20251119_BBTN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986459_lamp1.pdf

   Direktur Information Technology                              :   Sdr. Tan Jacky Chen
   Direktur Corporate Banking                                       Sdr. Helmy Afrisa Nugroho*
  *) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan
  tanggal 26 Maret 2025 dan efektif setelah memperoleh persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK.


C. Kehadiran Pemegang Saham
   Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
   sah termasuk di dalamnya saham Seri A Dwiwarna yang seluruhnya mewakili 10.823.577.381
   (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan
   puluh satu) saham atau sebesar 77,1215237% (tujuh puluh tujuh koma satu dua satu lima dua tiga
   tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
   Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh
   empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham yang terdiri dari:
    ● 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan
    ● 14.034.444.412 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu
       empat ratus dua belas) saham seri B;
   dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 24 Oktober 2025 sampai
   dengan pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.

D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul.
   Dalam pembahasan setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para pemegang
   saham dan kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau
   usul.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
   Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan
   perhitungan suara, yang disetujui oleh Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah
   dengan ketentuan:
   a. Mata Acara Rapat Pertama, keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A
      Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang
      bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
      hak suara yang hadir dalam Rapat.
   b. Mata Acara Rapat Kedua, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A
      Dwiwarna dan para Pemegang Saham Yang Berhak lainnya atau kuasanya yang sah yang
      bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
      hak suara yang hadir dalam Rapat.

F. Pihak Independen Penghitung Suara
   Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”)
   dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh Notaris sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh
   Perseroan.




                                                                                                    Halaman 2 dari 7

G. Keputusan Rapat
   Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta
   “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
   BANK TABUNGAN NEGARA Tbk atau disingkat PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
   Nomor 15 tanggal 18 November 2025, yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., yang
   pokoknya adalah sebagai berikut:

   1. Mata Acara Pertama Rapat
      Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin-off) Perseroan kepada PT Bank Syariah
      Nasional.
       Pertanyaan, Pendapat, dan /atau Usul
       Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul
       sehubungan dengan Mata Acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab
       untuk Mata Acara tersebut adalah sebagai berikut:
        No         Tanggapan/Pertanyaan                                  Jawaban
        1. a. Mengingat kompleksitas dan biaya        Pertama, spin-off ini merupakan amanah dari
              spin-off, strategi spesifik apa yang    peraturan perundang-undangan yang harus
              akan diterapkan oleh PT Bank            dipatuhi. Oleh karena aset UUS telah melebihi
              Syariah Nasional untuk dapat            Rp50 triliun, di mana telah memenuhi batas
              bersaing dan tumbuh dalam pasar         total nilai asset yang dipersyaratkan untuk
              yang sudah di dominasi pesaing          spin-off, maka secara regulasi UUS Perseroan
              mapan, dan bagaimana langkah            wajib dipisahkan.
              konkretnya untuk memastikan             Kedua, kami melihat bahwa pertumbuhan
              proses ini justru meningkatkan nilai    perbankan syariah (dhi BUS) saat ini cukup
              jangka panjang bagi pemegang            baik, termasuk UUS Perseroan yang
              saham BBTN, bukan hanya                 pertumbuhannya bahkan lebih tinggi
              memindahkan aset?                       dibandingkan induknya. Karena itu, kami
           b. Dapatkah                Management      semakin percaya diri bahwa setelah spin-off,
              memaparkan proyeksi dampak              BUS Perseroan dapat tumbuh lebih baik lagi
              finansial langsung pasca-spin-off       karena memiliki keleluasaan yang lebih besar
              terhadap kesehatan dan kinerja          untuk mengembangkan bisnisnya.
              BBTN        (konvensional),     serta   Selain itu, pada posisi September, UUS
              menjamin bahwa semua sumber             Perseroan menjadi UUS dengan aset terbesar
              daya (seperti SDM, teknologi, dan       nomor dua setelah BSI. Dengan demikian,
              nasabah) akan dialihkan dengan          setelah dilakukannya Spin-off, BUS Perseroan
              mulus        tanpa      mengganggu      berpotensi tetap berada pada posisi nomor
              operasional dan layanan kedua           dua di industri Perbankan Syariah. Mengingat
              entitas selama masa transisi?           mayoritas penduduk Indonesia beragama
           c. Bagaimana mekanisme kepemilikan         Islam, Perbankan Syariah memiliki potensi
              saham di bank syariah baru akan         yang sangat besar, dan pertumbuhan yang
              diberikan kepada pemegang saham         tinggi, sehingga diprediksi kedepannya akan
              BBTN, dan apa jaminan hukum             terus membaik, bahkan kemungkinan lebih
              bahwa perubahan Anggaran Dasar          besar dibandingkan pasar konvensional.
              ini hanya akan efektif setelah          Tidak terdapat pemindahan saham apapun
              seluruh proses spin-off disetujui       dalam pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha
              OJK dan dinyatakan layak,               Syariah (UUS) Perseroan. Sebelumnya,
              sehingga melindungi kepentingan         Perseroan telah melakukan akuisisi PT Bank

                                                                                 Halaman 3 dari 7

 No          Tanggapan/Pertanyaan                               Jawaban
         kami jika rencana tidak berjalan     Victoria Syariah (sekarang PT Bank Syariah
         sesuai ekspektasi?                   Nasional). selanjutnya Perseroan melakukan
                                              Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan
                                              hak dan kewajiban UUS Perseroan kepada PT
                                              Bank Syariah Nasional melalui peningkatan
                                              modal disetor dan ditempatkan pada PT Bank
                                              Syariah Nasional.
                                              Pertanyaan ketiga akan dijelaskan pada Mata
                                              Acara Kedua.

Hasil Penghitungan Suara
        Setuju               Tidak Setuju              Abstain             Total Setuju
    10.463.668.679             105.100              359.803.602          10.823.472.281
    (96,6747713%)           (0,0009710%)           (3,3242577%)          (99,9990290%)

 Keputusan
a. 1) Menyetujui tindakan Perseroan untuk melakukan Pemisahan Unit Usaha Syariah
        dengan cara mengalihkan hak dan kewajibannya kepada PT Bank Syariah Nasional
        untuk dicatatkan sebagai penambahan modal disetor dan ditempatkan oleh Perseroan
        kepada PT Bank Syariah Nasional, dan selanjutnya seluruh hak, kewajiban serta
        tanggung jawab terkait Unit Usaha Syariah Perseroan yang dialihkan tersebut beralih
        kepada PT Bank Syariah Nasional yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan.
   2) Penambahan modal disetor dilakukan dengan nilai wajar sesuai dengan ketentuan.
b. Menyetujui Rancangan Pemisahan.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
   melakukan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan dalam rangka
   pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, termasuk dalam rangka penerapan
   praktik tata kelola terintegrasi, antara lain:
   1) Menentukan syarat dan ketentuan Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan;
   2) Mempersiapkan, menyusun, membuat, meminta dibuatkan dan/atau menandatangani
       segala akta, surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat
       yang berwenang, mengajukan permohonan, persetujuan dan/atau melakukan
       pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang termasuk namun tidak terbatas
       untuk memperoleh persetujuan dari OJK sesuai dengan ketentuan perundang-
       undangan, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan, serta
       melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan;
   3) Menjalankan Group Principle Guideline sebagai panduan penerapan tata kelola
       terintegrasi pada grup usaha Perseroan termasuk segala perubahan yang dibuat
       di kemudian hari dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Komisaris
       Perseroan.
Dengan berlaku efektifnya Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan pada Tanggal Efektif
Pemisahan, masa jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi
berakhir secara hukum dan Perseroan memberikan ucapan terima kasih atas sumbangan
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah
Unit Usaha Syariah Perseroan.
Selanjutnya Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
menyatakan yang diputuskan pada Rapat ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap
Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan
                                                                          Halaman 4 dari 7

   yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan
   pelaksanaan isi keputusan Rapat.

2. Mata Acara Kedua Rapat
   Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemisahan Unit
   Usaha Syariah (spin-off) Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.
   Pertanyaan, Pendapat, dan/atau Usul
   Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul
   sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. Rangkuman dan intisari proses tanya jawab
   untuk mata acara tersebut adalah sebagai berikut:
    No          Tanggapan/Pertanyaan                                 Jawaban
     1. Dapatkah Management memaparkan            Pertanyaan awal telah kami jelaskan pada Mata
        proyeksi dampak finansial langsung        Acara Pertama.
        pasca spin-off terhadap kesehatan         Tidak terdapat pemindahan saham apapun
        dan kinerja BBTN (konvensional),          dalam pelaksanaan Pemisahan Unit Usaha
        serta menjamin bahwa semua                Syariah (UUS) Perseroan. Sebelumnya,
        sumber daya (seperti SDM,                 Perseroan telah melakukan akuisisi PT Bank
                                                  Victoria Syariah (sekarang PT Bank Syariah
        teknologi, dan nasabah) akan
                                                  Nasional). Selanjutnya Perseroan melakukan
        dialihkan dengan mulus tanpa
                                                  Pemisahan UUS dengan cara mengalihkan hak
        mengganggu         operasional     dan    dan kewajiban UUS Perseroan kepada PT Bank
        layanan kedua entitas selama masa         Syariah Nasional melalui peningkatan modal
        transisi? Bagaimana mekanisme             disetor dan ditempatkan pada PT Bank Syariah
        kepemilikan saham di bank syariah         Nasional.
        baru akan diberikan kepada
        pemegang saham BBTN, dan apa
        jaminan hukum bahwa perubahan
        Anggaran Dasar ini hanya akan
        efektif setelah seluruh proses spin-off
        disetujui OJK dan dinyatakan layak,
        sehingga melindungi kepentingan
        investor?


   Hasil Penghitungan Suara
           Setuju            Tidak Setuju                    Abstain            Total Setuju
      10.463.668.479           105.000                    359.803.902         10.823.472.381
      (96,6747694%)         (0,0009701%)                 (3,3242604%)         (99,9990299%)

   Keputusan
   a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu menghapus Pasal 12 Ayat
      (2) huruf b butir (18), Pasal 15 Ayat (2) huruf (b) butir 14 dan Pasal 17 dalam rangka
      Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan, yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif
      Pemisahan;
   b. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
      sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas yang
      lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris;
   c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan
      segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Keputusan Rapat, termasuk namun tidak
                                                                              Halaman 5 dari 7

                 terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan
                 dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal
                 tersebut dipersyaratkan oleh instansi berwenang, dan menyampaikan kepada instansi
                 berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan
                 perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang
                 perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

JADWAL TATA CARA PEMBELIAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TIDAK MENYETUJUI PEMISAHAN UNIT
USAHA SYARIAH (UUS) DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TANGGAL 18 NOVEMBER 2025

Dalam rangka memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”), setiap pemegang saham berhak meminta kepada
Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan
pemegang saham atau Perseroan berupa antara lain pemisahan dan perubahan anggaran dasar Peseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
24 Oktober 2025 (recording-date) dan hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang diselengarakan pada tanggal 18
November 2025 dan menyatakan dalam Rapat tidak menyetujui mata acara Pertama yakni Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin-
off) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional, akan diberi kesempatan menawarkan saham-sahamnya kepada Perseroan untu dibeli kembali
dengan harga sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan di BEI selama 90 hari sebelum pengumuman Keterbukaan Informasi
diumumkan yakni sebesar Rp1.230,- (seribu dua ratus tiga puluh rupiah) per saham dengan menyerahkan Formulir Permohonan kepada Perseroan.

Adapun mekanisme pembelian kembali saham oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menawarkan saham-saham mereka untuk dibeli oleh Perseroan wajib mengisi Formulir
   Pernyataan Pernyataan Kehendak Menjual Saham yang dapat diunduh pada website Perseroan: www.btn.co.id.

2. Para pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan
   Menjual Saham tersebut kepada BAE yang ditunjuk, yakni PT Datindo Entrycom yang ber alamat di Jl Hayam Wuruk No. 28 Lt 2 Jakarta 10220
   dengan melakukan email ke: dm@datindo.com atau sc@datindo.com.

3. Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB paling lambat pada tanggal 30 November
   2025 (“Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual”). BAE akan melakukan validasi data apakah pemegang saham tersebut merupakan
   pemegang saham yang menyatakan tidak setuju pada saat pemungutan suara dalam RUPSLB tanggal 18 November 2025 dengan mata acara
   Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (Spin-off) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.

4. Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir dalam Periode Pernyataan Formulir Kehendak Untuk Menjual wajib
   memberikan instruksi kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput
   instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir
   Periode Pernyataan Kehendak Menjual, pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan
   berstatus “Block for CA” oleh karena itu Saham milik pemegang saham tersebut diblokir “Blocked for CA” tidak dapat dialihkan atau ditransfer
   sampai berakhirnya Periode Pernyataan Kehendak Menjual Saham kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian
   dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam angka 5 dan 6 di bawah ini.

5. Setiap akhir hari selama Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah diblokir
   kepada Perusahaan Efek yang ditunjuk dan BAE untuk diverifikasi dan dikonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dan memberikan
   konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran.

6. Setelah diperiksa dan dinyatakan berhak sahamnya untuk dibeli, maka BAE akan memberikan konfirmasi kepada KSEI dan menginstruksikan
   Perseroan untuk menyerahkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI yang akan dilakukan pada 1 (satu) hari kerja sebelum
   Tanggal Pembayaran.

7. Tanggal Pembayaran
   Pembayaran atas pembelian kembali saham akan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 hari Kerja setelah diterbitkannya pengesahan Surat
   Keputusan Kemenkum atas Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah.
   a. Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham Yang Ditawarkan untuk dibeli yang disetujui dari Rekening Penampungan ke
       akun sekuritas yang terdaftar atas nama Perseroan. Pembayaran Harga Pembelian akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan
       dilakukan oleh Perseroan, melalui KSEI.
   b. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau
       rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui.

8. Pembayaran akan dibayarkan setelah dikurangi komisi, biaya transaksi dari Bursa Efek Indonesia, dan semua pajak yang berlaku dan biaya
   lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon. Para Pemohon yang berhasil ikut serta menjual saham harus
   menanggung komisi mereka sendiri, biaya BEI dan semua pajak yang berlaku dari Harga Pembelian Saham.



                                                                                                                     Halaman 6 dari 7

                                                      JADWAL WAKTU
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB          :   24 Oktober 2025
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                                  :   18 November 2025
Periode Penyampaian Permohonan Pembelian Saham melalui instruksi      :   Akan dikomunikasikan    lebih   lanjut   kepada
TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST          Pemohon.
dengan memilih pilihan CASH agar Saham berstatus “Block for CA” dan
penyerahan Formulir Kehendak untuk Dibeli Kembali

Tanggal Pembayaran                                                    :   3 hari kerja setelah diterbitkannya pengesahan
                                                                          Surat Keputusan Kemenkum atas Akta Pemisahan
                                                                          Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan.
Tanggal Efektif Pemisahan                                             :   Perkiraan pada 22 Desember 2025




                                     Jakarta,   November 2025
                            PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                              DIREKSI




                                                                                                  Halaman 7 dari 7

                                ANNOUNCEMENT
        SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
                                SHAREHOLDERS
                    PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk


The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (the "Company") domiciled in
Central Jakarta, hereby informs the Company's shareholders that the Company has held the
Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") with the following details of information:
A.   Day/Date, Time, and Place of Meeting
     Day / Date           : Tuesday, November 18th, 2025
     Time                 : 09.25 a.m – 10.02 a.m
     Place                : Menara BTN
                            Gajah Mada Street Number 1, Central Jakarta – 10130
B.   Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who attended the
     Meeting
     The meeting was chaired by Mr. Suryo Utomo, as President Commissioner, in accordance with the
     decision of the Board of Commissioners Meeting dated November 5 th, 2025 which was submitted
     through the Company's Board of Commissioners Letter Number 155/KOM/BTN/XI/2025 dated
     November 5th, 2025 regarding the Appointment of the Chairperson of the Extraordinary General
     Meeting of Shareholders in connection with the Spin-Off of the Sharia Business Unit of PT Bank
     Tabungan Negara (Persero) Tbk, and attended by the President Commissioner and all members of
     the Board of Commissioners, President Director and all members of the Board of Directors, as well
     as all members of the Company's Audit Committee as follows:
     Board of Commissioners
     President Commissioner                           :   Mr. Suryo Utomo
     Deputy President Commissioner                    :   Mr. Dwi Ary Purnomo
     Independent Commissioner                         :   Mr. Panangian Simanungkalit
     Independent Commissioner                         :   Mr. Pietra Machreza Paloh
     Independent Commissioner                         :   Mrs. Ida Nuryanti
     Commissioner                                     :   Mr. Fahri Hamzah*
     Board of Directors
     President Director                               :   Mr. Nixon L.P. Napitupulu
     Vice President Director                          :   Mr. Oni Febriarto Rahardjo
     Director of Risk Management                      :   Mr. Setiyo Wibowo
     Director of Consumer Banking                     :   Mr. Hirwandi Gafar
     Director of Finance & Strategy                   :   Mr. Nofry Rony Poetra
     Director of Human Capital & Compliance           :   Mr. Eko Waluyo
     Director of Network & Retail Funding             :   Mr. Rully Setiawan
     Director of Operations                           :   Mr. I Nyoman Sugiri Yasa

                                                                                        Page 1 of 7

     Director of Commercial Banking                                  :    Mrs. Hermita
     Director of Treasury & International Banking                    :    Mrs. Venda Yuniarti
     Director of Information Technology                              :   Mr. Tan Jacky Chen
     Director of Corporate Banking                                   :   Mr. Helmy Afrisa Nugroho*
     *) Appointed as a member of Board of Commissioners and member of Board of Directors of Company based on the Annual General
     Meeting of Shareholders dated March 26, 2025 and will be effective upon approval from the Financial Services Authority (OJK) on
     Fit and Proper Test.

C. Shareholder Attendance
   The meeting was attended by the shareholders and/or proxies of shareholders, including the shares
   of Series A Dwiwarna which all represent 10.823.577.381 (ten billion eight hundred twenty three
   million five hundred seventy seven thousand three hundred eighty one) shares or 77,1215237%
   (Seventy seven point one two one five two three seven percent) of the total number of shares with
   valid voting rights that have been issued by the Company as of today Meeting, which is a total of
   14,034,444,413 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four hundred
   thirteen) shares consisting of:
   • 1 (one) share of Series A Dwiwarna; and
   • 14,034,444,412 (fourteen billion thirty-four million four hundred and forty-four thousand four
       hundred and twelve) shares of series B;
   by paying attention to the Company's Register of Shareholders as of October 24 th, 2025 until 4.15
   PM.
D. Opportunity to Submit Questions, Opinions, and/or Proposals.
   In the discussion of each agenda of the Meeting, the shareholders and proxies of the Company's
   shareholders have been given the opportunity to submit questions, opinions, and/or proposals.
E.   Mechanism of the Resolution-making in the Meeting
     Mechanism of the Resolution-making in the Meeting is carried out through deliberation for
     consensus. In the event that the deliberation for consensus is not reached, the decision will be taken
     by vote count, which is approved by the Entitled Shareholder or his legal proxy with the following
     conditions:
      a. The first Meeting Agenda, resolution shall be valid if it is approved by the Series A Dwiwarna
         shareholder and the other Eligible Shareholders or their lawful proxies who together represent
         more than three-quarters (3/4) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
      b. The second Meeting Agenda, a resolution shall be valid if it is approved by the Series A
         Dwiwarna Shareholder and the other Eligible Shareholders or their duly authorized proxies,
         who together represent more than two-thirds (2/3) of the total voting shares present at the
         Meeting.
F.   Independent Vote Counting Party
     The voting results were counted by PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau
     ("BAE") and subsequently validated and announced by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., both of
     whom were independent parties appointed by the Company.
G. Meeting Results
   The Meeting a decision has been taken, as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary
   General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk or


                                                                                                                  Page 2 of 7

abbreviated as PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk Number 15 dated November, 18th
2025, which was made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., which is as follows:
1. First Agenda of the Meeting
   Approval of the spin-off of the Company’s Sharia Business Unit to PT Bank Syariah Nasional.
   Questions, Opinions, and/or Proposals
   There was 1 (one) shareholder who submitted questions, opinions, and/or proposals in relation
   to the first item on the Meeting Agenda. The summary and key points of the question-and-answer
   session for that agenda item are as follows:
    No        Responses/Questions                                     Answers
    1. a. Considering the complexity and          First, this spin-off is a mandate under
          costs of the spin-off, what specific    prevailing laws and regulations that must be
          strategies will PT Bank Syariah         complied with. Since the assets of the UUS
          Nasional implement to compete           have exceeded IDR 50 trillion, meeting the
          and grow in a market already            minimum total asset threshold required for a
          dominated        by     established     spin-off, the Company’s UUS is therefore
          competitors, and what concrete
                                                  required by regulation to be separated.
          steps will be taken to ensure that
                                                  Second, we observe that the growth of the
          this process enhances long-term
          value for BBTN shareholders,            Islamic banking sector (through BUS) in the
          rather than merely transferring         current market is quite strong, including the
          assets?                                 Company’s UUS, whose growth has even
       b. Can Management present a                outpaced that of its parent. Therefore, we are
          projection of the direct financial      increasingly confident that after the spin-off,
          impact immediately after the spin-      the Company’s BUS will be able to grow even
          off on the health and performance       further, as it will have greater flexibility to
          of BBTN (conventional), and             develop its business.
          ensure that all resources (such as      Furthermore, as of September, the Company’s
          human resources, technology, and        UUS ranks as the second-largest UUS by
          customers) will be smoothly             assets, after BSI. Therefore, following the spin-
          transferred without disrupting the
                                                  off, the Company’s BUS has the potential to
          operations and services of both
          entities during the transition          maintain its position as the second largest in
          period?                                 the Islamic Banking industry. Considering that
       c. How will the share ownership in         most of the Indonesia’s population is Muslim,
          the new Sharia bank be allocated        Islamic Banking holds significant potential and
          to BBTN shareholders, and what          strong growth prospects, which are expected
          legal guarantees ensure that the        to continue improving in the future, potentially
          amendment to the Articles of            even outperforming the conventional banking
          Association will only become            market.
          effective after the entire spin-off     There will be no transfer of shares in the
          process is approved by the OJK          implementation of the Company’s Sharia
          and declared feasible, thereby          Business Unit (UUS) Spin-Off. Previously, the
          protecting our interests if the plan    Company had acquired PT Bank Victoria
          does not proceed as expected?           Syariah (now PT Bank Syariah Nasional).
                                                  Subsequently, the Company carried out the
                                                  UUS Spin-Off by transferring the rights and

                                                                                     Page 3 of 7

                                                  obligations of the Company’s UUS to PT Bank
                                                  Syariah Nasional through an increase in paid-
                                                  up capital, which is then placed in PT Bank
                                                  Syariah Nasional.
                                                  The third question will be addressed in the
                                                  Second Agenda Item.


Voting Results
    Affirmative Vote      Non-Affirmative Vote          Abstained         Total of Affirmative Vote
    10.463.668.679               105.100               359.803.602            10.823.472.281
    (96,6747713%)             (0,0009710%)            (3,3242577%)            (99,9990290%)

 Resolutions
 a. 1) To approve the Company’s action to carry out the Separation of the Sharia Business
        Unit by transferring its rights and obligations to PT Bank Syariah Nasional, to be
        recorded as an increase in paid-up capital and subscribed by the Company in PT Bank
        Syariah Nasional. Subsequently, all rights, obligations, and responsibilities related to the
        transferred Sharia Business Unit of the Company shall be assumed by PT Bank Syariah
        Nasional, effective as of the Effective Date of the Separation.
    2) The increase in paid-up capital shall be carried out at fair value in accordance with the
        applicable provisions.
b. To approve the Draft Spin-off Plan.
c. To grant authority and power to the Company’s Board of Directors, with the right of
    substitution, to take all actions required and/or necessary for the implementation of the
    Separation of the Company’s Sharia Business Unit, including in the context of applying
    integrated governance practices, among others:
    1) To determine the terms and conditions of the Separation of the Company’s Sharia
        Business Unit;
    2) To prepare, draft, create, request the preparation of, and/or sign all deeds, letters, or
        documents as required; appear before authorized parties or officials, submit applications,
        obtain approvals, and/or provide notifications to authorized parties or officials, including
        but not limited to obtaining approvals from the OJK in accordance with applicable laws and
        regulations, make amendments and/or additions in the necessary form, and carry out any
        other actions that may be required, without exception;
    3) To implement the Group Principle Guideline as a framework for applying integrated
        governance across the Company’s business group, including any future amendments,
        provided that such amendments are first consulted with the Company’s Board of
        Commissioners.
Upon the effective date of the Separation of the Company’s Sharia Business Unit, the tenure of
all members of the Company’s Sharia Supervisory Board shall legally end, and the Company
expresses its gratitude for the contributions of effort and thought made during their service as
members of the Sharia Supervisory Board of the Company’s Sharia Business Unit.


                                                                                     Page 4 of 7

   Furthermore, the Meeting grants authority, with the right of substitution, to the Company’s Board
   of Directors to formalize the resolutions of this Meeting in a Notarial Deed, appear before a Notary
   or authorized official, and make any necessary adjustments or corrections as required by the
   authorized parties for the implementation of the Meeting’s resolutions.
2. Second Agenda of the Meeting
   Approval of the amendment to the Company’s Articles of Association in connection with the spin-
   off of the Company’s Sharia Business Unit, which shall become effective as of the Effective Date
   of the Spin-off.
   Questions, Opinions, and/or Proposals
   There was 1 (one) shareholder who submitted questions, opinions, and/or proposals in relation
   to the first item on the Meeting Agenda. The summary and key points of the question-and-answer
   session for that agenda item are as follows:

     No         Responses/Questions                                      Answers
     1. Can Management present a projection          The initial question has been explained in the
        of the direct financial impact               First Agenda Item.
        immediately after the spin-off on the        No shares are transferred in the
        health and performance of BBTN               implementation of the Separation of the
        (conventional), and ensure that all          Company’s Sharia Business Unit (UUS).
        resources (such as human resources,          Previously, the Company acquired PT Bank
        technology, and customers) will be           Victoria Syariah (now PT Bank Syariah
        smoothly transferred without disrupting      Nasional). Subsequently, the Company carried
        the operations and services of both          out the UUS Separation by transferring the
        entities during the transition period?       rights and obligations of the Company’s UUS
        How will the share ownership in the          to PT Bank Syariah Nasional through an
        new Sharia bank be allocated to BBTN         increase in paid-up capital, which is
        shareholders, and what legal                 subscribed by PT Bank Syariah Nasional.
        guarantees ensure that the amendment
        to the Articles of Association will only
        become effective after the entire spin-
        off process is approved by the OJK and
        declared feasible, thereby protecting
        investors’ interests?


   Voting Results
      Affirmative Vote      Non-Affirmative Vote           Abstained         Total of Affirmative Vote
        10.463.668.479             105.000                359.803.902            10.823.472.381
       (96,6747694%)            (0,0009701%)             (3,3242604%)            (99,9990299%)

   Resolutions
   a. To approve the amendment of the Company’s Articles of Association, namely the deletion
       of Article 12 Paragraph (2) letter b item (18), Article 15 Paragraph (2) letter (b) item 14, and


                                                                                        Page 5 of 7

        Article 17, in connection with the Separation of the Company’s Sharia Business Unit, which
        shall take effect on the Effective Date of the Separation.
     b. To approve the restatement of all provisions in the Company’s Articles of Association in
        connection with the amendments referred to in item (a) above, with the full amended Articles
        of Association attached to the minutes of the notarial deed.
     c. To grant authority and power to the Board of Directors, with the right of substitution, to take
        all actions necessary in relation to the Meeting’s Resolution, including but not limited to
        restating the entire Articles of Association of the Company in a Notarial Deed, adjusting the
        amendments to the Articles of Association if required by the relevant authorities, submitting
        them to the authorities to obtain approval and/or acknowledgment of receipt of the
        notification of the amendments, and carrying out all other actions deemed necessary and
        useful for these purposes, without exception.


PROCEDURES FOR THE PURCHASE OF SHARES OWNED BY SHAREHOLDERS WHO DO NOT APPROVE THE SEPARATION OF
THE SHARIA BUSINESS UNIT (UUS) IN THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY ON
NOVEMBER, 18th, 2025

In order to comply with Article 62 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies,
as last amended by the Republic of Indonesia Law Number 6 of 2023 concerning the Ratification of the Government Regulation in Lieu of
Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (“Company Law”), every shareholder has the right to request the Company to purchase
their shares at a fair price if they do not agree with corporate actions that are detrimental to the shareholder or the Company, including,
among others, the separation and amendment of the Company’s articles of association.

In connection with above, each shareholder of the Company who is recorded in the Company's Shareholders Register on October 24, 2025
(recording date) and is present at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meeting) held on November 18, 2025, and who states
at the Meeting that they do not approve the first agenda item, namely the Approval of the Separation of the Sharia Business Unit (Spin-off)
of the Company to PT Bank Syariah Nasional, will be given the opportunity to offer their shares to the Company for repurchase at a price
equal to the average closing trading price on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 90 days prior to the announcement of the Information
Disclosure, which is IDR 1,232 (one thousand two hundred thirty-two rupiah) per share, by submitting a Request Form to the Company.

The mechanism for the Company’s share repurchases is as follows:
1. Shareholders of the Company who intend to offer their shares for repurchase by the Company are required to complete the Statement
     of Intent to Sell Shares Form, which can be downloaded from the Company’s website: www.btn.co.id.
2. Shareholders of the Company who have completed the Statement of Intent to Sell Shares Form must submit the form to the appointed
     Securities Administration Bureau (BAE), namely PT Datindo Entrycom, located at Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd Floor, Jakarta 10220,
     or by sending it via email to: dm@datindo.com and sc@datindo.com.
3. The Statement of Intent to Sell Shares Form must be submitted between 09:00 and 15:00 WIB no later than November 30th, 2025
     (“Statement of Intent to Sell Period”). The Securities Administration Bureau (BAE) will validate whether the shareholder is indeed a
     shareholder who voted against the first agenda item, namely the Approval of the Separation of the Sharia Business Unit (Spin-off) of
     the Company to PT Bank Syariah Nasional, during the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 18th,
     2025.
4. Shareholders of the Company who have submitted the Form during the Statement of Intent to Sell Period are required to instruct their
     Securities Company or Custodian Bank, where their shares are held, to input the TEND instruction through the Corporate Action/CA
     Election menu in C-BEST by selecting the CASH option no later than the last day of the Statement of Intent to Sell Period, at the time
     specified by KSEI. Shares that have been allocated for this instruction will be designated as 'Block for CA'; therefore, the shareholder’s
     shares will be blocked ('Blocked for CA') and cannot be transferred or moved until the end of the Statement of Intent to Sell Period,
     except in the case of a cancellation by the Securities Company/Custodian Bank made on behalf of the Applicant in accordance with
     the terms and conditions listed in items 5 and 6 below.
5. At the end of each day during the Statement of Intent to Sell Period, KSEI will provide a list of Applicants whose shares have been
     blocked to the appointed Securities Companies and the Securities Administration Bureau (BAE) for verification and confirmation of the
     Applicants’ share ownership. The confirmed information will then be submitted back to KSEI before the Payment Date.
6. After verification and confirmation that the shares are eligible for repurchase, the Securities Administration Bureau (BAE) will provide
     confirmation to KSEI and instruct the Company to transfer the funds for the share repurchase settlement to KSEI, which will be done
     one (1) business day before the Payment Date.
7. Payment Date
     Payment for the share repurchase will be made no later than three (3) business days after the issuance of the approval of the Minister
     of Law and Human Rights’ Decree on the Deed of Separation of the Sharia Business Unit.
      a. On the Payment Date, KSEI will transfer the Approved Offered Shares from the Escrow Account to the securities account
             registered in the name of the Company. The Purchase Price will be paid on the Payment Date by the Company through KSEI;
      b. KSEI will distribute the net funds (after deducting transaction fees) via C-BEST to each approved Applicant’s Sub Securities
             Account (SRE) or Corporate Action Account (CA Account) at their respective Securities Company/Custodian Bank.



                                                                                                                          Page 6 of 7

8.   Payment will be made after deducting commissions, transaction fees from the Indonesia Stock Exchange, all applicable taxes, and
     other costs related to the payment, which must be borne by the Applicant. Applicants who successfully participate in selling their
     shares are responsible for their own commissions, IDX fees, and all applicable taxes on the Share Purchase Price.

                                                                 SCHEDULES
       Record Date of Shareholders Entitled to Attend the Extraordinary :
                                                                           October 24th, 2025
       General Meeting of Shareholders (EGMS)
       Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)             :  November 18th, 2025
       Period for Submitting Share Repurchase Applications via TEND :      Will be communicated further to the Applicants.
       instruction through the Corporate Action/CA Election menu in C-
       BEST by selecting the CASH option so that the shares are
       designated as 'Block for CA' and for submitting the Statement of
       Intent for Repurchase Form


       Payment Date                                                         :    Three (3) business days after the issuance of the
                                                                                 approval of the Minister of Law and Human Rights’
                                                                                 Decree on the Deed of Separation of the Company’s
                                                                                 Sharia Business Unit (UUS).
       Effective Date of the Separation                                     :     Estimated on December 22th, 2025




                                   Jakarta, November 18th 2025
                           PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                     BOARD OF DIRECTORS




                                                                                                                   Page 7 of 7