Back to announcement
20260630_PGAS_Laporan Informasi dan Fakta Material_32106792_lamp1.pdf
Other Text extracted PGASSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.942
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0042157.AH.01.02.TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ATAU DISINGKAT Menimbang Menetapkan KESATU KEDUA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK za Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH sesuai salinan akta nomor 44 Tanggal 18 juni 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ATAU DISINGKAT PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK tanggal 26 Juni 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026062631203194 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan: b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ATAU DISINGKAT PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK, MEMUTUSKAN: : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ATAU DISINGKAT PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 010000511051000 yang berkedudukan di JAKARTA BARAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 44 Tanggal 18 Juni 2026 yang dibuat oleh Notaris IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.,SH yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut. Ditetapkan di jakarta, Tanggal 26 Juni 2026. a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, LG AA——— Widodo DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2026 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0140402.AH.O1.11.TAHUN 2026 TANGGAL 26 Juni 2026
Page 2
Page 3 OCR 0.749
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0042157.AH.01.02.TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK ATAU DISINGKAT PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK 1. Modal Dasar : Rp. 7.000.000.000.000 2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.424.150.819.600 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi | Pa umlah Jabatan aan: pake Total Saham ARIEF KURNIA RISDIANTO, DIREKTUR UTAMA 53 - Rp.0 SH | ALDIANSYAH IDHAM, ST DIREKTUR - & Rp.0 | CATUR DERMAWAN DIREKTUR - - Rp. 0 | ERI SURYA KELANA DIREKTUR - 5 Rp. 0 | HERY MURAHMANTA DIREKTUR T £ Rp.O | MIRZA MAHENDRA, ST, MT, DIREKTUR 2 5. Rp. 0 | DR | RACHMAT HUTAMA DIREKTUR s # Rp. 0 | TONY SETIA BOEDI KOMISARIS UTAMA “: - Rp. 0 HOESODO | EDWARD OMAR SHARIF KOMISARIS 2 £ Rp. 0 | HIARIEJ | KAMARUL ZAMAN RAMBE KOMISARIS 5 2 Rp. 0 |.msc | THANON ARIA DEWANGGA KOMISARIS G si Rp. 0 CONNY LOLYTA KOMISARIS - 3 Rp. 0 RUMONDOR INDEPENDEN TONY SETIA BOEDI KOMISARIS 5 sl Rp.0 HOESODO INDEPENDEN WIDJONO HARDJANTO SH KOMISARIS - - Rp.0 INDEPENDEN MASYARAKAT BADAN HUKUM SERI B 10.432.469.440 Rp. 1.043.246.944.000 NEGARA REPUBLIK BADAN HUKUM SERIA 1 Rp. 100 INDONESIA PT. PERTAMINA (PERSERO) BADAN HUKUM SERI B 13.809.038.755 Rp. 1.380.903.875.500
Page 4 OCR 0.908
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juni 2026. a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sa erat Widodo DICETAK PADA TANGGAL 26 Juni 2026 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0140402.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 26 Juni 2026
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-
p.1 ×2
unresolved
org
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
p.1 ×5
unresolved
person
IR. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO.
p.1 ×4
unresolved
org
Menteri
p.1
unresolved
org
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
p.1 ×2
unresolved
person
EDWARD OMAR SHARIF
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
KAMARUL ZAMAN RAMBE
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
CONNY LOLYTA
· KOMISARIS
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.