20260702_PBSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32107576_lamp2.pdf

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. t62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. “62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

-Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan
suara yang disampaikan dalam RUPST, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
eASY.KSEI .

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju TI Total Setuju
Pertama 50.200 0 2.636.036.000 2.636.086.200
Kedua 50.200 0 2.636.036.000 2.636.086.200
Ketiga 0 0 2.636.086.200 2.636.086.200
Keempat 50.200 9.000 2.636.027.000 2.636.077.200
Kelima 0 0 2.636.086.200 2.636.086.200

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Pertama Rapat

1. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Laporan Tahunan 2025 (dua ribu dua puluh lima)
Perseroan, yang di dalamnya termasuk Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris, Laporan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Laporan Keberlanjutan), dan Laporan Keuangan Perseroan
Auditan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu
dua puluh lima) dan informasi susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukannya pada
tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima),

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta
notaris (apabila diperlukan), untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu, memberikan
keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta
yang diperlukan, memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/
notaris untuk menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat kepada Kementerian Hukum
Republik Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database Kementerian
Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan
berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebagai berikut :
1. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) ditetapkan sebagai cadangan modal untuk ---
memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT, yang akan digunakan sesuai dengan pasal 23 Anggaran Dasar -

Perseroan, 7

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 462 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

2. Pembagian dividen tunai kepada Pemegang Saham sebesar Rp179.093.178.000,- (seratus tujuh puluh
sembilan miliar sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) atau Rp60,- (enam
puluh Rupiah) per saham dengan rasio pembayaran sebesar 55,95Y4 (lima puluh lima koma sembilan
lima persen) dari laba tahun berjalan Perseroan Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) yang
akan dibagikan pada jadwal dan tata cara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sisanya, akan menambah Saldo Laba untuk mendukung operasional dan pengembangan usaha
Perseroan.

wu

Mata Acara Ketiga Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik TERAMIHARDJA, PRADHONO & CHANDRA yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam).

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a, Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. —
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak ------
dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau
Peraturan OJK.

Mata Acara Keempat Rapat

-Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi

anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, serta peraturan dan
perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima Rapat .

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan
Usaha Perseroan untuk memenuhi Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025 (KBLI 2025) apabila diperlukan.

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyusun dan menyatakan kembali Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam Akta Notaris tersendiri dan melakukan tindakan lainnya yang
dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan
hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang.

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

-- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.