20260630_CUAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32106570_lamp1.pdf

   musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
   dilakukan pemungutan suara.

   Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan
   tanggapan/pendapat dalam Rapat.

   Adapun hasil pemungutan suara dalam Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

   Mata Acara          Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat
    RUPSLB               Setuju               Abstain             Tidak Setuju
       1          97.583.603.334 saham    6.991.800 saham     1.059.717.122 saham

                     (98,9186969 %)           (0,0070875 %)            (1,0742157 %)
        2         97.634.333.892 saham       6.991.200 saham       1.008.987.164 saham

                     (98,9701215 %)            (0,0070869 %)           (1,0227917 %)

   Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April
   2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan terbuka (“POJK
   15/2020”) Pasal 47, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir
   dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang
   sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

   Dengan demikian, total suara setuju untuk setiap Mata Acara Rapat adalah sebagai
   berikut:

   Mata Acara RUPSLB
   1.   Mata Acara Pertama               : 97.590.595.134 saham (98,9257843%)
   2.   Mata Acara Kedua                 : 97.641.325.092 (98,977208 %)

D. Hasil Keputusan Rapat

   untuk hasil keputusan RUPSLB adalah sebagai berikut:

    Mata Acara RUPSLB Pertama:

      1. Menyetujui penjaminan atas sebagian besar dan/atau seluruh kekayaan Perseroan
         guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak
         Perseroan dari pihak ketiga bank dan/atau lembaga keuangan lainnya untuk
         kepentingan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan, dalam satu transaksi atau
         lebih, baik berkaitan satu sama lain maupun tidak, dengan memperhatikan ketentuan
         peraturan perundang-undangan yang berlaku;

      2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
         untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan guna penjaminan tersebut,
         termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan pihak ketiga bank atau lembaga
         keuangan bukan bank yang akan menjadi pihak kreditur penerima jaminan, membuat
         atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang
         diperlukan, menghadap pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris/PPAT,

                                                                                         2

        mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, melaporkan
        dan/atau mendaftarkan kepada pihak/pejabat berwenang, tanpa ada yang
        dikecualikan; dan

      3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
         untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan melakukan
         segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini.

    Mata Acara RUPSLB Kedua:

      1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
         untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025
         tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan rincian perubahan
         sebagaimana dapat diunduh melalui situs web Perseroan yang tautannya telah
         dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai; dan



      2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
         menyatakan keputusan Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali
         seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris,
         serta mengajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan penyusunan kembali
         Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik
         Indonesia, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal
         tersebut.



Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK
15/2020.


                                  Jakarta, 30 Juni 2026
                              PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
                                         Direksi




                                                                                        3