20260728_DPNS_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32115435_lamp1.pdf

c. Berdasarkan Standar Audit (SA) nomor 560 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
paragraf 6-8 diatur bahwa: “Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang
untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi
antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan
penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, telah diidentifikasi. Namun,
auditor tidak diekspektasikan untuk melaksanakan prosedur audit tambahan atas hal-hal
yang sebelumnya telah diterapkan prosedur audit yang menyediakan kesimpulan yang
memadai. Auditor harus melaksanakan prosedur yang diharuskan dalam paragraf 6
sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke
tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus
mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur
audit,        yang         harus        mencakup          hal-hal       sebagai        berikut:
a. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh Manajemen
untuk memastikan bahwa peristiwa setelah tanggal pelaporan teridentifikasi.
b. Inkuiri dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah terjadi yang mungkin memengaruhi
laporan                                                                             keuangan.
c. Membaca risalah rapat, jika ada, tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola entitas, yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan
dan inkuiri tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya
belum                                                                                 tersedia.
d. Membaca laporan keuangan interim terakhir, jika relevan. Jika, sebagai hasil prosedur yang
dilaksanakan seperti yang diharuskan dalam Paragraf 6 dan 7, auditor mengidentifikasi
peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan,
maka auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam
laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang
berlaku.”

Atas hal tersebut agar dapat disampaikan tanggapan atas beberapa hal berikut setelah
melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik:

a. Latar belakang opini atas laporan keuangan per 31 Desember 2024 yang ditandatangani
pada 27 Maret 2025 berbeda dengan laporan keuangan per 31 Desember 2025 sedangkan
terdapat kondisi operasional yang sama yaitu penghentian kegiatan produksi yang telah
dilakukan sebelum tanggal opini atas laporan keuangan per 31 Desember 2024 yaitu sejak
Februari 2025.

b. Latar belakang, dokumen atau sumber yang menjadi dasar Kantor Akuntan Publik
menyampaikan bahwa terdapat penghentian kegiatan produksi secara permanen sejak bulan
Februari 2025 karena pelanggan utama Perseroan telah menghentikan kegiatan
operasionalnya yang menyebabkan pemberian opini WTM dengan paragraf penjelasan
terkait keraguan kelangsungan usaha.

c. Prosedur-prosedur yang dilakukan Kantor Akuntan Publik dalam melakukan penilaian
bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan
auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan
sesuai dengan Standar Audit (SA) nomor 560 paragraf 6-8.

Jawaban :

Terlampir Tanggapan KAP atas pertanyaan tersebut (Lampiran 1)

2. Sehubungan dengan Perseroan membukukan:

a.           Rugi              bruto            sebesar            Rp947,93             juta;
b. Beban usaha sebesar Rp14,04 miliar atau setara dengan -108,86% dari total pendapatan; dan
c. Pendapatan lain-lain sebesar Rp17,38 miliar.

sehingga menyebabkan Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp2,35 miliar.

Atas hal tersebut agar dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

a. Latar belakang atau penyebab beban usaha setara dengan -108,86% dari total pendapatan.
Jawaban :
Hal ini dikarenakan saat ini kami hanya mendapatkan pendapatan utama dari imbal hasil
obligasi mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat dan telah kami sampaikan bahwa
kami sudah melakukan pemberhentian produksi dikarenakan berhentinya kegiatan usaha
konsumen utama Perseroan (sehingga pendapat usaha Perusahaan menurun jauh) dan beban
administrasi dan umum masih cukup tinggi walaupun kami sudah melakukan efisiensi
jumlah pegawai.

b. Selain melalui pendapatan lain-lain, agar dapat dijelaskan strategi konkret Perseroan agar
dapat membukukan laba usaha secara berkelanjutan di masa mendatang.
Jawaban :
Kami sedang menyiapkan rencana bisnis penambahan KBLI terlampir :”Going Concern-v1”
sebagai referensi dalam tanggapan tersebut.

c. Strategi konkret dalam menyeimbangkan antara menjaga pertumbuhan usaha dan upaya
pengendalian biaya/beban.
Jawaban :
Kami optimalisasi beban/biaya agar dapat efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

d. Rencana efisiensi operasional dalam jangka pendek dan jangka menengah mengingat saat
ini beban usaha Perseroan setara dengan -108,86% dari total pendapatan.
Jawaban :
Dengan rencana bisnis/penambahan KBLI kami optimistis untuk memperoleh pendapatan
tetap dan berkelanjutan dan efisiensi baik operasional dan administrasi.

3. Sehubungan dengan:

a. Berdasarkan Laporan Arus Kas khususnya pada bagian Arus Kas dari Operasi,
Pembayaran Beban Operasi Lainnya sebesar Rp6,14 miliar yang mengalami kenaikan sebesar
Rp1,87 miliar atau 43,89% jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2024.
b. Berdasarkan CALK nomor 23 tentang Beban Pokok Penjualan Utama, Biaya Pabrikasi
Perseroan sebesar Rp3,26 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp1,32 jika dibandingkan
dengan per 30 Juni 2025.

sedangkan Perseroan telah melakukan penghentian kegiatan produksi secara permanen sejak
Februari 2025. Atas hal tersebut, agar dapat disampaikan beberapa hal berikut:

a. Latar belakang Pembayaran Beban Operasi Lainnya mengalami kenaikan sedangkan
kegiatan produksi sudah berhenti permanen sejak Februari 2025.

b. Latar belakang Biaya Pabrikasi mengalami kenaikan sedangkan kegiatan produksi sudah
berhenti permanen sejak Februari 2025.

Jawaban A dan B :
Perusahaan melakukan efisiensi karyawan pada tahun 2026. Oleh karena itu, meskipun
operasional telah terhenti Februari 2025, masih terdapat biaya terkait yang timbul, termasuk
biaya asuransi untuk aset dan persediaan yang masih ditanggung perusahaan. Sebelumnya,
kami belum melakukan efisiensi pada tahun 2025 karena masih mengupayakan agar kegiatan
produksi dapat kembali berjalan


c. Nature atas transaksi yang dibukukan sebagai Pembayaran Beban Operasi Lainnya serta
keterkaitannya dengan aktivitas operasional Perseroan saat ini.

Jawaban :
Sebagai beban produksi


d. Nature atas transaksi yang dibukukan sebagai Biaya Pabrikasi serta keterkaitannya dengan
aktivitas operasional Perseroan saat ini.

Jawaban :
Keterkaitan dengan Aktivitas Saat Ini: Karena kegiatan produksi telah berhenti, transaksi ini
tidak berkaitan langsung dengan proses manufaktur/penjualan, melainkan berkaitan
langsung dengan aktivitas pengamanan nilai aset Perseroan, pemenuhan kewajiban
hukum/regulasi, serta pengelolaan administrasi holding/perseroan.

e. Apakah transaksi-transaksi pada poin c dan d akan tetap terjadi pada tahun 2026? Dalam
hal tetap terjadi, agar dapat disampaikan latar belakangnya.
Jawaban :
Pembayaran Beban Operasi Lainnya (Poin c dan d): Diproyeksikan masih terjadi namun
dengan nilai/jumlah yang jauh lebih menurun secara signifikan.
Latar Belakang: Beban yang tersisa di tahun 2026 hanya terbatas pada biaya operasional
minimum perseroan

4. Berdasarkan:

a. Laporan Arus Kas khususnya pada bagian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, terdapat
Piutang      Lain-Lain       dari     Pihak     Berelasi     sebesar    Rp17,71    miliar.
b. Ketentuan 4.b.2.b.3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Badan Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan nomor KEP-347/BL/2012 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, disampaikan bahwa arus kas dari aktivitas
investasi antara lain berasal dari Transaksi pemberian pinjaman kepada pihak lain.

Atas hal tersebut, agar dapat disampaikan latar belakang Perseroan mengklasifikasikan pos
tersebut pada arus kas dari aktivitas pendanaan bukan pada arus kas dari aktivitas investasi.

Jawaban :
Kami alokasikan sebagai aktivitas pendanaan karena hal tersebut untuk mendukung
operasional tambang PT Intitirta Primasakti

5. Berdasarkan:

a. CALK nomor 5 tentang Piutang Lain-Lain, terdapat penambahan piutang lain-lain tanpa
bunga sebesar Rp17,71 miliar kepada PT Intitirta Primasakti (PT ITPS atau entitas asosiasi)
Perseroan.
b. CALK nomor 9 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi, dalam 2 tahun terakhir nilai
investasi Perseroan di PT ITPS selalu mengalami penurunan akibat bagian rugi dari entitas
asosiasi sebesar Rp1,28 miliar setiap tahunnya.

Atas hal tersebut agar dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

a. Latar belakang Perseroan memberikan utang tanpa bunga kepada PT ITPS sedangkan nilai
investasi Perseroan selalu menurun akibat rugi yang dibukukan oleh PT ITPS.

Jawaban :
Dengan tidak mengenakan bunga pinjaman pada PT ITPS diharapkan financial report PT
ITPS menuju positif sehingga dapat mencari pinjaman perbankan dimasa mendatang.

b. Manfaat yang diperoleh Perseroan.
Jawaban :
Dimasa mendatang PT ITPS dapat membagi dividen atas hasil usahanya kepada Perseroan.
c. Jangka waktu piutang lain-lain tersebut.
Jawaban :
Piutang tersebut berjangka waktu 1 tahun (akan berakhir pada tanggal 23 September 2026).

d. Penggunaan dana piutang lain-lain tersebut oleh PT ITPS.
Jawaban :
Untuk kegiatan operasional PT ITPS

e. Jaminan yang diberikan oleh PT ITPS (jika ada).
Jawaban :
Tidak ada jaminan

f. Latar belakang atau penyebab PT ITPS mengalami kerugian dalam 2 tahun berturut-turut.
Jawaban :
Belum ada produksi batubara PT ITPS

g. Rencana Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan terhadap investasi Perseroan di PT ITPS.
Jawaban :
Kami masih mempertahankan investasi pada PT ITPS

6. Berdasarkan:

a. Perhitungan days of inventory turnover yang mengalami kenaikan yang signifikan dari
318 hari menjadi 1.648 hari atau lebih dari 4 tahun sehingga dapat menyebabkan Persediaan
Perseroan menjadi slow moving; dan
b. CALK nomor 7 tentang Persediaan disampaikan bahwa tidak terdapat cadangan
penyisihan penurunan nilai persediaan.

Atas hal tersebut, agar dapat disampaikan beberapa hal berikut:

   1. Nilai days of inventory turnover Perseroan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember
      2025 beserta perhitungannya.
      Per 31 Desember 2024 :
      Rata-rata Persediaan                   Rp. 39.745.560.357,-
      Beban Pokok Penjualan                            Rp. 57.336.709.846,-
      -----------------------------------------------------------
      Inventory Turnover = 0,69 kali

       Per 31 Desember 2025 :
       Rata-rata Persediaan                   Rp. 29.482.261.061
       Beban Pokok Penjualan                            Rp. 13.843.644.510,-
       -----------------------------------------------------------
       Inventory Turnover = 2,13 kali


   2. Latar belakang days of inventory turnover Perseroan mengalami kenaikan
      signifikan.

       Jawaban :
       Kenaikan days of inventory turnover dari 318 hari menjadi 1.648 hari disebabkan oleh
       beberapa faktor utama:

      Penurunan Volume Penjualan/Permintaan Pasar: Terjadi penurunan permintaan
      pasar secara signifikan pada periode 2025 dikarenakan berhentinya kegiatan usaha
      konsumen utama Perusahaan sehingga laju penyerapan persediaan melambat.


   3. Latar belakang Perseroan tidak membentuk cadangan penyisihan penurunan nilai
      Persediaan mengingat days of inventory turnover Perseroan lebih dari 360 hari atau
      1 tahun.
      Jawaban :
      Meskipun days of inventory turnover melebihi 360 hari, Perseroan tidak membentuk
      cadangan penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan pertimbangan yaitu:
      Tidak Terdapat Kerusakan Fisik maupun Penurunan Fungsi: Evaluasi berkala yang
      dilakukan oleh tim teknis/gudang mengonfirmasi bahwa persediaan masih dalam
      kondisi fisik prima dan bernilai ekonomis penuh.

   4. Konfirmasi mengenai apakah persediaan Perseroan tidak dapat usang (obsolete) atau
      kadaluwarsa (expiry). Dalam hal persediaan Perseroan dapat usang dan kadaluwarsa,
      agar dapat disampaikan masa berlaku persediaan dapat digunakan.
      Jawaban :
      Seluruh produk inti kami tergolong produk tanpa kedaluwarsa, kecuali urea yang
      memiliki masa berlaku namun sudah hanis terjual seluruhnya.

   5. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Perseroan agar persediaan Perseroan tidak
      mengalami slow moving, tidak obsolete dan days of inventory turnover mengalami
      penurunan.
      Jawaban :
      Terkait dengan berhentinya produksi maka persediaan masuk dalam kategori slow
      moving tetapi kami berupaya menjual persediaan dengan best effort


7. Berdasarkan CALK nomor 11 tentang Aset Tetap, terdapat informasi bahwa Perseroan
melakukan penjualan aset tetap berupa kendaraan dan kapal tongkang dengan total sebesar
Rp1,97 miliar dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1,33 miliar. Atas hal tersebut agar
dapat disampaikan beberapa hal berikut:

   1. Latar belakang Perseroan melakukan penjualan aset tetap berupa kendaraan dan
      kapal tongkang.
      Jawaban :
      kami melakukan pemberhentian produksi secara permanen sehingga pengguaan
      kapal tongkang dalam pengiriman juga tidak digunakan lagi dan untuk mengurangi
      biaya operasional kapal tongkang.

   2. Rencana Perseroan melakukan penjualan aset tetap berupa mesin dan perlengkapan
      mengingat Perseroan telah melakukan penghentian kegiatan produksi secara
      permanen (jika ada).
      Jawaban :
      Kami berusaha optimal menjual aset berupa mesin dan perlengkapan tersebut tetapi
      terkendala dengan usia mesin dan perlengkapan yang sudah tua.

   3. Dalam hal Perseroan tidak berencana untuk melakukan penjualan aset tetap yang
      berkaitan dengan fasilitas kegiatan produksi, agar dapat disampaikan rencana
      Perseroan kedepan terhadap fasilitas kegiatan produksi tersebut.
      Jawaban :
      Keterkaitan dengan jawaban nomor 2 tersebut diatas.


8. Berdasarkan CALK nomor 14 tentang Utang Dividen, disampaikan bahwa terdapat
sejumlah dividen tunai yang belum diambil oleh pemegang saham dimana nilai utang
dividen tersebut mengalami kenaikan setiap tahunnya. Atas hal tersebut agar dapat
disampaikan latar belakang terdapat dividen tunai yang belum diambil oleh pemegang
saham yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Jawaban :
Terdapat dividen yang belum dibayarkan disebabkan karena terdapat dividen tunai dari
saham warkat yang belum diambil oleh pemegang saham dengan melakukan pengumuman
pembagian dividen melalui website Perseroan dan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)

9. Berdasarkan:

a. CALK nomor 16 tentang Perpajakan khususnya pada poin b tentang Utang Pajak,
disampaikan       tidak   terdapat      utang     pajak    untuk     PPh       21.
b. CALK nomor 1 tentang Pendirian dan Informasi Umum, disampaikan bahwa Perseroan
memiliki 43 karyawan.

Atas hal tersebut, agar dapat disampaikan latar belakang tidak terdapat Utang Pajak PPh 21
sedangkan Perseroan masih memiliki 43 karyawan.

Jawaban :
Tidak ada utang pajak dikerenakan kami lebih bayar pajak periode sebelumnya.


10. Berdasarkan CALK nomor 30 tentang Perikatan dan Kontinjensi khususnya pada poin b
Kontinjensi – Perkara Hukum, disampaikan bahwa terdapat gugatan kepada Perseroan dari
Thjam Kon Tijap yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan. Gugatan tersebut
telah terdaftar dengan nomor 258/Pdt.G/PN/.Ptk tanggal 3 September 2025 di Pengadilan
Negeri Pontianak dengan nilai gugatan secara material sebesar Rp80,49 miliar dan secara
immaterial sebesar Rp100,00 miliar atau secara total sebesar Rp180,49 miliar (53,16% dari total
ekuitas Perseroan). Namun, Perseroan belum menyampaikan keterbukaan informasi atas
gugatan atau perkara hukum tersebut. Atas hal tersebut, agar dapat disampaikan beberapa
hal berikut:

a. Materialitas perkara hukum tersebut terhadap total ekuitas Perseroan sesuai dengan POJK
31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau
Perusahaan                                                                          Publik.
b. Dalam hal perkara hukum tersebut merupakan fakta material, latar belakang Perseroan
tidak menyampaikan keterbukaan informasi terkait perkara hukum dimaksud.

c. Penjelasan mengenai kerugian yang diperoleh Perseroan sebagaimana yang dimaksud
dalam kalimat berikut “Perusahaan dan tergugat lainnya juga mengajukan gugatan balik
kepada Penggugat, oleh karena telah menyalahgunakan kewenangannya selama menjabat
sebagai direktur dan nyata-nyata telah merugikan Perusahaan dan tergugat lainnya.”
d. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Perseroan agar Perseroan dapat memenangkan
perkara                                hukum                                  dimaksud.
e. Dampak perkara hukum dimaksud terhadap keuangan dan operasional Perseroan.

Jawaban :
Lampiran 2 (tanggapan Lawyer kami)


11. Berdasarkan CALK nomor 32 tentang Rencana Manajemen disampaikan bahwa rencana
Perseroan untuk memulihkan kinerja operasional pada tahun 2026 yaitu antara lain:

a. Menunjuk KJPP untuk melakukan kajian mendalam terhadap kelayakan bisnis baru;
b. Mempersiapkan seluruh perizinan serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
memulai kegiatan jasa penyewaan gudang dan penyimpanan bahan cair; dan
c. Merencanakan penyelenggaraan RUPSLB pada bulan Juli atau Agustus 2026 untuk
memperoleh persetujuan pemegang saham terkait penambahan aktivitas usaha dan
penyesuaian KBLI Perseroan.

Atas hal tersebut agar dapat disampaikan beberapa hal berikut:

a. Latar belakang Perseroan belum menyampaikan Keterbukaan Informasi mengenai
Rencana Pemulihan Kondisi atau Penyebab Suspensi dan Keterbukaan Informasi mengenai
Laporan Realisasi Rencana Pemulihan Kondisi atau Penyebab Suspensi Perusahaan Tercatat
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan III.5.2 Peraturan Bursa No. I-N tentang
Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) sedangkan Perseroan
telah menyampaikan beberapa rencana tersebut dalam Laporan Keuangan Auditan per 31
Desember 2025.

Jawaban :
Kami akan menyampaikan keterbukaan informasi bersamaan dengan kajian bisnis baru
(penambahan KBLI) dan bisnis baru tersebut dikaji oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan
(KJPP SPR) dengan akan diterbutkan Feasibility Study bisnis baru tersebut.

b. Agar Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Pemulihan
Kondisi atau Penyebab Suspensi dan Keterbukaan Informasi mengenai Laporan Realisasi
Rencana Pemulihan Kondisi atau Penyebab Suspensi Perusahaan Tercatat sebagaimana yang
dimaksud dalam ketentuan III.5.2 Peraturan Bursa No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan
(Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).
Jawaban :
Terkait dengan jawaban A diatas.

c. Target waktu Perseroan dapat menyampaikan Keterbukaan Informasi atas rencana
penambahan kegiatan usaha yang lebih lengkap sesuai dengan POJK 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha termasuk hasil kajian KJPP.

Jawaban :
Terkait dengan jawaban A dan kami targetkan di minggu kedua Agustus 2026 hasil kajian
KJPP tersebut.


d. Target waktu RUPSLB yang baru mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juli 2026
namun belum terdapat Keterbukaan Informasi bahwa Perseroan akan melakukan RUPSLB.

Jawaban :
Keterkaitan dengan jawaban C.


e. Target waktu Perseroan sudah dapat menjalankan kegiatan usaha baru atau Perseroan
sudah dapat memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha baru tersebut.

Jawaban :
Dengan rencana RUPSLB pada bulan September 2026 dan setelah persetujuan tersebut maka
kami akan melanjutkan dengan perijinan dengan instansi terkait dan kami targetkan dalam
3 bulan selesai sehingga ditargetkan bisnis baru mulai tahun 2027.


f. Sehubungan dengan Perseroan akan melakukan kegiatan usaha baru yaitu jasa
penyewaan gudang dan penyimpanan bahan cair, agar dapat disampaikan rencana
Perseroan terhadap fasilitas produksi Perseroan di Pontianak.

Jawaban :
Untuk fasilitas produksi kami tetapkan non operasi.

g. Sumber pendanaan atas kegiatan usaha baru tersebut.
Jawaban :
Untuk bisnis baru tersebut dengan pendanaan internal dan hal ini sudah kami sampaikan
dalam kajian oleh KJPP SPR.

12. Sehubungan dengan Perseroan sampai dengan saat ini belum menyampaikan Laporan
Keuangan Interim Auditan per 31 Maret 2026 yang batas akhirnya pada 30 Juni 2026, agar
dapat dijelaskan beberapa hal berikut:

a. Latar belakang laporan keuangan interim auditan dimaksud belum dapat disampaikan.

Jawaban :
Laporan keuangan interim auditan belum dapat kami sampaikan karena adanya efek
lanjutan dari keterlambatan penyelesaian laporan keuangan tahun 2025, yang otomatis
menggeser jadwal penyusunan laporan kuartal I 2026. Kami sedang mengejar target
penyelesaian.

b. Kendala dan upaya Perseroan mempercepat penyelesaian laporan keuangan interim
auditan dimaksud.

Jawaban :
kami sedang melakukan akselerasi untuk mempercepat penyajian Laporan Keuangan
kuartal 1 tahun 2026 dengan segera Bersama KAP


c. Target waktu Perseroan dapat menyampaikan laporan keuangan interim auditan.

Jawaban :
Minggu kedua Agustus 2026


13. Rencana tindakan korporasi dalam periode 12 bulan ke depan (jika ada).

Jawaban :
Kami akan melakukan RUPSLB terkait penambahan bidang usaha KBLI

14. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi
kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.
Jawaban :
Untuk saat ini tidak ada.

Sehubungan dengan rincian permintaan penjelasan di atas, kami meminta kepada Perseroan
untuk dapat menjawab permintaan penjelasan tersebut secara komprehensif, sistematis dan
urut sebagaimana rincian permintaan penjelasan Bursa di atas.



B. Daftar Kewajiban PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) sampai dengan 8 Juli 2026

1. Kewajiban keterbukaan informasi yang belum dipenuhi hingga 8 Juli 2026:

No.      Keterangan

1.       Keterbukaan Informasi Rencana Perbaikan Penyebab Suspensi

         Keterbukaan Informasi Perkembangan Realisasi atas Rencana Perbaikan Penyebab Suspensi
2.
         per 30 Juni 2026

3.       Laporan Keuangan Interim Auditan per 31 Maret 2026

2. Kewajiban keuangan yang belum dipenuhi hingga 8 Juli 2026:

                       Tanggal                                  Jenis    Jumlah
Nomor Surat                         Perihal             Tahun
                       Surat                                    Sanksi   Denda

                                    SP II dan Denda
                                    Rp50 Juta atas
S-
                       17-Jun-      Keterlambatan
06995/BEI.PLP/06-                                       2026    SP2      5
                       26           Penyampaian
2026
                                    LK per 31 Maret
                                    2026



Untuk denda sudah kami bayarkan.




Hormat kami,




Hendrik Loprado
Corporate Secretary