20231229_APIA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31563293_lamp4.pdf

                                           -2-

   c. Penerimaan pengalihan kepemilikan saham PT Angkasa Pura Hotel (APH) di APR
      kepada AP I dengan nilai wajar dari penilai independen, dan dijadikan pengurangan
      modal AP I di APH.
   d. Perubahan struktur kepemilikan AP I di APR akibat transaksi butir 1 huruf a, b dan c
      di atas.
2. Permodalan di PT Angkasa Pura Hotel (APH)
   Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna AP I menyetujui:
   a. Pemisahan sebagian segmen usaha APH kepada APR berupa bisnis lounge, inflight
      catering, dan passenger services dengan nilai wajar dari penilai independen untuk
      dijadikan penyertaan modal sebagaimana butir 1 huruf a di atas.
   b. Pengurangan modal saham AP I di APH akibat pengalihan kepemilikan saham APH
      di APR kepada AP I, dengan nilai wajar dari penilai independen sebagaimana butir 1
      huruf c di atas.
3. Penambahan penyertaan modal AP I pada PT Angkasa Pura Logistik (APLog) dan
   PT Angkasa Pura Supports (APSup).
   Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna AP I menyetujui:
    a. Penambahan penyertaan modal AP I kepada APLog berupa uang sebesar
       Rp82.770.000.000,- dengan sumber dana berasal dari dividen tahun buku 2022.
    b. Penambahan penyertaan modal AP I kepada APSup berupa uang sebesar
       Rp128.750.000.000,- dengan sumber dana berasal dari dividen tahun buku 2022.
4. Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna AP II menyetujui AP II pengambilalihan
   kepemilikan saham Koperasi Karyawan PT Angkasa Pura II (Persero) Satya Ardhia pada
   PT Angkasa Pura Kargo (APK) sebanyak 100 lembar saham dengan harga
   Rp263.750.919,-.
5. Penyertaan modal AP I dan AP II pada APK yang masing-masing berasal dari pengalihan
   seluruh kepemilikan saham pada APLog, APSup, APR, PT Angkasa Pura Solusi (APSol),
   PT Angkasa Pura Propertindo (APPro) dan PT Gapura Angkasa (Gapura).
   a. Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna AP I menyetujui AP I melakukan
       penyertaan modal ke dalam saham APK dalam bentuk non tunai, yang berasal dari:
        1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP I pada APLog sebanyak 263.520
            lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
        2) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP I pada APSup sebanyak 378.750
            lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
        3) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP I pada APR sebanyak 406.836
            lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
        4) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP I pada Gapura sebanyak 215.040
            lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
   b. Kami selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna AP II menyetujui AP II melakukan
       penambahan penyertaan modal ke dalam saham APK dalam bentuk non tunai, yang
       berasal dari:
        1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP II pada APSol sebanyak 467.539
            lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
                                                                     2) Pengalihan…/3

GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
     10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id

                                          -3-

        2) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP II pada APPro sebanyak 149.900
           lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
        3) Pengalihan seluruh kepemilikan saham AP II pada Gapura sebanyak 1.291.000
           lembar saham dengan nilai wajar dari penilai independen.
6. Penyertaan modal Injourney pada APK.
   Kami selaku RUPS Injourney menyetujui penyertaan modal ke dalam modal saham APK
   dalam bentuk uang sebesar Rp2.637.509,- dalam rangka mendapatkan 1 (satu) lembar
   seri khusus yang memiliki keistimewaan pengendalian/kontrol terhadap APK
   sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar APK.
7. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan persetujuan di atas, Direksi dan Dewan
   Komisaris Injourney agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memastikan bahwa terbentuknya Subholding Injourney Aviation Services,
       perusahaan dapat menjalankan setiap kegiatan operasional dengan lebih baik,
       akuntabel, kondusif dan tidak menimbulkan gejolak.
   b. Memastikan proses pembentukan Subholding Injourney Aviation Services dan aksi
       korporasi lain yang diperlukan (termasuk namun tidak terbatas pada Fase 1 dan
       Fase 2), dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
       berlaku serta menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
   c. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan monitoring yang ketat,
       termasuk mitigasi yang optimal atas risiko-risiko yang dapat muncul dari
       pembentukan Subholding Injourney Aviation Services, baik dari aspek legal, aspek
       operasional dan aspek keuangan Perusahaan.
   d. Kajian kelayakan atas aksi korporasi yang diusulkan sepenuhnya merupakan
       tanggung jawab Direksi dan pelaksanaannya agar dilakukan dengan tetap
       memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   e. Pakta Integritas (Letter of Undertaking) yang ditandatangani oleh Direksi merupakan
       bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan.
   f. Memastikan Anggaran Dasar APK diubah untuk mengatur tentang klasifikasi dan
       keistimewaan saham khusus terkait pengendalian sebagaimana persetujuan butir 6
       di atas.
   g. Direksi diminta untuk melanjutkan rencana strategis dalam rangka peningkatan value
       Injourney Grup untuk memperoleh hasil yang optimal, termasuk penyelesaian
       tahapan pembentukan subholding pelayanan penerbangan dan kargo. Pelaksanaan
       tahapan selanjutnya agar tetap berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang
       berlaku.
   h. Direksi perlu melaporkan pelaksanaan aksi korporasi dimaksud beserta kinerjanya
       sebagai bagian dari laporan berkala Perusahaan.

                                                                           Demikian…/4




GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
     10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id

                                         -4-



        Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


                                                               MENTERI
                                                       BADAN USAHA MILIK NEGARA,




                                                                 ERICK THOHIR


Tembusan:
1. Wakil Menteri BUMN;
2. Sekretaris Kementerian BUMN;
3. Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko;
4. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
5. Dewan Komisaris PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero);
6. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura I;
7. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura II;
8. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Kargo;
9. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Hotel;
10. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Retail;
11. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Logistik;
12. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Supports;
13. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Solusi;
14. Dewan Komisaris dan Direksi PT Angkasa Pura Propertindo.




GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
     10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id