20260407_BDMN_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32068390_lamp3.pdf

m——

5
Danamon

A member of (@) MUFG

4. Bagi Pemegang Saham yang efeknya tidak berada dalam penitipan kolektif atau
yang masih menggunakan warkat (fisik), pembagian dividen tunai dilakukan sejak
tanggal 30 April 2026 dengan cara:

a. Menghubungi Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan pada setiap hari kerja
dari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB guna memperoleh Surat Pemberitahuan
Pembayaran Dividen (SPPD) dengan alamat sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutigue Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telp. (021) 2974 5222 Fax. (021) 2928 9961

b. Memperlihatkan dan menyerahkan kepada BAE dan/atau Perseroan dokumen
sebagai berikut:

i) Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/PASPOR) beserta fotokopinya,:

ii) Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain
disertai fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari pemberi kuasa dan
penerima kuasa:

ii) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya, akta
pengangkatan yang terakhir dari Komisaris dan Direksi atau pengurus
yang berwenang mewakili serta fotokopi bukti jati diri yang berlaku dari
Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk bertindak
mewakili badan hukum tersebut bagi Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum.

5. Dividen tunai yang dibagikan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri baik Badan Usaha
dan/atau Badan Hukum maupun Orang Pribadi tidak dipotong Pajak Penghasilan
(“PPh”), dengan demikian Perseroan tidak menerbitkan Bukti Potong PPh. Wajib
Pajak dapat melihat perlakuan perpajakan terkait pada UU No. 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya. Untuk
Badan/Warga Negara Asing, akan dipotong PPh Pasal 26 sebesar 204 sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan memotong secara
langsung PPh atas pembagian dividen tunai tersebut.

Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan
asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(“P3B”) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan
pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, diminta
agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD
yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili
tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada BAE
Perseroan paling lambat tanggal 13 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat
Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20x.

2/3 A
PT Bank Danamon Indonesa Ti berizin dan diawasi oleh Otorts Jata Keuangan dan Bank Indonesia serta peserta 13x

mm

Tn
Danamon

A member of (@) MUFG

Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini yaitu Perusahaan Efek dan Bank
Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan di Penitipan
Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham dan dokumen
status pajaknya ke KSEI 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan DPS dan
penyerahan DGT Form mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen
tunai yang telah diterima maka Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diminta
untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian
dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efek.

Jakarta, 2 April 2026
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PPT Bank Danamon Indonesia Tbi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bani Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS 2 --