Back to announcement
20251128_SMGR_Pemanggilan RUPS_31988416_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted SMGRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 25
Page 1
Bahan Mata Acara
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Jakarta, 22 Desember 2025
Catatan:
Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan
bahan mata acara ini melalui website perseroan
Page 2
Pelaksanaan RUPSLB
Senin, 22 Desember 2025
14.00 WIB
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Signature Lounge lt. 18, The East
Tower Kuningan Jakarta
Page 3
Mata Acara
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026
termasuk dengan Perubahannya
Page 4
MATA ACARA 1
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Penjelasan
• Landasan Hukum:
1. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (“UU PT”),
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 (”UU BUMN”),
3. Surat Kepala BP BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan
Anggaran Dasar. dan
4. Pasal 28 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta nomor 7 tanggal 3 Mei 2024 yang
dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta (”Anggaran Dasar Perseroan”).
Page 5
MATA ACARA 1
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
• Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) untuk
menyetujui:
1. Perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap (i) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara, dan (ii) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,
2. Penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan
perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 tersebut di atas,
3. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan sebagian atau
seluruh keputusan ini termasuk untuk menyatakan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar
Perseroan dalam akta Notaris, memberikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan
kepada Menteri Hukum, melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut,
termasuk untuk menghadap pejabat yang berwenang, menyampaikan keterangan-keterangan,
membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan para pemegang saham ini, tanpa ada yang dikecualikan.
Page 6
Pokok Perubahan Anggaran Dasar
No Pokok Perubahan Penjelasan
1. Komposisi Pemegang Saham Perubahan komposisi kepemilikan saham di Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap
ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU BUMN.
2. Penyesuaian hak istimewa Penyesuaian hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan ketentuan Pasal
Pemegang Saham Seri A 4C ayat (3) UU BUMN.
Dwiwarna
3. Penyesuaian persyaratan Penyesuaian persyaratan pengangkatan anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 15A UU
pengangkatan anggota Direksi BUMN dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 27A UU BUMN.
dan anggota Dewan Komisaris
4. Larangan rangkap jabatan Penyesuaian larangan rangkap jabatan anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 15B UU
anggota Direksi dan anggota BUMN dan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 27B UU BUMN.
Dewan Komisaris
5. Masa jabatan anggota Direksi Penegasan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk dalam hal
dan anggota Dewan Komisaris pengangkatan kembali guna mencegah kekosongan hukum, sesuai dengan Surat Kepala BP
BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025.
Page 7
Pokok Perubahan Anggaran Dasar
No Pokok Perubahan Penjelasan
6. Larangan hubungan keluarga Penyesuaian larangan huungan keluarga antar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
antar anggota Direksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 15A ayat (1) huruf c dan Pasal 27A ayat (1) huruf c UU BUMN.
anggota Dewan Komisaris
7. Mekanisme pengunduran diri Penegasan ketentuan mengenai apabila terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
anggota Direksi dan anggota Komisaris yang merangkap jabatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar,
Dewan Komisaris karena maka anggota Direksi/Dewan Komisaris tersebut harus mengundurkan diri paling lambat 30
rangkap jabatan hari sejak pengangkatannya, kecuali untuk jabatan yang sesuai peraturan perundang-
undangan dilarang untuk dirangkap oleh anggota Direksi/Dewan Komisaris maka jabatannya
berakhir karena hukum.
8. Alasan pemberhentian jabatan Penambahan alasan pemberhentian jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
anggota Direksi dan anggota yaitu apabila anggota Direksi/ Dewan Komisaris tersebut terlibat dalam tindakan yang
Dewan Komisaris merugikan Perseroan, melakukan tindakan yang melanggar etika, dan/atau telah ditetapkan
sebagai tersangka dan/atau terdakwa oleh Aparat Penegak Hukum dalam tindakan yang
merugikan Perseroan serta berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi
kepentingan dan tujuan Perseroan.
9. Kondisi berhentinya jabatan Penyesuaian kondisi berhentinya jabatan anggota Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 15E UU
anggota Direksi dan anggota BUMN dan anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Pasal 27E UU BUMN.
Dewan Komisaris
Page 8
Pokok Perubahan Anggaran Dasar
No Pokok Perubahan Penjelasan
10. Kewenangan Direksi untuk Penambahan ketentuan yang mengatur bahwa Direksi berwenang untuk menetapkan
melakukan penetapan kebijakan kebijakan pengurusan Perseroan dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham
Seri B Terbanyak untuk bidang-bidang sebagaimana diatur dalam Pasal 3F ayat (2) huruf h UU
BUMN dan kebijakan lainnya yang ditetapkan.
11. Pengangkatan Sekretaris Penambahan ketentuan mengenai pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Perseroan yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
Satuan Pengawasan Internal Holding Operasional.
Page 9
Pokok Perubahan Anggaran Dasar
No Pokok Perubahan Penjelasan
12. a. Perbuatan Direksi yang Pembagian atas
memerlukan persetujuan (i) perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris antara lain
tertulis dari Dewan penghapusbukuan aktiva tetap/aktiva lainnya karena pengalihan/pemindahtanganan;
Komisaris; (ii) perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
b. Perbuatan Direksi yang Pemegang Saham Seri B Terbanyak dan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A
memerlukan tanggapan Dwiwarna antara lain mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi
tertulis dari Dewan dan Dewan Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan baik yang
Komisaris dan Pemegang merupakan BUMN maupun non BUMN; dan
Saham Seri B Terbanyak dan (iii) perbuatan Direksi yang memerlukan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan
persetujuan dari Pemegang persetujuan dari RUPS antara lain melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh
Saham Seri A Dwiwarna; Pemerintah Pusat dan pendirian Dana Pensiun.
c. Perbuatan Direksi yang
memerlukan tanggapan
tertulis dari Dewan
Komisaris dan persetujuan
dari RUPS
Page 10
Pokok Perubahan Anggaran Dasar
No Pokok Perubahan Penjelasan
13. Penghapusbukuan aset Penegasan ketentuan mengenai kewenangan Direksi untuk menghapusbukukan aset
Perseroan Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Pemegang Saham Seri B Terbanyak
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
BUMN sebagai berikut:
1. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva Tetap Perseroan;
2. Hapus buku karena pengalihan/pemindahtanganan Aktiva lainnya Perseroan;
3. Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau Aktiva lainnya Perseroan selain karena pengalihan/
pemindahtanganan, termasuk hapus buku piutang macet.
14. Kewajiban penyampaian laporan Penambahan ketentuan mengenai kewajiban Direksi untuk menyampaikan laporan
pelaksanaan hapus buku pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih sesuai dengan ketentuan Pasal 62F UU BUMN.
15. Pelaksanaan rapat Direksi dan Perubahan kewajiban pelaksanaan rapat sebagai berikut:
rapat Dewan Komisaris 1. rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris menjadi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1
(satu bulan);
2. rapat Dewan Komisaris menjadi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu bulan).
16. Rencana Jangka Panjang Penambahan ketentuan baru mengenai penyusunan RJPP berdasarkan ketentuan Pasal 15G
Perusahaan (RJPP) UU BUMN.
Page 11
Pokok Perubahan Anggaran Dasar
No Pokok Perubahan Penjelasan
17. Rencana Kerja dan Anggaran Penyesuaian ketentuan mengenai penyusunan RKAP berdasarkanketentuan Pasal 15G UU
Perusahaan (RKAP) BUMN.
18. Laporan Tahunan Penyesuaian ketentuan muatan Laporan Tahunan berdasarkan ketentuan Pasal 15H ayat (2)
UU BUMN.
19. Kewajiban pelaporan oleh Penyesuaian kewajiban pelaporan oleh Dewan Komisaris apabila terjadi gejala menurunnya
Dewan Komisaris kinerja Perseroan, semula kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menjadi kepaad
Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
Page 12
MATA ACARA 2
Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026
termasuk dengan Perubahannya
Penjelasan
• Landasan Hukum:
1. Pasal 64 UU PT,
2. Pasal 15G UU BUMN, dan
3. Surat Kepala BP BUMN Nomor S-75/BPU/11/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Tanggapan atas
Usulan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2025 PT Semen
Indonesia (Persero) Tbk.
• Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pendelegasian kewenangan
persetujuan RKAP tahun 2026 Perseroan termasuk dengan perubahannya.
Page 13
Page 14
Materials
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Jakarta, December 22nd 2025
Notes:
The Company may make amendments and/or additions to the
agenda materials through the Company’s website
Page 15
Details of EGMS
Monday, December 22nd 2025
02.00 p.m.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Signature Lounge lt. 18, The East Tower
Kuningan Jakarta
Page 16
EGMS Agenda
1. Amendments of the Articles of Association of the Company;
2. Delegation of Authority for Approval of the Company Work and Budget Plan (RKAP) 2026 including its
Amendments
Page 17
Meeting Agenda 1
Amendments of the Articles of Association of the Company
Explanation
• Legal basis:
1. Article 19 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, as lastly
amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law
Number 2 of 2022 on Job Creation to Become Law (“Company Law”),
2. Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, as lastly amended by Law Number 16 of
2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 (“SOE Law”),
3. Letter of the Head of BP BUMN Number S-23/BPU/10/2025 dated 28 October 2025; and
4. Article 28 of the Company’s Articles of Association as set forth in Deed Number 7 dated 3 May 2024 drawn
up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta (“Articles of Association”).
Page 18
Meeting Agenda 1
Amendments of the Articles of Association of the Company
• The Company will present and propose to the meeting to approve the following matters:
1. Amendments to the Company’s Articles of Association in order to adjust to (i) Law Number 1 of 2025
concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 regarding State-Owned Enterprises, and
(ii) Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 regarding
State-Owned Enterprises;
2. Restatement of all provisions of the Company’s Articles of Association in connection with the
amendments as referred to in item 1 above; and
3. Granting of power of attorney to the Company’s Board of Directors, with the right of substitution, to
state part or all of these resolutions, including to restate all provisions of the Company’s Articles of
Association in a notarial deed, to notify the Minister of Law regarding the amendments to the Articles of
Association, to undertake all necessary actions in connection therewith, including to appear before the
competent authorities, provide explanations, and prepare and execute all required documents in
relation to the implementation of these shareholders’ resolutions, without exception.
Page 19
Main Points of the Proposed Amendments
to the Articles of Association
No Key Amendments Explanation
1. Shareholding Composition Changes in the Company’s shareholding composition in order to comply with the provisions of
Article 2 paragraph (3) of the SOE Law.
2. Adjustment to the Special Rights Adjustment of the special rights of the Series A Dwiwarna Shareholder pursuant to the
of the Series A Dwiwarna provisions of Article 4C paragraph (3) of the SOE Law.
Shareholder
3. Adjustment of the Requirements Adjustment of the requirements for the appointment of members of the Board of Directors
for the Appointment of Members pursuant to the provisions of Article 15A of the SOE Law and members of the Board of
of the Board of Directors and Commissioners pursuant to Article 27A of the SOE Law.
Members of the Board of
Commissioners
4. Prohibition on concurrent Adjustment of the prohibition on concurrent positions for members of the Board of Directors
positions of members of the pursuant to the provisions of Article 15B of the SOE Law and for the Board of Commissioners
Board of Directors and members pursuant to Article 27B of the SOE Law.
of the Board of Commissioners
5. Term of office of members of the Clarification of the term of office of members of the Board of Directors and members of the
Board of Directors and members Board of Commissioners, including in the context of reappointment, to prevent any legal
of the Board of Commissioners vacuum, in accordance with the Letter of the Head of BP BUMN Number S-23/BPU/10/2025
dated 28 October 2025.
Page 20
Main Points of the Proposed Amendments
to the Articles of Association
No Key Amendments Explanation
6. Prohibition of family relationships Adjustment of the prohibition on family relationships between members of the Board of
between members of the Board Directors and members of the Board of Commissioners pursuant to the provisions of Article
of Directors and members of the 15A paragraph (1)(c) and Article 27A paragraph (1)(c) of the SOE Law.
Board of Commissioners
7. Mechanism for the resignation of Clarification of the provision that, in the event any member of the Board of Directors and/or the
members of the Board of Board of Commissioners holds a concurrent position prohibited under the Articles of
Directors and members of the Association, such member shall be required to tender their resignation no later than thirty (30)
Board of Commissioners due to days from the date of their appointment, except where the concurrent position is one which,
concurrent positions. under applicable laws and regulations, may not be held concurrently by a member of the Board
of Directors or the Board of Commissioners, in which case the relevant office shall terminate by
operation of law.
8. Grounds for the dismissal of Addition of grounds for the dismissal of members of the Board of Directors and members of the
members of the Board of Board of Commissioners, namely, in the event that such member is involved in actions causing
Directors and members of the loss to the Company, engages in unethical conduct, and/or has been designated as a suspect
Board of Commissioners. and/or defendant by Law Enforcement Authorities in matters causing loss to the Company, as
well as on any other grounds deemed appropriate by the GMS in the interest and for the
purposes of the Company.
9. Circumstances for the cessation Adjustment of the circumstances for the cessation of office of members of the Board of
of office of members of the Directors pursuant to the provisions of Article 15E of the SOE Law and of members of the Board
Board of Directors and members of Commissioners pursuant to the provisions of Article 27E of the SOE Law.
of the Board of Commissioners
Page 21
Main Points of the Proposed Amendments
to the Articles of Association
No Key Amendments Explanation
10. Authority of the Board of Addition of a provision stipulating that the Board of Directors is authorized to determine
Directors to establish policies. Company management policies in the context of synergy between the Company and the
Majority Series B Shareholder for the sectors as regulated in Article 3F paragraph (2)(h) of the
SOE Law, as well as other policies as may be determined.
11. Appointment of the Corporate Addition of a provision regarding the appointment of the Corporate Secretary and/or the Head
Secretary and/or the Head of the of the Company’s Internal Audit Unit, which shall be carried out upon obtaining approval from
Internal Audit Unit. the Operational Holding.
Page 22
Main Points of the Proposed Amendments
to the Articles of Association
No Key Amendments Explanation
12. a. Actions of the Board of The delineation of:
Directors requiring written a. actions of the Board of Directors that require the approval of the Board of Commissioners,
approval from the Board of including, among others, the write-off of fixed assets/other assets due to disposal/transfer;
Commissioners; b. actions of the Board of Directors that require a written response from the Board of
b. Actions of the Board of Commissioners and the Majority Series B Shareholder and the approval of the Series A
Directors requiring a written Dwiwarna Shareholder, including, among others, proposing the Company’s
response from the Board of representatives as candidates for members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners and the Commissioners of joint venture companies and/or subsidiaries, whether SOE or non-SOE;
Majority Series B and
Shareholder and approval c. actions of the Board of Directors that require a written response from the Board of
from the Series A Dwiwarna Commissioners and the approval of the General Meeting of Shareholders, including,
Shareholder; among others, carrying out special assignments given by the government and the
c. Actions of the Board of establishment of a pension fund.
Directors requiring a written
response from the Board of
Commissioners and
approval from the General
Meeting of Shareholders.
Page 23
Main Points of the Proposed Amendments
to the Articles of Association
No Key Amendments Explanation
13. Write-off of the Company’s Affirmation of the provision regarding the authority of the Board of Directors to write off the
assets Company’s assets, subject to value thresholds determined by the Majority Series B Shareholder
and with due regard to the laws and regulations governing State-Owned Enterprises, as follows:
1. Write-off due to the disposal/transfer of the Company’s Fixed Assets;
2. Write-off due to the disposal/transfer of the Company’s other Assets;
3. Write-off of Fixed Assets and/or other Assets of the Company for reasons other than
disposal/transfer, including the write-off of uncollectible receivables.
14. Obligation to submit reports on Addition of a provision concerning the obligation of the Board of Directors to submit reports on
the implementation of write-offs the implementation of asset write-offs and receivable write-offs in accordance with the
provisions of Article 62F of the SOE Law.
15. Conduct of meetings of the Amendments to the meeting obligations are as follows:
Board of Directors and meetings 1. Joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be held at
of the Board of Commissioners least once (1) every month;
2. Meetings of the Board of Commissioners shall be held at least once (1) every month.
16. Corporate Long-Term Plan Addition of a new provision concerning the preparation of the RJPP pursuant to the provisions
(RJPP) of Article 15G of the SOE Law.
Page 24
Main Points of the Proposed Amendments
to the Articles of Association
No Pokok Perubahan Penjelasan
17. Corporate Work and Budget Plan Adjustment of the provisions regarding the preparation of the RKAP pursuant to the provisions
(RKAP) of Article 15G of the SOE Law.
18. Annual Report Adjustment of the provisions on the content of the Annual Report pursuant to the provisions of
Article 15H paragraph (2) of the SOE Law.
19. Reporting obligations of the Adjustment of the reporting obligation of the Board of Commissioners in the event of
Board of Commissioners indications of declining Company performance, which was previously addressed to the Series A
Dwiwarna Shareholder and is now addressed to the Majority Series B Shareholder.
Page 25
Meeting Agenda 2
Delegation of Authority for Approval of the Company Work and Budget Plan (RKAP) 2026 including its
Amendments
Explanation
• Legal basis:
1. Article 64 of Company Law,
2. Article 15G of SOE Law,
3. Letter of the Head of BP BUMN Number S-75/BPU/11/2025 dated 19 November 2025 regarding
Response to the Proposed Agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
• The Company will present and propose to the meeting to approve the delegation of authority of granting
approval of the Company Work and Budget Plan (RKAP) for the year 2026, including any amendments
thereto.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.4 ×3
unresolved
org
Milik Negara
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri
p.5
unresolved
org
Minister of Law
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.