Back to announcement
20260219_SOHO_Rencana Transaksi Perubahan Kegiatan Usaha_32027912_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 44
Page 1
Page 2
TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia
Bidang Usaha
Kesehatan/ Industri Farmasi
Kegiatan Usaha
Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; Aktivitas perusahaan holding.
Kantor Pusat
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telepon: +62 21 4683 2588
Faksimile: +62 21 4683 2589
Alamat Email: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi
sebagaimana diungkapkan di dalam tambahan keterbukaan informasi ini (“Tambahan Keterbukaan
Informasi”) dan setelah melakukan penelitian secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang
diungkapkan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting
material dan relevan yang tidak diungkapkan atau dihilangkan, sehingga menyebabkan informasi
sebagaimana diungkapkan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar
dan/atau menyesatkan.
Penambahan atas Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan Pemegang Saham
Perseroan, agar Pemegang Saham Perseroan mendapatkan informasi secara lebih lengkap
mengenai transaksi terkait rencana perubahan dan atau penambahan kegiatan usaha yang akan
dilakukan oleh Perseroan. Penambahan Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan
dengan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-2/PM.212/2026 tanggal 26 Januari 2026 dan dalam
rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”).
Penambahan atas Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka penambahan dan klarifikasi
substansi atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026
1
Page 3
I. PENDAHULUAN
Penambahan Keterbukaan Informasi ini disusun dalam rangka penambahan dan klarifikasi substansi
atas Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2026 serta pemenuhan
kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi mengenai perubahan dan atau
penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan. Perseroan wajib memperoleh
persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”)
sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan.
II. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN
PT Soho Global Health Tbk (“Perseroan”)
Keterangan Umum Perseroan
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berstatus perusahaan terbuka, berkedudukan
di Jakarta Timur, didirikan pada tahun 1956 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit
Padang atau disingkat PT Parit Padang berdasarkan Akta Pendirian No. 116 tanggal 27 Agustus 1956,
yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat
Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8 Februari 1957, telah didaftarkan dalam buku register pada
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 377 tanggal 16 Februari 1957, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 39 tanggal 14 Mei 1957, Tambahan No. 517.
Pada tahun 2010, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 29 Oktober
2010, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
54235.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”)
No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah diberitahukan kepada
Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar No. AHU-AH.01.10-31225 tanggal 6 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kemenkumham No. AHU-0088241.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010,
serta telah diumumkan dalam BNRI No. 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan No. 13396 dan BNRI
No. 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan No. 1903/L.
Pada tahun 2020, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health Tbk serta
menyesuaikan seluruh ketentuan anggaran dasarnya yang mana hal ini dilakukan untuk tunduk pada
ketentuan yang berlaku terkait dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup
menjadi perusahaan publik. Perubahan tersebut tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta
Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar
2
Page 4
Perseroan Kemenkumham No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah
diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar dengan 2 (dua) Suratnya No. AHU-AH.01.03-0255808 dan No. AHU-
AH.01.03-0255815, keduanya tertanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kemenkumham No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 176 tanggal 26 Oktober 2020, tambahan
13478. Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum
Perdana pada tanggal 8 September 2020.
Perubahan terakhir pada Anggaran Dasar Perseroan dicatat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 175 tanggal 19 Oktober 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam
database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0134270 tanggal 27 Oktober
2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 10
November 2023, tambahan 35319, yang mengatur perubahan struktur permodalan Perseroan.
Sementara itu, jajaran direksi Perseroan terakhir diubah dalam Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa No. 102 tanggal 16 September 2025, dibuat di hadapan Jimmy Tanal
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan
dicatat di dalam database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.09-0344487
tanggal 30 September 2025.
Mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang dibuat di
hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, bidang usaha yang dijalankan oleh
Perseroan saat ini adalah sebagai berikut (mengacu pada KBLI 2020):
a) Aktivitas perusahaan holding (KBLI 2020 - 64200)
Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang
menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah
kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha
perusahaan subsidiarinya.
b) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 2020 - 70209)
Mencakup kegiatan penyediaan nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan
organisasi lain pada berbagai persoalan manajemen, penyediaan jasa bisnis ini dapat mencakup
nasihat, petunjuk dan bantuan operasional untuk usaha dan layanan masyarakat atau umum
pada berbagai aspek manajemen dan operasional. Subgolongan ini juga mencakup penyediaan
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan yang berkaitan
dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini
dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan
pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (public relations) dan komunikasi
masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program
akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk
3
Page 5
usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yakni jumlah saham dalam portepel,
serta menambahkan informasi mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, serta
saham dalam portepel dalam tabel berikut disusun mengacu pada: (i) Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 175 tanggal 19 Oktober 2023, dibuat dihadapan Jimmy Tanal
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam
database SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-AH.01.03-0134270 tanggal 27 Oktober
2023 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 90 tanggal 10
November 2023, tambahan 35319; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (DPS) bulanan Perseroan yang
diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom, per 31 Januari 2026 adalah
sebagai berikut:
❖ Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan
Persentase
Jumlah Saham Nilai Nominal
Keterangan Kepemilikan
(lembar) (Rupiah)
(%)
Modal Dasar 28.635.121.560 1.431.756.078.000 -
Cascade Creek Pty Ltd 1.537.362.000 76.868.100.000 12,113
Fraburg Pty Limited 1.201.822.210 60.091.110.500 9,469
Medisia Investment 2.851.733.000 142.586.650.000 22,469
Holdings Pte. Ltd.
Tan Giok Nio 1.143.986.170 57.199.308.500 9,014
Tiberias 96 Pty Ltd 4.812.370.310 240.618.515.500 37,918
Publik 1.143.807.000 57.190.350.000 9,012
(masing-masing di bawah
5%)
Modal Ditempatkan dan 12.691.682.390 634.584.119.500 100,00
Disetor Penuh
Saham Dalam Portepel 15.943.439.170 797.171.958.500 -
o Nilai Nominal
Masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 50,- (lima puluh Rupiah) per
saham.
❖ Pengendali Perseroan
Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
3/POJK.04/2021 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal juncto Pasal 1
4
Page 6
angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.04/2018
tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka pihak yang merupakan Pengendali
Perseroan adalah sebagai berikut:
Jumlah Saham Jumlah Nominal Kepemilikan
Pemegang Saham
(lembar) (Rupiah) (%)
Cascade Creek Pty Ltd 1.537.362.000 76.868.100.000 12,113
Tiberias 96 Pty Ltd 4.812.370.310 240.618.515.500 37,918
Informasi ini juga senantiasa Perseroan umumkan setiap bulannya kepada Publik dalam
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek.
❖ Pemilik Manfaat Akhir Perseroan
Nama individu Pemilik Manfaat Akhir Perseroan adalah Bapak Eng Liang Tan. Informasi ini
juga senantiasa Perseroan umumkan setiap bulannya kepada Publik dalam Laporan
Bulanan Registrasi Pemegang Efek melalui Sistem Pelaporan Elektronik.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 102 tanggal 16 September 2025
yang datanya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kemenkumham dengan Suratnya No. AHU-
AH.01.09-0344487 tanggal 30 September 2025, maka Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
Komisaris Independen : Harry Salam
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono
Direksi
Presiden Direktur : Ery Yunasri
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Yuliana
Direktur : Richard Kidarsa
Direktur : Lim Chern Han
Direktur : Pandy Harianto
Laporan Keuangan Grup Perseroan
Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun-
tahun yang berakhir 31 Desember 2020 sampai dengan 2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim
untuk untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebagai
berikut:
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
5
Page 7
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 September
2025
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain
Pendapatan 6.163.939 7.076.164 7.290.121 8.197.755 10.057.938 7.924.506
Laba Kotor 1.346.313 1.569.353 1.338.391 1.309.356 1.540.838 1.309.082
Laba Usaha 259.843 677.289 443.659 438.670 571.247 548.422
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 249.674 691.157 455.637 463.396 588.038 563.299
Laba Bersih 172.200 551.091 357.015 371.341 462.651 440.092
Laba Komprehensif 164.806 553.710 372.904 371.331 468.418 432.604
Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30
September 2025
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Laporan Posisi Keuangan
Aset lancar 3.405.989 3.341.171 3.873.438 4.140.019 4.749.357 5.354.074
Aset tidak lancar 774.254 680.748 601.161 606.941 662.666 660.859
Jumlah Aset 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Liabilitas jangka pendek 1.797.440 1.654.049 1.898.934 2.186.112 2.526.572 2.979.043
Liabilitas jangka panjang 176.701 159.579 148.110 161.750 170.235 188.862
Jumlah Liabilitas 1.974.141 1.813.628 2.047.044 2.347.862 2.696.807 3.167.906
Jumlah Ekuitas 2.206.102 2.208.291 2.427.555 2.399.098 2.715.216 2.847.027
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30
September 2025
Dalam jutaan Rupiah 31 Desember 30
September
Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marjin Laba Kotor 21,84% 22,18% 18,36% 15,97% 15,32% 16,52%
Marjin Laba Usaha 4,22% 9,58% 6,09% 5,35% 5,68% 6,55%
Marjin Laba Bersih 2,79% 7,79% 4,90% 4,53% 4,60% 5,55%
Imbalan Balik Aset 4,12% 13,70% 7,98% 7,82% 8,55% 7,32%
Imbalan Balik Ekuitas 7,81% 24,96% 14,71% 15,48% 17,04% 15,46%
Rasio Lancar 1,89 2,02 2,04 1,89 1,88 1,80
Rasio Cepat 1,31 1,34 1,44 1,26 1,24 1,29
Sumber: Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Grup SOHO per 31 Desember 2020-2024 dan Laporan Keuangan Auditan Interim 30
September 2025
III. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
Perseroan telah menunjuk Bapak Budi Prasetyo, MAPPI (Cert), seorang penilai independen yang
merupakan salah satu Penilai Publik pada Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan (“KJPP-
WJR”), yang mana Penilai Publik dan KJPP-WJR dimaksud telah memiliki perizinan dan terdaftar
sebagai Penilai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan izin usaha No. 2.15.0133 dan
Otoritas Jasa Keuangan dengan STTD No. STTD.PB-55/PM.223/2022. Penunjukan tersebut
6
Page 8
berdasarkan Surat Perikatan No. S1453/AV25/008-KJPP/09-25 tanggal 19 September 2025 mengenai
Jasa Studi Kelayakan Bisnis Perseroan.
Berikut adalah ringkasan laporan studi kelayakan atas Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis PT Soho Global
Health Tbk dengan No. 00001/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 tanggal 14 Januari 2026 sebagaimana
telah direvisi lebih lanjut dalam Laporan Studi Kelayakan Bisnis PT Soho Global Health Tbk dengan
No. 00006/2.0133-00/BS/10/0603/1/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 (“Laporan Studi Kelayakan
Bisnis”):
A. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan Studi Kelayakan Bisnis ini adalah terkait rencana Perseroan
untuk melakukan penambahan kegiatan usaha, yakni 5 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) ke dalam Anggaran Dasar Perseroan. Studi Kelayakan Usaha ini ditujukan
dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020 (“POJK 17”) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
B. TANGGAL LAPORAN PENILAIAN
Tanggal penilaian terkait Studi Kelayakan Bisnis adalah 30 September 2025
C. OBJEK STUDI KELAYAKAN BISNIS
Objek studi kelayakan bisnis adalah rencana Perseroan untuk melakukan penambahan
kegiatan usaha berupa 5 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ke dalam
Anggaran Dasarnya (dengan mengacu pada KBLI 2020) sebagai berikut (“Rencana
Transaksi”):
• Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia (KBLI 2020 - 47723), yang mencakup
kegiatan usaha sebagai berikut:
Mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam jamu (obat tradisional) untuk
manusia yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral misalnya yang
berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.
• Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia,
Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium (KBLI 2020 - 47911), yang mencakup kegiatan
usaha sebagai berikut:
Mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang makanan, minuman, tembakau,
kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium melalui pesanan (surat, telepon atau internet)
dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan
katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
• Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam
47911 S.D. 47913 (KBLI 2020 - 47914), yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:
Mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campuran sebagaimana
tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang
7
Page 9
akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog,
iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya.
• Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI 2020 -
47919), yang mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:
Mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang
akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog,
model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya; dan
• Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (KBLI 2020 - 47920), yang
mencakup kegiatan usaha sebagai berikut:
Mencakup usaha pedagang perantara (makelar), seperti agen komisi perdagangan eceran
yang menerima komisi dari pedagang eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang
di dalam negeri atas nama pihak lain.
D. ANALISA PROYEKSI KEUANGAN
a) PROYEKSI KEUANGAN TANPA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
Berikut ini adalah proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perseroan tanpa penambahan kegiatan
usaha dari tanggal 31 Desember 2025 hingga 2030.
8
Page 10
Rasio Keuangan Proyeksi Tanpa Penambahan Kegiatan Usaha
Rasio Profitabilitas
Okt-Des
Keterangan 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Marjin Laba Kotor 15,56% 16,28% 18,44% 19,04% 19,64% 20,09% 20,53%
Marjin Laba Usaha 5,07% 6,47% 7,99% 8,78% 9,58% 10,17% 10,77%
Marjin Laba Bersih 4,97% 5,41% 6,35% 6,97% 7,58% 8,04% 8,51%
Imbal Balik Aset n.r 9,25% 10,63% 11,30% 11,78% 11,89% 11,92%
Imbal Balik Ekuitas n.r 19,09% 21,57% 22,29% 22,45% 21,80% 21,04%
Selama periode proyeksi, seluruh rasio profitabilitas tanpa dan dengan penambahan kegiatan
usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Rasio profitabilitas yang cenderung
meningkat menggambarkan bahwa Grup Perseroan mengelola aspek keuangan dengan baik.
Rasio Likuiditas
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rasio Kas 0,33 0,40 0,49 0,61 0,74 0,88
Rasio Cepat 1,84 1,91 2,00 2,11 2,24 2,38
Rasio Lancar 1,31 1,37 1,47 1,58 1,71 1,84
Selama periode proyeksi, seluruh rasio Likuiditas tanpa dan dengan penambahan kegiatan
usaha terus mengalami kenaikan tiap tahunnya.
Rasio Aktivitas
9
Page 11
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Perputaran Piutang Usaha 69 69 69 69 69 69
Perputaran Persediaan 66 67 68 69 69 69
Perputaran Utang Usaha 109 112 113 114 114 115
Rasio aktivitas selama periode proyeksi tanpa penambahan kegiatan usaha stabil dari tahun
2024 sampai dengan 2030. Rasio aktivitas yang digunakan ditentukan dengan menggunakan
rata-rata data keuangan historis Grup Perseroan.
b) PROYEKSI KEUANGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
Berikut ini adalah proyeksi Laporan Posisi Keuangan Perseroan dengan penambahan
kegiatan usaha dari tanggal 31 Desember 2025 hingga 2030.
10
Page 12
Proyeksi Rasio Keuangan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha
Rasio Profitabilitas
Okt-Des
Keterangan 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Marjin Laba Kotor 16,18% 16,44% 18,67% 19,31% 19,92% 20,38% 20,82%
Marjin Laba Usaha 5,36% 6,54% 8,16% 8,98% 9,78% 10,38% 10,98%
Marjin Laba Bersih 5,19% 5,46% 6,48% 7,12% 7,74% 8,21% 8,67%
Imbal Balik Aset n.r 9,35% 10,84% 11,50% 11,97% 12,05% 12,04%
Imbal Balik Ekuitas n.r 19,27% 21,93% 22,58% 22,65% 21,92% 21,10%
Selama periode proyeksi dengan penambahan kegiatan usaha, rasio profitabilitas cenderung
mengalami kenaikan tiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan proyeksi keuangan tanpa
penambahan kegiatan usaha, marjin laba kotor, marjin laba usaha dan marjin laba bersih
terjadi kenaikan kurang lebih sebesar 1% sehingga menunjukkan bahwa dengan adanya
penambahan kegiatan usaha maka hal tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan
terhadap kinerja keuangan Grup Perseroan.
Rasio Likuiditas
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Rasio Kas 0,34 0,41 0,51 0,63 0,76 0,91
11
Page 13
Rasio Cepat 1,84 1,91 2,01 2,13 2,26 2,41
Rasio Lancar 1,31 1,38 1,48 1,59 1,73 1,87
Selama periode proyeksi dengan penambahan kegiatan usaha, rasio likuiditas juga tidak
peningkatan yang signifikan tiap tahunnya dibandingkan tanpa penambahan kegiatan usaha.
Rasio Aktivitas
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Perputaran Piutang Usaha 69 69 69 69 69 69
Perputaran Persediaan 66 67 68 69 69 69
Perputaran Utang Usaha 109 112 113 114 115 115
Selama periode proyeksi dengan penambahan kegiatan usaha, tidak terdapat perbedaan
yang signifikan pada rasio aktivitas dibandingkan dengan proyeksi tanpa penambahan
kegiatan usaha.
E. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS
Asumsi Studi Kelayakan Bisnis
a) Laporan Studi Kelayakan Bisnis yang dihasilkan bersifat non-disclaimer opinion.
b) Studi Kelayakan Bisnis disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam
penugasan ini, KJPP-WJR melandaskan dan berdasarkan pada keakuratan, kehandalan dan
kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan
Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap
dan tidak menyesatkan.
c) KJPP-WJR mengasumsikan bahwa semua informasi dan data dari Perseroan terkait
penugasan adalah benar, lengkap dan dapat diandalkan, dan tidak ada yang tidak terungkap
yang akan mempengaruhi penilaian ini.
Kondisi Pembatas
a) Studi Kelayakan Bisnis harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan
sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan
analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari
pendapat tersebut. Penyusunan Studi Kelayakan Bisnis merupakan suatu proses yang
kompleks dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
b) Studi Kelayakan Bisnis disusun berdasarkan kondisi umum keuangan, moneter, peraturan
dan kondisi pasar yang ada saat laporan diterbitkan.
c) Studi Kelayakan Bisnis menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat manajemen yang telah
kami reviu kewajarannya, manajemen bertanggung jawab atas pencapaian proyeksi
keuangan dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang.
d) KJPP-WJR bertanggung jawab atas opini kelayakan bisnis.
e) KJPP-WJR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan
yang telah disesuaikan.
12
Page 14
f) KJPP-WJR tidak melakukan penyelidikan atau evaluasi atas keabsahan Objek Studi
Kelayakan Bisnis dari segi hukum dan implikasi aspek perpajakan, maka dari itu KJPP-WJR
tidak memberikan pendapat atas dampak hukum dan perpajakan dari Studi Kelayakan
Bisnis tersebut. Jasa-jasa yang KJPP-WJR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan
penugasan tersebut hanya merupakan pemberian opini atas kelayakan suatu bisnis yang
akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.
g) KJPP-WJR menyatakan bahwa penugasan pihak penilai tidak termasuk menganalisis
kegiatan-kegiatan usaha di luar objek studi kelayakan bisnis yang mungkin tersedia bagi
Perseroan serta pengaruh dari kegiatan-kegiatan usaha tersebut terhadap Perseroan, dan
juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari objek
studi kelayakan bisnis.
h) Pekerjaan KJPP-WJR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak
dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan
prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat
dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan,
atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum.
i) Penugasan KJPP-WJR juga tidak termasuk untuk memberikan keterangan di muka
pengadilan, kantor pajak, atau lembaga lainnya.
j) Laporan Studi Kelayakan Bisnis tersebut terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi
bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
k) Dalam mempersiapkan Laporan Studi Kelayakan Bisnis, KJPP-WJR bertindak secara
independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan
ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. KJPP-WJR juga tidak memiliki
kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini.
13
Page 15
F. PENDEKATAN DAN METODE PENYUSUNAN LAPORAN STUDI KELAYAKAN BISNIS
a) Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan Penambahan Kegiatan
Usaha Perseroan adalah dengan melakukan analisis atas kelayakan pasar, kelayakan
pola bisnis, kelayakan model manajemen dan kelayakan keuangan.
b) Dari kajian kelayakan pasar, dengan adanya penambahan KBLI maka tidak ada
perubahan pangsa pasar, potensi pasar dan potensi nilai pasar Perseroan secara
konsolidasian. Penambahan KBLI tersebut memungkinkan Perseroan selaku
perusahaan induk untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen (direct-to-
consumer), yang sebelumnya dilakukan oleh anak perusahaan melalui mekanisme
penjualan tidak langsung melalui pihak ketiga. Perubahan tersebut tidak memperluas
segmen pasar baru, melainkan merupakan penyesuaian kanal distribusi untuk
menjangkau konsumen akhir yang sama.
c) Dari kajian kelayakan pola bisnis, penambahan KBLI mengakibatkan penyesuaian
terbatas pada kanal distribusi, yaitu memungkinkan Perseroan selaku perusahaan
induk untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Meskipun demikian,
dengan adanya penambahan usaha tersebut, maka pola bisnis Perseroan tidak
mengalami perubahan. Model bisnis utama, jenis produk, serta rantai nilai secara
keseluruhan tetap tidak berubah, karena kegiatan usaha tersebut sebelumnya telah
dijalankan oleh anak perusahaan melalui pihak ketiga. Dengan demikian, perubahan
ini bersifat operasional pada kanal penjualan, namun tidak mengubah karakteristik
bisnis utama Perseroan secara konsolidasian
d) Dari kajian kelayakan model manajemen, menunjukkan bahwa dengan adanya
penambahan usaha, maka model manajemen Perseroan secara konsolidasian tidak
mengalami perubahan. Pengelolaan kegiatan penjualan langsung kepada konsumen
oleh Perseroan induk akan memanfaatkan sistem, kebijakan, dan tata kelola yang
telah ada dalam grup SOHO, sehingga tidak menimbulkan kebutuhan pembentukan
fungsi manajemen baru.
e) Pada kajian kelayakan keuangan, penambahan KBLI ini tidak menimbulkan dampak
keuangan ataupun manfaat secara kuantitatif yang material secara konsolidasian. Hal
ini disebabkan karena penjualan kepada konsumen akhir sebelumnya telah terjadi
melalui pihak ketiga yang ditunjukoleh anak perusahaan, sehingga secara total
pendapatan grup Perseroan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, melainkan
hanya terjadi pergeseran mekanisme pengakuan penjualan di tingkat entitas.
f) Berdasarkan proyeksi keuangan yang tersedia pada Bagian D di atas, rasio profitabilitas
Perseroan tetap stabil dan menunjukkan tren yang terjaga sebelum dan sesudah
penambahan kegiatan usaha. Sementara itu, analisis titik impas (break-even point)
menunjukkan bahwa kegiatan usaha baru diperkirakan mencapai BEP dalam ±1 (satu)
tahun, sedangkan tingkat imbal balik investasi diproyeksikan tercapai dalam sekitar 2
(dua) tahun, dengan memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya yang telah tersedia
sehingga struktur biaya tetap efisien dan arus kas diperkirakan positif dalam jangka
menengah. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penambahan KBLI ini pada
Anggaran Dasar Perseroan tidak menimbulkan perubahan atas kinerja keuangan
Perseroan secara konsolidasian secara material ke depannya.
14
Page 16
g) Dari kajian kelayakan teknis, penambahan KBLI memungkinkan pengelolaan penjualan
melalui kanal digital dilakukan secara terpusat oleh Perseroan, yang sebelumnya
dijalankan secara tidak langsung melalui anak perusahaan dan pihak perantara.
Pengalihan ini meningkatkan kontrol Perseroan atas strategi distribusi digital,
pengelolaan hubungan dengan marketplace, serta visibilitas permintaan dan
pengendalian persediaan, sehingga mendukung integrasi rantai pasok Grup SOHO
secara end-to-end. Secara teknis, penambahan kegiatan usaha ini tidak memerlukan
investasi belanja modal baru karena infrastruktur sistem, jaringan distribusi, dan
integrasi logistik telah tersedia dalam ekosistem Grup SOHO dan dapat dioptimalkan
melalui modal kerja Perseroan. Keunggulan kompetitif Perseroan dalam kanal digital
didukung oleh kepatuhan regulasi yang kuat, reputasi sebagai grup farmasi nasional,
jaringan distribusi terintegrasi, serta portofolio produk bermerek dan terdaftar BPOM
yang memiliki permintaan tinggi. Meskipun model e-commerce pada dasarnya dapat
ditiru, kombinasi integrasi sistem, logistik, data, dan kepatuhan regulasi dalam Grup
SOHO tidak mudah direplikasi tanpa investasi dan struktur bisnis yang setara. Dengan
pengelolaan langsung kanal digital, Perseroan juga memiliki kemampuan untuk
menciptakan nilai melalui perluasan basis pelanggan, peningkatan frekuensi transaksi,
optimalisasi penetrasi produk unggulan, serta efisiensi pengambilan keputusan
berbasis data, tanpa perubahan material terhadap struktur operasional utama secara
konsolidasian.
G. KESIMPULAN
Berdasarkan hal-hal sebagaimana diungkapkan di atas maka KJPP-WJR berpendapat bahwa
Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dimaksud adalah “LAYAK”.
IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
Sehubungan dengan penambahan KBLI baru, Perseroan tidak membentuk unit atau divisi
baru secara terpisah, melainkan mengoptimalkan struktur organisasi serta sumber daya
manusia yang telah tersedia. Saat ini, Perseroan telah memiliki tim internal yang
menangani kegiatan penjualan melalui kanal e-commerce, yang selanjutnya juga akan
mendukung kegiatan usaha sesuai dengan KBLI yang ditambahkan. Secara keseluruhan,
sekitar 12 (dua belas) karyawan akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
usaha tersebut. Penyesuaian dan penguatan alokasi tenaga kerja akan dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan operasional Perseroan.
Perseroan menilai bahwa tidak diperlukan pelatihan maupun sertifikasi khusus bagi tenaga
kerja yang telah dimiliki Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha baru,
serta tidak terdapat penambahan tenaga kerja baru terkait penambahan kegiatan usaha
tersebut.
Dalam rangka menjalankan kegiatan usaha secara optimal, Perseroan memanfaatkan
keahlian yang telah tersedia dalam tim internal Perseroan dan akan terus dikembangkan
secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis.
15
Page 17
V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN
USAHA
Perseroan telah mengklasifikasikan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor
IX.J.1 sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama Perseroan saat ini (mengacu pada penomoran dalam KBLI 2020):
1. Aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200);
2. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209).
Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan: Tidak ada.
Sehubungan dengan rencana perubahan kegiatan usaha, Perseroan bermaksud menambahkan
beberapa kegiatan usaha yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu (mengacu
pada penomoran dalam KBLI 2020):
1. Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia (KBLI 47723);
2. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau,
Kimia, Farmasi, Kosmetik, dan Alat Laboratorium (KBLI 47911);
3. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran sebagaimana tersebut
dalam KBLI 47911 s.d. 47913 (KBLI 47914);
4. Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (KBLI
47919); dan
5. Perdagangan Eceran atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak (KBLI 47920).
Untuk merealisasikan kegiatan usaha yang akan ditambahkan, bahwa setelah memperoleh
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Perubahan Kegiatan Usaha, Perseroan, PT
Soho Industri Pharmasi dan PT Parit Padang Global akan melakukan penambahan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem
Online Single Submission (OSS).
Selain itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban pengajuan perizinan tambahan sehubungan
dengan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, mengingat Perseroan tidak
menyediakan dan/atau mengoperasikan platform elektronik sendiri, melainkan hanya
melakukan kegiatan penjualan ritel melalui platform e-commerce pihak ketiga.
Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas,
berikut merupakan pertimbangan dan alasan Perseroan untuk menambahkan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dimaksud adalah sebagai berikut:
a) Penyesuaian dan perluasan opsi kanal distribusi di masa mendatang
Penambahan KBLI dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Perseroan, apabila
diperlukan di masa mendatang, untuk melaksanakan kegiatan penjualan langsung kepada
konsumen akhir (direct-to-consumer). Kegiatan penjualan kepada konsumen akhir atas produk-
produk dalam grup Perseroan sebelumnya dilakukan oleh anak perusahaan melalui mekanisme
penjualan tidak langsung dengan melibatkan pihak ketiga. Penambahan KBLI ini tidak
dimaksudkan untuk memperluas segmen pasar baru, melainkan untuk menyediakan alternatif
mekanisme distribusi atas produk yang sama, tanpa mengubah karakteristik pasar yang dituju.
16
Page 18
b) Fleksibilitas pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha dalam struktur grup Perseroan
Dengan tercantumnya KBLI tambahan dalam Anggaran Dasar, Perseroan memiliki fleksibilitas
yang lebih besar dalam menentukan bentuk pelaksanaan kegiatan usaha dalam struktur grup,
termasuk dalam hal pemilihan kanal penjualan serta pemanfaatan sarana penjualan berbasis
media dan/atau pesanan. Penambahan KBLI ini tidak mengubah peran Perseroan selaku
perusahaan induk dalam menetapkan dan mengendalikan kebijakan strategis grup, melainkan
memberikan opsi pelaksanaan usaha yang lebih adaptif sesuai dengan kebutuhan usaha ke
depan.
c) Tidak menimbulkan dampak material terhadap kinerja keuangan Perseroan
Berdasarkan Studi Kelayakan Bisnis yang disusun oleh penilai independen, penambahan KBLI
tidak diperkirakan menimbulkan dampak keuangan yang material terhadap kinerja keuangan
Perseroan secara konsolidasian.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Direksi Perseroan berpendapat
bahwa rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha ini merupakan langkah yang
wajar dan rasional, sejalan dengan kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang, serta
tidak merugikan kepentingan pemegang saham Perseroan.
d) Hal Material Lainnya
Sehubungan dengan rencana belanja modal, porsi terbesar akan dialokasikan untuk
pengembangan sistem dalam mengintegrasikan sistem internal Perseroan dengan transaksi
perdagangan retail yang akan dijalankan. Sementara itu, kebutuhan belanja modal lainnya
relatif tidak signifikan dibandingkan dengan investasi pada pengembangan sistem tersebut.
Adapun jenis produk yang akan diperdagangkan merupakan produk yang diproduksi,
diimpor atau diregistrasikan oleh grup Perseroan. Media perdagangan akan dilakukan
melalui platform e-commerce pihak ketiga yang tersedia di Indonesia. Sampai dengan saat
ini, Perseroan belum memiliki rencana kerja sama dengan produsen dan/atau vendor lain
atas kegiatan usaha yang akan dilakukan, selain dengan platform e-commerce dimaksud
VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI
KEUANGAN PERSEROAN
Mengacu pada Laporan Studi Kelayakan Bisnis, penambahan kegiatan usaha melalui
penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ini diperkirakan tidak
menimbulkan dampak keuangan yang material terhadap kondisi keuangan Perseroan secara
konsolidasian. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha yang akan ditambahkan pada prinsipnya
masih berada dalam lingkup kegiatan usaha yang telah dijalankan secara konsolidasian oleh
grup Perseroan, khususnya terkait dengan mekanisme penjualan kepada konsumen akhir yang
sebelumnya dilakukan melalui pihak ketiga. Untuk memberikan gambaran yang lebih
komprehensif, berikut disajikan perbandingan proyeksi kondisi keuangan Perseroan sebelum
dan sesudah penambahan kegiatan usaha dimaksud.
Perseroan tegaskan kembali perbandingan rasio-rasio proyeksi laporan keuangan Grup SOHO
tanpa penambahan kegiatan usaha dan dengan penambahan kegiatan usaha sebagaimana
17
Page 19
sebelumnya telah diungkapkan dalam Bagian D (Analisa Proyeksi Keuangan) pada Bab III
mengenai Ringkasan Studi Kelayakan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tertanggal 15
Januari 2026.
Dapat dilihat bahwa dengan adanya penambahan kegiatan usaha baru tidak memberikan
dampak yang signifikan baik dari rasio profitabilitas dan rasio likuiditas.
Selanjutnya, berikut adalah perbandingan proyeksi laporan posisi keuangan Grup SOHO dengan
penambahan kegiatan usaha dan tanpa penambahan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:
Total aset, total liabilitas dan total ekuitas baik tanpa adanya penambahan kegiatan usaha baru
maupun dengan adanya penambahan kegiatan usaha baru tidak ada ada perubahan yang
signifikan.
18
Page 20
Pendapatan Perseroan tanpa adanya penambahan kegiatan usaha baru dibandingkan dengan
penambahan kegiatan usaha baru tidak memberikan dampak yang signifikan karena
penambahan kegiatan usaha baru hanya memberikan dampak dibawah 1% dari total
pendapatan Perseroan.
VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”)
dengan rincian jadwal pelaksanaannya sebagaimana telah diungkapkan Perseroan dalam
Keterbukaan Informasi tertanggal 15 Januari 2026 yakni sebagai berikut:
No Kegiatan Tanggal
1 Pengumuman RUPSLB kepada Pemegang Saham 15 Januari 2026
2 Batas tanggal terakhir pengajuan usulan mata Maksimal 23
acara RUPSLB dari Pemegang Saham Januari 2026
3 Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang 29 Januari 2026
berhak hadir dalam RUPSLB (Recording Date)
4 Pemanggilan RUPSLB kepada Pemegang Saham 30 Januari 2026
5 Penyelenggaraan RUPSLB 23 Februari 2026
6 Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB 23 Februari 2026
7 Penyampaian Risalah RUPS Tahunan Maksimal 25
Maret 2026
Mata acara yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut adalah:
1. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha
Perseroan, untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
2. Persetujuan atas Rencana Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
3. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha
Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Parit Padang Global, untuk memenuhi
persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
19
Page 21
4. Persetujuan Rencana Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan
Terkendali, yakni PT Parit Padang Global.
5. Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan dan atau Penambahan Kegiatan Usaha
Perusahaan Terkendali Perseroan yaitu PT Soho Industri Pharmasi, untuk memenuhi
persyaratan dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
6. Persetujuan Rencana Perubahan dan/atau penambahan Kegiatan Usaha Perusahaan
Terkendali, yakni PT Soho Industri Pharmasi.
7. Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Susunan Dewan Komisaris Perseroan.
Pengumuman, Pemanggilan, dan Pengumuman Ringkasan Risalah terkait RUPSLB Perseroan
tersebut akan Perseroan sampaikan melalui (i) Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten
dan Perusahaan Publik IDX dan OJK, (ii) situs web (website) resmi Perseroan, dan (iii) Aplikasi
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), sesuai jadwal di atas dan dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku.
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan
RUPS akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 42 POJK No. 15/2020,
maka RUPS dapat dilangsungkan untuk membahas mata acara tersebut jika:
1. RUPS Pertama
RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau penerima
kuasanya yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
Keputusan RUPS adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. RUPS Kedua
Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama sebagaimana dimaksud ditatas tidak
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham atau
penerima kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang sah.
Keputusan RUPS kedua adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
3. RUPS Ketiga
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak
tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan
hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan
oleh OJK atas permohonan Perseroan.
Berdasarkan POJK No. 17/2020, dalam hal Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tidak
memperoleh persetujuan RUPS, maka Rencana Perubahan Kegiatan Usaha tersebut dapat
dimintakan persetujuan RUPS kembali paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah
pelaksanaan RUPS yang tidak menyetujui tersebut.
20
Page 22
Sehubungan dengan penambahan KBLI yang mengakibatkan perubahan Pasal 3 Anggaran
Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, perubahan tersebut
merupakan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
VIII. LAIN-LAIN
(i) Keberatan dari pihak-pihak terkait rencana perubahan dan/atau penambahan kegiatan usaha
oleh Perseroan
Sampai dengan tanggal penerbitan Penambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak
menerima adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana perubahan
dan/atau penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan.
(ii) Persetujuan dan/atau perizinan dan/atau pemberitahuan dari pemerintah atau badan atau
institusi lain atau pihak ketiga lainnya yang harus dipenuhi oleh Perseroan dan/atau
Perusahaan Anak selain kewajiban yang diatur POJK No. 17/POJK.04/2020 dalam rangka
Perubahan dan/atau Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan
Setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Perubahan Kegiatan
Usaha, Perseroan akan melakukan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, Perseroan tidak memiliki kewajiban pengajuan perizinan tambahan sehubungan
dengan penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, mengingat Perseroan tidak
menyediakan dan/atau mengoperasikan platform elektronik sendiri, melainkan hanya
melakukan kegiatan penjualan ritel melalui platform e-commerce pihak ketiga.
IX. INFORMASI TAMBAHAN
Bagi Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan
Penambahan Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat sebagai
berikut:
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
u.p: Sekretaris Perusahaan/ Corporate Secretary
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telepon: +62 21 4683 2588
Faksimile: +62 21 4683 2589
Email address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
21
Page 23
22
Page 24
ADDITION TO THE DISCLOSURE OF INFORMATION
TO SHAREHOLDERS
REGARDING
THE ADDITIONS TO THE COMPANY’S BUSINESS ACTIVITIES
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
(“Company”)
Domiciled in East Jakarta, Indonesia
Business Sector
Healthcare/Pharmaceutical Industry
Business Activities
Holding Company Activities; Management Consulting Activities.
Head Office
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Telephone: +62 21 4683 2588
Facsimile: +62 21 4683 2589
Email Address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, either individually or
jointly, hereby declare that they are fully responsible for the accuracy and completeness of the
information disclosed in this information disclosure (‘Supplementary Information Disclosure’), and
after having conducted a careful examination, affirm that the information disclosed in this
Supplementary Information Disclosure is true and that there are no material and relevant facts that
have been omitted or not disclosed, which could cause the information disclosed herein to be
untrue and/or misleading.
This Supplementary Disclosure is prepared for the benefit of the Company’s Shareholders, to enable
them to obtain more comprehensive information regarding the transaction relating to the proposed
amendment and/or addition to the Company’s business activities to be undertaken by the
Company. This Supplementary Disclosure is issued in connection with the Financial Services
Authority Letter No. S-2/PM.212/2026 dated 26 January 2026 and in order to comply with Financial
Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 17/POJK.04/2020 concerning
Material Transactions and Changes in Business Activities (“POJK No. 17/2020”).
23
Page 25
This addition to the Disclosure of Information is made in order to add and clarify the substance of
the Disclosure of Information that was published on January 15, 2026.
This Supplementary Disclosure of Information is published in Jakarta
on 19 February 2026
I. PRELIMINARY
This Supplementary Information Disclosure is prepared to supplement and clarify the substance
of the Information Disclosure issued on January 15, 2026, and to fulfill the Company’s obligation
to announce Information Disclosure regarding changes and/or additions to the Company’s
business activities. The Company is required to obtain approval from the Company’s
Shareholders at the General Meeting of Shareholders (“GMS”) regarding the additions to the
Company’s business activities.
II. INFORMATION OF THE COMPANY
PT Soho Global Health Tbk (“Company”)
General Information of the Company
The Company is a limited liability company with the status of a publicly held company, domiciled
in East Jakarta, established in 1956 by the prevailing laws and regulations in the Republic of
Indonesia, under the name PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang or
abbreviated as PT Parit Padang, based on the Deed of Establishment No. 116 dated August 27,
1956, made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta. It has obtained approval from the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (“MLHR”) based on Decree No.
J.A.5/16/14 dated February 8, 1957, registered in the register book at the Jakarta District Court
under No. 377 dated February 16, 1957, and announced in the State Gazette of the Republic of
Indonesia (“BNRI”) No. 39 dated May 14, 1957, Supplement No. 517.
In 2010, the Company changed its name to PT Soho Global Health based on the Deed of
Statement of Circular Resolutions of Shareholders No. 23 dated October 29, 2010, made before
Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notary in Jakarta. This change was approved by the MLHR through
Decree No. AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010 dated November 18, 2010, and registered in the
Company Register at the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
(“MOLHR”) No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 dated November 18, 2010. It was also
notified to MLHR as evidenced by the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of
Association No. AHU-AH.01.10-31225 dated December 6, 2010, and registered in the Company
Register at MOLHR No. AHU-0088241.AH.01.09.Tahun 2010 dated December 6, 2010, and
announced in the BNRI No. 26 dated March 30, 2012, Supplement No. 13396, and BNRI No. 59
dated July 24, 2012, Supplement No. 1903/L.
In 2020, the Company changed its name to PT Soho Global Health Tbk and adjusted all
provisions of its articles of association to comply with the applicable regulations regarding the
change of the Company’s status from a closed company to a publicly held company. This change
24
Page 26
was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 126 dated June 19, 2020, made
before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta. It received approval from the MLHR
through Decree No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 dated June 23, 2020, was registered
in the Company Register at the MOLHR No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 dated June
23, 2020. It was also notified to MOLHR as evidenced by the Receipt of Notification of
Amendment to the Articles of Association with 2 (two) letters No. AHU-AH.01.03-0255808 and
No. AHU-AH.01.03-0255815 both dated June 23, 2020, and registered in the Company Register
at MOLHR No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 dated June 23, 2020 and has been
announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 176 dated 26 October 2020,
Supplement No. 13,478. The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through
an Initial Public Offering on September 8, 2020.
The latest changes to the Company's Articles of Association are recorded in the Deed of Minutes
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 175 dated October 19, 2023,
made before Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, whose data changes have been
received and recorded in the SABH database of the Ministry of Law and Human Rights with his
Letter No. AHU-AH.01.03-0134270 dated October 27, 2023 and have been announced in the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 90 dated November 10, 2023, supplement
35319, which regulates changes to the Company's capital structure. Meanwhile, the Company's
board of directors was last changed in the Deed of Minutes of the Extraordinary General
Meeting of Shareholders No. 102 dated September 16, 2025, made before Jimmy Tanal S.H.,
M.Kn, Notary in South Jakarta, whose notification of data changes has been received and
recorded in the SABH database of the Ministry of Law and Human Rights with his Letter No.
AHU-AH.01.09-0344487 dated September 30, 2025.
Based on the Company’s Articles of Association as set forth in Deed No. 126 dated June 19, 2020
drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta the business activities carried
out by the Company (in reference to the 2020 KBLI) are, as detailed below:
a) Holding Company Activities (KBLI 2020 - 64200)
This classification covers the activities of holding companies, namely companies that control the
assets of a group of subsidiary companies and whose principal activity is the ownership of such
a group. “Holding Companies” are not involved in the operational business activities of their
subsidiaries.
b) Other Management Consulting Activities (KBLI 2020 - 70209)
This classification covers the provision of advice, guidance, and operational assistance to other
businesses and organizations on various management issues. Such business services may
include advice, guidance, and operational assistance to business entities and public or
community services in various management and operational aspects.
This sub-classification also includes the provision of advisory, guidance, and operational
assistance regarding organizational and management issues, such as strategic and
organizational planning; financial decision-making; marketing objectives and policies; human
resource planning, practices, and policies; production scheduling, planning, and control. These
services may include advisory assistance, guidance, and operational support to businesses and
25
Page 27
public services relating to public relations and public communications, lobbying activities, the
design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budgetary control
procedures, as well as advice and assistance in planning, organizing, efficiency, and supervision,
management information, and other related matters. There is no change in the business
activities carried out by the Company between Deed No. 126 dated 19 June 2020 and Deed No.
102 dated 16 September 2025.
Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company
The capital structure and composition of the Company's shareholders, namely the number of
shares in the portfolio, as well as adding information regarding authorized capital, issued and
fully paid capital, and shares in the portfolio in the following table are prepared with reference
to: (i) Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 175 dated
October 19, 2023, made before Jimmy Tanal S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, the changes
to the data of which have been received and recorded in the SABH database of the Ministry of
Law and Human Rights with its Letter No. AHU-AH.01.03-0134270 dated October 27, 2023 and
has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 90 dated
November 10, 2023, supplement 35319; and (ii) The Company's monthly List of Shareholders
(DPS) published by the Company's Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, as
of January 31, 2026 is as follows:
❖ Capital Structure and Shareholders' Composition of the Company
Number of Nominal Amount Ownership
Explanation
Shares (shares) (IDR) (%)
Authorized Capital 28,635,121,560 1,431,756,078,000 -
Cascade Creek Pty Ltd 1,537,362,000 76,868,100,000 12.113
Fraburg Pty Limited 1,201,822,210 60,091,110,500 9.469
Medisia Investment 2,851,733,000 142,586,650,000 22.469
Holdings Pte. Ltd.
Tan Giok Nio 1,143,986,170 57,199,308,500 9.014
Tiberias 96 Pty Ltd 4,812,370,310 240,618,515,500 37.918
Publik 1,143,807,000 57,190,350,000 9.012
((each under 5%)
Issued and Paid-up Capital 12,691,682,390 634,584,119,500 100.00
Authorized but unissued 15,943,439,170 797,171,958,500 -
shares
o Nominal Value
Each share has a nominal value of IDR 50 per share
❖ Controlling Shareholders of the Company
Pursuant to Article 85 of Regulation of the Financial Services Authority of the Republic
of Indonesia No. 3/POJK.04/2021 concerning the Implementation of Activities in the
Capital Market Sector, in conjunction with Article 1 point 4 of Regulation of the
Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 9/POJK.04/2018
26
Page 28
concerning the Takeover of Public Companies, the parties that qualify as the
Controlling Shareholders of the Company are as follows:
Number of Nominal Amount Ownership
Shareholders
Shares (shares) (IDR) (%)
Cascade Creek Pty Ltd 1,537,362,000 76,868,100,000 12.113
Tiberias 96 Pty Ltd 4,812,370,310 240,618,515,500 37.918
This information is also consistently disclosed by the Company to the public on a
monthly basis through the Monthly Report on the Registration of Securities Holders.
❖ Ultimate Beneficial Owner of the Company
The individual who is the Ultimate Beneficial Owner of the Company is Mr. Eng Liang
Tan. This information is also consistently disclosed by the Company to the public on
a monthly basis through the Monthly Report on the Registration of Securities
Holders via the Electronic Reporting System.
Board of Commissioners and Board of Directors Composition of the Company
Based on the Deed of Statement of the Company’s Meeting Resolutions No. 102 dated
September 16, 2025, the data of which has been received and recorded in the Legal Entity
Administration System (“SABH”) of the Ministry of Law and Human Rights under its Letter No.
AHU-AH.01.09-0344487 dated September 30, 2025, the composition of the Company’s Board
of Commissioners and Board of Directors as of the date of this Information Disclosure is as
follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Eng Liang Tan
Independent Commissioner : Harry Salam
Commissioner : Andy Nugroho Purwohardono
Board of Directors
President Director : Ery Yunasri
Director : Piero Brambati
Director : Yuliana
Director : Richard Kidarsa
Director : Lim Chern Han
Director : Pandy Harianto
The Company’s Group’s Financial Statements
The audited consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of and
for the years ended December 31, 2020 through 2024, and the audited interim financial
statements for the 9 (nine)-month period ended September 30, 2025, are as follows:
In millions Rupiah 31 December 30
27
Page 29
Description 2020 2021 2022 2023 2024 September
2025
Statement of Profit and Loss and
Other Comprehensive Income
Revenue 6.163.939 7.076.164 7.290.121 8.197.755 10.057.938 7.924.506
Gross Profit 1.346.313 1.569.353 1.338.391 1.309.356 1.540.838 1.309.082
Operating Profit 259.843 677.289 443.659 438.670 571.247 548.422
Profit Before Income Tax 249.674 691.157 455.637 463.396 588.038 563.299
Net Profit 172.200 551.091 357.015 371.341 462.651 440.092
Comprehensive Income 164.806 553.710 372.904 371.331 468.418 432.604
Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial
Statements as of September 30, 2025
In millions Rupiah 31 December 30
September
Description 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Statement of Financial Position
Current Assets 3.405.989 3.341.171 3.873.438 4.140.019 4.749.357 5.354.074
Non-Current Assets 774.254 680.748 601.161 606.941 662.666 660.859
Total Assets 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Current Liabilities 1.797.440 1.654.049 1.898.934 2.186.112 2.526.572 2.979.043
Long-Term Liabilities 176.701 159.579 148.110 161.750 170.235 188.862
Total Liabilities 1.974.141 1.813.628 2.047.044 2.347.862 2.696.807 3.167.906
Total Equity 2.206.102 2.208.291 2.427.555 2.399.098 2.715.216 2.847.027
Total Liabilities and Equity 4.180.243 4.021.919 4.474.599 4.746.960 5.412.023 6.014.933
Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial
Statements as of September 30, 2025
In millions Rupiah 31 December 30
September
Description 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gross Profit Margin 21,84% 22,18% 18,36% 15,97% 15,32% 16,52%
Operating Profit Margin 4,22% 9,58% 6,09% 5,35% 5,68% 6,55%
Net Profit Margin 2,79% 7,79% 4,90% 4,53% 4,60% 5,55%
Return on Assets 4,12% 13,70% 7,98% 7,82% 8,55% 7,32%
Return on Equity 7,81% 24,96% 14,71% 15,48% 17,04% 15,46%
Current Ratio 1,89 2,02 2,04 1,89 1,88 1,80
Quick Ratio 1,31 1,34 1,44 1,26 1,24 1,29
Source: SOHO Group Consolidated Audited Financial Statements as of December 31, 2020-2024 and Interim Audited Financial
Statements as of September 30, 2025
III. SUMMARY OF FEASIBILITY STUDY OF CHANGE BUSINESS ACTIVITY
The Company has appointed Mr. Budi Prasetyo, MAPPI (Cert), an independent appraiser who is
a Public Appraiser at the Public Appraisal Services Office of Wawat Jatmika & Rekan (“KJPP-
WJR”), whereby the said Public Appraiser and KJPP-WJR have obtained the necessary licenses
and are duly registered as Appraisers with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
under business license No. 2.15.0133 and with the Financial Services Authority under STTD No.
STTD.PB-55/PM.223/2022. Such appointment is made pursuant to Engagement Letter No.
S1453/AV25/008-KJPP/09-25 dated 19 September 2025 regarding the Company’s Business
Feasibility Study Services.
28
Page 30
The following is a summary of the feasibility study report on the changes and/or addition of the
Company’s business activities as set forth in the Company’s Business Feasibility Study Report
No. 00001/2.0133-00/BS/05/0603/1/I/2026 dated 14 January 2026 as further supplemented by
the Company’s Business Feasibility Study Report No. 00006/2.0133-00/BS/10/0603/1/II/2026
dated 19 February 2026 (“Business Feasibility Study Report”):
A. PURPOSE AND OBJECTIVE
The purpose and objective of this Business Feasibility Study is in relation with the
Company’s plan to add new business activities, namely the five (5) Indonesian Standard
Industrial Classification (KBLI) into the Company’s Articles of Association. This Business
Feasibility Study is conducted in order to comply with the provisions of Financial Services
Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 (“POJK 17”) concerning Material Transactions
and Changes in Business Activities.
B. VALUATION DATE
The valuation date in relation to the Business Feasibility Study is September 30, 2025.
C. OBJECT OF BUSINESS FEASIBILITY STUDY
The object of this Business Feasibility Study is the Company’s plan to add five (5) Indonesian
Standard Industrial Classification (KBLI) categories into its Articles of Association (with
reference to the 2020 KBLI) as follows (“Transaction Plan”):
• Retail Trade of Traditional Medicines for Human Use (KBLI 2020 - 47723), which
includes the following business activities:
This includes the business of specialized retail trading of various kinds of jamu
(traditional medicines) for human use, the ingredients of which are derived from plants,
animals, or minerals, for example in the form of pills, capsules, powders, and liquid
forms, conducted within buildings.
• Retail Trade Through Media for Food, Beverages, Tobacco, Chemicals,
Pharmaceuticals, Cosmetics, and Laboratory Equipment (KBLI 2020 - 47911), which
includes the following business activities:
This includes the business of retail trading of various types of food products, beverages,
tobacco, chemicals, pharmaceuticals, cosmetics, and laboratory equipment through
orders (by mail, telephone, or internet), where the goods will be delivered to the buyer
in accordance with the desired items based on catalogues, advertisements, models,
telephone, radio, television, internet, mass media, and similar means.
• Retail Trade Through Media for Mixed Goods as Referred to in 47911 up to 47913
(KBLI 2020 - 47914), which includes the following business activities:
This includes the business of retail trading of various types of mixed goods as referred
to in 47911 to 47913 through orders (by mail, telephone, or internet), where the goods
will be delivered to the buyer in accordance with the desired items based on catalogues,
29
Page 31
advertisements, models, telephone, radio, television, internet, mass media, and similar
means.
• Retail Trade Through Media for Various Other Goods (KBLI 2020 - 47919), which
includes the following business activities:
This includes the business of retail trading of various other goods through orders, where
the goods will be delivered to the buyer in accordance with the desired items based on
catalogues, models, telephone, television, internet, mass media, and similar means; and
• Retail Trade on a Fee or Contract Basis (KBLI 2020 - 47920), which includes the
following business activities:
This includes the business of intermediary traders (brokers), such as retail trade
commission agents who receive commissions from other retail traders engaged in the
domestic trade of goods on behalf of other parties.
D. FINANCIAL PROJECTION ANALYSIS
A. FINANCIAL PROJECTIONS WITHOUT ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES
The following is a projection of the Company's Financial Position Report without
additional business activities from December 31, 2025 to 2030.
30
Page 32
Projected Financial Ratios Without Additional Business Activities
Profitability Ratio
Oct-Dec
Keterangan 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gross Profit Margin 15,56% 16,28% 18,44% 19,04% 19,64% 20,09% 20,53%
Operating Profit 5,07% 6,47% 7,99% 8,78% 9,58% 10,17% 10,77%
Margin
Net Profit Margin 4,97% 5,41% 6,35% 6,97% 7,58% 8,04% 8,51%
Return on Assets n.r 9,25% 10,63% 11,30% 11,78% 11,89% 11,92%
Return on Equity n.r 19,09% 21,57% 22,29% 22,45% 21,80% 21,04%
Throughout the projection period, all profitability ratios, regardless of business activity, have
consistently increased annually. The upward trend in profitability ratios demonstrates
Company Group's sound financial management.
Liquidity Ratio
Description 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cash Ratio 0,33 0,40 0,49 0,61 0,74 0,88
Quick Ratio 1,84 1,91 2,00 2,11 2,24 2,38
Current Ratio 1,31 1,37 1,47 1,58 1,70 1,84
During the projection period, all Liquidity ratios without additional business activities
continued to increase each year.
Activity Ratio
Description 2025 2026 2027 2028 2029 2030
31
Page 33
Accounts Receivable Turnover 69 69 69 69 69 69
Inventory Turnover 66 67 68 69 69 69
Accounts Payable Turnover 109 112 113 114 114 115
The activity ratio during the projection period without additional business activities is stable
from 2024 to 2030. The activity ratio used is determined by using the average of the SOHO
Group's historical financial data.
B. FINANCIAL PROJECTIONS WITH ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES
The following is a projection of the Company's Financial Position Report with
additional business activities from December 31, 2025 to 2030.
32
Page 34
Projected Financial Ratios With Additional Business Activities
Profitability Ratio
Oct-Dec
Description 2025 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Gross Profit Margin 16,18% 16,44% 18,67% 19,31% 19,92% 20,38% 20,82%
Operating Profit Margin 5,36% 6,54% 8,16% 8,98% 9,78% 10,38% 10,98%
Net Profit Margin 5,19% 5,46% 6,48% 7,12% 7,74% 8,21% 8,67%
Return on Assets n.r 9,35% 10,84% 11,50% 11,97% 12,05% 12,04%
Return on Equity n.r 19,27% 21,93% 22,58% 22,65% 21,92% 21,10%
During the projection period with additional business activities, profitability ratios tended to
increase annually. Compared to the financial projections without additional business
activities, gross profit margin, operating profit margin, and net profit margin increased by
approximately 1%, indicating that the additional business activities did not significantly
impact the SOHO Group's financial performance.
Liquidity Ratio
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Cash Ratio 0,34 0,41 0,51 0,63 0,76 0,91
Quick Ratio 1,84 1,91 2,01 2,13 2,26 2,41
Current Ratio 1,31 1,38 1,48 1,59 1,73 1,87
During the projection period with additional business activities, the liquidity ratio also did
not increase significantly each year compared to without additional business activities.
Activity Ratio
33
Page 35
Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Accounts Receivable Turnover 69 69 69 69 69 69
Inventory Turnover 66 67 68 69 69 69
Accounts Payable Turnover 109 112 113 114 115 115
During the projection period with the addition of business activities, there was no significant
difference in the activity ratio compared to the projection without the addition of business
activities.
E. ASSUMPTIONS AND LIMITING CONDITIONS
Business Feasibility Study Assumptions
a) The resulting Business Feasibility Study Report constitutes a non-disclaimer opinion.
b) This Business Feasibility Study has been prepared based on the principles of integrity
of information and data. In carrying out this engagement, KJPP-WJR rely upon and
base its work on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information
and other information provided by the Company or otherwise available to the public,
which is fundamentally true, complete, and not misleading.
c) KJPP-WJR assume that all information and data provided by the Company in
connection with this engagement are true, complete, and reliable, and that there is
no undisclosed information that would affect this assessment.
Limiting Conditions
a) The Business Feasibility Study must be considered as a whole, and the use of any part
of the analysis and information without taking into account the entire information and
analysis may result in a misleading view of the underlying process on which the
opinion is based. The preparation of the Business Feasibility Study constitutes a
complex process and may not be adequately performed through incomplete analysis.
b) The Business Feasibility Study has been prepared based on the prevailing general
financial, monetary, regulatory, and market conditions existing at the time this report
is issued.
c) The Business Feasibility Study utilizes financial projections prepared by management,
the reasonableness of which has been reviewed by KJPP-WJR . Management remains
fully responsible for the achievement of such financial projections and for the future
financial performance of the Company.
d) KJPP-WJR is responsible for the business feasibility opinion.
e) KJPP-WJR is responsible for the execution of the valuation and for assessing the
reasonableness of the adjusted financial projections.
f) KJPP-WJR have not conducted any investigation or evaluation regarding the legal
validity of the Business Feasibility Study Object nor its taxation implications; therefore,
we express no opinion on the legal and tax impacts of the Business Feasibility Study.
The services KJPP-WJR provide to the Company in connection with this engagement
are limited solely to the provision of a business feasibility opinion and do not
constitute accounting, audit, or tax services.
g) KJPP-WJR state that the appraiser’s engagement does not include the analysis of
business activities outside the scope of the Business Feasibility Study Object that may
34
Page 36
be available to the Company, nor the impact of such business activities on the
Company, and does not constitute an analysis of the highest and best use of the
Business Feasibility Study Object.
h) KJPP-WJR’s work in relation to this Proposed Transaction does not constitute and shall
not be construed in any form as a review or audit or the performance of any specific
procedures on financial information. Such work is also not intended to disclose
weaknesses in internal controls, errors, or irregularities in the financial statements, or
violations of law.
i) KJPP-WJR’s engagement also does not include the provision of testimony before any
court, tax authority, or other institution.
j) The Business Feasibility Study Report is open to the public, except for information of
a confidential nature that may affect the Company's operations.
k) In preparing the Business Feasibility Study Report, KJPP-WJR has acted independently,
free from any conflict of interest, and is not affiliated with the Company or any parties
affiliated with the Company. KJPP-WJR also has no interest or personal benefit in
connection with this engagement.
F. APPROACHES AND METHODS FOR PREPARING BUSINESS FEASIBILITY STUDY REPORTS
a) The approach used in analyzing the feasibility of the addition of the Company’s
Business Activities is conducted through an assessment of market feasibility, business
model feasibility, management model feasibility, and financial feasibility.
b) Based on the market feasibility assessment, the addition of the KBLI does not result in
any change to the Company’s consolidated market share, market potential, or
potential market value. The addition of the KBLI enables the Company, as the holding
company, to conduct direct-to-consumer sales, which were previously carried out by
its subsidiary through an indirect sales mechanism involving third parties. Such change
does not expand the Company’s market into new segments, but rather constitutes an
adjustment of the distribution channel to reach the same end consumers.
c) Based on the business model feasibility assessment, the addition of the KBLI results
in a limited adjustment to the distribution channel, namely allowing the Company, as
the holding company, to engage in direct-to-consumer sales. Notwithstanding such
addition, the Company’s business pattern does not undergo any change. The core
business model, product types, and overall value chain remain unchanged, as such
business activities had previously been conducted by the subsidiary through third
parties. Accordingly, this change is operational in nature with respect to the sales
channel and does not alter the consolidated core business characteristics of the
Company.
d) Based on the management model feasibility assessment, it is indicated that the
addition of the business activities does not result in any change to the Company’s
consolidated management model. The management of direct-to-consumer sales by
the holding company will utilize the existing systems, policies, and governance
framework within the SOHO group, and therefore does not give rise to the need to
establish new management functions.
35
Page 37
e) In the financial feasibility assessment, the addition of the KBLI does not give rise to
any material consolidated financial impact or quantitatively material benefit as a
result of such addition. This is due to the fact that sales to end consumers had
previously been conducted through third parties appointed by the subsidiary, such
that the Group’s total revenue does not experience a significant increase, but rather
reflects a shift in the sales recognition mechanism at the entity level. Accordingly, the
addition of the KBLI does not result in any material change to the Company’s
consolidated financial performance going forward.
The following is a comparison of the SOHO Group's projected financial statement
ratios without and with additional business activities.
It can be seen that the addition of new business activities does not have a significant
impact on either the profitability or liquidity ratios.
f) Technical Feasibility Study
• In connection with the planned expansion of business activities, the Company, as the
parent company within the SOHO Group, plans to expand its role by acting as an entity
that directly manages product sales to end consumers through digital channels,
including e-commerce and marketplaces. Prior to this expansion, SOHO Group product
sales to marketplace channels were conducted indirectly through its subsidiary, PT Parit
Padang Global ("PPG"), where PPG sold to intermediaries or enablers, who then
marketed the products through marketplace platforms.
• With the expansion of business activities, the management of sales to marketplaces
will be transferred and centralized by the Company. Accordingly, PPG's sales to
intermediaries or enablers will be discontinued. This change in business flow allows the
Company to have better control over its digital distribution strategy, sales management,
36
Page 38
and relationships with marketplace platforms, resulting in more integrated and efficient
business processes.
• From a technical operational perspective, this additional business activity does not
require new capital expenditures. The resulting funding needs can be met with the
Company's existing working capital, including to support the development and
refinement of digital sales support systems, including ordering, reporting, and
integration with marketplace platforms. Furthermore, human resources will be
strengthened, which will be achieved through the consolidation of existing functions
and the addition of internal SOHO Group personnel.
• From an operational perspective, this change in business model is expected to
improve the Company's ability to manage inventory and gain better visibility into
demand patterns in digital channels. By directly managing marketplace sales, the
Company can more accurately monitor product movement, identify high-demand
products, and plan production and distribution needs more precisely, thus supporting
a more responsive and efficient decision-making process in the Company's supply chain
management.
G. CONCLUSION
Based on the foregoing, we are of the opinion that the proposed plan for the addition of
business activities of PT Soho Global Health Tbk is “FEASIBLE.”
IV. AVAILABILITY OF EXPERTS IS RELATED TO ADDITION OF BUSINESS ACTIVITIES
In connection with the addition of the new KBLI, the Company is not establishing a new,
separate unit or division, but rather optimizing its existing organizational structure and human
resources. Currently, the Company has an internal team handling sales activities through e-
commerce channels, which will also support business activities in accordance with the new KBLI.
In total, approximately 12 (twelve) employees will be allocated to support these business
activities. Adjustments and strengthening of workforce allocation will be carried out gradually
in accordance with the Company's needs and operational developments.
The Company believes that no special training or certification is necessary for its existing
workforce in connection with the implementation of the new business activities, and no new
workforce will be added to these additional business activities.
To optimally operate its business activities, the Company utilizes the expertise already available
within the Company's internal team and will continue to develop it sustainably in accordance
with business needs and developments.
V. EXPLANATIONS, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR IMPLEMENTING THE ADDITION OF
BUSINESS ACTIVITIES
The Company has classified its business activities in accordance with Regulation Number IX.J.1
as follows:
The Company's current Main Business Activities (referring to the numbering in the 2020 KBLI):
37
Page 39
1. Holding company activities (KBLI 64200);
2. Other management consulting activities (KBLI 70209).
The Company's Supporting Business Activities: None.
In connection with the planned change in business activities, the Company intends to add
several business activities that constitute its main business activities, namely (referring to the
numbering in the 2020 KBLI):
1. Retail Trade of Traditional Medicines for Humans (KBLI 47723);
2. Retail Trade Through Media for Food, Beverages, Tobacco, Chemicals, Pharmaceuticals,
Cosmetics, and Laboratory Equipment Commodities (KBLI 47911);
3. Retail Trade Through Media for Mixed Goods as referred to in KBLI 47911 to 47913 (KBLI
47914);
4. Retail Trade Through Media for Various Other Goods (KBLI 47919); and
5. Retail Trade Based on a Fee or Contract (KBLI 47920).
To implement the new business activities, after obtaining approval from the General Meeting
of Shareholders for the Change in Business Activities, the Company, PT Soho Industri Pharmasi,
and PT Parit Padang Global will add the Indonesian Standard Classification of Business Fields
(KBLI) to their Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS)
system.
Furthermore, the Company is not required to apply for additional permits related to conducting
trade through electronic systems, as it does not provide and/or operate its own electronic
platform, but rather only conducts retail sales activities through third-party e-commerce
platforms.
The considerations and reasons for the Company to add the Indonesian Standard Classification
of Business Fields (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia or “KBLI”) are as follows:
a) Adjustment and expansion of distribution channel options in the future
The addition of the KBLI is intended to provide a legal basis for the Company, if required in the
future, to conduct direct-to-consumer sales activities. Sales to end consumers of products
within the Company’s group were previously carried out by the Company’s subsidiaries through
indirect sales mechanisms involving third parties. The addition of this KBLI is not intended to
expand into new market segments, but rather to provide an alternative distribution mechanism
for the same products, without changing the characteristics of the target market.
b) Flexibility in structuring the implementation of business activities within the Company’s
group structure
With the inclusion of the additional KBLI in the Company’s Articles of Association, the Company
has greater flexibility in determining the manner in which business activities may be
implemented within the group structure, including in relation to the selection of sales channels
and the utilization of media-based and/or order-based sales facilities. The addition of this KBLI
does not alter the Company’s role as the holding company in determining and controlling the
38
Page 40
group’s strategic policies, but rather provides more adaptive options for the implementation of
business activities in accordance with future business needs.
c) No material impact on the Company’s financial performance
Based on the Business Feasibility Study prepared by an independent appraiser, the addition of
the KBLI is not expected to have a material financial impact on the Company’s consolidated
financial performance.
Based on the foregoing considerations, the Board of Directors of the Company is of the opinion
that the plan to change and/or add business activities constitutes a reasonable and rational
step, is aligned with the Company’s long-term business interests, and does not prejudice the
interests of the Company’s shareholders.
d) Other Material Matters
Regarding the capital expenditure plan, the largest portion will be allocated to system
development to integrate the Company's internal systems with the retail trade transactions to
be conducted. Meanwhile, other capital expenditure requirements are relatively insignificant
compared to the investment in system development.
The types of products to be traded will be those manufactured, imported, or registered within
the Company's group. Trading will be conducted through third-party e-commerce platforms
available in Indonesia. To date, the Company has no plans to collaborate with other
manufacturers and/or vendors for its business activities, other than through the
aforementioned e-commerce platforms.
VI. EXPLANATION OF THE EFFECT OF ADDITION IN BUSINESS ACTIVITIES ON THE COMPANY'S
FINANCIAL CONDITION
Based on the Business Feasibility Study Report, the addition of business activities through the
addition of the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI) is not expected to have a
material financial impact on the Company's consolidated financial condition. This is because the
added business activities are essentially within the scope of the Company's consolidated
business activities, particularly those related to sales mechanisms to end consumers, which
were previously conducted through third parties. To provide a more comprehensive picture,
the following presents a comparison of the Company's projected financial condition before and
after the addition of these business activities.
The Company reaffirms the comparison of the projected ratios of the SOHO Group's financial
statements without additional business activities and with additional business activities as
previously disclosed in Section D (Financial Projection Analysis) in Chapter III regarding the
Feasibility Study Summary in the Company's Information Disclosure dated January 15, 2026.
39
Page 41
It can be seen that the addition of new business activities did not significantly impact either the
profitability or liquidity ratios.
Furthermore, the following is a comparison of the SOHO Group's financial position projections
with and without the addition of new business activities:
Total assets, total liabilities and total equity, both without the addition of new business activities
and with the addition of new business activities, did not show any significant changes.
The Company's revenue without the addition of new business activities compared to the addition
of new business activities does not have a significant impact, as the addition of new business
activities only accounts for less than 1% of the Company's total revenue.
40
Page 42
VII. INFORMATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Company will convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) with the
following implementation schedule:
No Activity Date
1 Announcement of the EGMS to Shareholders 15 January 2026
2 Deadline for the submission of agenda proposals for the EGMS At the latest on 23
by Shareholders January 2026
3 Recording Date (for Shareholders who are eligible to attend the 29 January 2026
EGMS)
4 Summon/Notice of the EGMS to Shareholders 30 January 2026
5 Conducting the EGMS 23 February 2026
6 Announcement of Summary Minutes of the EGMS 23 February 2026
7 Submission of the EGMS Minutes At the latest on 25
March 2026
The agenda items to be proposed in the EGMS are as follows:
1. Discussion of the Feasibility Study on the Change and/or Addition of the Company’s Business
Activities, for the purpose of fulfilling the requirements and provisions of Financial Services
Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in
Business Activities.
2. Approval of the Plan for the Change and/or Addition of the Company’s Business Activities.
3. Discussion of the Feasibility Study on the Change and/or Addition of Business Activities of
the Company’s Controlled Entity, namely PT Parit Padang Global, for the purpose of fulfilling
the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
4. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Business Activities of the
Controlled Company, namely PT Parit Padang Global
5. Discussion of the Feasibility Study on the Change and/or Addition of Business Activities of
the Company’s Controlled Entity, namely PT Soho Industri Pharmasi,for the purpose of
fulfilling the requirements and provisions of Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities.
6. Approval of the Planned Changes and/or Additions to the Business Activities of the
Controlled Company, namely PT Soho Industri Pharmasi.
7. Approval of the Reappointment/Changes to the Composition of the Board of
Commissioners of the Company.
The announcement, notice of meeting, and publication of the summary minutes in relation to the
Company’s Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) will be delivered by the
41
Page 43
Company through: (i) the Integrated Electronic Reporting System for Issuers and Public Companies of
the IDX and the Financial Services Authority (OJK), (ii) the Company’s official website, and
(iii) the KSEI Electronic General Meeting System Application (eASY.KSEI), in accordance with the above
schedule and in compliance with the applicable regulations.
Attendance Quorum and Decision Quorum
The GMS will be held in accordance with Article 42 of POJK No. 15/2020. A GMS may be held to discuss
the agenda item if:
1. First GMS
A GMS may be held if attended by shareholders or their proxies representing more than 2/3 (two-
thirds) of the total shares with valid voting rights.
GMS decisions are valid if approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total shares with valid voting
rights present at the GMS.
2. Second GMS
If the attendance quorum for the first GMS as referred to in paragraph (1) is not achieved, a second
GMS may be held, provided that the second GMS is valid and has the right to make decisions if
attended by shareholders or their proxies representing at least 3/5 (three-fifths) of the total shares
with valid voting rights.
The resolution of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights present.
3. Third GMS
If the attendance quorum for the second GMS as referred to above is not reached, a third GMS may
be held, provided that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by
shareholders of shares with valid voting rights within the attendance quorum and decision quorum
determined by the OJK upon the Company's request.
In the event that changes to Business Activities do not obtain approval from the GMS, the Company
will request approval from the GMS again no later than 12 months after the GMS that did not approve
the changes to Business Activities.
In connection with the addition of KBLI which results in changes to Article 3 of the Articles of
Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company, these changes
constitute changes to the Articles of Association which require approval from the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia.
VIII. MISCELLANEOUS
(i) Objections from parties regarding the planned changes and/or additions to business activities
by the Company and/or Subsidiaries
As of the date of issuance of this Additional Disclosure of Information, the Company has not
received any objections from any parties regarding the planned changes and/or additions to
business activities by the Company.
(ii) Approvals and/or permits and/or notifications from the government, other agencies,
institutions, or other third parties that the Company and/or Subsidiaries must fulfill in
addition to the obligations stipulated in POJK No. 17/POJK.04/2020 regarding Changes and/or
Addition to Business Activities
42
Page 44
After obtaining approval from the General Meeting of Shareholders regarding the Changes
and/or Addition to Business Activities, the Company will add the Indonesian Standard Industrial
Classification (KBLI) to the Business Identification Number (NIB) through the Online Single
Submission (OSS) system.
Furthermore, the Company is not required to apply for additional permits related to conducting
electronic commerce, as the Company does not provide and/or operate its own electronic
platform, but rather only conducts retail sales activities through third-party e-commerce
platforms.
IX. ADDITIONAL INFORMATION
The Shareholders who require additional information in connection with this Supplemental
Disclosure of Information, may contact the Company at the following address:
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
Attn: Corporate Secretary
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, Indonesia
Phone: +62 21 4683 2588
Facsimile: +62 21 4683 2589
Email address: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Website: www.sohoglobalhealth.com
43
Names mentioned 41 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Perseroan Dagang
p.3 ×2
unresolved
org
PT Parit Padang
p.3 ×2
unresolved
person
Eliza Pondaag
· Notaris
p.3 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.3
unresolved
person
Yani Indrawaty Wibawa
· Notaris
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.3 ×19
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5 ×2
unresolved
org
Holdings Pte. Ltd.
p.5 ×2
unresolved
org
Pty Ltd
p.5 ×4
unresolved
person
Budi Prasetyo
p.7 ×3
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika & Rekan
p.7
unresolved
org
Kantor Jasa Penilai Publik Wawat Jatmika
p.7
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
PT Soho Industri Pharmasi
p.17 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. VIII. LAIN-LAIN
p.22
unresolved
org
Financial Services Authority
p.24 ×10
unresolved
org
District Court
p.25
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.25 ×5
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.26
unresolved
person
Eng Liang Tan. This
p.28 ×5
unresolved
org
Wawat Jatmika & Rekan
p.29
unresolved
org
Ministry of Finance
p.29
unresolved
org
Minister of Law
p.43
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.273
8358 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [{'name': 'D. ANALISA PROYEKSI KEUANGAN', 'relationship': ''}],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': '2025-09-30',
'value': None}