20250430_SMGR_Pemanggilan RUPS_31880355_lamp2.pdf

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1.   Mata acara 1 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-
     Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah
     berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
     Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
     Undang-Undang (“UUPT”), (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003
     tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-
     Undang No. 1 Tahun 2025, dan (iii) Pasal 18 ayat (9) dan (10) anggaran dasar Perseroan
     sebagaimana dimuat terakhir dalam Akta No. 7 tanggal 3 Mei 2024 yang dibuat di hadapan
     Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta (“Anggaran Dasar Perseroan”), serta dengan
     memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020
     tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
     Terbuka (“POJK 15/2020”) dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

     Lebih lanjut, pelaksanaan mata acara 1 juga dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 33 ayat (1)
     dan (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN”) No. PER-
     1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
     Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 1/2023”), dan (ii) Pasal 18 ayat
     (9) dan (10) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal
     41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

     Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan
     Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Tugas
     Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program
     Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus memberikan
     pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
     kepada direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan dewan komisaris atas tindakan
     pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

2.   Mata acara 2 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 21
     ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan
     ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar
     Perseroan.
     Penggunaan laba bersih Perseroan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
     (RUPS).

3.   Mata acara 3 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (1) UUPT,
     (ii) Pasal 102 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (2) Permen BUMN No. PER-
     3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
     (“Permen BUMN 3/2023”), dan (iii) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran
     Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK
     15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

     Besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk direksi dan dewan komisaris
     Perseroan, serta tantiem/insentif kinerja/insentif khusus untuk direksi dan dewan komisaris
     Perseroan ditetapkan melalui RUPS.

4.   Mata acara 4 dilaksanakan berdasarkan: (i) Pasal 32 ayat (1) Permen BUMN No. PER-
     2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan
     Usaha Milik Negara, (ii) Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 1/2023, (iii) Pasal 59 ayat (1) POJK
     15/2020, (iv) Pasal 3 POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan
     Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (v) Pasal 21 ayat (2)
     huruf c Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41
     ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

     Penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa
     audit atas informasi keuangan historis tahunan untuk diputuskan melalui RUPS dengan
     mempertimbangkan usulan dewan komisaris Perseroan.

5.   Mata acara 5 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
     30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
     (“POJK 30/2015”), serta dengan memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK
     15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

     Mata acara ini bersifat laporan dan oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan
     pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

6.   Mata acara 6 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 9 POJK 30/2015, serta dengan
     memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (ii) Pasal 25 ayat (1)
     Anggaran Dasar Perseroan.

7.   Mata acara 7 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020
     tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta dengan memperhatikan
     ketentuan (i) Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c jo. ayat (3) POJK 15/2020, dan (ii) Pasal 25 ayat
     (1) Anggaran Dasar Perseroan.

8.   Mata acara 8 dilaksanakan berdasarkan: Pasal 2 ayat (3) jo. Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1)
     Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan
     oleh Perusahaan Terbuka, serta dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 38 ayat (1) dan
     (2) jo. Pasal 88 ayat (1) UUPT dan (ii) Pasal 25 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

9.   Mata acara 9 dilaksanakan berdasarkan : (i) Pasal 3 dan Pasal 23 Peraturan OJK No.
     33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
     (ii) Permen BUMN 3/2023; (iii) Pasal 11 ayat (12) dan Pasal 14 ayat (14) Anggaran Dasar
     Perseroan, (iv) Pasal 14 ayat (25) Anggaran Dasar Perseroan, serta dengan memperhatikan
     ketentuan Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.
     Para anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan melalui
     RUPS, di mana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham
     Seri A Dwiwarna.

Catatan:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada seluruh Pemegang Saham
    sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa
    Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
    Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan
    Rapat tersendiri kepada pemegang saham.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
    yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai dengan
    catatan saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal
    29 April 2025 pukul 16.15 WIB.
3. Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik dan fisik secara terbatas
    (hybrid), di mana pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat menunjuk
    seorang wakilnya yang sah dengan memberikan Surat Kuasa, dengan ketentuan bahwa
    bagi anggota direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku
    kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara mereka tidak dihitung dalam
    pemungutan suara. Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk hadir secara
    elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan KSEI atau dapat memberikan kuasa melalui
    fasilitas eProxy eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
    a. Pemegang saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
          (“AKSes KSEI”). Apabila belum terdaftar, pemegang saham dapat melakukan
          registrasi melalui situs web akses.ksei.co.id;
    b. Pemegang saham yang telah terdaftar dapat memberikan kuasanya secara elektronik
          melalui eASY.KSEI;
    c. Jangka waktu pemegang saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya,
          melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan
          suara, maupun pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga
          selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
    d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI
          dapat dilihat pada situs web Perseroan (sig.id), easy.ksei.co.id, dan akses.ksei.co.id.
4. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengakses eASY.KSEI dalam tautan
    akses.ksei.co.id, pemegang saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web
    Perseroan, untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat. Surat Kuasa tersebut
    wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Datindo
    Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021)
    3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat,
    yaitu pada tanggal 22 Mei 2025 pukul 15.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk
    menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP”) atau tanda pengenal lainnya
    sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta
    untuk membawa fotokopi dokumen terbaru anggaran dasar dan susunan pengurus
    Perusahaan. Bagi pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan
    menyerahkan konfirmasi tertulis untuk Rapat (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”),
    yang dapat diperoleh di kantor BAE atau bank kustodian dimana pemegang saham
    membuka rekening efeknya.

6.   Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat (“Bahan Rapat”) dapat diunduh pada
     situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan
     Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy (flash disk).
7.   Untuk keteraturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan
     hormat agar hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

                                 Jakarta, 30 April 2025
                            PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                        Direksi

                                    INVITATION
                     ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                         PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk



The board of directors of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (“Company”) hereby invites the
shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company (“Meeting”), which will be held on:

Day, Date      : Friday, May 23th, 2025
Waktu          : 02. 00 p.m. WIB – Closing
Venue          : Signature Lounge PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                  The East Tower Lt. 18, Jl. Doktor Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan

The Meeting Agendas are as follows:
1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Consolidated
    Financial Statement, Approval of the Supervisory Report of the Board of Commissioners
    and Ratification of the Financial Statements of the MSE Funding Program for the Financial
    Year of 2024, as well as Granting Full Release and Discharge of All Responsibilities
    (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners for
    Management and Supervision that has been carried out for the Financial Year of 2024;
2. Determination of the Utilization of the Company’s Net Profit for the Financial Year of 2024;
3. Determination of Salary/Honorarium including Other Facilities and Benefits for the Board
    of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year of 2025, as well as
    Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for the Board of Directors and Board
    of Commissioners of the Company’s for the Financial Year of 2024;
4. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s
    Consolidated Financial Statements, including the MSE Funding Program of the Financial
    Year of 2025;
5. Accountability Reporting for the Realization of the Use of Proceeds from Semen
    Indonesia’s Limited Public Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I
    (PMHMETD I);
6. Approval of Changes to the Plan for the Use of Proceeds from Company’s Limited Public
    Offering through Capital Increases with Pre-Emptive Rights I (PMHMETD I);
7. Changes to the Company's Business Activities in order to Fulfill the Requirements of the
    Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material
    Transactions and Changes in Business Activities;
8. Approval of the Share Buyback Plan Issued by the Company (Buyback) and Transfer of
    Shares Resulting from the Buyback Based on the Financial Services Authority Regulation
    Number 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies; and
9. Approval of Changes to the Management Composition of the Company.

Explanation:
1. The first agenda is conducted in accordance with: (i) Article 66 paragraph (1) and Article
    69 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as most recently
    amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law
    No. 2 of 2022 on Job Creation into Law ("UUPT"), (ii) Article 23 paragraph (1) of Law No.
    19 of 2003 on State-Owned Enterprises as most recently amended by Law No. 1 of 2025,
    and (iii) Article 18 paragraphs (9) and (10) of the Company's Articles of Association as last
    set forth in Deed No. 7 dated May 3, 2024, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in
    Jakarta ("Company’s AoA"), as well as taking into account the provisions of: (i) Article 41
    paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the
    Planning and Organization of the General Meeting of Shareholders of Public Companies
    ("POJK 15/2020") and (ii) Article 25 paragraph (1) of Company’s AoA.

     Furthermore, the implementation of the first agenda is also carried out based on: (i) Article
     33 paragraphs (1) and (2) of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises
     ("MSOE Regulation") No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate
     Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises ("MSOE
     Regulation 1/2023"), and (ii) Article 18 paragraphs (9) and (10) of the Company’s AoA, as
     well as taking into account the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) POJK 15/2020 and
     (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company’s AoA.

     The Company will present and propose to the General Meeting of Shareholders (“GMS”)
     to approve the Annual Report and ratify the Company's Consolidated Financial
     Statements, the Supervisory Report of the board of commissioners, and ratify the Financial
     Report for the Micro and Small Business (MSE) Funding Program for the financial year of
     2024, while also granting full release and discharge of all responsibilities (volledig acquit
     et de charge) to the board of directors for their management actions and to the board of
     commissioners for their supervisory actions carried out during the financial year of 2024.

2.   The second agenda is conducted in accordance with: (i) Articles 70 and 71 of the UUPT,
     and (ii) Article 21 paragraph (2) and Article 26 paragraph (1) of the Company’s AoA, while
     also taking into consideration the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK
     15/2020, and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company’s AoA.

     In accordance with the foregoing, the appropriation of the Company’s net profit must be
     determined by the GMS.

3.   The third agenda is conducted in accordance with: (i) Article 96 paragraph (1) and Article
     113 paragraph (1) of the UUPT; (ii) Article 102 paragraph (1), Article 81 paragraph (2), and
     Article 83 paragraph (2) of the MSOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on the Organs
     and Human Resources of State-Owned Enterprises (“MSOE Regulation 3/2023”); and (iii)
     Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of the Company’s AoA; while also
     taking into account the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020; and (ii)
     Article 25 paragraph (1) of the Company’s AoA.

     The amount of salary/honorarium along with facilities and allowances for the board of
     directors and the board of commissioners, as well as performance incentives/special

     incentives (tantiem) for the board of directors and the board of commissioners of the
     Company, shall be determined by resolution of the GMS.

4.   The fourth agenda is conducted in accordance with: (i) Article 32 paragraph (1) of the
     MSOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines on Governance and Significant
     Corporate Actions of State-Owned Enterprises; (ii) Article 33 paragraph (3) of MSOE
     Regulation 1/2023; (iii) Article 59 paragraph (1) of POJK 15/2020; (iv) Article 3 of Financial
     Services Authority Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountants and Public
     Accounting Firms in Financial Services Activities ("POJK 9/2023"); and (v) Article 21
     paragraph (2) letter c of the Company’s AoA; while also taking into consideration the
     provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1)
     of the Company’s AoA.

     Accordingly, the appointment of a public accountant and/or a public accounting firm to
     provide audit services for the Company’s annual historical financial information must be
     decided by the GMS based on the recommendation of the Company’s board of
     commissioners.

5.   The fifth agenda is conducted in accordance with: Article 6 of Financial Services Authority
     Regulation No. 30/POJK.04/2015 on the Report on the Realization of the Use of Proceeds
     from Public Offerings (“OJK Regulation No. 30/2015”); while also taking into
     consideration the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020 and (ii) Article
     25 paragraph (1) of the Company’s AoA.

6.   The sixth agenda is conducted in accordance with: Article 9 of OJK Regulation No.
     30/2015; while also taking into consideration the provisions of: (i) Article 41 paragraph (1)
     of POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph (1) of the Company’s AoA.
     This agenda item is of a reporting nature and therefore, the Company do not conduct any
     voting to make a resolution at the Meeting.
7.   The seventh agenda is conducted in accordance with: Article 22 of Financial Services
     Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in
     Business Activities; while also taking into consideration the provisions of: (i) Article 41
     paragraph (1) point a and c jo. paragraph (3) of POJK 15/2020 and (ii) Article 25 paragraph
     (1) of the Company’s AoA.

8.   The eighth agenda is conducted in accordance with: Article (2) paragraph (3) jo. Article 21
     and Article 22 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 on
     the Buyback of Shares Issued by Public Companies; while also taking into consideration
     the provisions of: (i) Article 38 paragraph (1) and (2) jo. Article 88 paragraph (1) UUPT and
     (ii) Article 25 paragraph (6) of the Company’s AoA.
9.   The ninth agenda is conducted in accordance with: (i) Article 3 and Article 23 of Financial
     Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board
     of Commissioners of Issuers or Public Companies, (ii) MSOE Regulation No. 3/2023; (iii)
     Article 11 paragraph (12) and Article 14 paragraph (14) of the Company’s AoA, (iv) Article
     14 paragraph (25) of the Company’s AoA, and by taking into account the provisions of
     Article 25 paragraph (4) of the Company’s AoA.

    Members of the board of directors and board of commissioners of the Company are
    appointed and dismissed through the GMS, in which the meeting must be attended and
    approved by the holder of Series A Dwiwarna share.

Notes:
1. This announcement shall serve as an official invitation to all shareholders of the Company,
   in accordance with the Company’s Articles of Association, OJK Regulation No.
   15/POJK.04/2020, and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the Electronic
   General Meeting of Shareholders for Public Companies. Therefore the Company will not
   send a separate Meeting invitation to the shareholders.
2. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting are those whose
   name are registered in the Company’s Shareholder Registry or whose securities accounts
   are recorded with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) by April 29th 2025 at 04.15
   PM WIB.
3. The Company will hold an electronic and limited physical Meeting (hybrid) whereas the
   shareholders who are unable to attend the Meeting can appoint a valid representative by
   giving a Power of Attorney, provided that the members of the board of directors, board of
   commissioners and employees of the Company can act as the proxy of the shareholders
   at the Meeting. However, their votes are not counted in the voting process. The Company
   urges the shareholders to attend electronically through eASY.KSEI that provided by KSEI
   or by giving a power of attorney through the e-Proxy facility of eASY.KSEI, with the
   following procedure:
   a. The shareholders must be registered in the KSEI Securities Ownership Reference
        facility (“AKSes KSEI"). If not registered, the shareholders can register through the
        website akses.ksei.co.id;
   b. Registered shareholders can give the power of attorney electronically through
        eASY.KSEI;
   c. The shareholders can convey their power of attorney and vote, change the proxy
        and/or change the vote, as well as revoke their power of attorney no later than 1 (one)
        working day prior to the date of the Meeting;
   d. Guidelines for registration, use, and further explanation regarding eASY.KSEI can be
        seen on the Company’s website (sig.id), easy.ksei.co.id, and akses.ksei.co.id.
4. If the shareholders are unable to access eASY.KSEI on akses.ksei.co.id, the shareholders
   can download the Form of Power of Attorney on the Company’s website to deliver the
   proxy and its vote on the Meeting. The Power of Attorney must be submitted to the
   Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek/“BAE”), PT Datindo Entrycom,
   at Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, no longer than one
   working day prior to the date of the Meeting, that is, on May 22th, 2025, at 3.00 p.m.
5. The shareholders or their proxies who will attend the Meeting must submit a copy of their
   Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/“KTP”) or other identification before entering the
   Meeting room. The shareholders that are legal entities must bring a copy of the latest
   document of the Articles of Association and the composition of the Company’s
   Management. The shareholders in KSEI collective custody must submit a Written

     Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis untuk Rapat/“KTUR”), which can be
     obtained at the BAE’s office or the related custodian bank.
6.   The Materials discussed at the Meeting (“Meeting’s Material”) are available and can be
     downloaded on the Company’s website starting from the date of this Invitation. The
     Company will not provide the Meeting’s Material in hardcopy or softcopy in flash disk form.
7.   For the orderliness of the Meeting, the shareholders or their proxies are requested to be
     presented at the Meeting venue no later than 30 minutes before the start of the Meeting.



                                  Jakarta, April 30th, 2025
                             PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
                                    Board of Directors