Policy
Board of Directors and Commissioners
Governance G-05 82
Training Policy
G-06 Special Criteria for Election of the Board 77
G-07 Code of Ethics and/or Anti-Corruption 100
G-08 Fair Treatment Policy for Shareholders 74
G-09 Conflict of Interest Prevention Policy 101
Referenced International Standards and Third Party Verification
Alignment with sustainability reporting framework
X Yes No
X GRI
TCFD
CDP
IFRS S1
IFRS S2
SASB
X Others, please specify
P O J K
5 1
Third-party assurance and/or validation
X No
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Page 26
Rozi Sparta
Corporate Secretary
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510
Phone : 021-7975312, Fax : 021-7975311, www.adhi.co.id
Sender Name Rozi Sparta
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-04-2026 23:55
Attachment 1. Sustainability Report ADHI 2025.pdf
This is an official document of PT Adhi Karya (Persero) Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Emisi langsung dari pembakaran stasioner
p.1
unresolved
—
Emisi fugitive langsung
p.1
unresolved
org
Kordinasi Kerohanian
p.6
unresolved
org
Menteri BUMN. Di
p.9
unresolved
org
Milik Negara. G-
p.9
unresolved
org
Menteri BUMN No. PER-
p.9 ×2
unresolved
org
Milik Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-
p.9
unresolved
—
Direct emissions from stationary combustion
p.14
unresolved
—
Direct emissions from mobile combustion
p.14
unresolved
—
Direct emissions from processes
p.14
unresolved
—
Direct fugitive emissions
p.14
unresolved
org
Ministry of SOE Regulation No. PER-
p.22 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.