20250528_KAQI_Pemanggilan RUPS_31890225_lamp1.pdf

   Dasar Hukum:
      a.​ Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia
          Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”);
      b.​ Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 (“POJK 51”) tentang Penerapan Keuangan
          Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik; dan
      c.​ Pasal 11 ayat (10) dan (11) AD Perseroan.​

   Penjelasan:
   Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan memaparkan ringkasan Laporan Tahunan
   untuk tahun buku 2024, yang mencakup antara lain:
      a.​ Kinerja keuangan dan operasional Perseroan sepanjang tahun 2024;
      b.​ Pelaksanaan proyek-proyek strategis yang telah dijalankan; dan
      c.​ Perkembangan bisnis dan pencapaian utama selama tahun berjalan.

   Selain itu, Perseroan juga akan melaporkan bahwa Laporan Keuangan tahun buku 2024
   telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen. Hasil audit tersebut memberikan
   opini “wajar dalam semua hal yang material”, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan
   disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.​

   Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut telah disampaikan kepada Otoritas Jasa
   Keuangan (OJK) dan telah dipublikasikan melalui:
      1.​ Situs web resmi Perseroan: https://www.jantragrupoindonesia.com; dan
      2.​ Situs web Bursa Efek Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
          perundang-undangan yang berlaku.

2.​ Mata Acara Kedua
    “Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
    tanggal 31 Desember 2024”
     a.​ Penyampaian laporan dan posisi keuangan selama kinerja tahun buku 2024 oleh
         Direksi;
     b.​ Penyampaian usulan Direksi mengenai penggunaan laba bersih tahun buku 2024, yang
         meliputi:
             1)​ Penyisihan untuk cadangan wajib, sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT, minimal
                 sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor;
             2)​ Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib akan
                 dialokasikan sebagai laba ditahan guna mendukung kebutuhan pengembangan
                 usaha dan menjaga likuiditas Perseroan.
     c.​ Penyampaian pertimbangan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris;
     d.​ Permintaan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas usulan
         tersebut; dan

    e.​ Penetapan keputusan RUPS dan pencantuman dalam akta risalah RUPS yang dibuat
        oleh Notaris.

   Dasar Hukum:
      a.​ Pasal 71 UUPT; dan
      b.​ Pasal 9 huruf (b) dan Pasal 22 Ayat (1) AD Perseroan.

   Penjelasan:
    a.​ Berdasarkan ketentuan tersebut, penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan oleh
        Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, termasuk di dalamnya penentuan
        jumlah penyisihan untuk cadangan.
    b.​ Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Perseroan
        wajib menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk
        cadangan wajib, sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah
        modal yang ditempatkan dan disetor.
    c.​ Sehubungan dengan hasil kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
        pada tanggal 31 Desember 2024, RUPS Tahunan memutuskan untuk tidak
        membagikan dividen kepada para pemegang saham. Seluruh laba bersih setelah
        dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib akan dialokasikan sebagai laba ditahan
        guna mendukung kebutuhan pengembangan usaha dan menjaga likuiditas Perseroan.

3.​ Mata Acara Ketiga
    “Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen dalam rangka melakukan Audit
    Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025”
       a.​ Direksi menyampaikan usulan penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk
           melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun buku 2025;
       b.​ Dewan Komisaris memberikan pertimbangan dan evaluasi kinerja KAP pada
           periode sebelumnya;
       c.​ Penyampaian profil singkat calon KAP, yang mencakup mencakup izin praktik,
           reputasi, rekam jejak, dan pengalaman profesional;
       d.​ Permintaan persetujuan dari RUPS atas penunjukan atau pemberian wewenang
           kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP, berdasarkan rekomendasi
           Komite Audit; dan
       e.​ Penetapan keputusan oleh RUPS yang dituangkan dalam risalah RUPS dan berlaku
           untuk tahun buku 2025.

   Dasar Hukum:
      a.​ Pasal 68 UUPT;
      b.​ Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 (“POJK 9”) tentang Penggunaan Jasa
          Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
      c.​ Pasal 11 ayat (10) angka (1), (2), (3) AD Perseroan.

   Penjelasan:
   Penunjukan KAP merupakan kewajiban tahunan yang harus dipenuhi oleh Perseroan untuk
   menjamin transparansi dan akuntabilitas Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi.
   Penunjukan tersebut dilakukan melalui persetujuan RUPS, berdasarkan rekomendasi dari
   Komite Audit, dan mempertimbangkan aspek reputasi, kompetensi, independensi, dan
   rekam jejak profesional dari KAP yang akan ditunjuk.

   Dalam hal RUPS belum dapat menetapkan KAP secara langsung, RUPS dapat memberikan
   wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP yang sesuai. Pelimpahan
   wewenang ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi Perseroan, sembari tetap
   menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
   bidang pasar modal.

4.​ Mata Acara Keempat
    “Perubahan Susunan Dewan Komisaris”
       a.​ Penyampaian usulan pemberhentian anggota Dewan Komisaris;
       b.​ Penyampaian usulan pengangkatan calon Komisaris baru;
       c.​ Pemaparan profil calon Komisaris, yang mencakup riwayat pendidikan,
           pengalaman profesional, serta pernyataan kesediaan menjalankan tugas dan
           tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku;
       d.​ Permohonan persetujuan RUPS, atas perubahan susunan Dewan Komisaris, baik
           yang diajukan oleh Pemegang Saham utama/pengendali maupun berdasarkan
           kebutuhan strategis Perseroan; dan
       e.​ Penetapan keputusan RUPS, yang berlaku efektif sejak RUPS ditutup atau sejak
           tanggal efektif sebagaimana yang ditentukan dalam keputusan tersebut.

   Dasar Hukum:
      a.​ Pasal 27 POJK No. 33/POJK.04/2014 (“POJK 33”) tentang Direksi dan Dewan
          Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
      b.​ Pasal 111 dan pasal 94 UU PT; dan
      c.​ Pasal 15 Ayat (2), (6), (10), (11), (12), (13), (14) AD Perseroan.

   Penjelasan:
   Perubahan susunan Dewan Komisaris merupakan bagian dari langkah strategis dalam
   memperkuat struktur tata kelola perusahaan / Good Corporate Governance (“GCG”).
   Sebagai organ tertinggi dalam struktur perusahaan, RUPS memiliki kewenangan untuk
   menyetujui pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

   Usulan perubahan ini dapat berasal dari pemegang saham utama atau pengendali, atau
   diajukan oleh manajemen sebagai respons terhadap kebutuhan organisasi dan tantangan
   strategis ke depan. Dalam proses pengangkatan, Perseroan mempertimbangkan integritas,
   kompetensi, pengalaman, dan kepatuhan calon Komisaris terhadap ketentuan pasar modal,
   serta regulasi sektor terkait lainnya (jika berlaku).

   Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang memiliki latar belakang dan kapabilitas
   yang relevan diharapkan dapat mendukung efektivitas fungsi pengawasan terhadap kinerja
   Direksi serta peningkatan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan.

5.​ Mata Acara Kelima
    “Laporan Hasil Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana / Initial Public
    Offering”
     a.​ Jumlah Dana yang dihimpun dari Initial Public Offering (“IPO”), termasuk informasi
         mengenai:
             ●​ Jumlah saham yang ditawarkan kepada publik;
             ●​ Harga penawaran per saham; dan
             ●​ Total dana bruto dan dana neto yang diperoleh.
     b.​ Rincian penggunaan Dana, sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam prospektus
         IPO, seperti:
             ●​ Belanja modal (capital expenditure);
             ●​ Modal kerja (working capital);
             ●​ Pelunasan utang; dan
             ●​ Ekspansi atau pengembangan usaha.
     c.​ Sisa Dana yang belum digunakan, jika masih terdapat saldo dana, beserta jumlahnya
         dan rencana penggunaannya di masa mendatang.
     d.​ Perbandingan antara Rencana dan Realisasi, termasuk penjelasan atas setiap
         perubahan, deviasi, atau penyesuaian terhadap alokasi dana awal yang telah
         disampaikan dalam prospektus, beserta alasan yang mendasarinya.
     e.​ Pernyataan Kepatuhan, yang menegaskan bahwa seluruh penggunaan dana telah
         dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
         telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) secara berkala.

   Dasar Hukum:
      a.​ Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 (“POJK 30”) tentang Laporan
          Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum; dan
      b.​ Pasal 70 UUPT.

Penjelasan:
Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada para pemegang saham, Perseroan
wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana
dalam Rapat. Laporan ini juga telah disusun berdasarkan Laporan Keuangan yang telah
diaudit dan telah dilaporkan kepada OJK secara berkala sesuai ketentuan POJK yang
berlaku.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama Perseroan berstatus sebagai perusahaan terbuka.
Oleh karena itu, belum terdapat pembagian dividen, dan fokus pelaporan diarahkan pada
bagaimana dana hasil IPO digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan
operasional serta ekspansi usaha.

Melalui penyampaian laporan ini, Perseroan menegaskan komitmennya terhadap prinsip
keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik /
GCG.



                           Tangerang Selatan, 28 Mei 2025
                          PT Jantra Grupo Indonesia, Tbk.
                                      Direksi