Back to announcement
20250702_HMSP_Informasi Transaksi Afiliasi_31911041_lamp3.pdf
Asset transaction Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI
YANG BERKAITAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TANGGAL 20 APRIL 2020, TENTANG TRANSAKSI
MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“POJK 17”) SEHUBUNGAN DENGAN
PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN DAN NO. 42/POJK.04/2020
TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN
(“POJK 42”) SEHUBUNGAN DENGAN AMANDEMEN ATAS PERJANJIAN-PERJANJIAN PINJAMAN
ANTAR PERUSAHAAN.
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT
OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK
MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INI, SEBAIKNYA
ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT
HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN
LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG TERKANDUNG
DALAM KETERBUKAAN INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING, MATERIAL DAN
RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI
YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA
TRANSAKSI-TRANSAKSI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN
SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH POJK 42.
DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN
BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK
MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI-TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(”Perseroan”)
Berkedudukan di Surabaya
Bidang Usaha:
Industri Rokok
Kantor Pusat:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986
Lokasi Pabrik:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Kantor Perwakilan:
Page 2
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2025
Page 3
DEFINISI Keterbukaan Informasi: keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi-transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia. Laporan Pendapat Kewajaran: suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00055/2.0095-00/BS/04/0269/1/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 mengenai Pendapat Kewajaran atas Transaksi-transaksi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dan sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. Pemegang Saham Perseroan: para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek. Penilai Independen: firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian kewajaran atas Transaksi-transaksi. Perseroan: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perusahaan tercatat yang terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia. PM Finance: Philip Morris Finance S.A, sebuah perusahaan yang didirikan di Swiss, terutama berperan sebagai entitas layanan keuangan internal dalam kelompok PM International. PMID: PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih. PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, dan memiliki secara langsung atau tidak langsung 100% saham di PM Finance dan PMID. POJK 17: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. POJK 42: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Undang-undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tertanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
Page 4
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi-transaksi berikut ini:
1. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan yang berlaku efektif pada
tanggal 30 Juni 2025 antara Perseroan sebagai penerima pinjaman dengan PM Finance sebagai
pemberi pinjaman (“Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I”); dan
2. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan yang berlaku efektif pada
tanggal 30 Juni 2025 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM Finance sebagai
penerima pinjaman (“Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II”).
(Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I dan Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar
Perusahaan II, secara sendiri-sendiri disebut “Transaksi” dan bersama-sama disebut sebagai
“Transaksi-transaksi”).
Setiap Transaksi secara prinsip hanya bermaksud untuk mengubah beberapa ketentuan dari: (i)
Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022
(sebagaimana terakhir kali diubah oleh Amandemen 1 tertanggal 30 Juni 2023) antara Perseroan sebagai
penerima pinjaman dengan PM Finance sebagai pemberi pinjaman; dan (ii) Perubahan dan Pernyataan
Kembali Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 29 Juli 2022 (sebagaimana terakhir kali diubah
oleh Amandemen 1 tertanggal 30 Juni 2023) antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PM
Finance sebagai penerima pinjaman.
Laporan keterbukaan untuk transaksi-transaksi yang berlaku efektif tanggal 29 Juli 2022 telah disampaikan
oleh Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2022. Sedangkan laporan keterbukaan untuk transaksi-transaksi
(amandemen) yang berlaku efektif tanggal 30 Juni 2023 telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 4
Juli 2023. Untuk keperluan Keterbukaan Informasi ini, keseluruhan transaksi-transaksi yang terjadi tahun
2022 sebagaimana diubah pada tahun 2023 secara bersama-sama disebut “Perjanjian-perjanjian
Pinjaman Antar Perusahaan 2023”).
Sebagai pengingat, setiap Transaksi pada dasarnya adalah merupakan sebuah fasilitas pinjaman bergulir
(revolving) yang tidak mengikat yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan maupun PM Finance sewaktu-
waktu untuk keperluan korporasi pada umumnya (general corporate purposes). Oleh karenanya,
penandatanganan setiap Transaksi oleh Perseroan dan PM Finance tidak serta-merta mengakibatkan
adanya kegiatan pinjam-meminjam antara para pihak. Hal tersebut hanya akan timbul ketika terdapat
penarikan fasilitas pinjaman yang dilakukan secara formal oleh salah satu pihak sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang diatur dalam setiap Transaksi.
Setiap Transaksi adalah transaksi afiliasi menurut POJK 42 dan juga transaksi material menurut POJK 17.
Namun demikian, karena jumlah maksimum fasilitas pinjaman berdasarkan Transaksi-transaksi adalah
50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir
Perseroan yang telah diaudit pada saat itu, maka berdasarkan Pasal 6(1).b POJK 17, penandatanganan
Transaksi-transaksi tidak wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen.
Transaksi-transaksi merupakan transaksi afiliasi yang diwajibkan diungkapkan kepada publik berdasarkan
POJK 42. Namun, Transaksi-transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana
didefinisikan di dalam POJK 42, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai
Page 5
kewajaran Transaksi-transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III Keterbukaan Informasi
ini.
I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI-TRANSAKSI
A. Latar Belakang dan Alasan Diadakannya Transaksi-transaksi
Pada tanggal 19 September 2015, Perseroan dan PM Finance telah mengikatkan diri dalam
perjanjian-perjanjian pinjaman antara perusahaan yang masih berlaku hingga tanggal 1 September
2025 (“Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015”), berdasarkan mana Perseroan
setuju untuk menerima dan/atau menyediakan fasilitas pinjaan dari/kepada PM Finance untuk
keperluan korporasi pada umumnya (general corporate purposes). Perjanjian-perjanjian Pinjaman
Antar Perusahaan 2015 telah disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 18 September 2015
berdasarkan peraturan-peraturan pasar modal yang berlaku pada saat itu.
Setelah itu, Perseroan dan PM Finance kemudian mengikatkan diri dalam Perjanjian-perjanjian
Pinjaman Antar Perusahaan 2023 untuk mengubah beberapa ketentuan dari dan menyatakan
kembali keseluruhan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2015.
Dalam rangka menyempurnakan bunyi ketentuan dari Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar
Perusahaan 2023 sehubungan dengan pengumuman penghentian indeks Bloomberg Short-Term
Bank Yield (“BSBY”) secara permanen beserta seluruh tenor BSBY pada tanggal 15 November 2024
oleh Bloomberg Index Services Limited (“BSL”), administrator BSBY, dan tidak ada suku bunga
pengganti yang ditetapkan, Perseroan menadatangani Transaksi-transaksi yang mengubah
beberapa ketentuan tertentu dari setiap Transaksi.
Berdasarkan dokumentasi penghentian BSBY untuk membuktikan kesetaraan suku bunga
pengganti tanggal 4 Oktober 2024 (“Penghentian BSBY”) yang disediakan oleh PMI, Perseroan dan
PM Finance mengikatkan diri dalam Transaksi-transaksi dengan maksud untuk mengubah dan
menyatakan kembali keseluruhan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan 2023 sehingga
dapat menggunakan tarif dasar baru, yaitu Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”) dengan
spread penyesuaian sebagaimana diusulkan dalam dokumen Penghentian BSBY.
Perseroan juga telah menunjuk PT KPMG Advisory Indonesia (“KPMG”) untuk memberikan
pandangan dari perspektif transfer pricing di Indonesia, dengan fokus pada referensi SOFR dan
spread yang diusulkan sebagai successor rate berdasarkan Penghentian BSBY.
Untuk memperjelas, Transaksi-transaksi telah menggantikan Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar
Perusahaan 2023.
1. Objek Transaksi-transaksi
Transaksi-transaksi berkaitan dengan fasilitas pinjaman bergulir (revolving) yang tidak
mengikat melalui satu atau lebih penarikan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan
bahwa jumlah total penarikan yang masih terutang tidak melebihi jumlah pinjaman
maksimum yang diatur dalam setiap Transaksi.
Page 6
Perubahan-perubahan utama dari Transaksi-transaksi adalah sebagai berikut:
Perubahan dan penghapusan beberapa definisi dari Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar
Perusahaan I dan Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan II:
i) ““Overnight SOFR” berarti suku bunga pembiayaan semalam (SOFR) yang dikelola dan
diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of New York, atau penerus mana pun yang
bertanggung jawab atas administrasi dan penerbitannya.”
ii) ““CME Term SOFR” berarti suku bunga referensi Term SOFR yang dikelola oleh CME
Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil alih
administrasi suku bunga tersebut) untuk periode yang relevan, sebagaimana diterbitkan
oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau pihak lain yang mengambil
alih penerbitan suku bunga tersebut).”
iii) ““Referensi Suku Bunga” berarti Overnight SOFR atau CME Term SOFR yang berlaku
untuk setiap Advance, sesuai dengan Periode Pinjaman dari Advance tersebut,
sebagaimana diterbitkan dua (2) Hari Kerja sebelum Pemberi Pinjaman mencairkan dana
kepada Penerima Pinjaman.”
iv) ““Selisih Penyesuaian Kredit” berarti selisih yang diuraikan dalam tabel di bawah ini,
ditentukan oleh Referensi Suku Bunga dan durasi Periode Pinjaman.”
Benchmark Credit Adjustment Spread
Overnight SOFR 0.05% (5 bps)
CME Term SOFR 1-month 0.05% (5 bps)
CME Term SOFR 3-month 0.15% (15 bps)
CME Term SOFR 6-month 0.25% (25 bps)
CME Term SOFR 12-month 0.40% (40 bps)
v) ““Margin” berarti selisih yang disepakati antara Pemberi Pinjaman dan Penerima
Pinjaman dalam rentang seperti yang dijelaskan di bawah ini:
(a) Sampai dengan 1 bulan : 31-54 basis poin
(b) Sampai dengan 3 bulan : 34-57 basis poin
(c) Sampai dengan 6 bulan : 42-65 basis poin”
vi) ““Tingkat Suku Bunga” berarti suku bunga persentase per tahun pada setiap Uang Muka
untuk setiap Periode Pinjaman, yang merupakan agregat dari yang berlaku: (i) Referensi
Suku Bunga; (ii) Selisih Penyesuaian Kredit; dan (iii) Margin.
Tingkat Suku Bunga secara keseluruhan (setelah mempertimbangkan swap,
sebagaimana berlaku) tidak boleh lebih tinggi dari suku bunga yang dapat diperoleh oleh
Penerima Pinjaman dari Bank Referensi untuk pinjaman dengan jangka waktu dan mata
uang yang sesuai.”
Page 7
vii) Menghapus definisi ‘BSBY’ dan setiap referensi yang terkait dengannya dalam
Perjanjian.
2. Nilai Transaksi-transaksi
Jumlah maksimum dari masing-masing fasilitas masih sama dengan Perjanjian-perjanjian
Pinjaman Antar Perusahaan 2023, yaitu 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan
berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir Perseroan yang telah diaudit pada saat itu
dan tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku di
Indonesia.
3. Manfaat dan Dampak dari Transaksi-transaksi
Manfaat-manfaat yang mungkin diperoleh dari Transaksi-transaksi adalah serupa dengan apa
yang telah disampaikan dalam laporan keterbukaan tertanggal 4 Juli 2023 yang disampaikan
Perseroan, yaitu:
• Tidak ada mekanisme pemberian jaminan;
• Potensi suku bunga lebih rendah pada saat Perseroan bertindak sebagai penerima
pinjaman;
• Kemudahan dalam proses peminjaman;
• Potensi memperoleh pengembalian bunga yang lebih tinggi untuk kelebihan dana pada
Perseroan bertindak sebagai pemberi pinjaman.
Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi-transaksi tidak memiliki potensi risiko yang
akan memberikan dampak yang merugikan atau gangguan terhadap keberlanjutan usaha
Perseroan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dengan mengadakan Transaksi-
transaksi, Perseroan akan dapat mengelola kondisi keuangannya dengan lebih baik
mengingat Amandemen Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan I tetap melindungi Perseroan
ketika Perseroan bertindak sebagai penerima pinjaman dan Amandemen Perjanjian
Pinjaman Antar Perusahaan II tetap menjamin kepentingan Perseroan ketika Perseroan
bertindak sebagai pemberi pinjaman.
B. Para Pihak dalam Transaksi-transaksi
Para pihak adalah Perseroan dengan PM Finance.
PM Finance adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang usaha kegiatan pendanaan dan
manajemen kas untuk grup perusahaan PM International, dan merupakan perusahaan afiliasi dari
pemegang saham utama Perseroan, yaitu PMID.
Saat ini PMID memiliki saham sebesar 92,44% pada Perseroan. Perseroan dan PM Finance memiliki
pemegang saham pengendali yang sama, yaitu PM International.
Susunan anggota manajemen PM Finance adalah sebagai berikut:
Page 8
Presiden : Cedric Dufresne
Wakil Presiden : Franciscus De Rooij
Di bawah ini adalah bagan hubungan afiliasi antara Perseroan dan PM Finance, sebagai para pihak
dalam Transaksi-transaksi:
C. Sifat Hubungan Afiliasi antara Para Pihak dalam Transaksi-transaksi
Sebagaimana diuraikan di atas, PMID memiliki sekitar 92,44% saham pada Perseroan, dan oleh
karenanya merupakan pemegang saham utama Perseroan. Selanjutnya PMID dan PM Finance
dimiliki (secara langsung atau tidak langsung) dan karenanya dikendalikan oleh PM International.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Perseroan merupakan suatu afiliasi dari PM Finance berdasarkan
Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42.
II. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN
A. Sejarah
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan
didirikan pada 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta Pendirian No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang
diubah dengan Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin,
pada waktu itu Notaris di Surabaya, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964,
Tambahan No. 357. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang
terakhir berdasarkan Akta No. 107 tanggal 27 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0040768.AH.01.02.TAHUN 2025
tanggal 23 Juni 2025.
Page 9
B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar: Rp 630.000.000.000 Nilai Nominal : Rp 4/saham
Modal Ditempatkan dan Disetor: Rp
465.272.307.600
No. Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
1 Pemegang saham publik yang 107.523.239.92 430.092.959.700 92.44
memiliki lebih dari 5% - PMID 5
2 Pemegang saham publik lainnya 8.794.836.975 35.179.347.900 7.56
Total 116.318.076.90 465.272.307.600 100
0
C. Dewan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 106 tanggal 27 Mei
2025 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah
Direksi
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Johannes Hendrikus Bink
Direktur : Yohan Lesmana
III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN
Untuk memastikan kewajaran Transaksi-transaksi dan juga untuk memastikan bahwa Transaksi-transaksi
tidak memiliki unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk KJPP Ruky, Safrudin & Rekan
sebagai Penilai Independen untuk menyusun penilaian kewajaran Transaksi-transaksi.
Penilai Independen menyatakan bahwa ia tidak memiliki hubungan afiliasi baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan Perseroan sebagai didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.
Page 10
Ringkasan Pendapat Penilai Independen
(i) Pihak-pihak dalam Transaksi-transaksi
Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai pemberi pinjaman atau
penerima pinjaman, dan PM Finance sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
(ii) Obyek Analisis Pendapat Kewajaran
Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan perubahan mengenai suku
bunga dasar baru setelah penghentian BSBY dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan
antara Perseroan dan PM Finance.
(iii) Tujuan Pendapat Kewajaran
Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana
Perseroan untuk melakukan perubahan mengenai suku bunga dasar baru setelah penghentian BSBY
dalam Perjanjian-perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan antara Perseroan dan PM Finance,
sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42dan POJK
17, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.
(iv) Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Analisis Kewajaran
Laporan Pendapat Kewajaran bersifat non-disclaimer opinion, kami telah melakukan penelaahan atas
dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan
informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain yang
dapat dipercaya keakuratannya.
Laporan Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan yang
disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan
pencapaiannya (fiduciary duty).
Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam
menyusun Pendapat Kewajaran ini, kami melandaskan dan berdasarkan pada sumber data dan
informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran
adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.
Kami tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data
yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian kami tidak
dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari
informasi atau penjelasan tersebut.
(v) Metodologi Pengkajian Kewajaran Transaksi
• Analisis Rencana Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana
Transaksi, analisis termin dan persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, analisis
manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
• Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang Rencana Transaksi,
riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan
prospek usaha Perseroan, dan kerugian Rencana Transaksi;
• Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan
analisis inkremental proyeksi keuangan;
• Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan,
informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan;
Page 11
• Analisis kewajaran Tingkat Suku Bunga.
(vi) Kesimpulan Analisis Kewajaran
Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi-transaksi yang dilakukan
meliputi analisis terhadap rencana Transaksi-transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif,
analisis atas kewajaran harga transaksi serta faktor lain yang relevan, maka, menurut pendapat
Penilai Independen, rencana Transaksi adalah wajar.
IV. INFORMASI TAMBAHAN
Para Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau yang
memerlukan informasi tambahan harap menghubungi:
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234
Jakarta, 2 Juli 2025
Direksi Perseroan
Page 12
DISCLOSURE OF INFORMATION
RELATED TO AFFILIATED TRANSACTIONS AND MATERIAL TRANSACTIONS
THIS DISCLOSURE HAS BEEN MADE TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”)
REGULATION NO. 17/POJK.04/2020, DATED 20 APRIL 2020, ON MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN
MAIN BUSINESS ACTIVITIES (“POJK 17”) AND NO. 42/POJK.04/2020 DATED 2 JULY 2020 ON AFFILIATED
TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS (“POJK 42”) IN CONNECTION WITH THE
AMENDMENT TO INTERCOMPANY LOAN AGREEMENTS.
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTED BY THE
COMPANY’S SHAREHOLDERS. IF YOU FIND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET FORTH
IN THIS DISCLOSURE, YOU ARE SUGGESTED TO CONSULT WITH YOUR BROKER, INVESTMENT MANAGER,
LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ARE, JOINTLY AND SEVERALLY, FULLY
RESPONSIBLE FOR THE TRUE AND CORRECTNESS, AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED
HEREIN AND IN ANY ADDITIONAL DISCLOSURE, IF ANY, AND HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION
CONTAINED IN THIS DISCLOSURE IS CORRECT, AND THERE IS NO SIGNIFICANT, MATERIAL AND RELEVANT
FACT THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED OR HAS BEEN REMOVED SUCH THAT THE INFORMATION HEREIN
BECOMING INCORRECT AND/OR MISLEADING.
AFTER CAREFUL EXAMINATION, THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS,
JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THESE TRANSACTIONS DO NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST
AS MEANT BY POJK 42.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THESE
AFFILIATED TRANSACTIONS HAVE WENT THROUGH ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT THESE
AFFILIATED TRANSACTIONS ARE IMPLEMENTED IN ACCORDANCE WITH THE GENERALLY APPLICABLE
BUSINESS PRACTICES.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the “Company”)
Domiciled in Surabaya
Business Line:
Cigarette Industry
Head Office:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telephone: 031 – 843 1699, Facsimile: 031 – 843 0986
Factory Location:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo
Representative Office:
One Pacific Place, 18th Floor, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234, Facsimile: 021 – 515 2234
This Disclosure of Information is published in Jakarta on July 2, 2025
Page 13
DEFINITIONS
Capital Market Law: Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 regarding Capital Market.
Disclosure of Information: the disclosure of information related to affiliated transactions as specified in the
announcement and/or this Disclosure of Information and any additional information that may or will be made
available.
Fairness Opinion Report: a report submitted by Independent Appraiser No. No. 00055/2.0095-
00/BS/04/0269/1/VI/2025, dated June 30, 2025, regarding Fairness Opinion on Transactions.
Independent Valuer: the public appraiser firm of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, the independent appraiser registered
at the OJK that has been appointed by the Company to appraise the fairness of the Transactions.
PM Finance: Philip Morris Finance S.A, a Swiss-incorporated company, primarily engages in internal financial services
entity within the PM International group.
PMID: PT Philip Morris Indonesia, the major shareholder of the Company, a limited liability company established
under Indonesian laws, engaged in white cigarette industry.
PM International: is Philip Morris International Inc., a business corporation established under the laws of
Commonwealth of Virginia, United States of America, who owns, directly or indirectly, 100% issued shares of PM
Finance and PMID.
POJK 17: The Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 on Material
Transactions and Changes in Main Business Activities.
POJK 42: The Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 dated 2 July 2020 on Affiliated
Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Shareholders of the Company: the shareholders of the Company whose names are registered in the shareholder
register book of the Company as issued by the Securities Administration Bureau.
The Company: PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., a publicly listed company established under the laws of
Indonesia, domiciled in Surabaya, Indonesia.
The Financial Services Authority or OJK: the independent institution as set forth under Law No. 21 of 2011 regarding
the Financial Services Authority (“OJK Law”), who has the regulatory and supervisory duties and authorities over the
sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, financing and other financial institutions, and as of 31
December 2012, OJK is the institution that has replaced and accepts the rights and obligations to run the regulatory
and supervisory functions from Bapepam-LK pursuant to Article 55 of the OJK Law.
PREFACE
This Disclosure of Information is prepared in connection with the following transactions:
1. Amendment and Restatement of Intercompany Loan Agreement, effective as of June 30, 2025, between the
Company as the borrower and PM Finance as the lender (“Intercompany Loan Agreement Amendment I”); and
Page 14
2. Amendment and Restatement of Intercompany Loan Agreement, effective as of June 30, 2025, between the
Company as the lender and PM Finance as the borrower (“Intercompany Loan Agreement Amendment II”);
(Intercompany Loan Agreement Amendment I and Intercompany Loan Agreement Amendment II, each referred
to individually as a “Transaction” and collectively as the “Transactions”).
Each Transaction is, in principle, intended only to amend certain provisions of: (i) the Amended and Restated
Intercompany Loan Agreement dated 29 July 2022 (as most recently amended by Amendment 1 dated 30 June 2023)
between the Company as borrower and PM Finance as lender; and (ii) the Amended and Restated Intercompany
Loan Agreement dated 29 July 2022 (as most recently amended by Amendment 1 dated 30 June 2023) between the
Company as lender and PM Finance as borrower.
The disclosure report for the transactions effective as of July 29, 2022, was submitted by the Company on August 2,
2022. Meanwhile, the disclosure report for the transactions (amendments) effective as of June 30, 2023, was
submitted by the Company on July 4, 2023. For the purpose of this Information Disclosure, all transactions that
occurred in 2022 as amended in 2023 are collectively referred to as the “2023 Intercompany Loan Agreements.”
As a reminder, each Transaction is essentially a non-binding revolving loan facility that may be utilized by either the
Company or PM Finance from time to time for general corporate purposes. Accordingly, the execution of each
Transaction by the Company and PM Finance does not automatically result in any borrowing activity between the
parties. Such borrowing will only arise when a formal drawdown of the loan facility is made by either party in
accordance with the terms and conditions set forth in each Transaction.
Each Transaction constitutes an affiliated transaction as defined under OJK Regulation No. 42 (POJK 42) and a
material transaction under OJK Regulation No. 17 (POJK 17). However, since the maximum loan facility amount under
the Transactions is 50% (fifty percent) of the Company’s equity based on the latest audited annual financial
statements of the Company at the time, pursuant to Article 6(1)(b) of POJK 17, the execution of the Transactions is
not subject to the approval of independent shareholders.
The Transactions constitute affiliated transactions that are required to be disclosed to the public pursuant to OJK
Regulation No. 42 (POJK 42). However, the Transactions do not constitute conflict of interest transactions as defined
under POJK 42, based on the fairness opinion issued by the Independent Appraiser, the summary of which is
presented in Part III of this Information Disclosure.
I. DESCRIPTION ON THE TRANSACTIONS
A. Background and Rationale for Entering into the Transactions
On September 19, 2015, the Company and PM Finance entered into certain intercompany loan agreements
(the “2015 Intercompany Loan Agreements”), which remain effective until September 1, 2025. Under these
agreements, the Company agreed to receive and/or provide loan facilities from/to PM Finance for general
corporate purposes. These agreements were duly approved by the Company’s shareholders as resolved in the
General Meeting of Shareholders held on September 18, 2015, in accordance with the applicable capital market
regulations at the time.
Subsequently, the Company and PM Finance entered into the 2023 Intercompany Loan Agreements, which
amended and restated the entirety of the 2015 Intercompany Loan Agreements.
In order to refine the provisions of the 2023 Intercompany Loan Agreements following the announcement by
Bloomberg Index Services Limited (“BSL”), the administrator of the Bloomberg Short-Term Bank Yield Index
(“BSBY”), regarding the permanent cessation of all BSBY tenors effective November 15, 2024, and the absence
Page 15
of a designated replacement rate, the Company executed the Transactions to amend certain provisions of each
agreement.
Pursuant to the BSBY Cessation Documentation dated October 4, 2024 (“BSBY Cessation Documentation”)
provided by PMI, the Company and PM Finance entered into the Transactions with the intent to amend and
restate the entirety of the 2023 Intercompany Loan Agreements to adopt a new benchmark rate—namely,
the Secured Overnight Financing Rate (“SOFR”), together with an adjustment spread as proposed in the BSBY
Cessation Documentation.
Additionally, the Company has appointed PT KPMG Advisory Indonesia (“KPMG”) to provide a transfer pricing
opinion from an Indonesian regulatory perspective, specifically addressing the appropriateness of SOFR and
the proposed spread as a successor rate under the BSBY Cessation Documentation.
For clarity, the Transactions have superseded the 2023 Intercompany Loan Agreements in their entirety.
1. Object of the Transactions
The Transactions relate to non-binding revolving loan facilities through one or more drawdowns within a
specified period, provided that the total outstanding drawdowns do not exceed the maximum loan
amount stipulated in each transaction.
The main provisions of the Transactions are as follows:
Amendments and deletions of several definitions from the Intercompany Loan Agreement Amendment I
and Intercompany Loan Agreement Amendment II:
i) ““Overnight SOFR” means the secured overnight financing rate (SOFR) administered and published
by the Federal Reserve Bank of New York, or any successor responsible for its administration and
publication.”
ii) ““CME Term SOFR” means the Term SOFR reference rate administered by CME Group Benchmark
Administration Limited (or any successor responsible for its administration) for the relevant period,
as published by CME Group Benchmark Administration Limited (or any successor responsible for its
publication).””
iii) ““Reference Rate” means the applicable Overnight SOFR or CME Term SOFR for any Advance,
corresponding to the Loan Period of that Advance, as published two (2) Business Days before the
Lender disburses funds to the Borrower.””
iv) ““Credit Adjustment Spread” means the spread outlined in the table below, determined by the
Reference Rate and the duration of the Loan Period.””
Benchmark Credit Adjustment Spread
Overnight SOFR 0.05% (5 bps)
CME Term SOFR 1-month 0.05% (5 bps)
CME Term SOFR 3-month 0.15% (15 bps)
CME Term SOFR 6-month 0.25% (25 bps)
CME Term SOFR 12-month 0.40% (40 bps)
v) “"Margin” means a spread agreed between the Lender and the Borrower within the range as
outlined below:
Page 16
(a) Up to 1-month : 31-54 basis points
(b) Up to 3-month : 34-57 basis points
(c) Up to 6-month : 42-65 basis points”
vi) ““Interest Rate” means the percentage rate per annum on each Advance for each Loan Period, which
is the aggregate of the applicable: (i) Reference Rate; (ii) Credit Adjustment Spread; and (iii) Margin.
The all-in rate (after considering the swaps, as applicable) shall not be higher than the rate that the
Borrower can obtain from the Reference Banks for a loan of a corresponding term and currency.”
vii) To delete the definition of ‘BSBY’ and all references related thereto in the Agreement.
2. Value of the Transactions
The maximum amount of each facility remains the same as stipulated in the 2023 Intercompany Loan
Agreements, namely 50% (fifty percent) of the Company’s equity based on the latest audited annual
financial statements of the Company at that time, and does not exceed the maximum limit permitted
under the applicable regulations in Indonesia.
3. Benefits and Impacts of the Transactions
The potential benefits to be obtained from the Transactions are similar to those disclosed in the Company’s
public disclosure report dated 4 July 2023, namely:
• No collateral mechanism is required;
• Potential for lower interest rates when the Company acts as the borrower;
• Convenience in the borrowing process;
• Potential to earn higher interest returns on excess funds when the Company acts as the lender.
The Board of Directors of the Company believes that the Transactions do not pose any potential risks that
would adversely impacts or disrupt the Company's business sustainability.
Considering the above and by entering into the Transactions, the Company will be able to manage its
financial condition more effectively, given that the Intercompany Loan Agreement Amendment I continues
to protect the Company when acting as a borrower, and the Intercompany Loan Agreement Amendment
II continues to safeguard the Company’s interests when acting as a lender.
B. Parties to the Transactions
The parties are the Company and PM Finance.
PM Finance is a business entity engaged in funding and cash management activities for the PM International
group of companies and is an affiliate of the Company’s principal shareholder, PMID.
To date, PMID holds 92.44% of the shares in the Company. The Company and PM Finance share the same
ultimate controlling shareholder, PM International.
Composition of incumbent management members of PM Finance is as follows:
President : Cedric Dufresne
Vice President : Franciscus De Rooij
Page 17
The chart below shows the affiliate relation between the Company and PM Finance as parties to the
Transactions:
C. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Transactions
As described above, PMID owns approximately 92.44% of the shares in the Company and is therefore the
Company’s principal shareholder. Furthermore, both PMID and PM Finance are owned (directly or indirectly)
and thus controlled by PM International. Based on these facts, the Company is considered an affiliate of PM
Finance under the Capital Market Law and POJK 42.
II. DESCRIPTION ON THE COMPANY
A. History
The Company is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic of
Indonesia within the framework of the Indonesian Capital Investments Law. The Company was established
on 19 October 1963 by virtue of Deed No. 69 dated 19 October 1963 which was amended by Deed No. 46
dated 15 April 1964, both drawn up before Anwar Mahajudin, S.H., Notary in Surabaya, which have been
approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. J.A.5/59/15
dated 30 April 1964 and have been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated
24 November 1964, Supplement No. 357. The Company’s Articles of Association have undergone several
amendments, the most recent being based on Deed No. 107 dated 27 May 2025, drawn up before Aulia
Taufani, S.H., a Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been approved by the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decision No. AHU-
0040768.AH.01.02.TAHUN 2025 dated 23 June 2025.
Page 18
B. Capital Structure and Shareholding Composition
The capital structure and the shareholding composition of the Company based on Shareholders’ Register of
the Company as at June 30, 2025 are as follows:
Authorized Capital: IDR 630,000,000,000 Nominal Value : IDR 4/share
Subscribed and Issued Capital: Rp 465,272,307,600
No Name Number of Nominal Value %
Shares (IDR)
1 Public shareholders holding more than 5% - 107,523,239,925 430,092,959,700 92,44
PMID
2 Other public shareholders 8,794,836,975 35,179,347,900 7,56
Total 116,318,076,900 465,272,307,600 100
C. Management and Supervisory Boards of the Company
The compositions of members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the Company
pursuant to Deed No. 106 dated 27 May 2025 drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Administrative
City of South Jakarta, are as follows:
The Board of Commissioners
President Commissioner : Paul Norman Janelle
Vice President Commissioner : Mindaugas Trumpaitis
Independent Commissioner : Justin Guy Mayall
Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah
The Board of Directors
President Director : The Ivan Cahyadi
Director : Sergio Colarusso
Director : Elvira Lianita
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Gunnar Beckers
Director : Andre Dahan
Director : Johannes Hendrikus Bink
Director : Yohan Lesmana
III. SUMMARY OF OPINION OF THE INDEPENDENT VALUER
To ensure fairness of the Transactions and also to ensure that the Transactions do not have a conflict-of-interest
element, the Company has appointed KJPP Ruky, Safrudin & Rekan as the Independent Valuer carrying out the
assessment of the fairness of the Transactions.
The Independent Valuer states that it has no affiliate relationship either directly or indirectly with the Company as
defined under the Capital Market Law.
Summary of Opinion of the Independent Valuer
(i) Parties involved in the Transaction
The parties involved in the Proposed Transactions is the Company as a lender or borrower, and PM Finance as
a lender or borrower.
Page 19
(ii) Object of Fairness Opinion Analysis
The object of fairness analysis is the Company plan to amend the reference interest rate following the
discontinuation of the BSBY in the Intercompany Loan Agreements between the Company and PM Finance.
(iii) Purpose of Fairness Opinion
The purpose of the Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the Company plan to amend
the reference interest rate following the discontinuation of the BSBY in the Intercompany Loan Agreements
between the Company and PM Finance, as outlined in this report in order to comply with POJK 42/2020 and
POJK 17/2020, not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan.
(iv) Assumptions and Disclaimer Limitations
The Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, we have reviewed the documents used in the process
of preparing the fairness opinion, data and information obtained from both management of the Company and
other reliable sources that can be trusted for accuracy.
The Fairness Opinion Report has been prepared using Incremental Financial Projection provided by
management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve them
(fiduciary duty).
The fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing this fairness
opinion, we have relied and based on the information and data prepared by the Company’s management,
which we deem to be true, complete, reliable and not misleading.
We do not carry out audit or due diligence in detail on the explanations and data provided by the Company’s
management, both verbal and written, hence we shall not be liable or responsible for the correctness and
completeness from those explanations and information.
(v) Methodology for Assessing the Fairness of the Transactions
• Proposed Transactions Analysis: identification of parties involved in the Proposed Transactions, analysis
of the terms and conditions of the agreement related to the Proposed Transaction and analysis of benefit
and risk of the Proposed Transactions;
• Qualitative analysis: analysis of reason and background of the Proposed Transactions, brief explanation
of the Company and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect,
advantages and disadvantages of the Proposed Transactions;
• Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and incremental
financial projections analysis;
• Analysis of other relevant factors, in the form of relevant cost and income analysis, relevant non-financial
information, decision making procedures by the Company.
• Analysis on the Fairness of the Proposed Interest Rate;
(vi) Fairness Analysis Conclusion
By considering the fairness analysis of the proposed Transactions which includes analysis of the proposed
Transactions, qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and
other relevant factors, in the Independent Valuer’s opinion, the proposed Transaction is fair.
Page 20
IV. ADDITIONAL INFORMATION
Shareholders who have questions about this Disclosure Information or who wish to have additional information are
invited to contact:
The Corporate Secretary and Investor Relations
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, 18th Floor,
Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234
Facsimile: 021 – 515 2234
Jakarta, 2 July 2025
The Board of Directors of the Company
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×4
unresolved
org
firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, penilai
· Penilai Independen
p.3
unresolved
org
KJPP Ruky
p.3 ×4
unresolved
org
Safrudin & Rekan
p.3 ×4
unresolved
org
Philip Morris International Inc.
p.3 ×2
unresolved
org
Bloomberg Index Services Limited
p.5 ×2
unresolved
org
PT KPMG Advisory Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
CME Group Benchmark Administration Limited
p.6 ×4
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.8
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.8 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.8
unresolved
org
Rekan
· Penilai
p.9
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.12 ×5
unresolved
org
Bapepam-LK
p.13 ×2
unresolved
org
Bank Yield Index
p.14
unresolved
person
Anwar Mahajudin
· Notaris
p.17
unresolved
org
Minister of Justice
p.17
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
5091 ms
12 Sep 2026 22:37
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}